13 TON UDANG DARI MALAYSIA DI PULANGKAN

INDONESIA PLASA

KKP pulangkan 13 ton udang impor asal Malaysia

Jumat, 30 Desember 2011 08:22 WIB |

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulangkan 13,04 ton udang impor yang berasal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Dalam re-export udang asal Malaysia ini petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama-sama dengan petugas Karantina Ikan melepas Kapal Reunion Voyage 11A3.

"Mereka berangkat dari Pelabuhan Belawan dengan tujuan Pelabuhan Penang Malaysia dan kami awasi dengan kapal pengawas KKP," kata Dirjen PSDKP KKP Syahrin Abdurrahman, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Ia memaparkan, udang impor asal Malaysia tersebut telah dipulangkan pada Selasa (27/12) setelah ditemukan mengandung penyakit "white spot syndrome virus" (WSSV) yang merupakan hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang termasuk golongan I.

Kandungan penyakit itu ditemukan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan dan bekerja sama dengan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencegah udang keluar dari pelabuhan.

Udang impor yang mulai masuk Pelabuhan Belawan pada 12 Desember 2011 itu dipulangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tindakan Karantina.

Selain itu, ujar dia, upaya mencegah beredarnya hasil perikanan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tidak aman untuk dikonsumsi akan terus dilaksanakan secara sinergi.

Sebelumnya, Koordinator Program Kiara, Abdul Halim dalam sejumlah kesempatan telah menyatakan bahwa terdapat tiga hal substansial terkait dengan pengawasan produk perikanan impor ikan ilegal yang marak ditemukan di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Abdul Halim memaparkan, tiga hal itu antara lain pengawasan terhadap jenis ikan yang serupa dengan yang diproduksi di Indonesia dan pengawasan terhadap jenis ikan yang berkualitas buruk dalam artian mengandung kadar air berlebih atau berformalin.

Hal substansial lainnya adalah pengawasan terhadap ikan yang tidak memiliki izin dan atau dokumen impor ikan lengkap karena menurut dia, tidak ada jaminan bahwa ikan ilegal impor tidak akan lolos untuk beredar di pasar dalam negeri.