KPK Berpegang Legal Formal Hadapi Kasus MK

INDONESIA PLASA
Kamis, 16 Desember 2010 00:32 WIB


Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan dua pihak terkait kasus dugaan suap Mahkamah Konstitusi (MK) akan berpegang pada azas legal formal.

"Posisi KPK akan dengarkan semua, baik dari Pak Akil maupun dari mantan tim investigasi. Jadi mohon juga KPK jangan jadi tempat mengadu antarpihak saja karena KPK akan berpegang pada legal formalnya," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa validasi informasi yang akan dilihat oleh KPK, sehingga ia meminta agar lembaga antikorupsi ini jangan dijadikan justifikasi bersih atau tidaknya MK.

Johan mengatakan, laporan yang diterima KPK dari pihak MK maupun dari mantan tim investigasi berbeda. Jika dari Ketua MK Mahfud MD dan anggota hakim konstitusi M Akil Muchtar laporannya berupa upaya penyuapan, maka dari mantan tim investigasi laporan yang diterima adalah upaya pemerasan.

Karena itu, seperti yang ditegaskan Johan sebelumnya, KPK akan memastikan apakah memang ada tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK berdasarkan data dan fakta yang ada.

Terkait dengan kesungguhan KPK untuk tidak membedakan dua laporan tersebut, Johan mengatakan bahwa tim yang menerima Ketua MK Mahfud MD dan anggota hakim konstitusi M Akil Muchtar maupun yang mantan tim investigasi independen dugaan suap MK sama saja.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa KPK telah membentuk tim telaah sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang dimiliki lembaga antikorupsi ini.

"Jadi kalau ada yang tanya apa tindak lanjut KPK setelah menerima laporan ini? Tim telaah sudah dibentuk," jelas Johan.

Sama halnya Ketua MK Mahfud MD, mantan tim investigasi independen dugaan suap MK yang hadir di KPK, yakni Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, Bambang Harimurty, Saldi Isra, dan Refly Harun pun meminta agar KPK juga memprioritaskan laporan dari mantan tim investigasi ini.

Alasan yang disampaikan pun sama yakni kasus ini telah menjadi perhatian publik, karena itu harus mendapat prioritas dari KPK.

Ekspor Bali ke Pasifik 224,8 Juta Dolar AS

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 16:32 WIB
Denpasar

Realisasi perdagangan luar negeri berupa barang kerajinan, hasil laut dan pertanian dari Bali ke negara-negara di kawasan Pasifik Januari-Oktober 2010 bernilai 224,8 juta dolar Amerika Serikat (AS).

"Perolehan devisa sebanyak itu naik 5,3 persen jika dibandingkan periode sama 2009 yang tercatat 213,4 juta dolar," kata Kepala Seksi Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Putu Bagiada, di Denpasar, Rabu.

Konsumen dari negara kawasan Pasifik asal Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Hongkong merupakan yang terbanyak pembeli aneka barang kerajinan, hasil indstri kecil dan ikan tangkapan nelayan Bali.

Bagiada mengatakan, pembelian dari AS tahun ini cukup stabil dan tetap paling tinggi menyumbang devisa, yakni selama periode tersebut senilai 79,7 juta dolar, sedangkan periode sama 2009 tercatat 79 juta dolar AS.

Jepang merupakan pembeli terbesar kedua senilai 76,1 juta dolar AS, naik 14 persen jika dibandingkan periode sama 2009 yang hanya 66,7 juta dolar AS. Australia menjadi pembeli terbanyak ketiga bernilai 25,7 juta dolar AS.

Konsumen AS, Jepang dan juga Hongkong, merupakan pembeli terbanyak hasil laut seperti ikan tongkol, tuna segar maupun yang sudah dibekukan, kepiting maupun kerapu, disamping pakaian jadi dan aksesori.

Bagiada mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 12 negara di kawasan Pasifik yang menjadi pengimpor nonmigas dari Bali. Konsumen di Kanada juga agak melejit dalam pembelian hasil kerajinan daerah ini dengan nilai 8,7 juta dolar AS.

Hongkong, salah satu kota dagang dunia, membeli aneka barang kerajinan buatan perajin Bali seharga 8,1 juta dolar AS, Selandia Baru mengimpor senilai 4,7 juta dolar AS, Korea Selatan membeli seharga 3,4 juta dolar AS.

Importir Hongkong yang sebagian besar membeli aneka barang kerajinan bernilai seni budatan masyarakat Bali tentu akan dijual kembali kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke ngeri tersebut.

Negara lainnya di kawasan Pasifik, seperti Taiwan, Meksiko, Rusia, China dan Chili membeli pada kisaran angka jutaan dolar AS, dan diharapkan hingga akhir 2010 perolehan devisanya meningkat, kata Bagiada.

Ekspor Bali ke Pasifik 224,8 Juta Dolar AS

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 16:32 WIB
Denpasar

Realisasi perdagangan luar negeri berupa barang kerajinan, hasil laut dan pertanian dari Bali ke negara-negara di kawasan Pasifik Januari-Oktober 2010 bernilai 224,8 juta dolar Amerika Serikat (AS).

"Perolehan devisa sebanyak itu naik 5,3 persen jika dibandingkan periode sama 2009 yang tercatat 213,4 juta dolar," kata Kepala Seksi Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Putu Bagiada, di Denpasar, Rabu.

Konsumen dari negara kawasan Pasifik asal Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Hongkong merupakan yang terbanyak pembeli aneka barang kerajinan, hasil indstri kecil dan ikan tangkapan nelayan Bali.

Bagiada mengatakan, pembelian dari AS tahun ini cukup stabil dan tetap paling tinggi menyumbang devisa, yakni selama periode tersebut senilai 79,7 juta dolar, sedangkan periode sama 2009 tercatat 79 juta dolar AS.

Jepang merupakan pembeli terbesar kedua senilai 76,1 juta dolar AS, naik 14 persen jika dibandingkan periode sama 2009 yang hanya 66,7 juta dolar AS. Australia menjadi pembeli terbanyak ketiga bernilai 25,7 juta dolar AS.

Konsumen AS, Jepang dan juga Hongkong, merupakan pembeli terbanyak hasil laut seperti ikan tongkol, tuna segar maupun yang sudah dibekukan, kepiting maupun kerapu, disamping pakaian jadi dan aksesori.

Bagiada mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 12 negara di kawasan Pasifik yang menjadi pengimpor nonmigas dari Bali. Konsumen di Kanada juga agak melejit dalam pembelian hasil kerajinan daerah ini dengan nilai 8,7 juta dolar AS.

Hongkong, salah satu kota dagang dunia, membeli aneka barang kerajinan buatan perajin Bali seharga 8,1 juta dolar AS, Selandia Baru mengimpor senilai 4,7 juta dolar AS, Korea Selatan membeli seharga 3,4 juta dolar AS.

Importir Hongkong yang sebagian besar membeli aneka barang kerajinan bernilai seni budatan masyarakat Bali tentu akan dijual kembali kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke ngeri tersebut.

Negara lainnya di kawasan Pasifik, seperti Taiwan, Meksiko, Rusia, China dan Chili membeli pada kisaran angka jutaan dolar AS, dan diharapkan hingga akhir 2010 perolehan devisanya meningkat, kata Bagiada.

YUSRIL IZA MAHENDRA BANTAH TERIMA SUAP

INDONESIA PLASA
Rabu, 15 Desember 2010 20:30 WIB


Jakarta

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yusril Ihza Mahendra, membantah dirinya menerima suap terkait dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM.

"Dugaan bahwa Yusril menerima uang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM memang menjadi salah satu fokus penyidikan, namun alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik tidak lebih dari empat lembar kuitansi yang dapat dibeli di warung-warung pinggir jalan," kata juru bicara Yusril, Jurhum Lantong, di Jakarta, Rabu.

Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Sisminbakum.

Ia mengatakan, jumlah uang pada empat lembar kuitansi itu juga sekitar Rp35 juta, serta bukti penerimaan kuitansi bukan tanda tangan Yusril.

"Ada tanda tangan penerima, tetapi tidak ada nama jelasnya. Kuintansi seperti itu tidak ada nilainya dijadikan barang bukti di pengadilan," katanya.

Berkas Yusril saat ini masih berada di Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Sebelumnya, Kejagung menyatakan kekurangan pada berkas Yusril Ihza Mahendra sudah diperbaiki, sehingga pelimpahan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dapat dilakukan pada pertengahan Desember 2010.

Perusahaan Perkapalan Belanda Jajaki Investasi di Sabang

INDONESIA PLASA
Rabu, 15 Desember 2010 18:51 WIB


Sabang

Perusahaan perkapalan Belanda, Damen Shipyards Gorinchem, menjajaki investasi bidang industri galangan kapal di kawasan Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh.

Manajer Pemasaran Damen Shipyards Gorinchem untuk Asia Pasifik, Maarten Jongen, di Sabang, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan studi kalayakan apakah Pulau Weh ideal untuk membangun galangan kapal.

"Kami memang butuh waktu untuk meneliti apakah kawasan Sabang ini cocok untuk didirikan sebuah galangan kapal. Kami belum bisa memutuskan sebelum adanya studi kelayakan ini," katanya.

Dalam kunjungan ke Sabang, perwakilan manajemen Damen Shipyards Gorinchem, didampingi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ruslan Abdul Ghani, dan Wali Kota Sabang, Munawar Liza Zein.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah RI. Salah satunya yakni PT PAL di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan membuat empat kapal perang TNI AL.

Ketua Dewan Pengawas dan Asistensi Kawasan Sabang, Adnan Ganto, menjelaskan bahwa pihaknya sangat berkeinginan adanya sebuah galangan kapal di Sabang, namun bukan untuk membuat kapal perang tapi komersial.

Sabang, katanya, memiliki potensi cukup baik bagi investasi bidang maritim, termasuk industri galangan kapal komersial karena letak Pulau Weh yang strategis berada di jalur lintas perairan internasional.

Adnan Ganto, yang juga penasehat Kementerian Pertahanan RI di Bidang Ekonomi, menjelaskan bahwa dipilihnya Damen Shipyards Gorinchem untuk membangun industri perkapalan komersial di Sabang itu karena perusahaan Belanda tersebut sudah berpengalaman.

Menurut dia, perusahaan perkapalan asal Belanda itu telah menyelesaikan pembuatan empat kapal perang TNI AL, yakni KRI Diponegoro, KRI Hasanudin, KRI Sultan Iskandar Muda dan KRI Kaisabu.

"Saya pikir pemerintah sangat puas terhadap hasil kerja perusahaan Damen dalam membuat kapal perang itu," katanya.

Kemudian, Adnan menjelaskan, dalam pertemuan lanjutan antara president Damen dengan Menteri BUMN beberapa waktu lalu di Jakarta, manajemen Damen berkeinginan melebarkan sayap perusahaannya ke kawasan Asia.

"Dari hasil pembicaraan dengan Menteri BUMN, maka saya mencoba menggaet Damen untuk melihat potensi di Sabang yang memungkinkan perusahaan tersebut membuka sayapnya di Pulau Weh ini," kata dia.

Adnan Ganto menjelaskan bahwa hasil pertemuannya dengan pimpinan perusahaan Damen di Belanda membuat manajemen perusahaan tersebut memutuskan untuk meninjau Sabang.

"Kunjungan Maarten Jongen hari ini ke Sabang merupakan awal dan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan akan berlanjut untuk kehadiran industri perkapalan di Sabang ini," katanya menambahkan.

Pemerintah Klaim Perekonomian di Jalur Tepat

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 13:40 WIB
Jakarta

Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan perekonomian pada saat ini telah berada di jalur yang tepat antara lain karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi persoalan seperti di bidang logistik.

"Pemerintah sudah `on-the-track`," kata Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, Djatmiko dalam seminar "Outlook Ekonomi dan Prospek Sektor Riil 2011" yang digelar dalam rangka HUT Antara ke-73 di Wisma Antara, Jakarta, Rabu.

Ia memaparkan, saat krisis 2008 terjadi, berbagai pertumbuhan perekonomian dunia umumnya mengalami kontraksi tetapi Indonesia dan berbagai negara lainnya masih bisa mengalami pertumbuhan positif.

Mengenai banyaknya aliran dana yang mengalir dari luar ke dalam negeri, Djatmiko mengatakan, pemerintah sepakat dengan Bank Indonesia untuk memperlambat derasnya aliran dana tersebut.

"Jadi bagaimana agar `hot money` yang mengalir dari luar itu tidak menimbulkan masalah dan agar betah berada di dalam negeri," katanya.

Ia mengemukakan, berbagai negara maju pada saat ini telah mencari berbagai tempat untuk menempatkan dana yang utamanya di Asia.

Djatmiko juga menuturkan, beberapa negara di benua Asia yang menjadi "saingan" bagi Indonesia antara lain India, China, dan Vietnam.

Ia juga menilai bahwa kinerja pemerintahan dalam bidang ekspor-impor dan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia semakin hari semakin membaik.

Staf Ahli Kementerian Perekonomian itu mengatakan, pertumbuhan investasi akan diarahkan pada berbagai sektor yang lebih produktif sehingga mendorong percepatan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang.

"Supaya investasi yang masuk lebih terarah, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan berbagai perbaikan iklim usaha dan investasi," katanya.

Ia mencontohkan, pada sisi perbaikan layanan, pemerintah telah melaksanakan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pemberian sejumlah insentif bagi investor.

Terkait dengan logistik, Djatmiko juga menegaskan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan sistem logistik nasional antara lain dalam meningkatkan tingkat daya saing Indonesia.

"Sistem logistik nasional adalah untuk meningkatkan daya saing kita di bidang logistik," katanya.

Sedangkan mengenai pembangunan infrastruktur, ia mengakui bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam hal tersebut.

Ia mencontohkan, dalam pembangunan jalan tol kerap terhambat dengan persoalan pembebasan lahan dengan warga. Namun, ujarnya, pemerintah pada saat ini telah menyiapkan berbagai hal dalam mengatasi permasalahan infrastruktur seperti bagaimana menyiapkan ketersediaan energi yang lebih besar antara lain dengan program 10.000 MW.

Djatmiko berharap agar ke depan berbagai pertumbuhan perekonomian akan lebih meningkat dan juga diharapkan menjadi pertumbuhan yang berkualitas.(*)

UNILEVER LABA 2010 RP 3 TRILIUN

INDONESIA PLASA
Rabu, 15 Desember 2010 16:17 WIB


Jakarta
PT Unilever Indonesia Tbjk menargetkan laba bersih di tahun 2010 mencapai 3 triliun rupiah, dan jumlah ini setara dengan jumlah laba bersih 2009 yang juga mencapai Rp3 triliun.

"Kami menargetkan laba bersih untuk tahun 2010 mencapai 3 triliun rupiah atau sama dengan laba tahun 2009, namun jumlah angka di tahun ini belum bisa diketahui, karena belum tutup buka tahun," kata Direktur Unilever Indonesia Okty Damayanti di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pada tahun 2009 laba bersih tumbuh sekitar 26,5 persen dari tahun 2008 mencapai lebih Rp3 triluin, dan penjualan tumbuh 17,1 persen menjadi Rp18,25 triliun dari tahun 2008, dan untuk tahun 2010 masih dalam proses pendataan.

Menurut Okty, setiap tahunnya Unilever selalu meluncurkan sekitar 30 inovasi atau produk-produk unggulan, antara lain makanan, minuman, produk kesehatan, produk kebersihan, dan lain-lain.

"Sebagai perusahaan penyedia produk konsumen yang mempunyai peran penting, Unilever adalah produsen merek-merek yang sudah sangat dikenal, yaitu Pepsodent, Lifebouy, Lux, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Rinso, Molto, Pond`s, Citra, Blue Band, Sariwangi, Royco, Bango, Wall`s, dan masih banyak lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat, secara berkelanjutan Unilever menjalankan program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak hanya pada program korporasi, melainkan juga pada brand-brandnya.

Program sosial masyarakat yang dilakukan Unilever selama ini, antara lain Kampanye Cuci Tangan dengan Sabun (Lifebouy), Program Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut (Pepsodent), Program Pelestarian Makanan Tradisional (Bango), Program memerangi kelaparan dan membantu anak indonesia yang kekurangan gizi (Blue Band), dan lain-lain.

"Kami sadar Unilever tidak bisa bekerja sendiri, dan kami telah bekerjasam dengan pemerintah, organisasi, mahasiswa, swasta, instansi terkait, dan lain-lain untuk menjalankan program-program yang akan berdampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

Unilever mempunyai empat program, antara lain Program Lingkungan, yaitu program yang bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap lingkungan melalui program Unilever Green and Clean, Program Edukasi Kesehatan Masyarakat, yaitu program yang meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Program Pengembangan Ekonomi, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani melalui pembinaan, pendampingan, fasilitas akses pasar, pembiayaan, dan Program Bantuan Kemanusiaan, yaitu program cepat tanggap untuk bantuan kemanusiaan bagi wilayah yang dilanda bencana.

"Posisi Unilever Indonesia yang kuat sebagai pemimpin pasar telah diakui melalui penghargaan Nasional dan Internasional yang diterima oleh perusahaan. Pada tahun 2009, Unilever Indonesia menerima 137 penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dari berbagai media massa papan atas maupun instansi pemerintah, dan lembaga lainnya," imbuhnya.

Rupiah Sore Turun 12 Poin

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 16:06 WIB

Jakarta

Nilai tukar rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta Rabu sore turun 12 poin menjadi 9.019/9.029 per dolar terpengaruhnya menguatnya dolar terhadap euro dan yen di pasar regional.

Direktur Retail Banking Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan, rupiah juga tertekan oleh merosotnya indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia akibat melemahnya saham-saham di Wall Street.

Rupiah merosot karena pasar eksternal makin melemah, ujarnya.

Mata uang Indonesia, menurut dia, memang sudah diperkirakan kembali menjauhi level 9.000 per dolar, karena peran Bank Indonesia (BI) yang tetap berada di pasar.

BI menginginkan rupiah tetap berada di atas angka 9.000 per dolar, ucapnya. Di pasar internal sebenarnya tidak ada masalah bagi rupiah, karena faktor fundamental ekonomi Indonesia makin membaik.

Namun pasar eksternal yang cenderung negatif pada saat ini menekan rupiah terus terpuruk hingga diatas 9.000 per dolar, katanya.

Ia mengatakan, posisi rupiah dilevel 9.000 per dolar sebenarnya masih cukup baik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan rupiah akan terus bergerak turun.

Karena investor asing masih tetap berada di pasar yang diharapkan akan kembali masuk dengan membeli ruipiah dalam jumlah yang besar.

Apalagi harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) makin merosot yang akan mendorong pelaku asing masuk ke pasar saham dengan membeli rupiah lebih dahulu, katanya.

OJK Sarat Politik

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 15:07 WIB
Jakarta Pengamat ekonomi, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan, rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memegang fungsi pengaturan, pengawasan, pengenaan sanksi, dan pemberian atau pencabutan izin terhadap semua lembaga keuangan baik bank maupun nonbank dinilai sarat isu politik.

"Rencana pembentukan OJK ini saya khawatirkan hanya isu politik semata, tidak ada isu ekonomi atau perbankan di dalamnya," kata Pengamat ekonomi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, dalam Seminar Ekonomi yang diselenggarakan LKBN Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dorongan pembentukan OJK berupa Undang-undang (UU) Bank Indonesia yang mensyaratkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada akhir 2010 sudah merupakan keputusan politik.

Hal itu karena, menurut dia, undang-undang adalah produk politik yang tidak terkait langsung dengan isu ekonomi dan perbankan.

"Kalau ini terbentuk saya yakin perlu waktu untuk efektif karena perlu ada fase konsolidasi padahal situasi perekonomian global penuh ketidakpastian," katanya.

Apalagi, ia berpendapat, OJK merupakan skema kelembagaan yang benar-benar baru di Indonesia sehingga jelas memerlukan waktu untuk inisiasi.

Namun menurut Prasetyantoko, persoalan tarik ulur OJK harus tetap diputuskan karena kembali lagi bahwa hal itu bukan isu ekonomi atau perbankan tetapi isu politik.

Selama ini melalui BI saja yang merupakan lembaga yang telah lebih dahulu mapan, pengawasan terhadap bank di Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif.

Apalagi membebankan fungsi pengaturan, pengawasan, pengenaan sanksi, dan pemberian atau pencabutan izin terhadap semua lembaga keuangan baik bank maupun nonbank kepada sebuah lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan tentu akan jauh lebih sulit dan kompleks.

Dengan kompleksitas masalah yang akan dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebenarnya masih terdapat pilihan bagi pemerintah, yakni mengamendemen pembentukan lembaga tersebut dalam UU BI terutama dalam hal kapan atau waktu pendiriannya.

Pembahasan OJK antara DPR dan Pemerintah pun kini terancam mandeg, karena belum adanya persetujuan bersama mengenai mekanisme pemilihan dan struktur di Dewan Komisioner OJK.

Pengamat: Daya Saing Indonesia Rentan Turun

INDONESIA PLASA
Rabu, 15 Desember 2010 14:25 WIB


Jakarta
Pengamat ekonomi, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan peningkatan daya saing RI pada 2010 menurut Global Competitivenes Index (GCI) menjadi peringkat ke-44 dari peringkat ke-54 pada 2009 rentan kembali turun karena hanya didukung stabilitas makro semata.

"Meski ada perbaikan ranking daya saing Indonesia pada 2010, sifatnya hanya temporer," kata pengamat ekonomi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, dalam Seminar Ekonomi yang diselenggarakan LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, daya saing Indonesia potensial untuk kembali anjlok pada tahun-tahun mendatang karena peningkatan yang terjadi pada tahun ini hanya disangga oleh kestabilan kondisi makro semata.

Ia menambahkan, jika diteliti lebih lanjut, peningkatan daya saing RI memang hanya didorong oleh stabilitas makro sementara faktor pendukung lain nyaris tidak ada yang berubah.

"Kalau dilihat lebih lanjut dari sisi infrastruktur dan supporting system yang lain di Indonesia tidak ada yang berubah signifikan," kata Prasetyantoko.

Oleh karena itu, ia berpendapat Pemerintahnya seharusnya mendesain kebijakan yang konsisten dan solid untuk mewujudkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia.

Terlebih, ia memproyeksikan, dalam jangka menengah ke depan situasi perekonomian global masih dipenuhi suasana ketidakpastian.

Peringkat daya saing Indonesia dalam Global Competitivenes Index (GCI) 2010 telah mengalami kenaikan substansial, yakni menempati peringkat ke-44 pada tahun 2010 ini dari peringkat ke-54 pada tahun 2009.

Kenaikan peringkat daya saing Indonesia terutama disebabkan oleh meningkatnya peringkat pada indikator makro ekonomi (dari peringkat 52 menjadi 34), kesehatan dan pendidikan dasar (dari 82 menjadi 62), quality of overall infrastructure (dari 96 menjadi 90), intellectual property protection (dari 67 menjadi 58), national savings rate (dari 40 menjadi 16), effectiveness of anti-monopoly policy (dari 35 menjadi 30), dan extent and effect of taxation (dari 22 menjadi 17).

Beberapa indikator pada pilar kepuasan bisnis (business sophistication) juga meningkat, yaitu local supplier quantity (dari 50 menjadi 43), value chain breadth (dari 35 menjadi 26), control of international distribution (dari 39 menjadi 33), dan production process sophistication (dari 60 menjadi 52).

Indonesia mengungguli peringkat daya saing Portugal (46), Italia (48), India (51), Afrika Selatan (54), Brazil (58), Turki (61), Rusia (63), Mexico (66), Mesir (81), Yunani (83), dan Argentina (87). Di antara negara anggota ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-5 setelah Singapura (3), Malaysia (26), Brunei (28), Thailand (38), dan berada di atas peringkat Vietnam (59), Filipina (85), dan Kamboja (109).

Ekonomi Global Diprediksi Masih Belum Stabil

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 13:52 WIB
Jakarta

Pengamat ekonomi, Agustinus Prasetyantoko mengatakan, perekonomian global pada 2011 masih dipenuhi ketidakpastian yang terjadi secara struktural dan sulit untuk disembuhkan.

"Kita berada dalam kondisi lanskap perekonomian global yang belum stabil, bila analisis mengatakan sekarang ini era-nya Timur termasuk Indonesia, pertanyaannya adalah, siapkah kita?" kata Pengamat ekonomi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko di Jakarta, Rabu.

Dalam diskusi "Outlook Ekonomi dan Prospek Sektor Rill 2011" yang diselenggarakan dalam rangkaian HUT ANTARA ke-73 di Wisma ANTARA Jakarta, Agustinus mengatakan, krisis finansial 2007-2008 seharusnya menyadarkan semua pihak untuk tidak berharap bahwa ekonomi global akan kembali stabil seperti pada era 1990-an.

Menurut dia, di tahun depan hingga jangka menengah krisis akan menjadi normalitas.

"Proyeksi 2011, kita memang sudah berada on the track tetapi belum tentu situasi akan seperti yang kita harapkan, karena ketidakstabilan itu kepastian," katanya.

Ketidakpastian ekonomi, kata Prasetyantoko disebabkan ekonomi dunia sudah tua.

Ketidakstabilan telah terjadi secara struktural sehingga semakin sulit untuk disembuhkan, oleh karena itu Prasetyantoko menyimpulkan bahwa ekonomi dunia berada dalam posisi yang sulit.

"Sementara itu prospek ekonomi Indonesia memang sudah diakui semua pihak," katanya.

Ia menambahkan ada beberapa riset yang menyebutkan potensi ekonomi Indonesia di mana pada 2030 diramalkan akan menggantikan Jepang dalam perekonomian global dengan menempati peringkat kelima dunia.

"Potensi itu belum aktual dan butuh kerja keras, kita sebagai bangsa cenderung gagal mengaktualisasi potensi kita," katanya.

Menurut dia, ada tiga hal konstruksi kebijakan yang harus didorong untuk mengaktualisasi potensi Indonesia khususnya pada 2011 demi mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.

"Tiga hal itu dari sisi fiskal di mana kapasitas birokrasi harus didongkrak, kedua persoalan infrastruktur yang harus diperbaiki, dan ketiga tentang supporting system yang harus bagus," katanya.

Pertumbuhan Ekonomi 2011 Diproyeksikan 6,5 Persen

INDONESIA PLASA

Rabu, 15 Desember 2010 14:19 WIB

Jakarta

Bank Indonesia memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 berada pada kisaran 6,3-6,5 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada 2010.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 6,3-6,5 persen, dengan tingkat inflasi berada pada posisi 5 persen, plus minus 1 persen," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono, saat menyampaikan paparan pada "Seminar Outlook Ekonomi 2011", yang diselenggarakan ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Menurut Hartadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih besar dibanding 2010, tercermin dari pertumbuhan pada kuartal IV yang mencapai 6,1 persen dan pada kuartal III sebesar 5,8 persen.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan pada kuartal III dan IV 2010 adalah masih lambatnya penyerapan belanja pemerintah.

Hartadi menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan pada 2011, pemerintah harus mampu memperlambat derasnya arus modal baik yang masuk ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

"Pada sisi arus masuk modal (capital inflow) ke dalam negeri harus dijaga, jangan sampai terlalu besar masuk ke instrumen SBI (Sertifikat Bank Indonesia), karena SBI merupakan instrumen moneter bukan instrumen investasi," ujarnya.

Kalaupun ada likuiditas yang berlebih sebaiknya harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong penyerapan oleh sektor riil.

Menurutnya, arus modal yang masuk mencapai 16 miliar dolar AS, di mana sekitar 10 persen di antaranya sudah masuk ke SBI.

Ia mengakui, SBI merupakan salah satu target investor karena masih memberikan margin yang cukup aktraktif, ditandai dengan banyaknya short term capital yang masuk ke instrumen tersebut.

Pada posisi seperti itu, terdapat tiga kondisi yang dihadapi yaitu, BI tidak bisa terlalu cepat menurunkan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), karena akan berdampak pada inflasi. BI berupaya memperpanjang jatuh tempo SBI dan mengalihkan instrumen SBI ke deposito berjangka (time deposit).

"Selama 2010 pemerintah telah berhasil memperlambat masuknya dana ke SBI, dan mengalihkannya ke SBN (surat berharga negara)," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan 2011 diharuskan ada bauran kebijakan yang dapat menyerap giro wajib minimum tanpa mengubah tingkat suku bunga.

Senada dengan Hartadi, Staf Ahli Menteri Perekonomian Bidang Investasi, Kemitraan Pemerintah dan Swasta, Djatmiko juga menuturkan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan laju 6,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi akan didukung kondisi ekonomi makro yang stabil pada 2010 akan mendorong prospek ekonomi yang cerah dan akan direspon positif oleh investor.

"Minat investor terhadap surat utang negara masih akan terus meningkat, akibatnya nilai transaksi akan naik signifikan dengan yield 5 tahun turun menjadi di bawah 8 persen," kata Djatmiko.

Ia melanjutkan, konsumsi rumah tangga akan memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2011 sekitar 58,6 persen.

Kinerja ekspor dan impor juga meningkat seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan menguatnya permintaan dalam negeri.

"Ekspor Indonesia masih memiliki daya saing meski nilai tukar rupiah cenderung menguat. Sehingga pada 2011, ekspor akan memberi kontribusi terhadap PDB sekitar 25,4 persen dan impor sebesar 23 persen," ujarnya.