18 Desember 2010

Pemerintah Impor 500.000 Ton Beras

INDONESIA PLASA
Jumat, 17 Desember 2010 | 18:09 WIB



Beras yang diimpor Bulog sebanyak 5.021 ton dari Vietnam dibongkar dari kapal Royal 18 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (3/12). Bulog mengimpor beras untuk menjaga agar stok berasnya mencapai 1,5 juta ton hingga akhir tahun. Saat ini stok beras Bulog baru 1,2 juta ton.

Pemerintah, pada Desember 2010 ini, mengimpor sekitar 500.000 ton beras demi menutupi kekurangan stok beras dalam negeri. Kekurangan stok pangan ini disebabkan oleh perubahan iklim.

Kualitas gabah saat ini tengah menurun karena sulit dijemur. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (17/12/2010).

"Saat ini kita sudah memiliki 1 juta ton beras impor. Ditambah impor besar pada akhir tahun ini sebanyak 500 ribu ton. Total 1,5 juta ton," kata Hatta.

Guna menghindari kelangkaan stok beras di pasar, pemerintah terus mengadakan operasi pasar. Tak kurang, sekitar 2.000 ton beras dikucurkan di pasar domestik. "Stok pangan kita harus cukup," kata Hatta.

Pemerintah, lanjutnya, telah menurunkan harga beras sekitar Rp 200-Rp 300. Kendati demikian, diakui, harga beras secara nasional belum turun secara signifikan. Maka itu, Hatta berjanji, pemerintah terus melakukan operasi pasar hingga situasi kembali normal.

Riset Tak Perlu Bergantung Pemerintah

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 | 11:56 WIB

Deklarasi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4)

Minggu (5/7/2009)
di Gedung Museon, Den Haag, Belanda.
JAKARTA,

Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki peran penting untuk menyinergikan riset para akademisi dengan kebutuhan industri. Jika ternyata pemerintah tak bisa diandalkan, akademisi dan industri dapat bekerja sama secara mandiri membangun inovasi.
Pertemuan Puncak Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional 2010 di Jakarta, Jumat (17/14/2010), mengagendakan pembahasan persoalan pengembangan ilmu dan teknologi di Tanah Air dalam 11 bidang keilmuan. Mereka juga membandingkan kondisi masing-masing bidang ilmu di Indonesia dengan kondisi global terkini dan prediksi perkembangan bidang ilmu tersebut di banyak negara maju.
"Hubungan antara akademisi, (pelaku) bisnis, dan pemerintah sudah amburadul. Untuk memperbaikinya, seharusnya dimulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Namun, sering kali kebijakan berubah ketika menterinya berganti," kata dosen dan peneliti Newcastle University Business School, Inggris, Dessy Irawati.

Juliana Sutanto, asisten profesor bidang manajemen sistem informasi Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Teknologi Federal Swiss) Zürich, Swiss, menambahkan, banyak regulasi pemerintah yang justru menghambat proses tumbuhnya inovasi. Beberapa di antaranya berupa batasan satu dosen hanya boleh memublikasikan satu jurnal per semester ataupun mendatangkan alat penelitian dari negara lain yang sangat sulit.
Untuk itu, komunikasi terbuka antara industri dan akademisi perlu lebih sering dilakukan. Industri cukup mengutarakan kebutuhannya, sedangkan akademisi menawarkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
"Karena industri yang masuk ke Indonesia umumnya fokus ke produksi, tidak membawa R D (penelitian dan pengembangan), maka perguruan tinggi dapat menawarkan riset yang memberikan quick return (hasil yang cepat) bagi perusahaan," ujarnya.

Muhamad Reza, peneliti teknologi energi di perusahaan raksasa Swedia ABB, mengatakan, kondisi Indonesia sangat unik. Tantangan yang ada saat ini adalah membangun keselarasan (link and match) antara perguruan tinggi dan industri.
Lembaga riset

Lembaga riset pemerintah juga harus menjaga sinergi dengan industri. Selain itu, komunikasi di antara sesama lembaga riset juga harus ditingkatkan. Peneliti bidang metal eksplosif di Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Institut Federal Jerman untuk Penelitian dan Uji Material), Suhendra, mengatakan, lembaga riset perlu mengembangkan etos rendah hati untuk saling berkomunikasi dengan lembaga lain. Komunikasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih riset. "Pemerintah juga perlu menyalurkan dana insentif riset untuk industri swasta," ujarnya. Dana riset untuk perusahaan terpilih itu dapat mempercepat proses inovasi yang mendatangkan nilai ekonomi baru dan menghasilkan produk yang maju dan dibutuhkan masyarakat.

Prabowo Siap Ikut Pilpres 2014

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 19:06 WIB
Surabaya Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Letjen (Purn) TNI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi Presiden dalam Pemilu 2014.

Hal itu disampaikan di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Daerah DPD Partai Gerindra Jatim di Jalan Kupang Baru II, Surabaya, Sabtu.

"Secara pribadi, saya ingin menjabat presiden. Sebab dengan menjadi presiden dan mendapat dukungan penuh dari DPR, maka saya akan dengan mudah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Ia menegaskan, keinginan menjadi presiden bukan semata-mata memperkaya diri diri. Mantan Pangkostrad tersebut juga mengaku tidak ingin berkuasa di negeri ini karena tergiur dengan sanjungan.

"Buat apa menjadi presiden kalau hanya ingin disanjung dan mendapat pujian saja. Niat saya tulus untuk mengubah negeri ini dan membela masyarakat Indonesia," paparnya.

Prabowo berpesan kepada kadernya, terutama yang duduk di kursi DPR maupun DPRD, agar tidak sekali-sekali "plesir" keluar negeri. Bahkan, dia mengancam akan memecat kadernya jika bersikeras ke luar negeri.

UGM Penghargaan Syamsul Maarif dan Surono

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 23:39 WIB
Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberikan penghargaan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Syamsul Maarif, dan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surono.

Penghargaan diserahkan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Sudjarwadi kepada Syamsul Maarif dan Surono pada malam penghargaan insan berprestasi dalam rangka Dies Natalis Ke-61 UGM, di Yogyakarta, Sabtu malam.

Syamsul Maarif menerima penghargaan Nusa Reksa Pratama, sedangkan Surono menerima Parwata Reksa Utama.

Sudjarwadi mengatakan UGM memberikan penghargaan kepada Syamsul Maarif dan Surono karena kedua tokoh itu dinilai sebagai insan berprestasi.

"Mereka dinilai sebagai insan berprestasi karena dalam peristiwa erupsi Gunung Merapi beberapa waktu lalu, menunjukkan kepedulian yang besar kepada kemanusiaan," katanya.

Syamsul Maarif mengatakan dirinya bersama Surono merasa terhormat mendapat penghargaan dari UGM yang merupakan universitas terkemuka yang mempunyai sejarah panjang yang luar biasa.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang tidak pernah kami duga itu, karena apa yang kami lakukan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dengan penghargaan ini kami harus mempunyai tekad untuk lebih berkarya," katanya.

Menurut dia, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan semua pihak yang ikut membantu penanggulangan bencana Merapi, seperti UGM, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, akademisi, dan mahasiswa.

"Mereka merasa terpanggil untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penanggulangan bencana Merapi," katanya.

Selain Syamsul Maarif dan Surono, UGM juga memberikan penghargaan insan berprestasi kepada 15 alumni, 12 mahasiswa, 15 dosen, dan 29 pegawai di lingkungan universitas negeri tertua di Indonesia ini.

Singapura, Malaysia Diajak Jepang ke "Langit Terbuka"

INDONESIA PLASA
Jumat, 17 Desember 2010 16:22 WIB
Singapura, Malaysia Diajak Jepang ke Langit Terbuka
Kru darat terlihat di dekat mesin pesawat Singapore Airlines Airbus 380 superjumbo di bandara Changi, Kamis (11/11).
Tokyo Jumat ini Jepang berencana memulai pembicaraan bagi pakta "angkasa terbuka" (open skies) yang lebih luas dengan Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia, untuk liberalisasi lebih jauh perjalanan udara di antara negara-negara itu awal 2012.

Kesepakatan "langit terbuka" ini memungkinkan maskapai-maskapai dari negara-negara yang menandatangani pakta itu menjadi lebih bebas dalam menentukan rute penerbangan mereka serta jumlah penumpang serta penerbangan kargo mereka.

Jepang akan memulai perbicangan dua harinya dengan Korea Selatan, Selasa, sebagai bagian dari upaya mereka menawarkan kesepakatan langit terbuka dengan negara-negara besar di Asia sampai Maret 2012, kata seorang pejabat kementerian transportasi Jepang.

Pembicaran serupa itu dijadwalkan berlangsung dengan Singapura pada 17-19 Januari 2011 dan dengan Malaysia pada 22-24 Februari 2011, demikian pejabat Jepang itu.

Sejauh ini Jepang telah menandatangani kesepakatan angkasa terbuka dengan 10 negara dan kawasan, termasuk dengan tiga negara Asia di atas, namun kesepakatan itu mengecualikan Bandara Narita dan Haneda yang keduanya ada di Tokyo.

"Negosiasi-negosiasi selanjutkan akan menyangkut pula Narita namun tidak dengan Haneda karena kapasitas Haneda terlalu sempit," sambung pejabat Jepang tersebut.

Oktober lalu, Jepang menandatangani "kesepakatan angkasa terbuka penuh" dengan Amerika Serikat dengan cakupan Bandara Haneda, dalam upaya bersama mereka guna menciptakan kerjasama aliansi antarmaskapai yang lebih banyak pada penerbangan trans-Pasifik.

Haneda membuka sebuah landas pacu (runway) dan satu terminal penumpang internasional baru Oktober lalu dalam rangka membuat bandara itu sebagai titik temu global kedua di Tokyot, sekaligus mendorong status gerbang Asia untuk kota itu.

Hal yang Harus Diingat Agar Promosi Berhasil Jumat, 17 Desember 2010 00:36 WIB

INDONESIA PLASA
Hal yang Harus Diingat Agar Promosi Berhasil

Bisnis yang sukses adalah suatu bisnis yang komersial, menguntungkan, besar, dan berjalan tanpa pemilik bisnis terlibat di dalamnya. Untuk mendapatkan bisnis yang menguntungkan tentunya harus ada omzet penjualan yang memadai.

Pelanggan adalah pihak yang membuat terjadinya adanya penjualan. Jika kita gagal membujuk pelanggan untuk melakukan pembelian produk kita, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi penjualan.

Pelanggan saat ini semakin kritis, informasi juga mudah diperoleh oleh pelanggan baik lewat media televisi, koran, majalah, internet, radio, billboard, handphone dan sebagainya. Namun sayang banyak perusahaan yang membuang dana promosi pemasaran begitu saja, karena ada beberapa kesalahan yang mereka buat.

Ada beberapa hal yang dilupakan oleh para pemasar perusahaan, dan berikut adalah hal hal yang jangan anda lupakan jika ingin membuat promosi pemasaran anda efektif dan efisien :

1. Marketing is Communication and Education.

Apakah anda sudah mengkomunikasikan promosi pemasaran anda dengan baik ke calon pelanggan anda?. Apakah pelanggan anda mengerti dan memahami apa yang anda tawarkan kepada mereka ? Apakah komunikasi anda mendatangkan respon yang positif dari calon pelanggan anda?. Apakah promosi pemasaran anda berisi pendidikan, yang membuat calon pelanggan anda dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang produk anda?

2. Marketing starts well before the first purchase and continues well after the last sale.

Kegiatan marketing di awal sangatlah penting agar terjadi penjualan. Tanpa marketing yang tepat maka relatif tidak akan terjadi penjualan. Para pemasar sering terlena dan sering beranggapan bahwa kegiatan marketing hanya dilakukan sebelum penjualan. Persaingan saat ini menuntut seorang pemasar melakukan aktivitas marketing juga setelah terjadi penjualan. Tujuan dari hal ini adalah, agar pelanggan anda melakukan transaksi penjualan kembali ke anda dan tidak beralih ke pesaing anda. Salah satu contoh : Saya sangat suka dengan sms dari salah satu perusahaan jasa service mobil, setiap 3 bulan sekali pasti mengirimkan sms yang intinya adalah mobil saya perlu diservice kembali agar mobil saya dalam kondisi prima.

3. Under promising and over delivering.

Pelanggan anda akan puas jika anda tidak berjanji tetapi anda memberikan kejutan. Atau anda memberikan produk atau layanan yang melebihi apa yang anda janjikan. Contoh sederhana : anda berjanji untuk mengirimkan barang dalam 1 minggu, tetapi kenyataanya pelanggan anda menerima barang dalam waktu 5 hari.

4. Building the right marketing campaign.

Ada 5 hal utama yang sering dilupakan oleh para pemasar saat melakukan promosi marketing :

A. WHO

“WHO” berarti berbicara tentang : siapa target market anda, siapakah yang anda harapkan untuk dapat membeli produk anda?. Anda sebagai pimpinan harus mengetahui secara detail siapakah target market anda, bukan hanya anda tetapi semua team anda juga perlu mengerti dan memahami betul siapakah target market produk anda.

B. WHERE.

“WHERE” berarti dimanakah konsentrasi terbesar target market anda berkumpul. Contohnya : Asosiasi, Bank, perumahan, Gym, Café dan club, mall, tempat ibadah, gedung perkantoran. Tempat apa yang sering mereka kunjungi, majalah atau media apa saja yang sering mereka baca atau lihat. Dengan mengetahui hal ini maka anda dapat melakukan promosi pemasaran ke tempat atau media yang sering mereka gunakan.

C. WHAT.

“WHAT” berkaitan dengan hal utama apa yang dibutuhkan dan menarik bagi pelanggan anda. Apa yang menjadi komplain mereka saat ini dan apakah anda dapat mengatasi atau menawarkan solusi kepada mereka?. Jika anda dapat menawarkan sesuatu yang menarik buat mereka maka produk anda akan diminati oleh mereka.

D. WHY.

“WHY” berkaitan dengan pertanyaan : Mengapa calon pelangan anda harus memilih perusahaan dan produk anda?. Apa yang menjadi feature produk anda?, apa keuntungan menggunakan produk anda? dan apa benefit emosional yang dapat pelanggan anda peroleh jika menggunakan produk anda?.

E. HOW.

Setelah anda mengetahui dan menetapkan 4 hal diatas : WHO, WHERE, WHAT dan WHY, maka anda saat ini tinggal menemukan bagaimana anda mengkomunikasikan tentang produk anda ke tempat atau media yang digunakan oleh target market anda. Media apa saja yang anda gunakan, misal : brosur, CD, DVD, multimedia, standing barner, billboard, neon sign, booklet, social media, internet, pameran, seminar, door to door sales dan lain sebagainya.

Dengan menerapkan hal hal diatas secara tepat dan konsisten maka promosi pemasaran akan mendatangkan hasil untuk perusahaan anda.

Ijinkan kami menanyakan hal ini,“Apakah anda ingin mengetahui rahasia lain untuk meningkatkan omzet penjualan dan profit perusahaan anda?” Jika jawabannya YA maka segera hubungi PT Indoaction business coaching di no telp: (021)-290 36 628. Kami siap membuat anda berhasil mengembangkan bisnis anda.
Salam funtastic.

Kemenkeu Percepat Penyelesaian Piutang Negara

INDONESIA PLASA

Jumat, 17 Desember 2010 16:32 WIB
Jakarta
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyusun peta jalan untuk mempercepat pengurusan atau penyelesaian piutang negara melalui 14 program.

"Untuk pengurusan outstanding piutang negara, kita sudah menyusun roadmap percepatan penyelesaian outstanding piutang negara. Ini terdiri dari 14 program," kata Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, di Jakarta, Jumat.

Program itu antara lain penertiban berkas kasus piutang negara, penyelesaian pembentukan database piutang negara, penyederhanaan prosedur pengurusan piutang negara, penyusunan peraturan yang memungkinkan percepatan piutang negara, peningkatan kualitas koordinasi antar kreditur, intensifikasi pelaksanaan pemberian keringanan, dan penelusuran aset dari obligor atau debitur.

Terkait dengan penyusunan peraturan, kata Hadiyanto, pihaknya tengah menyusun RUU tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah. Saat ini, RUU dimaksud telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Dengan adanya UU, akan terdapat kepastian hukum mengenai pengurusan piutang negara dan piutang BUMN," katanya.

UU itu juga akan menegaskan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara sehingga pengurusan pengelolaan dan penyelesaian piutang BUMN tunduk kepada tata kelola dan ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas dan UU BUMN.

Hadiyanto menyebutkan, jumlah piutang negara per 31 Oktober 2010 tercatat mencapai Rp62,64 triliun. Jumlah itu terdiri dari piutang negara perbankan sebesar Rp20.36 triliun atau 32 persen dan piutang negara non perbankan sebesar Rp42,28 triliun atau 68 persen.

Piutang negara perbankan merupakan piutang negara dari penyerahan piutang bank-bank BUMN, sementara piutang non perbankan merupakan piutang instansi pemerintah termasuk piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Per November 2010, piutang negara dapat diselesaikan sebesar Rp553,2 miliar dari target Rp770 miliar dengan biaya administratif pengurusan piutang negara yang menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp46,81 miliar atau 69 persen dari target Rp67,75 miliar," katanya.

Mengenai pelaksanaan lelang, Hadiyanto mengatakan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seluruh Indonesia hingga November 2010 telah melakukan lelang atas pokok lelang sebesar Rp5,52 triliun atau 172,5 persen dari target Rp3,20 triliun.

"PNBP dari bea lelang mencapai Rp68,10 miliar atau 155 persen dari target yang sebesar Rp44,05 miliar," katanya.

Frekuensi lelang secara nasional berjumlah 21.183 kali atau 137 persen dari target sebanyak 15.437 kali. Menurut dia, dari waktu ke waktu statistik lelang ini terus meningkat, baik frekuensi ataupun volumenya.

"Penanganan masalah lelang dari waktu ke waktu terus disempurnakan, baik UU, sistem, dan prosedurnya, pelayanan kepada masyaraakat perlu ditingkatkan. Ini untuk memastikan pelayanan dan upaya-upaya memberikan kenyamanan bagi peserta lelang terutama dalam kepastian hukum terus ditingkatkan," katanya.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan empat RUU yaitu RUU Pengurusan Piutang Negara, RUU Penilai, RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, dan RUU Lelang.

Menurut dia, untuk meningkatkan pelayanan lelang, pihaknya telah membentuk KPKNL Teladan yaitu KPKNL yang tertib lancar dan amanah di berbagai daerah.

"Sudah ada enam KPKNL teladan, pada akhir tahun akan ditambah lagi sebanyak 10 KPKNL teladan," katanya.

Hadiyanto juga menyebutkan, jumlah perkara yang ditangani pihaknya sampai dengan triwulan III 2010 adalah sebanyak 2.129 perkara yang terdiri dari 1.900 perkara perdata dan 191 perkara tata usaha negara.

"Perkara yang sudah diselesaikan baik karena damai, gugur, dicabut atau telah berkekuatan hukum tetap sebanyak 38 perkara," katanya.

Pemerintah Temukan 1.010 Aset Eks Asing

INDONESIA PLASA
Pemerintah Temukan 1.010 Aset Eks Asing
Jakarta, Senin (12/4).
Jakarta
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menemukan 1.010 aset eks asing yang akan terus diproses menjadi kekayaan negara.

"Kekayaan yang meliputi aset asing, aset barang milik asing atau milik China mencapai 1.010 aset di mana proses terhadap 989 aset belum selesai, sementara 21 aset sudah selesai," kata Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, 21 aset eks asing yang sudah selesai diproses adalah eks asing milik China semasa Orde Lama yang dikuasai organisasi terlarang milik China yang eksklusif.

Meskipun sudah diambilalih oleh pemerintah setelah G30S PKI, namun inventarisasi dan penilaiannya hingga saat ini belum selesai sehingga nilanya belum diketahui.

"Ini baru diketahui jumlahnya saja karena kami mengurusi hukumnya. Jadi tidak diketahui nilai," kata Hadiyanto.

Aset eks organisasi terlarang China itu saat ini dikuasai pemerintah setelah sebelumnya banyak dimanfaatkan pihak ketiga dan juga digunakan pemerintah daerah, seperti untuk pendidikan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagian aset itu berbentuk gedung, kantor, dan sekolah.

"Sekarang kita mantapkan statusnya saja (bahwa) itu milik pemerintah," tegasnya.

Mengenai penanganan aset-aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Hadiyanto mengatakan, jumlahnya mencapai 3.503 unit dengan nilai Rp1,75 triliun.

Dari hasil pengelolaan itu, telah disetor ke kas negara Rp109,23 miliar yang mencakup lelang properti dan aset kredit.

Sedangkan aset eks bank dalam likuidasi (BDL) yang mencakup 15 bank, per 31 Oktober 2010 mencapai Rp8,41 triliun dengan baru Rp200,68 miliar yang sudah masuk kas negara.

Ditjen Kekayaan Negara juga menangani aset eks BPPN. Per November 2010, aset kredit berasal dari 4.709 debitur dengan nilai Rp4,34 triliun, 164,77 juta dolar AS, 358,69 ribu Euro, 500 ribu DM, dan 5,62 miliar Yen.

Sementara itu obligor penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) berjumlah 10 obligor dengan nilai Rp13,09 triliun.

"Kami juga melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset eks kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atas 14 perusahaan KKKS. Untuk 10 aset KKKS sudah selesai diinventarisasi, nilainya setara dengan Rp2,19 triliun," demikian Hadiyanto.

Pemerintah Pertimbangkan Ambil Saham Newmont

INDONESIA PLASA
Jumat, 17 Desember 2010 17:34 WIB
Pemerintah Pertimbangkan Ambil Saham Newmont Jakarta
Pemerintah menyatakan minatnya untuk membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara untuk jatah tahun 2010 dan saat ini tengah mengkaji mekanismenya.

"Pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengambil saham Newmont yang tujuh persen itu," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Menurut dia, selain Kemenkeu, pemerintah pusat juga bisa menggandeng Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ataupun perusahaan milik pemerintah lainnya. Hal ini masih belum diputuskan karena pemerintah tengah mengkaji lebih lanjut atas niat tersebut.

"Tentu bentuknya bisa di PIP atau dalam bentuk yang bisa dijelaskan kemudian. Ini prosesnya masih lama. Harganya belum bisa disampaikan. Ini baru kita sebut pemerintah, BUMN atau tidak, belum tahu. Pemerintah pusat berminat," katanya.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah pusat yang menyatakan minatnya.

Senada dengan Menkeu, Direktur Barang Milik Negara (BMN) II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Arif Baharudin mengatakan bahwa pembahasan mengenai saham Newmont ini baru sebatas rencana mengambil sisa saham tersebut sebesar tujuh persen dengan nilai 271,6 juta dolar AS.

"Jumlah tersebut yang ditawarkan Newmont kepada tim valuasi pemerintah dan pemerintah berencana mengambil saham itu, baru di situ dulu pembahasannya. Saham tujuh persen senilai 271,6 juta dolar AS," tegasnya.

Pemegang saham asing NNT, sesuai kontrak karya, diwajibkan mendivestasikan 51 persen saham asingnya yang berjumlah 80 persen itu ke pihak nasional dengan jadwal paling akhir seharusnya Maret 2010.

Jadwal divestasi 31 persen saham NNT sesuai kontrak karya adalah Maret 2006, Maret 2007, Maret 2008, Maret 2009, dan Maret 2010.

Perdagangan RI-India Diproyeksikan 12 Miliar Dolar

INDONESIA PLASA

Jumat, 17 Desember 2010 19:15 WIB

Jakarta
Nilai total perdagangan Indonesia dengan India diperkirakan mencapai 12 miliar dolar AS selama 2010, lebih besar dari 2009 maupun 2008 sebelum terjadi krisis global.

"Sepertinya ada peningkatan. Pada 2010 kelihatannya bisa tercapai 12 miliar dolar AS," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat.

Perkiraan itu dinilai realistis mengingat nilai total perdagangan antara kedua negara sempat menurun sedikit menjadi 9,6 miliar dolar AS pada 2009 akibat krisis global, dan menunjukkan peningkatan bermakna selama 2010.

Menurut data Kementerian Perdagangan, nilai total perdagangan antara Indonesia dan India sepanjang Januari-September 2010 sudah mencapai 9,3 miliar dolar AS.

Selain itu, pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan India (ASEAN India Free Trade Agreement/AIFTA) juga sedikit banyak ikut mendorong peningkatan perdagangan antara kedua negara.

"Indonesia mulai memberlakukan AIFTA pada 1 Oktober, tapi penggunaan fasilitas preferensi AIFTA sudah cukup banyak. Menurut data Kementerian Perdagangan nilai Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi AIFTA sudah mencapai 120 juta dolar AS," katanya.

Ekspor Indonesia ke India, yang jumlah penduduknya mencapai 1,17 miliar dan ekonominya tumbuh pesat, cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Nilai ekspor Indonesia ke India yang pada 2005 mencapai 2,9 miliar dolar AS naik menjadi 3,4 miliar dolar AS pada 2006, dan bertambah menjadi 4,9 miliar dolar AS pada 2007. Tahun 2008, nilai ekspor Indonesia kembali naik menjadi 7,1 miliar dolar AS dan naik lagi menjadi 7,4 miliar dolar AS pada 2009.

Sementara selama Januari-Agustus 2010, ekspor Indonesia ke India mencapai enam miliar dolar AS atau meningkat 34,7 persen jika dibandingkan periode yang sama 2009.

Perdagangan Indonesia dengan India juga selalu surplus. Tahun ini, selama Januari-September, surplus perdagangan Indonesia ke India mencapai 4,6 miliar dolar AS.

Dalam hal ini komoditas ekspor terbesar Indonesia ke India antara lain minyak sayur, minyak sawit mentah, batu bara, biji tembaga, kacang mete, kertas koran, mesin dan elektronik, produk kimia, karet alam, balata, barang dari kaca dan bubur kertas.

Sementara komoditas ekspor terbesar India ke Indonesia antara lain benang nilon, bahan kimia organik, produk besi dan baja, tembaga dimurnikan, serat sintetis, kapas.

BPK-Lembaga Negara Sepakati Cara Akses Data

INDONESIA PLASA

Sabtu, 18 Desember 2010 01:36 WIB

Jakarta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah lembaga negara menandatangani kesepakatan bersama mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan dan Sekretaris Jenderal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) di Kantor Pusat BPK Jakarta, Jumat.

Selain Ketua BPK, Hadi Poernomo, hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, dan Ketua DPD Irman Gusman.

Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo, kesepakatan bersama ini dilakukan untuk merespon masalah pengelolaan keuangan negara secara transparan, bersih, dan akuntabel.

"Kami bersama-sama ingin merespon secara sistemik, sinergis dan terorganisir, apalagi pemberantasan KKN belum maksimal dan kami ingin pemeriksaan dapat lebih mudah, efektif dan efisien," ujarnya.

Ia menambahkan kesepakatan ini hanya mengatur mengenai "cara" untuk mengakses data, bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan akses data Lembaga Negara oleh BPK.

"Kesepakatan ini mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Lembaga Negara oleh BPK," ujarnya.

Auditor BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan efisien dan efektif dengan adanya kesepakatan bersama itu karena akses data dapat dilakukan melalui sistem informasi yang tersedia.

"Waktu yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan di kantor BPK," ujar Hadi.

Ia mengatakan, hal lain yang perlu dicermati dalam kesepakatan ini adalah masalah keamanan data karena jaringan komunikasi data yang digunakan adalah berbasis pada sistem internet.

"Kedua belah pihak harus dapat menjaga agar data lembaga negara yang masuk dalam sistem informasi ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Menurut Hadi, lembaga negara harus menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data ini hanya dapat diakses oleh auditor BPK.

"Sedangkan, di lain pihak, BPK juga harus menjamin bahwa sistem tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ujarnya.

Nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK dengan para pemilik kepentingan, termasuk entitas yang diperiksa oleh BPK.

Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menambahkan kesepakatan ini juga akan dilakukan dengan pemerintah daerah, namun menunggu kesiapan daerah tersebut dalam membangun infrastruktur teknologi informasi.

"Kami juga menyiapkan kesepakatan dengan pemda, namun untuk saat ini tidak semua bisa online dalam waktu dekat," ujarnya.

Sebelumnya, BPK juga telah melakukan nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, PT Krakatau Steel (persero), PT Aneka Tambang (persero), PT Pertamina (persero) dan PT PLN (persero).

BPK berharap agar Kementerian Lembaga maupun BUMN lainnya dapat melakukan kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dengan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Jusman Syafii Djamal Jadi Komisaris Utama Telkom

INDONESIA PLASA
Jumat, 17 Desember 2010 19:43 WIB
Jusman Syafii Djamal Jadi Komisaris Utama Telkom
Jusman Syafii Djamal.

Jakarta
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telekomunikasi Indonesia memutuskan perubahan susuan Dewan Komisaris yaitu Jusman Syafii Djamal menjadi Komisaris Utama, sementara jajaran direksi tetap.

"Dengan ini diberitahukan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tahun 2010, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan penyesuaian masa jabatan angggota direksi," kata Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah usai RUPSLB Telkom di Jakarta, Jumat.

Rinaldi memaparkan, Dewan Komisaris Telkom yang baru antara lain, Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama, Rudiantara sebagai Komisaris Independen, dan Johnny Swandi Sjam terpilih sebagai Komisaris Independen.

"Jadi direksinya tetap dan komisarisnya ganti dengan Pak Jusman, Pak Rudiantara dan Pak Johnny Swandi Sjam," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Rinaldi mengatakan, untuk mengembangkan usaha telekomunikasi, perseroan memperluas usahanya ke kawasan regional dengan mengakuisisi perusahaan telekomunikasi di Kamboja. Hal itu dilakukan karena penetrasi di negara itu masih di bawah 50 persen, potensi pertumbuhan akan masih besar.

"Kita ingin menjadi mayoritas, minimal akuisisinya 51 persen saham. Dia perusahaan terbesar telekomunikasi di Kamboja. Pilih Kamboja karena penetrasi di bawah 50 persen sehingga ada potensi pertumbuhan, penduduknya sekitar 14 juta," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Telkom sedang bersaing dengan tiga perusahaan lainnya untuk mengambil perusahaan telekomunikasi tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, rencananya akuisisi bakal rampung pada 2011.

"Tahun depan diharapkan rencana ini dapat terealisasi. Sedangkan dana baru akan disiapkan setelah perjanjian disepakati," ujarnya.

Perusahaan itu, lanjut dia, bergerak di jaringan telepon genggam GSM. Saat ini masih ada "confidentiality agreement" sehingga belum dapat disebutkan nama perusahaan yang akan diakuisisi. Diharapkankan proses ini akan selesai pada 2011.

"Perseroan saat ini telah memiliki kantor di Singapura, Hong Kong dan memiliki 30 persen saham di perusahaan Malaysia. Perseroan juga akan memperkuat bisnis seperti di media dan pembayaran elektronik," ujar Rinaldi.

Pemerintah Antisipasi Pembelian BBM Berlebih

INDONESIA PLASA
Pemerintah Antisipasi Pembelian BBM Berlebih
Ilustrasi SPBU

Jakarta
Pemerintah akan mengantisipasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi secara berlebih oleh pemilik kendaraan plat kuning.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh di Jakarta, Jumat, mengatakan, pihaknya akan mengawasi kendaraan plat kuning agar tidak membeli BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di atas normal harian.

"Paling penting, jangan sampai plat kuning membeli BBM bersubsidi sampai berkali-kali," katanya.

Menurut dia, salah satu cara yang tengah disiapkan adalah memasang alat pendeteksi dini yang akan berbunyi setelah kendaraan plat kuning membeli melewati batas yang ditentukan.

Prinsipnya, lanjutnya, angkutan plat kuning boleh membeli BBM bersubsidi namun mesti seperlunya, tetapi Darwin enggan menyebutkan volume BBM bersubsidi per hari yang boleh dibeli kendaraan plat kuning.

"Ada dalam kajian tambahan yang akan dilengkapi sesuai rekomendasi DPR," ujarnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo menambahkan, nantinya, kendaraan plat kuning akan dipasangi alat kendali berupa radio frequency identification (RFID) yang membatasi pemakaian BBM bersubsidi pada volume tertentu.

RFID adalah metode identifikasi berbasis gelombang radio.

Darwin juga mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan perubahan pelat angkutan barang seperti sayur-mayur yang masih hitam menjadi kuning.

Pemerintah Harapkan Teken Kontrak Natuna Juni

INDONESIA PLASA
Pemerintah Harapkan Teken Kontrak Natuna Juni
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo.

Jakarta
Pemerintah mengharapkan, penandatanganan kontrak kerja sama pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau bisa terlaksana pada Juni 2011.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Jumat, mengatakan, saat ini PT Pertamina baru memilih tiga mitra yang akan digandeng guna mengelola East Natuna.

"Selanjutnya, Pertamina dan ketiga mitranya mesti menyepakati aspek komersialnya, sebelum membahas terms and conditions dengan pemerintah. Kami harapkan dalam enam bulan sudah selesai semua," katanya.

Hal itu dikemukakan usai penandatanganan pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HoA) pengelolaan East Natuna antara Pertamina dan dua mitranya yakni Total dan Petronas.

Penandatanganan tersebut melengkapi tiga perusahaan sebagai mitra Pertamina dalam mengelola East Natuna.

Sebelumnya, Pertamina sudah menandatangani HoA pengelolaan East Natuna dengan ExxonMobil pada Jumat (3/12).

Dengan demikian, lengkap sudah tiga mitra yang akan diajak Pertamina mengelola Blok Natuna yakni ExxonMobil, Total, dan Petronas.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, pihaknya berharap produksi gas East Natuna bisa dimulai 10 tahun setelah penandatanganan kontrak kerja sama dengan pemerintah atau pada 2021.

Juru bicara Petronas Non Saputri mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Indonesia menyangkut porsi saham buat Petronas.

Saputri menambahkan, Petronas mempunyai pengalaman mengelola ladang gas Cakrawala di Malaysia dengan kandungan CO2 yang cukup tinggi yakni mencapai 44 persen.

Blok East Natuna juga diketahui memiliki kandungan CO2 hingga 70 persen. Pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Natuna D Alpha atau kini bernama East Natuna melalui Surat Menteri ESDM No 3588/11/MEM/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha.

Selanjutnya, Pertamina melakukan seleksi mitra pengembangan Natuna. Berdasarkan kajian Wood MacKenzie Ltd, konsultan yang berbasis di Edinburgh, Skotlandia, yang ditunjuk Pertamina, ada delapan perusahaan migas multinasional yang cocok menjadi calon mitra Pertamina di Blok East Natuna.

Kedelapan perusahaan itu adalah ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc, Total SA, Chevron Corp, StatOil, China National Petroleum Corp (CNPC), Petroliam Nasional Berhad (Petronas), dan Eni SpA.

Namun kemudian, CNPC menyatakan mundur dan selanjutnya "short list" mengerucut menjadi lima perusahaan dan terakhir tinggal tiga.

BI Tegaskan Tidak Pernah Suap DPR

INDONESIA PLASA
BI Tegaskan Tidak Pernah Suap DPR
Jakarta
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak pernah menyuap sejumlah anggota DPR RI untuk meloloskan sejumlah RUU terkait BI dan anggaran tahunan BI.

"Kita akan buat surat yang isinya bahwa BI tidak pernah melakukan atau meminta orang melakukan pembicaraan mengenai uang untuk penyelesaian sejumlah RUU dan anggaran BI," kata Darmin di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai adanya permintaan anggota DPR agar BI memberikan uang Rp100 miliar untuk membantu BI menyelesaikan berbagai RUU seperti OJK, RUU transfer dana dan RUU mata uang serta pembahasan anggaran tahunan BI.

Tidak jelas dari mana isu itu muncul, namun Ketua Ikatan Pegawai BI Agus Santoso sempat dipanggil DPR untuk mengklarifikasi kabar itu.

Darmin menjelaskan, persoalan antara Agus Santoso dengan oknum DPR sebenarnya sudah diselesaikan, namun pimpinan Komisi XI meminta BI secara lembaga membuat klarifikasi mengenai masalah ini.

"Artinya soal substansi berita itu sudah diselesaikan antara komisi XI dan BI serta saudara Agus dengan orang terkait di komisi XI," katanya.

Menurut Darmin, perbedaan pendapat dalam masalah itu sudah diselesaikan dan seharusnya permasalahan ini sudah selesai. "Masalah ini kalau mau dilebarkan ya akan jadi masalah, tapi kalau mau diselesaikan ya selesailah," katanya.

Ditambahkannya, BI sebenarnya bukan pihak yang harus memberikan klarifikasi mengenai masalah ini, namun karena ingin kasus ini jelas maka BI akan mengirimkan surat penjelasan kepada DPR.

"Kita akan selesaikan, mungkin suratnya hari ini kita berikan," katanya.

Migas Sumbang Devisa Rp184,7 Triliun

INDONESIA PLASA

Jumat, 17 Desember 2010 11:03 WIB
Mamuju Minyak dan gas sekarang masih menjadi sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan devisa negara dan sekarang menyumbang sekitar Rp184,7 triliun.

Namun demikian, sumber energi fosil yang tidak terbarukan ini akan semakin berkurang apabila tidak ditemukan cadangan baru, sementara konsumsi dan penguasaan sumber daya ini terus meningkat, kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Hadi Purnomo.

Disela pengresmian pengeboran migas perdana di Desa Saptanajaya, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, pada Kamis, Hadi Purnomo mengatakan bahwa migas sangat strategis karena sebagai andalan penyumbang devisa.

"Potensi migas menjadi salah satu penyumbang pendapatan anggaran untuk devisa negara dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di negara ini," jelasnya.

Hadi menjelaskan, pada 2009 kegiatan migas masih memberikan kontribusi besar dari sisi penerimaan negara senilai Rp184,7 triliun atau setara 18,7 persen dari total penerimaan negara.

Oleh karena itu, menurut Hadi, potensi pemanfaatan migas harus dikelola secara efisien dan efektif guna memenuhi pemanfaatan untuk kemakmuran rakyat.

"Pengelolaan migas harus dimaksimalkan secara benar dan tepat sebagai wujud partisipasi kita untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri," ucapnya.

Dikatakannya, perkembangan produksi minyak beberapa tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan.

Faktor utama penyebab penurunan produksi minyak adalah kondisi alamnya, dimana sebahagian besar lapangan merupakan lapangan tua. Sementara penemuan cadangan baru potensi minyak belum mampu mengimbangi kebutuhan yang ada.

Perlu upaya-upaya ekplorasi dan pembanguna lapangan baru melalui kontrak pengeboran seperti yang dilakukan di Mamuju Utara oleh PT Tately.

Selain itu perlu juga dilakukan langkah-langkah optimalisasi lapangan yang belum dimanfaatkan dan mempercepat pengelolaan lapangan yang berpotensi menghasilkan minyak dan gas.

Kemenkeu Pelajari PMN Perum LKBN ANTARA

INDONESIA PLASA
Kemenkeu Pelajari PMN Perum LKBN ANTARA
Ilustrasi Audit (ist)
Jakarta

Kementerian Keuangan akan segera mempelajari dan meneliti usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum LKBN ANTARA.

"Surat baru masuk beberapa waktu lalu," kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Arif Baharuddin di Jakarta, Jumat.

Senada dengan Arif, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan meneliti usulan PMN untuk Perum LKBN ANTARA.

"Akan diproses sesuai standar operating and procedur (SOP), akan diteliti dan dikaji," kata Hadiyanto.

Ia menjelaskan, ada berbagai jenis PMN kepada BUMN mulai dari jenis penyertaan dana segar, swap dari aset menjadi BMN dan lainnya.

"PMN itu jenisnya bermacam-macam sehingga harus kita teliti dan pelajari," tegas Hadiyanto.

Ia menjelaskan, sejak awal 2010 hingga saat ini, pemerintah telah melakukan PMN pada beberapa BUMN.

Penyertaan modal dimaksud adalah PMN untuk PT Sarana Multifinance Indonesia (SMI) sebesar Rp1 triliun, untuk Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2 triliun, untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebesar Rp1 triliun, dan PT Askrindo dan Jamkrindo Rp1,8 triliun.

"PMN di berbagai BUMN menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur serta mendorong ekspor dan menggerakkan sektor riil melalui penjaminan kredit usaha rakyat (KUR)," kata Hadiyanto.

Jasa Marga Tingkatkan Penggunaan Kartu Tol Elektronik

INDONESIA PLASA
Jumat, 17 Desember 2010 10:25 WIB
Jasa Marga Tingkatkan Penggunaan Kartu Tol Elektronik
Seorang penjaga gardu tol, menunjukkan kartu tol elektronik, saat peluncuran perdana Kartu Tol Elektronik ( e-Toll Card), di Bekasi Jawa Barat, Selasa ( 20/7).

Jakarta
PT Jasa Marga Tbk bersama Bank Mandiri merencanakan investasi baru untuk meningkatkan sistem e-toll card (kartu tol elektronik) untuk memacu kinerja sistem dan jumlah pengguna kartu itu.

"Melalui cara ini diharapkan pengguna e-toll card semakin banyak," kata Direktur Utama Jasa Marga, Frans S Sunito, di Jakarta Kamis usai meresmikan beroperasinya sistem e-toll card di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).

Dia mengatakan, untuk meningkatkan transaksi e-toll card dibutuhkan sebuah alat sensor yang secara otomatis melakukan transaksi tanpa pengemudi menghentikan kendaraannya.

Frans mengatakan, sistem baru ini baru akan diterapkan pada 2011 sebagai upaya mengurangi antrian di gerbang tol.

"Transaksi bisa lebih cepat dengan sistem baru ini, karena dengan sistem e-toll card saat ini masih membutuhkan 2-3 detik," ujar Frans.

Seluruh gerbang milik Jasa Marga setiap harinya melayani 900 juta transaksi. Angka ini diprediksi akan naik lagi pada 2011 mencapai 1 miliar transaksi.

Jika Jasa Marga tidak mengembangkan sistem transaksi yang praktis, maka bisa dibayangkan antrean mobil di gerbang tol yang hendak melakukan transaksi.

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menargetkan transaksi harian di seluruh tol milik perseroan yang menggunakan e-toll card bisa meningkat menjadi Rp3,6 miliar per hari pada 2013.

"Saat ini total transaksi harian mencapai Rp12 miliar, sementara yang menggunakan e-toll card baru sebanyak Rp720 juta saja," katanya.

Kenaikan itu, kata dia, akan disokong oleh meningkatnya penggunaan e-toll card yang saat ini jumlahnya masih sedikit dimiliki masyarakat Indonesia.

"Saat ini baru enam persen saja transaksi harian yang memakai e-toll card. Nanti kita akan kembangkan sistem baru sehingga peminatnya makin banyak, dengan begitu bisa ada kenaikan sampai 30 persen transaksi e-toll dari total transaksi harian," kata dia.

Menurut dia, dengan resminya pengoperasian e-toll card di JORR maka seluruh gerbang dari Veteran di Barat sampai Rorotan di Timur sudah mampu menerima layanan ini.

PT Jasa Marga saat ini memiliki 83 gerbang tol serta telah dioperasikan, dan sebanyak 28 gerbang di antaranya sudah menggunakan e-toll card.

Menko Kesra Minta PKL Diberdayakan

INDONESIA PLASA

Jumat, 17 Desember 2010 08:45 WIB
Kendari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa meminta supaya pedagang kaki lima (PKL) diperdayakan dengan cara membangunkan suatu kawasan tempat berjualan yang menetap.

"Saya minta agar semua pedagang kaki lima di seluruh Indonesia, bisa diberdayakan, tidak hanya diusir tanpa ada solusi," kata Hatta di Kendari, Kamis, usai meresmikan Pasar PKL Kendari.

Ia mengatakan, keberhasilan pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam penanganan PKL bisa menjadi model dan contoh bagi daerah lain untuk melakukan yang sama dengan cara membangun suatu kawasan PKL yang mewah.

"Dengan membangun kawasan PKL seperti ini, maka PKL tidak harus berpindah-pindah hingga merepotkan pemeritah untuk menertibkannya," katanya.

Selain itu kata Hatta, pemerintah juga harus bisa memberi akses bantuan stimulan permodalan kepada PKL yang terintegrasi dengan kawasan PKL yang dibangun.

"Misalnya mengikuti contoh yang dilakukan Pemkot Kendari yang menyiapkan pinjaman modal pada PKL tanpa agunan, hingga para PKL itu bisa menabung, dan melakukan transaksi setiap hari," katanya.

Sehingga kata Hatta, para PKL itu bisa menjadi nyaman dalam berusaha, menetap pada suatu kawasan, pada akhirnya status mereka bisa berubah dari pedagang informal menjadi pedagang formal.

"Kalau hal ini bisa dilakukan oleh daerah lain, maka satu permasalahan sosial di negara ini bisa tertangani dan teratasi tanpa harus melakukan penggusuran," pungkasnya.

Menteri BUMN: Merger Flexi-Esia Jangan Dipaksakan

INDONESIA PLASA

Jumat, 17 Desember 2010 08:40 WIB

Jakarta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengharapkan merger antara layanan Flexi dengan Esia tidak dipaksakan terutama jika karyawan tidak menyetujuinya.

"Merger yang akan dilakukan bukan berasal dari pihak manajemen dan jika dilakukan terjadi restrukturisasi luar biasa. Jadi perlu ada win-win solution dalam permasalahan. Dari pihak BUMN sendiri sama sekali tidak ada intervensi dalam hal ini," ujar Mustafa di Pekanbaru, Jumat pagi.

Ia mengatakan, dalam merger ini tidak ada upaya antikorporasi. Jika karyawan belum setuju dengan upaya merger, pihaknya meminta untuk tidak dilakukan.

Mustafa berharap, pihak manajemen menampung apa yang disuarakan oleh karyawannya.

"Pihak manajemen harus mengkondisikan hal ini, sehingga apa pun keputusannya nanti akan baik bagi manajemen maupun karyawan. Tidak ada target khusus dalam hal ini," katanya.

Rencana merger antara layanan Telkom Flexi dan Esia milik Bakrie Telecom ini mendapat penolakan dari Serikat Karyawan (Sekar) Telkom di berbagai daerah sejak beberapa hari yang lalu.

Dalam aksinya Sekar Telkom meminta merger tersebut tetap harus dibatalkan karena mereka berpendapat jika merger dilakukan ditengarai Telkom Flexi akan beralih ke pihak asing.

Jaguar Tenaga Listrik Pamer Diri

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 15:51 WIB
class="img_detail"> Jakarta Jaguar C-X75, super car bertenaga listrik dengan top speed 329, 9 km/jam mulai dipamerkan di Jaguar Boutique di Hotel Berkeley, Knightsbridge, London.

Tenaga baterai kendaraan tersebut dipasok oleh dua turbin jet mini yang ada di bagian belakang super car itu.

C-X75 pertama kali muncul di Paris Motor Show pada September 2010 kemudian di Los Angeles Motor Show pada bulan November.

Jaguar mengklaim teknologi canggih kendaraan itu membuat C-X75 hanya menghasilkan emisi 29gram CO2/km. Jarak tempuhnya 901 km dengan empat motor listrik yang menghasilkan 778 tenaga kuda. Kekuatan sebesar itu membuat C-X75 melesat dari 0 ke 100 km dalam waktu 3,4 detik.

Kendaraan yang masih dalam tahap konsep tersebut dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-75 Jaguar dan kemungkinan kecil akan dibuat massal.

Ratusan Truk Masih Tertahan di Pelabuhan Bakauheni

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 09:14 WIB
Ratusan Truk Masih Tertahan di Pelabuhan Bakauheni Bakauheni

Ratusan truk yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten, masih tertahan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu.

"Truk sebanyak itu tertahan sejak Jumat (17/12), karena perjalanan kapal terhambat akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda," kata Manajer Operasional PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Zailis Anas, di Bakauheni.

Menurut dia, pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk memberangkatkan truk menuju Pelabuhan Merak secepatnya agar tidak terlalu lama tertahan dan menumpuk di pelabuhan.

Ia mengatakan penumpukan kendaraan masih terjadi karena kedatangan kapal roll on-roll off (ro-ro) lebih lama akibat perjalanan terganggu cuaca buruk, sementara truk terus mengalir berdatangan dari jalan lintas Sumatera.

"ASDP mengoperasikan sebanyak 20 armada kapal roro untuk melayani penyeberangan," katanya.

Perwira jaga Administrator Pelabuhan Bakauheni Syamsul Rizal mengatakan penumpukan truk masih seperti pada Jumat, karena cuaca buruk masih terjadi di perairan Selat Sunda.

"Penumpukan masih seperti sehari sebelumnya yang memenuhi sejumlah dermaga pelabuhan itu," katanya.

Uuntuk kapal cepat, kata dia, masih belum beroperasi sejak beberapa hari lalu, apalagi saat ini kondisi perairan kurang mendukung untuk layanan kapal tersebut.

Namun, pada Sabtu pagi menurut dia kondisi cuaca di perairan itu sudah mulai membaik untuk layanan penyeberangan kapal ro-ro dengan ketinggian ombak stabil dan kekencangan angin menurun dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan ketinggian gelombang di Selat Sunda bagian utara antara 0,4 hingga 1,0 meter dengan kecepatan angin 05 sampai 15 knot yang bertiup dari barat ke arah barat laut dengan kondisi cuaca berawan.

Sedangkan Selat Sunda bagian selatan, ketinggian gelombang antara 1,5 sampai 2,5 meter dengan kecepatan angin 10 sampai 20 knot, yang bertiup dari barat ke barat laut dengan kondisi cuaca cenderung hujan.

Natal dan Tahun Baru KA Angkut 2 Juta Penumpang

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 09:33 WIB
Natal dan Tahun Baru KA Angkut 2 Juta Penumpang Bandung
PT Kereta Api memproyeksikan kenaikan penumpang pada angkutan Natal dan Tahun baru 2011 sebesar 0,46 persen atau menembus dua juta penumpang.

"Pada angkutan Natal dan Tahun Baru 2010 jumlah penumpang KA mencapai 1,9 juta penumpang, dan akhir tahun ini kami optimistis bisa menembus angka dua juta penumpang," kata Vice President Public Relations PTKA Suger Priyono di Bandung, Sabtu.

Juru bicara PT KA itu menyebutkan, pengoperasian angkutan Natal dan Tahun baru 2011 akan dilakukan BUMN tersebut mulai 23 Desember 2010 hingga 5 Januari 2011.

Peningkatan penumpang yang signifikan pada KA kelas ekonomi dengan prediksi kenaikannya mencapai 60 persen. Kenaikan juga dipastikan terjadi pada KA kelas komersial yakni bisnis dan eksekutif, namun kenaikan penumpang akhir tahun ini tidak sebanyak musim mudik Lebaran.

"Tiket KA ekonomi tidak ada kenaikan pada angkutan Natal dan Tahun Baru 2010 nanti, sedangkan kereta komersial disesuaikan dengan tarif batas atas," kata Sugeng.

Meski dipastikan mengalami peningkatan jumlah penumpang pada angkutan akhir tahun itu, namun PTKA tidak memberlakukan KA tambahan. Perusahaan negara angkutan massal itu hanya akan menambah rangkaian KA masing-masing untuk kapasitas 50 penumpang untuk setiap rangkaiannya.

Selain itu untuk kereta kelas bisnis diberlakukan toleransi angkutan hingga 125 persen dari kondisi normal.

Sugeng menyebutkan, jumlah sarana yang disiapkan untuk angkutan akhir tahun, PTKA menyiapkan sebanyak 1,194 unit kereta dan 167 lokomotif.

Untuk mengantisipasi cuaca ektrem di jalur, disiapkan AMUS dan alat berat di beberapa stasiun strategis dan kawasan rawan longsor serta menyiapkan lokomotif cadangan di Cikampek, Banjar, Semarangponcol, Madiun dan Kertosono.

Sementara itu Kepala Humas PTKA Daop II Bandung Bambang Setya Prayitno menyebutkan pemesanan tiket angkutan Natal dan Tahun Baru 2011 sudah di atas 70 persen. Bahkan, untuk hari-hari tertentu seperti 27-29 Desember okupansinya sudah cukup tinggi.

"Pemesanan tiket kelas bisnis dan eksekutif dilakukan melalui reservasi sejak sebulan sebelum keberangkatan, beberapa rangkaian ke timur untuk pemberangkatan hari tertentu bahkan sudah habis terjual," kata Bambang.

PTKA Daop II Bandung mengoperasikan tujuh KA komersial dan tiga KA kelas ekonomi ke jurusan timur. Tujuh KA kelas komersial itu adalah KA Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya), Lodaya Pagi dan Lodaya Malam (Bandung - Solo), KA Harina (Bandung - Semarang) dan KA Malabar (Bandung - Malang).

KA ekonomi yang diberangkatkan dari Bandung adalah KA Kahuripan (Bandung - Kediri), Pasundan (Bandung - Surabaya) dan KA Kutojaya Selatan Bandung - Kutoarjo).

"KA Argo Parahyangan juga juga diprediksi mengalami peningkatan signifikan, terutama arus wisata dan liburan," kata Bambang.

"Visit Bogor 2011" Akan Bangkitkan UKM

INDONESIA PLASA

Sabtu, 18 Desember 2010 06:44 WIB

Cibinong
Program "Visit Bogor 2011" yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diharapkan dapat membangkitkan potensi dan gairah usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada di daerah tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Kabupaten Bogor Muhamad Romli di Cibinong, Sabtu, mengatakan, program "Visit Bogor 2011" memiliki peran penting dan prospek cerah dalam upaya membangkitkan potensi UKM.

"Visit Bogor 2011 diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk membangkitkan UKM daerah ini," kata Romli.

Menurut dia, program Visit Bogor 2011 dinilai prospektif karena dapat mengundang kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung ke Bogor.

Bahkan Pemkab Bogor menargetkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung ke daerah itu pada 2011 menembus angka 2,7 juta orang.

Romli mengatakan, kunjungan 2,7 juta wisatawan ke Kabupaten Bogor merupakan pasar yang sangat prospektif dalam mengembangkan potensi UKM.

"Kunjungan 2,7 juta wisatawan ke Bogor pada 2011 dapat menjadi pasar besar bagi usaha yang dikembangkan rakyat," tambahnya.

Oleh karebna itu, Romli mengajak para pelaku UKM daerah Bogor memanfaatkan potensi besar pasar tersebut dengan menawarkan berbagai produk UKM yang berkualitas tinggi.

"Visit Bogor akan menjadi alat picu yang sangat efektif untuk memasarkan produk UKM warga Bogor," demikian Muhamad Romli.

Supermarket di Dubai Tertarik Impor Makanan Indonesia

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 06:37 WIB

London
Pengusaha retail Al Maya Group, perusahaan retail yang memiliki 29 supermarket di berbagai Negara di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan empat supemarket di Oman tertarik mengimpor berbagai barang terutama makanan kaleng dan cepat saji seperti indomie serta sayuran dari Indonesia.

Keinginan Al Maya Group mengimpor berbagai barang makanan dari Indonesia itu disampaikan oleh Direktur Perusahaan Al Maya Group, Kamal Vachani, ujar Sekretaris Pertama KJRI Dubai Yana Rudiyana dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA London, Sabtu.

Konjen RI Dubai Mansyur Pangeran, mengadakan pertemuan dengan Direktur Perusahaan Al Maya Group, Kamal Vachani, di kantor Al Maya Group, Dubai guna menjajaki peluang kerja sama dengan Al Maya Group.

Direktur Al Maya yang didampingi impor manager dan supervisor Al Maya Group menyambut baik kehadiran Konjen RI yang didampingi Konsul Ekonomi dan calon pengganti Konsul Ekonomi KJRI Dubai.

Kamal Vachani mengatakan Al Maya Group yang berdiri sejak 30 tahun mayoritas usahanya yaitu sebesar 80 persen bergerak di bidang penjualan makanan atau food stuff retail.

Selama ini Al Maya Group menjalin kerja sama dengan berbagai pengusaha di Asia dalam penyediakan berbagai barang kebutuhan supermarket, ujar Vachani.

Dikataknnya Al Maya Group juga melakukan distribusi sekitar 300-400 jenis barang dari Asia ke kawasan Teluk seperti PEA, Oman, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi.

Dalam rangka mengembangan usaha dan kebutuhan bagi peningkatan jumlah barang yang akan diperdagangkan, Al Maya Group berharap dapat melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha Indonesia.

Produk-produk yang dibutuhkan dari Indonesia, antara lain makanan kaleng, makanan cepat saji seperti mie instant, makanan segar antara lain berupa buah-buahan dan sayuran serta ikan kaleng dan pakaian jadi.

Al Maya Group juga mengharapkan dapat diperkenalkan dengan perusahaan Indonesia yang memproduksi barang dengan mencantumkan merk Al Maya Group.

Konjen RI Mansyur Pangeran menyampaikan apresiasi atas antusiasme Al Maya Group yang berkeinginan membeli produk-produk Indonesia.

"Kami akan memfasilitasi kebutuhan Al Maya Group menghubungkan dengan pengusaha terkait baik yang di Indonesia maupun yang punya perwakilan di Dubai," ujar Konjen Mansyur menanggapi permintaan Al Maya Group yang ingin melakukan kontak bisnis dan menjajaki peluang usaha dengan pengusaha Indonesia.

Selama ini, KJRI Dubai memfasilitasi kerja sama pengusaha Indonesia dengan perusahaan lain sejenis yang juga memiliki jaringan supermarket di PEA.

Direktur Kamal Vachani menyatakan kesiapan untuk menerima pengusaha Indonesia yang berkunjung ke Dubai melakukan peninjauan lapangan ke kantor dan jaringan supermarket Al Maya Group di PEA.

Mansyur Pangeran menyambut baik hal tersebut dan menyarankan Al Maya Group dalam mengimport produk dari Indonesia dapat memanfaatkan jalur penerbangan langsung Jakarta dan Dubai yang dilakukan penerbangan Garuda Indonesia atau Emirates Airlines.

Ia mengharapkan peluang dan kerjasama usaha tersebut dapat dimanfaatkan pengusaha Indonesia terkait mengingat Al Maya Group merupakan salah satu perusahaan retailer terkemuka di Uni Emirat Arab dan di wilayah Negara Negara teluk.

Pemerintah Bentuk Pokja Pelaksanaan Pembatasan BBM

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 06:16 WIB

Pemerintah Bentuk Pokja Pelaksanaan Pembatasan BBM Jakarta
Pemerintah membentuk sejumlah kelompok kerja untuk melaksanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Z Saleh di Jakarta, Jumat malam.

"Kita rapat membahas dan memperdalam fungsi kelompok kerja-kelompok kerja itu," katanya usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian Jakarta tersebut.

Ia menyebutkan, pemerintah membentuk sejumlah kelompok kerja yang memiliki tugas masing-masing.

Kelompok kerja dimaksud adalah Kelompok Kerja Operasional dengan penanggung jawab PT Pertamina, Kelompok Kerja Pengawasan penanggung jawabnya BP Migas yang di dalamnya terdapat kepolisian.

Selain itu juga ada Kelompok Kerja Sosialisasi dengan penanggung jawab Kementerian ESDM dan Bappenas, Kelompok Kerja Regulasi dengan penanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM.

"Kelompok Kerja Sosialisasi dengan penanggung Bappenas dan ESDM termasuk di dalamnya BPS dan instansi sektoral yang akan merasakan dampak pembatasan konsumsi BBM bersubsidi," kata Darwin.

Instansi sektoral itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perindustrian.

"Untuk menghindari penyimpangan memang pengawasan harus benar-benar berfungsi, upaya preventif perlu dilakukan, penegakan hukum juga dilakukan," kata Darwin.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana mengatakan, pihaknya bertanggung jawab terkait aspek sosial ekonomi setelah adanya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

"Tugas kita terkait aspek sosial ekonomi. Ini baru akan kita siapkan pekan depan dengan instansi terkait lainnya," katanya.

Ia menyebutkan, yang mungkin akan terpengaruh dengan pembatasan BBM bersubsidi antara lain adalah nelayan, angkutan umum, industri kecil.

"Kita akan membahas dengan instansi terkait, karena mereka adalah kelompok yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," demikian Armida.

Konjen RI Jajaki Kerja Sama dengan Al Maya

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 06:02 WIB

London
Konjen RI Dubai Mansyur Pangeran melakukan pertemuan dengan Direktur Perusahaan Al Maya Group, Kamal Vachani, di kantor Al Maya Group Dubai untuk menjajaki kerja sama dengan pengusaha retail itu.

"Tujuan utama pertemuan adalah untuk menjajaki peluang kerja sama dengan Al Maya Group," ujar Sekretaris Pertama KJRI Dubai Yana Rudiyana dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA London, Sabtu.

Direktur Al Maya yang didampingi import manager dan supervisor Al Maya Group menyambut baik kehadiran Konjen RI di kantornya.

Kamal Vachani mengatakan, Al Maya Group yang berdiri sejak 30 tahun lalu, mayoritas usahanya yaitu sebesar 80 persen bergerak di bidang penjualan makanan atau food stuff retail.

Al Maya Group yang berkantor pusat di Dubai, memiliki 29 supermarket di PEA dan empat di Oman.

Selama ini Al Maya Group menjalin kerja sama dengan berbagai pengusaha di Asia dalam penyediakan berbagai barang kebutuhan supermarket, ujar Vachani.

Dikatakannya Al Maya Group juga melakukan distribusi sekitar 300-400 jenis barang dari Asia ke kawasan Teluk seperti PEA, Oman, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi.

Dalam rangka mengembangan usaha dan kebutuhan bagi peningkatan jumlah barang yang akan diperdagangkan, Al Maya Group berharap dapat melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha Indonesia.

Produk-produk yang dibutuhkan dari Indonesia, antara lain makanan kaleng, makanan cepat saji seperti mie instant, makanan segar antara lain berupa buah-buahan dan sayuran serta ikan kaleng dan pakaian jadi.

Al Maya Group juga mengharapkan dapat diperkenalkan dengan perusahaan Indonesia yang memproduksi barang dengan mencantumkan merk Al Maya Group.

Konjen RI Mansyur Pangeran menyampaikan apresiasi atas antusiasme Al Maya Group yang berkeinginan membeli produk-produk Indonesia.

"Kami akan memfasilitasi kebutuhan Al Maya Group dengan menghubungkan para pengusaha terkait, baik yang di Indonesia maupun yang punya perwakilan di Dubai," ujar Konjen Mansyur menanggapi permintaan Al Maya Group yang ingin melakukan kontak bisnis dan menjajaki peluang usaha dengan pengusaha Indonesia.

Selama ini, KJRI Dubai memfasilitasi kerja sama pengusaha Indonesia dengan perusahaan lain sejenis yang juga memiliki jaringan supermarket di PEA.

Direktur Kamal Vachani menyatakan kesiapan untuk menerima pengusaha Indonesia yang berkunjung ke Dubai melakukan peninjauan lapangan ke kantor dan jaringan supermarket Al Maya Group di PEA.

Mansyur Pangeran menyambut baik hal tersebut dan menyarankan Al Maya Group dalam mengimport produk dari Indonesia dapat memanfaatkan jalur penerbangan langsung Jakarta dan Dubai yang dilakukan penerbangan Garuda Indonesia atau Emirates Airlines.

Ia mengharapkan peluang dan kerja sama usaha tersebut dapat dimanfaatkan pengusaha Indonesia terkait, mengingat Al Maya Group merupakan salah satu perusahaan retailer terkemuka di Uni Emirat Arab dan di sejumlah negara kawasan teluk.

Gubernur: SBY Akui Sulbar Masa Depan Indonesia

INDONESIA PLASA
Gubernur: SBY Akui Sulbar Masa Depan Indonesia
Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh.
Mamuju

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh, mengemukakan, potensi Sumber Daya Alam di daerah ini kaya raya, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa daerah Sulbar adalah masa depan Indonesia.

"Potensi SDA di Sulbar mendapat apresiasi dari pak SBY beberapa waktu lalu saat pertemuan para gubernur di Jakarta. Beliau mengakui bahwa Sulbar adalah salah satu daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi ini," kata Anwar Adnan Saleh.

Menurut dia, apresiasi positif yang dilontarkan oleh Presiden SBY, mengingat segudang potensi SDA baik yang berada di lautan lepas maupun di daratan hingga kini belum tertangani secara optimal seperti potensi ditemukannya sembilan blok migas, pertambangan mangan maupun potensi energi listrik di Karama yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 3000 megawatt atau PLTA terbesar di Asia.

"Presiden SBY meyakini, jika potensi alam yang ada dalam kandungan bumi Sulbar menuai hasil, maka bukan hanya Sulbar yang terbantu namun juga akan memberikan kontribusi penerimaan devisa negara," ucap Anwar menirukan pernyataan presiden.

Ia menuturkan, saat ini ada sembilan blok migas yang saat ini tengah ditangani oleh perusahaan asing diantaranya blok Suremana oleh PT dan block Mandar dikerjakan PT Exon Mobil Indonesia, blok Pasangkayu oleh PT Marathon Indonesia.

Kemudian kata dia, potensi migas lainnya yang telah dilirik investor yakni blok Kuma oleh PT Chonoco-Phillips Ina, blok Karama dikerjakan PT.Star Oil-Pertamina, blok Karama oleh Pearl Oil, blok Malunda PT Exploration and Production dan blok South Mandar yang dikerjakan PTT Exploration and Production.

"Saat ini potensi migas blok Budong-Budong sedang tahap eksplorasi oleh PT Tately yang diharapkan bisa menemukan minyak atau gas," paparnya.

Anwar juga mengatakan, jika sembilan potensi migas ini tertangani maka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat akan tercapai bahkan bukan tidak mungkin provinsi yang termuda ini kelak menyerupai negara Brunei Darussalam.

Demikian pula PLTA Karama yang nantinya akan dibangun oleh PT Bukaka Grup salah satu anak perusahaan Haji Kalla akan memulai pekerjaan untuk membangun energi listrik yang akan diawali pembangunan jalan sepanjang 100 kilometer.

"Listrik PLTA Karama akan memenuhi kebutuhan listrik di enam provinsi di Sulawesi. Kita berharap, pengelolaan potensi SDA ini bisa ditangani lebih cepat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Sulbar," pungkasnya.

Ditjen Pajak: 19 Kontraktor Minati Proyek PINTAR

INDONESIA PLASA

Sabtu, 18 Desember 2010 04:27 WIB
Jakarta
Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengatakan bahwa sebanyak 19 kontraktor pengadaan barang dan jasa berminat pada proyek reformasi birokrasi sistem administrasi perpajakan atau PINTAR.

"Ketika penawaran dibuka November kemarin, ada 19 perusahaan yang tertarik, dari berbagai negara seperti Spanyol dan Korea, yang punya pengalaman dalam membangun sistem yang sama di India dan Singapura," ujar Robert dalam sosialisasi perpajakan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan proyek yang sebagian besar pembiayaan berasal dari Bank Dunia ini, akan mulai aktif pada 2014 dan pada akhir Februari 2011 diharapkan para kontraktor peminat dapat menyelesaikan proposal mereka.

Setelah itu, lanjut Robert, pada Juli hingga Agustus 2011, proses penandatanganan kontrak dapat segera dilaksanakan setelah pemenang tender pengadaan diumumkan.

Kemudian, pada September hingga Oktober 2011, pembangunan desain program segera dikerjakan dan pada awal 2012 pembangunan perangkat keras sistem dapat segera dimulai.

Ia menjelaskan komponen Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) terdiri dari empat bagian yang meliputi sistem perpajakan inti, manajemen sumber daya manusia, keberatan, dan manajemen proyek.

Menurut dia, sistem ini nantinya juga dapat terintegrasi dengan lembaga lain dalam menciptakan keterbukaan administrasi perpajakan di Indonesia.

"Sistem ini akan menertibkan nama Wajib Pajak (WP) serta melahirkan standarisasi dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, sistem ini juga dapat mencatat rekam jejak WP, serta memeriksa surat pemberitahuan (SPT) dalam mengindetifikasi WP beresiko," ujar Robert.

Ia mengatakan nilai untuk pengadaan sistem ini diperkirakan sebesar 145 juta dolar AS dengan rincian nilai proyek sebesar 128 juta dolar AS dan dana cadangan 17 juta dolar AS.

"Sumber dana, sebanyak 75 persennya dari pinjaman Bank Dunia atau sekitar 110 juta dolar AS. Sisanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya.

Ia menjelaskan proses penyaluran dana akan berlangsung secara bertahap dan untuk tahun awal pada 2011 akan disalurkan Rp100 miliar atau sebesar 10 persen dari nilai kontrak.

Jumlah tersebut, lanjut dia, akan bertambah pada 2012 dan diperkirakan meningkat hingga Rp300 miliar.

"Kami mengharapkan sistem ini nantinya menjadi tulang punggung dalam meningkatkan tata kelola dalam administrasi perpajakan dengan memperkuat integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Robert.

Devisa Sawit Bisa Tembus 80 Miliar Dolar AS

INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 02:45 WIB
Devisa Sawit Bisa Tembus 80 Miliar Dolar AS

Bogor

Kelapa sawit merupakan komoditi ekspor andalan yang berperan sebagai penggerak perekonomian nasional serta menjadi pembawa devisa 80 miliar dolar Amerika Serikat, kata pakar kelapa sawit Institur Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Erliza Hambali.

Pakar Fakultas Teknologi Pertanian IPB itu di Bogor, Jumat, mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor andalan ternyata menjadi salah satu sumber pemasok devisa yang juga berperan sebagai penggerak perekonomian nasional.

Menurut dia, kelapa sawit memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakan perekonomian Indonesia dan menempati posisi teratas sebagai komoditas ekspor andalan Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Erliza, Indonesia menjadi negara produser kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas lahannya mencapai 7,5 juta hektare.

Gencarnya pengembangan perkebunanan kelapa sawit baik yang dilakukan pemerintah dan swasta maupun rakyat, semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara eksportir sawit terbesar di dunia.

"Pada 2009 luas kebun sawit Indonesia telah mencapai 7,5 juta hektare dengan rata-rata pertumbuhan 6,2 persen," katanya.

Menurut Erliza, kelapa sawit kini menjadi komoditas pangan andalan Indonesia yang memberi sumbangan besar devisa bagi negara.

"Kelapa sawit menyumbang 80 persen dari keseluruhan komoditas pangan ekspor andalan Indonesia," ujarnya.

Penerimaan devisa negara 2010-2015 dari komoditas sawit, tambah Erliza Hambali, merujuk data yang dikeluarkan KADIN, mencapai 80 miliar dolar AS.