HATTA : TIDAK BETUL PRESIDEN CURHAT SOAL GAJI KECIL

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 16:51 WIB



Hatta Rajasa

Bandung
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Hatta Rajasa, menyatakan bahwa tidak benar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan "curahan hati" (curhat) tentang massa kenaikan gajinya.

"Sebagai seorang menteri yang cukup sering melakukan rapat bersama dengan Pak Presiden, saya tegaskan tidak betul kalau beliau curhat tentang kenaikan gajinya. Masa presiden curhat," kata Hatta Rajasa, di Bandung, Minggu.

Ia menyatakan, dalam sebuah pertemuan beberapa menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyampaikan bahwa pemerintah lebih mendahulukan kenaiakan gaji bagi pengawai golongan rendah, guru-guru di daerah, TNI dan Polri dan remunerasi.

"Presiden berkomitmen untuk lebih mengutamakan kenaikan gaji bagi pegawai golongan rendah, guru-guru di pelosok dan saya tegaskan bukan kenaikan gaji beliau," ujar Hatta.

Menurut dia, kenaikan gaji bagi para pegawai golongan rendah, guru-guru di daerah dan remunerasi tersebut dilakukan hampir setiap tahun.

Hatta juga ingin meluruskan kabar di sebuah media massa yang menyatakan bahwa gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp2 miliar setiap bulannya.

"Di sini saya juga ingin meluruskan berita di salah satu media massa yang menyatakan bahwa gaji presiden Rp2 miliar. Itu tidak benar," ujarnya.

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp2 milair tersebut dikelola atau berada dibawah tanggung jawab Sekteratiat Negara (Sesneg), namun nomenklatur disebut dana taktis kepresidenan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kantor Kepresidenan, Jumat (21/1), sempat mengemukakan bahwa keingininannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangkaian HPN yang berlangsung di Kupang pada 9 Februari jangan sampai membebani anggaran daerah.

Saat itu, kepada Gubernur NTT Fran Lebu Raya, yang turut hadir bersama Panitia HPN 2011, Presiden mengemukakan memiliki dana yang memang telah dialokasikan. "Jangan sampai kedatangan saya membebani anggaran daerah. Ada biaya yang memang harus saya tanggung sesuai alokasinya," demikian Presiden Yudhoyono.

Wapres Bentuk Tim Awasi Penambangan di Babel

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 00:31 WIB


Wakil Presiden Boediono.

Jakarta  Wakil Presiden Boediono membentuk tim yang terdiri dari sejumlah menteri dan gubernur untuk mengawasi penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan akibat penambangan di provinsi itu.

"Soal penambangan di Babel akan dibentuk tim dari pusat yang terdiri dari unsur menteri yang didukung oleh gubernur serta muspida," kata Wapres Boediono di dalam pesawat Kepresidenan Foker 100 Pelita Air dalam perjalanan dari Pangkalpinang-Jakarta, Sabtu.

Ikut dalam perjalanan di dalam pesawat itu Ibu herawati Boediono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendiknas M Nuh serta Menteri LH Gusti M Hatta.

Sebelum menaiki pesawat, Wapres yang didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Babel Eko Maulana Ali Suroso memimpin rapat tentang penanganan penambangan di provinsi itu.

Wapres menyatakan tim itu nantinya akan diketuai oleh menteri kehutanan, dibantu oleh menteri ESDM dan menteri Lingkungan Hidup dan kemungkinan bisa melibatkan menteri yang lain.

Inti dari pembentukan tim, kata Boediono, memberikan langkah strategis yang bisa dilaksanakan secara konkrit selama beberapa tahun ke depan termasuk aspek lain yang tidak dalam hitungan ekonomi dan aspek hukum.

Dalam rapat tadi, kata wapres, semua pihak terkait telah berbicara dengan terbuka dan menyampaikan sejumlah masalah dengan berbagai pandangan.

"Tapi pada intinya kita bersepakat bahwa pemerintah pusat akan membantu gubernur untuk mempertajam rencana penanganan penambangan yang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan," kata Wapres.

Menhut Zulkifli mengatakan, eksploitasi penambangan di kawasan Bangka Belitung (Babel) sudah berjalan cukup panjang dan lama dan seringkali penambangan mengencam lingkungan di sekitarnya.

Akhir-akhir ini, katanya, bahkan berkembang baik penambangan di darat dan di laut semakin agak tidak terkendali. "Tadi dalam rapat Wapres memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh menhut dan dibantu sejumlah menteri," katanya.

Dalam tim itu diharapkan bisa mengatur agar penambangan betul-betul terkendali, ramah lingkungan sekaligus menyelesaikan tata ruang di Babel.

Menhut yang sudah lima kali melakukan pemantauan mengenai kerusakan wilayah pertambangan di Babel menilai bahwa daya dukung alam sudah kritis jika kegiatan penambangan dibiarkan terus tanpa kendali, baik di darat maupun di laut.

Terkait dengan upaya menggantikan mata pencaharian bagi para penambangan, menhut mengatakan bahwa masalah itu juga menjadi perhatian utama dan mengarahkan penambang untuk mencari pekerjaan lain.

"Seperti misalnya harga karet sekarang ini harganya tinggi, juga provinsi itu terkenal dengan lada putihnya. Memang itu membutuhkan waktu lama tapi harus mulai sekarang dengan kita tata dengan budidaya lain seperti perikanan dan pariwisata," kata Zulkifli.

Wapres dan rombongan selama 21-22 Januari 2011 melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan dan Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitiung.

Unram Perkuat Peternakan Timor Leste

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 14:58 WIB

Mataram  Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) bidang peternakan di Timor Leste, sebagai salah satu implementasi kerja sama yang sudah disepakati.

"Sejak 2008 sampai sekarang, kami terus memberikan pelatihan teknis peternakan khususnya sapi, seperti pembuatan sistem penyediaan pakan," kata pakar nutrisi ruminansia, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram (Unram), Dr. Dahlanuddin, di Mataram, Minggu.

Menurut dia, kemitraan dalam bidang peternakan dengan Pemerintah Timor Leste sudah berlangsung sejak 2008. Namun, kerja sama tersebut diformalkan dalam sebuah penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) baru pada 8 Juli 2010.

Dahlanuddin yang juga Koordinator Program Australian Center for International Agricultura Research (ACIAR) wilayah Nusa Tenggara Barat ini menilai, Timor Leste masih menganggap Indonesia sebagai bagian terpenting dalam upaya meningkatkan ekonominya terutama dari sektor peternakan.

"Secara ekonomi Timor Leste masih butuh Indonesia. Mereka menyadari pentingnya peran Indonesia. Barang-barang ekonomi masih banyak yang didatangkan dari Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah Timor Leste tertarik menjalin kerja sama dengan Unram untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) bidang peternakan karena karakteristik pemeliharaan sapi Bali di NTB, sama dengan negara tersebut.

Pola pemeliharaan sapi di Timor Leste dilakukan dengan sistem melepas bebas di alam. Sistem tersebut mirip dengan yang dilakukan para pemilik sapi atau kerbau di Pulau Sumbawa, NTB.

Sapi Bali yang sekarang banyak dipelihara para peternak di Timor Leste, bibitnya juga berasal dari NTB, selain dari Nusa Tenggara Timur.

"Populasi sapi di negara yang memisahkan diri dari Indonesia tersebut sekarang sudah sekitar 150.000 ekor. Populasinya akan terus bertambah seiring dengan pembinaan teknik pemeliharaan yang terus kita lakukan," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagian dari SDM bidang peternakan di Timor Leste, yang telah diberikan pelatihan saat ini sudah memegang jabatan penting di jajaran pemerintahan.

Selain memberikan penguatan kapasitas SDM dan penelitian di Timor Leste, Dahlanuddin juga mengaku pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan pelatihan kepada para petani peternak dari Timor Leste secara langsung di NTB.

"Petani peternak dari Timor Leste tersebut rencananya akan berada di NTB selama seminggu. Mereka berminat datang ke NTB untuk menyerap berbagai informasi dan teknologi di bidang peternakan," ujarnya.

Wapres Bentuk Tim Awasi Penambangan di Babel

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 00:31 WIB


Wakil Presiden Boediono.

Jakarta   Wakil Presiden Boediono membentuk tim yang terdiri dari sejumlah menteri dan gubernur untuk mengawasi penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan akibat penambangan di provinsi itu.

"Soal penambangan di Babel akan dibentuk tim dari pusat yang terdiri dari unsur menteri yang didukung oleh gubernur serta muspida," kata Wapres Boediono di dalam pesawat Kepresidenan Foker 100 Pelita Air dalam perjalanan dari Pangkalpinang-Jakarta, Sabtu.

Ikut dalam perjalanan di dalam pesawat itu Ibu herawati Boediono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendiknas M Nuh serta Menteri LH Gusti M Hatta.

Sebelum menaiki pesawat, Wapres yang didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Babel Eko Maulana Ali Suroso memimpin rapat tentang penanganan penambangan di provinsi itu.

Wapres menyatakan tim itu nantinya akan diketuai oleh menteri kehutanan, dibantu oleh menteri ESDM dan menteri Lingkungan Hidup dan kemungkinan bisa melibatkan menteri yang lain.

Inti dari pembentukan tim, kata Boediono, memberikan langkah strategis yang bisa dilaksanakan secara konkrit selama beberapa tahun ke depan termasuk aspek lain yang tidak dalam hitungan ekonomi dan aspek hukum.

Dalam rapat tadi, kata wapres, semua pihak terkait telah berbicara dengan terbuka dan menyampaikan sejumlah masalah dengan berbagai pandangan.

"Tapi pada intinya kita bersepakat bahwa pemerintah pusat akan membantu gubernur untuk mempertajam rencana penanganan penambangan yang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan," kata Wapres.

Menhut Zulkifli mengatakan, eksploitasi penambangan di kawasan Bangka Belitung (Babel) sudah berjalan cukup panjang dan lama dan seringkali penambangan mengencam lingkungan di sekitarnya.

Akhir-akhir ini, katanya, bahkan berkembang baik penambangan di darat dan di laut semakin agak tidak terkendali. "Tadi dalam rapat Wapres memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh menhut dan dibantu sejumlah menteri," katanya.

Dalam tim itu diharapkan bisa mengatur agar penambangan betul-betul terkendali, ramah lingkungan sekaligus menyelesaikan tata ruang di Babel.

Menhut yang sudah lima kali melakukan pemantauan mengenai kerusakan wilayah pertambangan di Babel menilai bahwa daya dukung alam sudah kritis jika kegiatan penambangan dibiarkan terus tanpa kendali, baik di darat maupun di laut.

Terkait dengan upaya menggantikan mata pencaharian bagi para penambangan, menhut mengatakan bahwa masalah itu juga menjadi perhatian utama dan mengarahkan penambang untuk mencari pekerjaan lain.

"Seperti misalnya harga karet sekarang ini harganya tinggi, juga provinsi itu terkenal dengan lada putihnya. Memang itu membutuhkan waktu lama tapi harus mulai sekarang dengan kita tata dengan budidaya lain seperti perikanan dan pariwisata," kata Zulkifli.

Wapres dan rombongan selama 21-22 Januari 2011 melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan dan Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitiung.

Pemerintah Siap Susulkan Penggantian Sapi Merapi

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 16:31 WIB


Suswono

Sleman
Menteri Pertanian, Suswono, menyatakan bahwa pemerintah siap menyalurkan dana susulan untuk penggantian ternak sapi milik warga yang mati akibat bencana erupsi Gunung Merapi yang selama ini belum terdata dan mendapatkan ganti.

"Ternak sapi yang mati akibat bencana Merapi yang belum terdata dan diganti, bisa disusulkan untuk mendapat ganti karena saat ini dana pengganti sapi korban erupsi Merapi masih tersisa Rp5 miliar," kata Suswono saat menyerahkan bantuan sapi perah di Dusun Ngipiksari, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Minggu.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya menyiapkan dana penggatian ternak sapi tersebut sebesar Rp100 miliar, tetapi, Kementrian Pertanian hanya mengajukan Rp35 miliar.

"Dana yang diajukan tersebut hingga saat ini telah terpakai untuk mengganti sapi sebesar Rp30 miliar sehingga masih ada sisa Rp5 miliar," katanya.

Ia mengatakan, para peternak yang sapinya mati namun belum terdata bisa segera membuat laporan dan akan segera diproses.

"Jika proses selesai, maka kami akan langsung membuat rekening tambahan untuk penggantian ternak sapi. Namun, saya tanya terus ke Bupati Sleman, ternyata tidak ada data susulan," katanya.

Sedangkan, ia mengemukakan,  bantuan sapi perah yang disalurkan ini merupakan sapi milik warga lereng Merapi yang dibeli pemerintah.

"Setelah dipelihara dengan baik, ternyata sapi yang sempat stres sudah bisa pulih kembali. Sapi ini dulu waktu dievakuasi masih hidup. Ada 291 ekor yang kami beli dan sehat semuanya. Makanya, banyak peternak Merapi yang tidak menjual sapinya dan ingin dipelihara sendiri," katanya.

Ia mengatakan, diharapkan para peternak agar membuat kandang sapi komunal karena akan sangat menguntungkan bagi peternak itu sendiri.

"Jika sewaktu-waktu Merapi kembali erupsi, maka akan mudah dievakuasi dan dipelihara kembali. Meskipun semua tidak berharap adanya erupsi namun semua juga perlu waspada dan mengantisipasi sebaik mungkin," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, selain Menteri Pertanian, hadir juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menkokesra Agung Laksono, Mensos Salim Segaf Aljufri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Hatta Rajasa: Kader PAN Dihadapkan Tiga Tantangan Utama

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 16:21 WIB

Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Bandung   Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengemukakan, kader PAN maupun masyarakat saat ini dihadapkan pada tiga tantangan besar, diantaranya ledakan jumlah penduduk dan semakin berkurangnya lahan pemukiman, serta lahan pertanian yang ada.

"Ketiga tantangan utama tersebut harus ditangani dengan serius oleh kita semua," katanyasaat membuka Musyawarah Wilayah ke-3 DPW PAN Jawa Barat, di Hotel Horison Bandung, Minggu.

Ia mengatakan, permasalahn ledakan penduduk di Indonesia khususnya di Jawa Barat harus segera ditangani dan dikendalikan karena hal tersebut akan berdampak pada pengurangan lahan pemukiman dan pertanian yang ada.

Menurutnya, salah satu cara untuk mengurangi ledakan penduduk yang terjadi saat ini bisa ditempuh dengan cara pemeratan akses pendidikan dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Aksesibilitas pendidikan dan infrastuktur dasar masyarakat perlu segera ditata karena jika ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya semakin besar," ujar Hatta.

Persoalan kedua yang menjadi tantangan utama masyarakat Indonesia, kata Hatta ialah tentang penyusutan lahan pertanian di Jawa Barat.

Dikatakannya, selama ini Provinsi Jawa Barat menjadi lumbung pangan nasional tapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi lahan pertaniannya.

"Lahan pertanian di Jawa Barat saat ini terus menyusut untuk lahan pemukiman dan lainnya. Belum lagi gangguan atas budi daya pertanian banyak terjadi, karena iklim yang ektrim," katanya.

Sementara itu, menanggapi pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 PAN Jawa Barat, Hatta berpesan kepada setiap kadernya agar parpolnya tersebut bisa menjadi penggerak dan pengendali pembangunan di masyarakat.

"Partai Amanat Nasional yang terlahir pada masa reformasi diharapkan mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dan bisa penggerak dan pengendali pembangunan di masyrakat," ujar Hatta.

Musyawarah Wilayah Ke-3 DPW PAN Jawa Barat ini juga diisi oleh sambutan singkat dari salah seorangan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yakni Amien Rais.

Amin mengatakan, dari sekian banyak skandal hanya ada satu skandal yang akan dihadapi oleh seorang politikus yakni skandal politik.

"Ada lima skandal yang ada yakni skandal finasial, moral, sosial dan keagamaan hanya ada satu skandal yang dihadapi oleh seorang politikus yakni skandal politik," ujarnya menambahkan.

WIKA Operasikan PLTD Pasanggaran Bali Februari 2011

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 16:13 WIB
Jakarta PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan mengoperasikan penuh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pasanggaran Denpasar Bali pada tanggal 28 Februari 2011 atau satu tahun lebih sejak pekerjaan dimulai Januari 2010.

"Saat ini konstruksi sudah mencapai 99 persen, Januari 2011 mesin pertama sudah mulai memasok 18 MW dari total kapasitas produksi 50 MW," kata Manajer Proyek Departemen Energi WIKA, Prakosa H. Takariyanto, saat dihubungi, Minggu.

Prakosa mengatakan, PLTD Pasanggaran Bali merupakan proyek pembangkit pertama Wika yang menggunakan tenaga diesel namun mesin dengan sedikit peningkatan (upgrade) dapat juga menggunakan bahan bakar gas.

Prakosa mengatakan, dalam menggarap proyek dengan investasi senilai Rp550 miliar Wika menjalin kerja sama operasi (joint operation) dengan PT Mirlindo Padu Kencana masing-masing 70 dan 30 persen.

Direktur PT Mirlindo Padu Kencana, Donny Satrya, mengatakan bahwa perusahaan merupakan distributor mesin pembangkit bertenaga diesel MAN18V 48/60 buatan Jerman.

Donny mengatakan, mesin pembangkit ini merupakan model terbaru 2010 serta terbesar untuk ukuran Indonesia, rata-rata mesin pembangkit bertenaga diesel yang dioperasikan PLN usianya sudah 25 tahun.

Lebih jauh, Prakosa mengatakan, PLTD Pasanggaran merupakan pembangkit swasta melalui sistem Built Operate Transfer (BOT) selama 9 tahun, setelah itu operasi akan diserahkan kepada PT Indonesia Power.

Prakosa mengatakan, dalam rangka mendukung PLTD, Wika juga telah membangun kilang bahan bakar berkapasitas 5000 kilo liter Marine Fuel Oil (MFO) atau produk turunan dari solar setara untuk memenuhi kebutuhan selama 18 hari.

Dia mengatakan, mesin pembangkit keluaran MAN diklaim lebih hemat BBM hanya 0,21 liter per KwH, sedangkan umumnya mesin pembangkit diesel di Indonesia mengkonsumsi 0,24 - 0,27 liter per KwH.

"Kami berhasil memenangkan tender setelah menawar 75 persen dari owner estimate (OE) di luar BBM. BBM sendiri nantinya akan diselenggarakan PT Indonesia Power," kata dia.

Adpel Sampit Cabut Larangan Izin Berlayar

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 12:25 WIB
Sampit

Administrator Pelabuhan (Adpel) Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mencabut larangan izin berlayar kapal barang maupun penumpang.

"Kami telah mencabut larangan izin berlayar yang sempat kami berlakukan selama sepekan, pencabutan itu dilakukan seiring dengan mulai normalnya kondisi gelombang di laut Jawa," kata Kepala Adpel Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sunanto, Minggu.

Ia mengatakan, sejak dicabutnya larangan izin berlayar sudah ada 25 kapal yang berangkat berlayar. Sekarang aktivitas di pelabuhan Sampit maupun di pelabuhan Bagendang mulai normal kembali sejak larangan izin berlayar dicabut.

"Kami harap kondisi cuaca buruk tidak terjadi kembali, sebab akibat cuaca buruk itu berdampak pada harga kebutuhan di pasar karena pasokan sejumlah kebutuhan terhambat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Haji Asan Sampit, Yulida Warni, mengatakan bahwa kondisi cuaca sekarang telah berangsur membaik.

Ketinggian gelombang di laut Jawa sekarang berkisar antara dua hingga tiga meter dan aman untuk layari kapal barang maupun penumpang sedangkan untuk nelayan masih berbahaya karena kapal nelayan Kotawaringin Timur pada umumnya berbadan kecil.

"Kondisi cuaca sekarang memang membaik, namun kami harap para kapal barang maupun penumpang untuk tetap waspada karena cuaca sewaktu-waktu dapat berubah," terangnya.

Wilayah Kota Sampit dan sekitarnya beberapa pekan yang akan datang akan diguyur hujan disertai angin kencang dan petir. Diharapkan masyarakat tetap waspada karena hujan dapat mengakibatkan banjir terutama untuk daerah dataran rendah dan angin kencang juga berpotensi puting beliung, jelasnya.

Pemerintah Harus Biayai Khusus Industri Strategis Pertahanan

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 12:03 WIB
Jakarta

Anggota Komisi I DPR RI, Yoyoh Yusroh, meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan dan jika mungkin pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

"Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak multi years," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah.

"Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, lanjutnya, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Untuk itu, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alustsista. Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Kalbar Masih Kaji Kawasan Industri Sawit

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 11:53 WIB
Pontianak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) belum menetapkan kawasan terpadu untuk industri kelapa sawit, sekalipun sudah ada tiga kawasan yang masuk kajian.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Soezarsono Soekran, saat dihubungi di Pontianak, Minggu mengatakan, tiga kawasan itu yakni di Kabupaten Landak (Kecamatan Mandor), Kabupaten Sambas (Kawasan Industri Semparuk) dan Kabupaten Sanggau (Tayan).

Menurut dia, pertimbangan dipilihnya tiga kawasan itu karena kesiapan lahan, infrastruktur, mudah dijangkau, serta dekat dengan arus barang jasa dari sentra produksi.

Ia melanjutkan, terkait kajian tersebut, sudah dilakukan seminar penentuan lokasi kawasan industri kelapa sawit. "Tinggal menunggu rekomendasi, mana yang dianggap paling layak dan tepat," katanya.

Menurut dia, nantinya di kawasan itu juga akan terdapat industri hilir kelapa sawit, dan siap untuk dibangun di Kalbar. Industri yang dibangun seharusnya sampai barang jadi, sehingga akan memberi nilai tambah bagi Kalbar, baik dalam pemenuhan lapangan kerja maupun pendapatan asli daerah.

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu unggulan Kalbar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalbar sekitar 500.000 hektare.

Pelabuhan Banten Larang Kapal Ferry Beroperasi

INDONESIA PLASA

Sabtu, 22 Januari 2011 22:44 WIB
Merak Administrator Pelabuhan kelas I Banten sementara melarang kapal ferry beroperasi dan membawa penumpang dari Merak ke Bakauheni, Lampung, mengingat gelombang besar setinggi sekira empat meter melanda perairan itu.

"Informasi dari Badan Meteorolgi, Klimatologi dan Geofisika, gelombang di Selat Sunda masih dibawah empat meter, dan kalau gelombang itu capai empat meter, tentunya kami melarang kapal ferry untuk berlayar," kata Kepala Adpel kelas I Banten, B Soegiharto, Sabtu.

Meski saat ini gelombang Selat Sunda masih di bawah empat meter, namun pihaknya masih tetap memberikan peringatan terhadap seluruh nahkoda kapal yang beroperasi, agar senantiasa memperhatikan alat keselamatan kapal dan penumpang.

"Walaupun setiap kapal yang ada di sini, setiap tahun rutin dilakukan uji kelayakan, namun kami selalu memberikan peringatan dan imbauan, agar seluruh nahkoda mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang," katanya.

Terkait dengan masih antrenya ribuan truk sembako dan pakan ternak yang hingga saat ini sampai di dalam jalan tol, Soegiharto menjelaskan, hal tersebut dikarenakan pengaruh gelombang tinggi.

"Kapal dengan kondisi seperti ini tentunya menghadapi hambatan seperti sulitnya untuk sandar, sehingga mempengaruhi jadwal kedatangan dan kebarangkatan," ujarnya.

Pantauan di lokasi, ribuan truk masih antre di kantong parkir ASDP Merak, dan jalan layang di Cikuas Atas Merak. Umumnya, mereka sudah berjam-jam menunggu, bahkan ada yang sudah antre sejak Kamis

Ratu Sofia Kunjungi Stand Indonesia

INDONESIA PLASA

Sabtu, 22 Januari 2011 22:39 WIB
London
Ratu Sofia dari Spanyol mengunjungi stand Indonesia di pameran pariwisata "Feria Internacional de Turismo" (Fitur) ke-31 di Madrid yang berlangsung hingga 23 Januari mendatang.

Sekretaris Tiga KBRI Madrid, Krisnawati Desi Purnawestri dalam siaran persnya kepada Antara di London, Jumat, mengatakan dalam kunjungan ke stand Indonesia Ratu Sofia disambut Dubes RI untuk Spanyol, Adiyatwidi Adiwoso Asmady.

Kunjungan Ratu Sofia ke stand Indonesia menandakan perhatian khusus Ratu terhadap Indonesia karena di Hall Asia Pasifik dari 20 negara dengan 70 stand peserta, hanya dua stan termasuk Indonesia yang dikunjunginya oleh Ratu Spanyol itu.

Selama di stan Indonesia, Ratu Sofia juga mendapat penjelasan singkat dari Dubes RI atas pertanyaan mengenai Komodo dan Orang Utan.

Sambil berbincang dengan akrab antara keduanya, Ratu juga menikmati iringan musik Sasando yang dimainkan oleh Nicodemus dan meminta agar dapat diperoleh rekamannya.

Sebelum meninggalkan stan Indonesia, Ratu Sofia menyampaikan keinginan untuk segera kembali berkunjung ke Indonesia. Ratu Sofia pernah berkunjung ke Indonesia tahun 2007.

Pameran pariwisata Fitur dibuka secara resmi Ratu Sofia pada tanggal 19 Januari lalu yang dihadiri antara lain Menteri Industri, Pariwisata dan Perdagangan Spanyol, Miguel Sebastian, para duta besar serta undangan lainnya.

Fitur merupakan salah satu pameran pariwisata internasional terbesar di Spanyol yang diikuti oleh 10.500 peserta dari 166 negara dengan luas area 75.000 meter persegi.

Dubes Adiyatwidi Adiwoso menilai kunjungan Ratu Sofia ke stand Indonesia menunjukkan perhatian besar terhadap Indonesia.

Pada kunjungan Dubes RI kepada Ratu Sofia November tahun lalu yang dijadwalkan hanya 30 menit berlangsung selama 50 menit melebihi jadwal dan berbagai pertemuan formal lainnya. Secara eksplisit Ratu mengagumi kebudayaan Indonesia, khususnya batik, dan alamnya yang indah.

Dubes mengatakan bahwa Ratu Sofia juga berulang kali menyampaikan harapan agar Presiden RI dan Ibu Ani Yudhoyono dapat berkunjung ke Spanyol segera.

Diharapkan dengan perhatian khusus Ratu Sofia terhadap Indonesia dapat lebih mendorong upaya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan akan lebih banyak lagi wisatawan Spanyol berkunjung ke Indonesia.

Partisipasi Indonesia dalam Fitur XXXI terdiri dari delapan perusahaan Indonesia serta dua perusahaan Spanyol terkait pariwisata dipimpin Direktur Promosi Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Noviendi Makalam.

Pada hari pertama sekitar 400 orang mengunjungi stand Indonesia, demikian Krisnawati Desi Purnawestri.

Mendagri: Anggaran PNPM Rp10,5 Triliun

INDONESIA PLASA

Sabtu, 22 Januari 2011 22:08 WIB


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Namang, Bangka Tengah   Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa dana anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) tahun ini mencapai Rp10,5 triliun.

"Anggaran PNPM Mandiri pada 2011 mencapai Rp10,5 triliun dan diupayakan akan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya," ujar Mendagri menjawab pertanyaan perwakilan masyarakat Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah saat kunjungan Wakil Presiden Boediono ke desa tersebut, Sabtu.

Wakil Presiden Boediono melakukan kunjungan silaturahmi dengan perwakilan penerima PNPM Mandiri, Penyuluh Keluarga Berencana, Kader Posyandu, dan Petugas Kesehatan se-Provinsi Bangka Belitung di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah.

Hadir dalam pertemuan itu, Ibu Herawati Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendiknas Mohammad Nuh, Menteri ESDM Darwin Saleh, Menteri LH Gusti M Hatta, Menhut Zulkifli Hasan, serta Gubernur Babel Eko Maulana Ali Suroso.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur Bangka Belitung Eko Maulana Ali Suroso mendapatkan bantuan usaha PNPM Mandiri 2011 sebesar Rp42,3 miliar dari Mendagri.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Boediono mengatakan program PNPM Mandiri merupakan program yang telah lama dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2008 dan cukup diterima masyarakat.

"PNPM dapat diterima secara baik di masyarakat, sebab mengharuskan masyarakat memiliki inisiatif untuk mengembangkan dana bantuan PNPM," katanya.

Selain itu, Wapres Boediono juga meminta masyarakat Bangka Belitung dalam jangka panjang tidak hanya mengandalkan perekonomian dari hasil menambang timah.

"Suatu daerah itu harus mengandalkan kegiatan perekonomian pada satu kehidupan yang lestari, yang bisa berlanjut, dan tidak pada hasil tambang saja," kata Wapres.

Menurut Wapres, pertambangan timah ada batas waktunya karena sudah ada tanda-tanda akan berakhir, meskipun belum sekarang ini.

Wapres juga meminta potensi perikanan dan pariwisata daerah itu dapat dikembangkan secara maksimal sebab merupakan tumpuan perekonomian yang bersifat lestari.

"Bangka Belitung memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang bila dikembangkan secara maksimal dapat menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pascatimah," katanya.

Wapres menyatakan Bangka Belitung sudah mulai dikenal di tingkat nasional dan bahkan internasional sejak diputarkannya film fenomenal "Laskar Pelangi."

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung (Babel) Eko Maulana Ali dalam sambutannya menyatakan kegiatan PNPM Mandiri di Bangka Belitung telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

"Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kami juga telah menyelenggarakan kegiatan kredit usaha rakyat (KUR) sejak 2008," katanya.

Gubernur menjelaskan, pada 2008 telah disalurkan dana KUR sebesar Rp57,4 miliar bagi 6.476 debitur, kemudian pada 2009 disalurkan dana KUR sebesar Rp22,8 miliar bagi 2.809 debitur.

Dalam tahun 2010 telah disalurkan dana KUR sebesar Rp43,9 miliar bagi 2.739 debitur.

Mahalnya Kebutuhan Pokok Dipicu Isu Kenaikan BBM

INDONESIA PLASA

Sabtu, 22 Januari 2011 20:58 WIB
Dumai

Berdasarkan survei Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI) Provinsi Riau, melambungnya harga kebutuhan pokok terutama beras didorong oleh isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Direktur YLKI Riau, Sukardi Alijahar, ketika dihubungi di Pekanbaru Sabtu mengatakan, kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok saat ini tidak hanya terjadi di Riau atau di Dumai saja, namun merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

"Kenaikan sembako ini tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan masyarakat. Keyakinan pemerintah bahwa hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrem tidak disalahkan, namun ketika kita melakukan survei ke beberapa wilayah penghasil pangan seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, hasil panen rata-rata petani di sana masih bisa dikatakan normal," terangnya.

Selain karena isu harga BBM, konsumsi menjelang hari Imlek juga mempengaruhi harga kebutuhan pokok.

Sukardi juga meyakini saat ini tengah terjadi penimbunan terhadap beberapa jenis bahan kebutuhan pokok terutama beras dan gandum.

Selain karena batas waktu layak konsumsinya cukup lama, beras dan gandum juga merupakan bahan kebutuhan pokok yang terus diburu oleh seluruh masyarakat sehingga walau pun harganya tinggi, masyarakat tetap akan membelinya.

"Kita mengharapkan kenaikan berbagai jenis bahan kebutuhan pokok yang sudah diluar batas kewajaran ini membuka mata pemerintah agar melakukan berbagai upaya penekanan seperti memberikan harga batas eceran tertinggi untuk komoditas tertentu yang mengalami kenaikan paling tinggi," urainya.

Pasokan Kurang

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Dumai, H Djamalus, pada kesempatan terpisah membenarkan beberapa kebutuhan pokok sejak dua bulan terus mengalami kenaikan harga cukup signifikan.

"Saat ini selain beras dan gandum yang harganya mulai melejit, jenis kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, minyak goreng dan bawang juga masih mahal," terangnya.

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan ini menurut Djamalus tidak hanya terjadi di Riau atau di Dumai saja, tapi diseluruh wilayah Indonesia.

"Kondisi ini disebabkan kurangnya pasokan dari daerah penghasil produk pangan karena hasil panen petani disana yang minim. Kondisi itu bisa disebabkan oleh faktor cuaca yang buruk atau ekstrem," paparnya.

Dia menyebutkan untuk harga beras berkwalitas bagus hampir dua pekan terakhir terus mengalami kenaikan dari kisaran Rp10.000 per kilogram (di pekan pertama Januari-Red), menjadi Rp11.500 di pekan kedua Januari 2011.

Pantauan terakhir ANTARA, memasuki pekan ketiga Januari 2011 ini, beras kwalitas bagus tersebut harganya sudah berkisar Rp12.500 per kilonya.

Sementara cabai merah saat ini sudah mengalami penurun harga dari Rp65 ribu (pekan sebelumnya) saat ini menjadi Rp45 ribu per kilonya. Diikuti dengan cabai rawit yang sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilo, pekan ini sudah turun dikisaran Rp50.000 per kilonya.

Atas melambungnya harga beras dan tetap mahalnya cabai Djamalus berharap kepada Distributor untuk tidak menampung atau mengambil kesempatan yang dapat menghimpit perekonomian masyarakat.

"Kalau sempat itu terjadi, maka pihak distributor akan berhadapan dengan pihak kepolisian. Sementara untuk masyarakat kita meminta untuk tidak panik karena kenaikan ini hanya sementara, dan kita juga akan terus melakukan pemantauan bersama pihak terkait seperti Bolog (Badan Urusan Logistik)," urainya.

Juru bicara Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Kota Dumai, Arrahim, mengatakan, saat ini pihaknya tengah gencar melakukan operasi ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Dumai.

Operasi tersebut kata dia dilakukan untuk melakukan penekanan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan harga cukup tinggi.

"Selain operasi pasar, kita juga melakukan pendistribusian beras impor asal Vietnam dari rumah kerumah dengan harga eceran tertinggi yakni Rp6.000 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat terumana masyarakat miskin yang menjerit dengan harga beras saat ini," ringkasnya.

Presiden Ajak Sosialisasikan Diversifikasi Non-beras

INDONESIA PLASA

Sabtu, 22 Januari 2011 20:36 WIB
Jakarta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat, terutama insan pers, untuk mensosialisasikan diversifikasi pangan non-beras karena Indonesia termasuk negara yang kaya sumber daya alam pangan.

"Rata-rata tingkat konsumsi beras di Indonesia mencapai sekitar 120 kilogram per orang per tahun. Kecenderungannya meningkat. Kita, utamanya pers, perlu menyosialisasikan agar ada diversifikasi pangan non-beras," kata Kepala Negara saat menerima masyarakat pers nasional di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Jumat.

Apalagi, menurut Presiden, sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya di masa lalu memiliki makanan pokok non-beras, seperti jagung, ubi, dan sagu. Namun, masyarakat saat ini lebih banyak yang mengonsumsi nasi atau berbahan beras.

Sosialisasi ini, kata Presiden, perlu dibarengi dengan kemampuan setiap daerah untuk mengembangkan lahan tanaman pangan selain padi. "Saya gembira masyarakat di sejumlah provinsi kembali mengembangkan tanaman jagung, seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Pak Frans?" tanya Kepala Negara kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, yang ikut hadir di Kantor Kepresidenan.

Frans lantas menjawab, "Sejak 2008 di NTT ada program masyarakat menanam jagung, dan hasilnya menggembirakan. Kami ingin menjadi provinsi produsen jagung, karena jagung pernah menjadi makanan pokok masyarakat NTT."

Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, yang mantan Pemimpin Jawa Pos Grup, juga memberikan tanggapan, "Benar Pak Presiden, saya menilai jagung Kupang gurih. Rasanya mirip ketan. Pulen dan sedap. Kalau dibawa ke Jakarta pasti laris," kata Dahlan.

Presiden pun menyatakan, "Ini kabar menggembirakan. Pers perlu mengeksposnya supaya masyarakat bisa memahami adanya makanan pokok selain beras yang dapat dikonsumsi sehari-hari."

Kepala Negara juga mengemukakan, saat ini bersama Ibu Negara Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono sedang menanam cabai asal Kupang, yang rasanya sangat pedas. "Saya ingin tahu, apakah setelah ditanam dalam pot di Jakarta rasa pedasnya masih sama atau malah berkurang," kata Presiden.

Lantas, Presiden Yudhoyono menceritakan bahwa saat masih menjadi menteri pernah bersama para anggota kabinet lainnya mencoba rasa pedasnya cabai Kupang. "Ternyata, yang paling tahan dan suka rasa pedasnya hanya saya dan Ibu Megawati," kata Kepala Negara, yang didampingi Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dan Menkominfo, Tifatul Sembiring.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengemukakan, saat mengetahui harga cabai saat ini semakin mahal, maka langsung meminta kiriman cabai Kupang dari Komandan Resor Militer (Danrem) setempat.

"Ini yang kemudian bijinya saya tanam di rumah. Bersama Ibu saya sudah mencicipinya, dan cara menanam secara mandiri di rumah tentu saja bisa jadi contoh bagi masyarakat luas. Dengan begini, masyarakat bisa petik cabai di rumah," demikian Presiden Yudhoyono.

Masyarakat pers saat diterima Presiden menyampaikan sejumlah persiapan menjelang Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2011 di Kupang, ibukota NTT. Kepala Negara dalam kesempatan itu menyatakan kesedian hadir ke Kupang, bahkan akan menginap selama tiga hari dan dua malam.

Para tokoh pers yang hadir ke Kantor Kepresidenan adalah Margiono (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia/PWI selaku penanggung jawab HPN), Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, Priyambodo RH (ketua panitia pelaksana HPN), Sabam Siagian, Tarman Azzam, Ilham Bintang, Sidki Wahab, dan Budi Rahman Hakim.

BKF : Belum Ada Perubahan Asumsi ICP Minyak

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 21:09 WIB


Ilustrasi Pengeboran Minyak
Jakarta  Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang baru, Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini belum ada perubahan asumsi ICP minyak dalam APBN 2011 dan tetap pada angka 80 dolar AS per barel.

"Itu salah satu concern yang harus kita perhatikan tapi kita tidak bisa melihat sesaat, kita harus lihat perkiraan rata-rata tahunan," ujarnya saat ditemui seusai pelantikan pejabat eselon I dan II dalam lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada dua kemungkinan harga minyak dunia saat ini sedang melambung tinggi, yaitu musim dingin di Eropa yang sulit diprediksi dan perekonomian global yang membaik, walaupun sedang melambat di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

"Mungkin ada kecenderungan meningkat karena, satu, iklim di Eropa memang berat, kedua, ekonomi dunia makin recover meskipun ada masalah di Eropa tapi pertumbuhan yang tinggi di India atau misalnya AS membaik, pasti akan meningkatkan permintaan minyak. Itu yang harus kita monitor terus," ujarnya.

Sementara, terkait persiapan pembuatan APBN Perubahan 2011, ia mengatakan dalam jangka waktu dekat akan mempelajari dan fokus menyiapkan rancangan anggaran perubahan serta kemungkinan perkiraan anggaran 2012 yang dapat mendukung target pertumbuhan.

"Kita akan pelajari dulu situasinya dan kita lakukan yang terbaik mengenai kemungkinan kalau ada perubahan 2011. Sedangkan untuk anggaran 2012 diharapkan bisa mendukung stabilitas perekonomian dan pertumbuhan," ujarnya.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini terpilih menggantikan Pelaksana Tugas sebelumnya Agus Suprijanto yang dilantik menjadi Dirjen Perbendaharaan.

Selain Bambang, 10 pejabat eselon I yang dilantik adalah Dirjen Anggaran Herry Purnomo, Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Inspektur Jenderal Vincentius Sonny Loho, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan Kamil Sjoeib, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Robert Pakpahan.

Kemudian, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kiagus Ahmad Badarudin, Staf Ahli Bidang Kebijakan Regulasi Data Keuangan Pasar Modal Nurhaida, Plt Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Rionald Silaban.

Audi Konsentrasi di Brand Image

INDONESIA PLASA

Sabtu, 22 Januari 2011 06:08 WIB

Mobil Audi (istimewa)

Jakarta   Sepak terjang Audi di Indonesia rupanya masih kalah dari dua rivalnya yang juga berasal dari Jerman, Mercedes Benz dan BMW. Hal itu mendorong Audi untuk berkonsentrasi di brand image.

Imelda Muhidin, General Manager PT. Garuda Mataram Motor (GMM) mengatakan saat ini Audi berada di peringkat ketiga untuk penjualan mobil premium. Mercedes Benz bertengger di peringkat pertama dengan 60 persen, sedangkan BMW berada di belakang Mercedes Benz.

GMM selaku distributor tunggal Audi di Indonesia menargetkan penjualan mobil premium Audi sebanyak dua kali lipat dari pada tahun sebelumnya yaitu dari 400 unit menjadi 1000 unit.

Langkah yang diambil Audi adalah dengan berkonsentrasi pada brand image.

"Kita konsentrasi dengan brand building di Indonesia," kata Imelda, di sela-sela media gathering yang diadakan di Audi Lounge, Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (20/1).

Audi menjadi sponsor Java Jazz Festival, Fashion Nation dan World Economic Forum yang akan diadakan di Indonesia, semua itu dilakukan untuk membentuk image Audi.

Audi akan menerapkan prinsip "delighting the customers," artinya setiap konsumen akan mendapatkan produk terbaik dengan teknologi advance dan pengalaman berkendara serta pelayanan pascapenjualan yang melebihi ekspektasi konsumen.

"Delighting Audi customer berarti memberikan lebih dari yang diharapkan seorang customer. Ini merupakan komitmen dari Audi AG dan Garuda Mataram Motor. Ini tak lepas juga mencakup di bidang aftersales," kata Adhy Setiadhy, Head of Aftersales Department PT Garuda Mataram Motor.

Pada tahun ini Audi juga menambah dua bengkel barunya yang terletak di Puri Indah, Jakarta Barat dan di Bintaro.

Sementara itu, penjualan Audi di dunia juga mengalami pertumbuhan sebesar 15% tahun lalu dengan penjualan sebanyak 1.092.400 unit. Di China, penjualan Audi mencapai 227.938 unit. Penjualan Audi di Amerika Serikat menembus angka di atas 100.000 unit. Untuk kawasan Eropa Barat dan Timur mencapai 643.300 unit. Adapun di Asia Pasifik penjualannya mencapai 276.200 unit.

Dirut Antara : Kemitraan Kampus, Perbankan dan Media Ditingkatkan

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 23:32 WIB


Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis

Bengkulu
Direktur Utama Perum LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf mengatakan, kemitraan kampus, perbankan dan media massa di Provinsi Bengkulu ke depan perlu ditingkatkan.

"Ketiga dimensi itu disatupadukan untuk memacu pertumbuhan roda perekonomian di Provinsi Bengkulu dan menggali potensi terpendam di bumi Rafflesia tersebut, " katanya saat memberikan kuliah umum pascasarjana di Universitas Bengkulu, Jumat.

Di hadapan puluhan mahasiswa pascasarjana master perencanaan pembangunan dan master manajemen tersebut, Mukhlis Yusuf juga mengupas tiga visi pertubuhan ekonomi.

Visi pertama impian dan aksi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat rendah karena selama ini selalu terabaikan, dan pemodal cendrung mendorong golongan menengah dan besar.

Setelah itu ditindaklanjuti dengan ekstensi prioritas untuk mendampingi pengelola modal lemah hingga menjadi menengah dan kemudian bisa besar dan sehat.

Dengan demikian akan terbentuk tenaga profesional di bidang usaha tertenu sesuai bidangnya, sehingga dapat menggali potensi ekonomi yang masih terpendam di daerah ini.

Dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas ke depan adalah melalui kampus, sumber daya itu didukung dengan modal melalui perbankan untuk menjadi seorang pengusaha besar.

"Keberhasilan dua poin itu perlu didukung dengan media massa dalam mempromosikan dan mencari pangsa pasar dari produk unggulan yang dihasilkan tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, Provinsi Bengkulu saat ini banyak terdapat minyak mentah kelapa sawit karena kebun milik rakyat dan pengusaha besar cukup luas.

Selain itu, katanya, daerah ini memiliki laut yang cukup luas dan potensi berbagai jenis ikan berkualitas ekspor, bila semuanya sudah tergarap Provinsi Bengkulu bisa menjadi lokomotif ekonomi maritim di wilayah Barat, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Indonesia (BI) Bengkulu Causa Iman Karana mengatakan, perputaran uang di daerah ini setiap tahun terus meningkat karena roda perekonomian tumbuh alami.

Peredaran uang di Provinsi Bengkulu saat ini rata-rata Rp33 trilliun per tahun atau mengalami peningkatan cukup signifikan, ujarnya.

Pemerintah Minta BUMN Gelar Pasar Murah

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 21:20 WIB


Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar
Jakarta Jakarta  Pemerintah akan meminta badan usaha milik negara menggelar operasi pasar dan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga murah sebagai upaya menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional.

"Jadi nanti forum-forum BUMN di provinsi saya laporkan kepada Menko (Perekonomian, Hatta Rajasa) untuk menyelenggarakan pasar murah," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pasar murah tersebut diharapkan dapat menghambat kenaikan harga bahan pokok yang saat ini melambung tinggi sehingga lebih stabil dan berada dalam jangkauan yang lebih normal.

Menurut rencana, operasi pasar ini akan dilakukan mulai awal Februari 2011 dan akan menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula.

"Paling lambat awal Februari, operasi pasar harus efektif, karena kondisi harga-harga masih tinggi. Apalagi daerah sudah ada forum BUMN, hampir di semua provinsi. Dan seperti waktu menjelang lebaran tempo hari, forum BUMN ini berkiprah dan ternyata efektif untuk menjaga harga," ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan pasar murah tersebut akan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah dan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau program kemitraan bina lingkungan.

"Itulah yang akan kami evaluasi bagaimana kondisi masing-masing daerah, komoditas harga, nanti akan dibahas pada rapat Jumat (21/1)," ujar Mustafa.

Mustafa belum memastikan berapa kali operasi pasar tersebut akan dilakukan, namun diharapkan dapat menjadi solusi pengadaan barang murah seperti pada periode menjelang Lebaran tahun lalu.

"Saya akan mengundang BUMN yang kemarin ikut dalam pasar murah untuk kami evaluasi, untuk segera kami lakukan pasar murah seperti menjelang lebaran," ujarnya.

Presiden: Sosialisasikan Diversifikasi Pangan Non-Beras

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 20:15 WIB


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2011. Presiden bersedia hadir dalam acara puncak HPN di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 9 Februari 2010.

Jakarta, 21/1  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat, terutama insan pers untuk menyosialisasikan diversifikasi pangan non-beras, karena Indonesia termasuk wilayah yang kaya sumber daya alam pangan.

"Rata-rata tingkat konsumsi beras di Indonesia mencapai sekitar 120 kilogram per orang per tahun. Kecenderungannya meningkat. Kita, utamanya pers, perlu menyosialisasikan agar ada diversifikasi pangan non-beras," kata Kepala Negara saat menerima masyarakat pers nasional di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Apalagi, menurut Presiden, sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya di masa lalu memiliki makanan pokok non-beras, seperti jagung, ubi, dan sagu. Namun, masyarakat saat ini lebih banyak yang mengonsumsi nasi atau berbahan beras.

Sosialisasi ini, kata Presiden, perlu dibarengi dengan kemampuan setiap daerah untuk mengembangkan lahan tanaman pangan selain padi. "Saya gembira masyarakat di sejumlah provinsi kembali mengembangkan tanaman jagung, seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Pak Frans," tanya Kepala Negara kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, yang ikut hadir di Kantor Kepresidenan.

Frans lantas menjawab, "Sejak 2008 di NTT ada program masyarakat menanam jagung, dan hasilnya menggembirakan. Kami ingin menjadi provinsi produsen jagung, karena jagung pernah menjadi makanan pokok masyarakat NTT."

Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, yang mantan Pemimpin Jawa Pos Grup, juga memberikan tanggapan, "Benar Pak Presiden, saya menilai jagung Kupang gurih. Rasanya mirip ketan. Pulen dan sedap. Kalau dibawa ke Jakarta pasti laris," kata Dahlan.

Presiden pun menyatakan, "Ini kabar menggembirakan. Pers perlu mengeksposnya supaya masyarakat bisa memahami adanya makanan pokok selain beras yang dapat dikonsumsi sehari-hari."

Kepala Negara juga mengemukakan, saat ini bersama Ibu Negara Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono sedang menanam cabai asal Kupang, yang rasanya sangat pedas. "Saya ingin tahu, apakah setelah ditanam dalam pot di Jakarta rasa pedasnya masih sama atau malah berkurang," kata Presiden.

Lantas, Presiden Yudhoyono menceritakan bahwa saat masih menjadi menteri pernah bersama para anggota kabinet lainnya mencoba rasa pedasnya cabai Kupang. "Ternyata, yang paling tahan dan suka rasa pedasnya hanya saya dan Ibu Megawati," kata Kepala Negara, yang didampingi Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dan Menkominfo, Tifatul Sembiring.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengemukakan, saat mengetahui harga cabai saat ini semakin mahal, maka langsung meminta kiriman cabai Kupang dari Komandan Resor Militer (Danrem) setempat.

"Ini yang kemudian bijinya saya tanam di rumah. Bersama Ibu saya sudah mencicipinya, dan cara menanam secara mandiri di rumah tentu saja bisa jadi contoh bagi masyarakat luas. Dengan begini, masyarakat bisa petik cabai di rumah," demikian Presiden Yudhoyono.

Masyarakat pers saat diterima Presiden menyampaikan sejumlah persiapan menjelang Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2011 di Kupang, ibukota NTT. Kepala Negara dalam kesempatan itu menyatakan kesedian hadir ke Kupang, bahkan akan menginap selama tiga hari dan dua malam.

Para tokoh pers yang hadir ke Kantor Kepresidenan adalah Margiono (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia/PWI selaku penanggung jawab HPN), Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, Priyambodo RH (ketua panitia pelaksana HPN), Sabam Siagian, Tarman Azzam, Ilham Bintang, Sidki Wahab, dan Budi Rahman Hakim.

BPK Sinyalir Banyak "Permainan" di Pengadilan Pajak

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 19:23 WIB
Jakarta

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir banyak "permainan" pada penyelesaian kasus pajak di Pengadilan Pajak.

"Dari hasil audit investigasi yang dilakukan BPK mensinyalir adanya `permainan` yang dilakukan oknum terhadap perusahaan bermasalah di Pengadilan Pajak sampai sekitar 76 persen," kata Harry Azhar Azis di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dari hari hasil audit investigasi BPK tersebut juga mensinyalir adanya enam perusahaan yang menjadi obyek "permainan" oknum di Pengadilan Pajak.

Hasil audit investigasi BPK tersebut, kata dia, jika benar menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus pajak di Pengadilan Pajak sudah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan.

Kasus Gayus Tambunan yang terpublikasi menunjukkan banyaknya "permainan" di Pengadilan Pajak.

"Kondisi seperti ini harus dihentikan baik dengan memperbaiki aturan perundangan maupun dengan mengganti pejabat terkait guna memperbaiki kinerjanya," kata Harry Azhar.

Menurut dia, DPR RI akan memperbaiki aturan perundangan pada pembasahan revisi undang-undang.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPR RI juga mengajak Dirjen Pajak yang baru yakni Fuad Rachmani untuk bekerja sama memperbaiki kinerja Pengadilan Pajak.

"Hasil audit BPK ini menjadi salah satu agenda pada rapat di Komisi XI DPR RI, Senin (24/1) mendatang. Setelah adea keputusan dari Komisi XI, nanti akan saya jelaskan lagi," katanya.

Harry Azhar menambahkan, sinyalemen banyaknya "permainan" di Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa penerapan remunerasi di Kementerian Keuangan yang mencapai enam kali lipat belum memberikan pengaruh siginifikan.

Menkeu Terbitkan Aturan Kesehatan Asuransi Syariah

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 19:07 WIB

Menteri Keuangan Agus Martowardojo. 
Jakarta  Menteri Keuangan menerbitkan peraturan kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yaitu Peraturan Menteri Keuagan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011 yang mulai berlaku 12 Januari 2011.

Salinan PMK No.11/PMK.010/2011 yang diperoleh di Jakarta, Jumat, menyebutkan, salah satu pertimbangan penerbitan aturan itu adalah perlunya diatur ketentuan mengenai ukuran kesehatan perusahaan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha.

PMK itu antara lain menetapkan perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari kesehatan keuangan Dana Tabarru` dan kesehatan keuangan Dana Perusahaan.

Dana Tabarru` adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru` yang disepakati.

Dana perusahaan adalah dana yang berasal dari pemegang saham dan/atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Bagi perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk yang mengandung unsur investasi, selain harus menjaga kesehatan keuangan juga harus menjaga kesehatan keuangan dana investasi peserta.

Dana investasi peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola perusahaan sesuai dengan akad investasi yang telah disepakati.

Perusahaan harus menjaga tingkat solvabilitas dana tabarru` paling rendah 30 persen dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.

Mengenai kesehatan keuangan dana perusahaan ditetapkan bahwa perusahaan wajib menyediakan kekayaan yang tersedia untuk qardh dalam dana perusahaan.

Qardh adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana Tabarru` dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana tabarru` untuk membayar santunan atau klaim kepada peserta.

Kekayaan yang tersedia untuk qard paling rendah 70 persen dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul ditambah dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian yang merugikan.

PMK itu juga menetapkan sejumlah larangan bagi perusahaan asuransi syariah yaitu larangan membayar dividen kepada pemegang saham jika mengakibatkkan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan kekayaan yang tersedia untuk qardh dan atau berkurangnya jumlah modal atau jumlah modal kerja disetor di bawah ketentuan yang disyaratkan.

Perusahaan juga dilarang melakukan segala bentuk pengalihan kekayaan dana tabarru` dan dana investasi peserta kepada perusahaan dan/atau pihak lain tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban kepada peserta.

Perusahaan juga dilarang menjaminkan kekayaan dana tabarru dan dana investasi peserta kepada pihak lain.

Pada ketentuan peralihan ditetapkan penyesuaian pemenuhan ketentuan tingkat solvabilitas dana tabarru` yang dilakukan secara bertahap.

Paling lambat 31 Maret 2011, tingkat solvabilitas dana tabarru` paling rendah lima persen dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.

Paling lambat tanggal 31 Desember 2012, tingkat solvabilitas dana tabarru` paling rendah 15 persen, dan paling lambat 31 Desember 2014, paling rendah 30 persen.

Pemerintah Pertahankan Pasar Tradisional

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 18:03 WIB

Ilustrasi Pasar Tradisional 
Medan   Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menegaskan, pemerintah mempertahankan pasar tradisional sehingga zonasi pasar tradisional dan modern harus tetap dijalankan.

"Pasar tradisional harus tetap dipertahankan karena itu zonasi harus sesuai dengan regulasi yang ada," katanya ketika meninjau Pasar Petisah Medan, Jumat.

Mahendra mengatakan, untuk menerapkan zonasi memang harus ada koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten. "Harusnya pemerintah daerah juga serius agar pasar tradisional tetap bisa dipertahankan," katanya.

Menurut dia, yang paling penting dalam pengembangan pasar tradisional adalah bagaimana pasar dikelola, bukan siapa yang mengelolanya.

"Karena itu, harus fokus pada peningkatan mutu dan kualitas barang yang diperdagangkan hingga kondisi pasar tradisional itu sendiri," katanya.

Dia mengakui, pembangunan pasar modern sulit dihentikan karena perkembangan zaman dan daerah.

"Jadi yang harus dilakukan sekarang bukan lagi menyalahkan atau mencari kesalahan pihak lain. Lebih baik pasar tradisional berbenah dan menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan," katanya.

Dia mengatakan, pasar tradisional bukan hanya simbol kewirausahaan, tetapi juga pusat ekonomi masyarakat sehingga pasar itu harus tetap dilindungi supaya tidak tersingkirkan oleh keberadaan pasar modern.

Dana Asing Keluar, IHSG Turun Tajam

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 17:28 WIB

Bursa Efek Indonesia.

Jakarta  Keluarnya arus dana asing dari pasar saham memicu turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan saham akhir pekan di BEI, dengan terkoreksi hingga dua persen lebih.

IHSG BEI ditutup turun 74,58 poin atau 2,16 persen ke posisi 3.379,54 poin, sednagkan indeks kelompok 45 saham unggulan (LQ45) juga melemah 16,02 poin (2,58 persen) ke level 605,72.

Analis Millenium Danatama Sekuritas, Ahmad Riyadi, Jumat, mengatakan dana asing yang terus keluar melalui penjualan saham terutama saham unggulan, membuat indeks dalam negeri melemah.

Selain itu, lanjutnya, rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan suhu politik dalam negeri yang memanas juga menjadi perhatian pelaku pasar.

"Asing melakukan aksi jual pada saham unggulan, selain itu kondisi politik yang memanas menambah buruk dunia investasi dalam negeri," ujarnya.

Ia menambahkan, harga minyak dunia yang turun di bawah 89 dolar AS per barel menjadi sentimen negatif pada saham sektor komoditas.

Pada perdagangan hari ini pelaku asing mengambil posisi jual dengan nilai kapitalisasi jual Rp1,037 triliun.

BEI ditutup dengan volume saham 3,69 miliar, sementara total kapitalisasi perdagangan hari ini Rp6,85 triliun dari 117.619 kali transaksi.

Pada transaksi akhir pekan ini, hanya 48 saham yang menguat, sedangkan 179 saham lainnya melemah, dan 78 saham stabil.

Saham-saham yang mengalami tekanan  antara lain saham Astra International turun Rp650 ke Rp47,150, Indo Tambang Raya Megah turun Rp950 ke Rp47.900, Bank Central Asia turun Rp250 ke Rp5.450.

Di bursa regional, Hang Seng melemah 0,53 persen ke level 23.876,86,  Nikkei-225 turun 162,79 poin, dan Straits Times melemah 21,06 poin ke level 3.184,42.

Rupiah Sore Melemah ke 9.075 Per Dolar

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 16:58 WIB

Ilustrasi
Jakarta   Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta pada Jumat sore ini melemah tujuh poin ke posisi 9.075 dibanding sebelumnya yang sebesar 9.068 per dolar AS.

"Mata uang dollar AS kembali berhasil rebound lebih tinggi terhadap mata uang lainnya dipicu oleh data pertumbuhan fundamental ekonomi AS yang lebih baik," kata pengamat pasar uang Ahmad Riyadi.

Ia menambahkan, data pengangguran yang jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi mendorong optimisme terhadap pemulihan pasar tenaga kerja mengingat mengecewakannya data tersebut pada minggu yang lalu.

"Laporan ekonomi AS yang membaik membuat pelaku pasar memindahkan instrumen investasi kedalam dolar AS untuk kedepannya," kata dia.

Namun, lanjut dia, penurunan rupiah masih bersifat massif terlihat pergerakkan rupiah dari hari ke hari yang bergerak sempit.

Ia menambahkan, sentimen positif yang membuat kurs mata uang dalam negeri meningkat masih sangat minim baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

Namun, kata dia, pasar eksternal masih memberikan nilai positif terhadap pasar Asia khususnya Indonesia yang mendorong pelaku asing kembali bermain untuk membeli saham dan juga memicu rupiah menguat.

"Kami optimis pelaku pasar akan masuk pasar membeli rupiah untuk bermain saham," ucapnya.

Ia menambahkan, penguatan mata uang dolar AS itu diprediksi hanya bersifat sementara karena pertumbuhan fundamental ekonomi AS sedikit tertahan oleh data pasar perumahan AS masih akan menunjukkan pelemahan.

"Nah, hal itu yang membuat negara AS tidak sepenuhnya dapat kembali tumbuh dengan cepat dan memicu pelaku asing kembali kedalam negeri seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi membaik," ujar dia.

Awas, Harga Minyak Berbalik Naik di Asia

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 16:31 WIB
Singapura

Harga minyak berbalik naik di perdagangan Asia pada Jumat menyusul sentimen pasar oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi di China tahun lalu, demikian para analis seperti dikutip AFP, Jumat.

Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Maret, naik 24 sen menjadi 89,83 dolar per barel.

Minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Maret maju 18 sen menjadi 96,76 dolar.

Angka-angka ekonomi China yang berperan sebagai bintang memicu rally (kenaikan panjang) harga minyak mentah, kata Jason Feer, Wakil Presiden dan General Manager Asia-Pasifik dari Argus Media di Singapura.

"Mungkin dengan angka pertumbuhan yang sangat tinggi keluar dari China, menunjukkan permintaan yang kuat," katanya kepada AFP, mengacu konsumen energi terbesar dunia itu.

Kamis lalu China mengatakan bahwa ekonominya mengalami over-heat 10,3 persen pada 2010 yang menandai laju tahunan tercepat sejak terjadinya krisis keuangan akhir 2008.

Angka 2010 ini naik dari pertumbuhan 9,2 persen yang direvisi pada 2009 sekaligus menandai kinerja kuat China dalam setahun ketika menyalip Jepang untuk menjadi ekonomi dunia terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Wow, Pemerintah Tawarkan Investasi Nol Risiko

INDONESIA PLASA

Jumat, 21 Januari 2011 16:25 WIB
Batam

Pemerintah menawarkan instrumen investasi individual Sukuk Ritel SR-003 dengan nol risiko kepada masyarakat.

"Sukuk ritel ini dengan risiko nol," kata Kepala Subdit Pengembangan Pasar SBSN Direktorat Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Langgeng Basuki di Batam, Jumat.

Langgeng mengatakan investasi yang ditawarkan adalah dengan masa tenor tiga tahun dan imbalan tetap yang diberikan setiap bulan. Namun, persentase imbalan baru akan ditentukan pemerintah pada 2 Februari 2011.

"Persentase akan ditetapkan berdasarkan BI Rate yang berlaku, dan biasanya lebih tinggi dibanding bunga deposito," katanya.

Ia menjelaskan sukuk negara ritel adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Untuk Sukuk SR-003 yang ditawarkan pada 2011, ia mengatakan pemerintah menyiapkan underriying tanah dan bangunan Rp10,8 triliun.

Mengenai jumlah Sukuk SR 003 yang ditawarkan, ia mengatakan baru akan diumumkan Menteri Keuangan nanti.

Sementara itu Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Bursa Efek Indonesia Heri Purnomo mengatakan, dari sisi tingkat suku bunga, Sukuk Ritel lebih menguntungkan sebab besarannya jauh lebih besar ketimbang suku bunga bank.

"Imbalan Ritel lebih besar contohnya suku bunga ritel SR-001 capai 12 persen, lebih tinggi ketimbang suku bunga tabungan perbankan yang berkisar enam persen," paparnya.

Ia mengatakan penjualan perdana sukuk ritel hanya diperuntukan untuk WNI dengan nilai 100 persen, sedangkan pada pasar sekunder, diperjualkan bebas dengan harga bisa di atas atau di bawah 100 persen.

Pemerintah Indonesia, melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia akan menerbitkan sukuk bunga ritel SR-003 dengan tanggal penerbitan 23 Februari 2011, masa tenor tiga tahun, dan tanggal jatuh tempo 23 Februari 2014.

Sukuk SR-003 ditawarkan dengan nominal per unit Rp1 juta dengan minimum pemesanan Rp5 juta dan kelipatannya, underiying asset berupa barang milik negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan.

Jadwal penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 yakni, penetapan imbalan/kupon pada 2 Februari 2011, pembukaan masa penawaran tanggal 7 Februari 2011, penutupan masa penawaran 18 Februari 2011, penjatahan 21 Februari 2011 dan setelmen tanggal 23 Februari 2011.

Lima Kota Jadi "Pilot Project" Kendaraan BBG

INDONESIA PLASA
Jumat, 21 Januari 2011 15:31 WIB
Semarang

Lima kota besar di Jawa Tengah akan menjadi daerah tempat uji coba operasional kendaraan berbahan bakar gas, mulai 2012-2013.

"PT Pertamina sudah memiliki rencana untuk memulai pengembangan kendaraan berbahan bakar gas, sekitar tahun 2012-2013," kata Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di Semarang, Jumat.

Kelima kota itu adalah Surakarta, Semarang, Pekalongan, Salatiga, dan Tegal.

Menurut dia, uji coba kendaraan BBG ini merupakan bagian dari upaya pengembangan pipanisasi gas di Jawa Tengah.

Ia menuturkan, PT Pertamina berencana membangun depo gas dengan jaringan antarwilayah di kawasan Tambak Lorok, Semarang.

Ia menjelaskan, pembangunan depo tersebut akan didukung pula dengan jaringan pipa yang terhubung dengan sumber gas.

"Gas akan diambil dari daerah lain di luar Jawa Tengah, kemudian ditampung di Tambak lorok," katanya seraya menyebut penampungan gas ini akan menguntungkan Jawa Tengah.

Ia optimistis investasi yang akan masuk ke daerah ini akan meningkat, menyusul kepastian ketersediaan energi.(*)