HATTA : TIDAK BETUL PRESIDEN CURHAT SOAL GAJI KECIL

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 16:51 WIB



Hatta Rajasa

Bandung
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Hatta Rajasa, menyatakan bahwa tidak benar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan "curahan hati" (curhat) tentang massa kenaikan gajinya.

"Sebagai seorang menteri yang cukup sering melakukan rapat bersama dengan Pak Presiden, saya tegaskan tidak betul kalau beliau curhat tentang kenaikan gajinya. Masa presiden curhat," kata Hatta Rajasa, di Bandung, Minggu.

Ia menyatakan, dalam sebuah pertemuan beberapa menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyampaikan bahwa pemerintah lebih mendahulukan kenaiakan gaji bagi pengawai golongan rendah, guru-guru di daerah, TNI dan Polri dan remunerasi.

"Presiden berkomitmen untuk lebih mengutamakan kenaikan gaji bagi pegawai golongan rendah, guru-guru di pelosok dan saya tegaskan bukan kenaikan gaji beliau," ujar Hatta.

Menurut dia, kenaikan gaji bagi para pegawai golongan rendah, guru-guru di daerah dan remunerasi tersebut dilakukan hampir setiap tahun.

Hatta juga ingin meluruskan kabar di sebuah media massa yang menyatakan bahwa gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp2 miliar setiap bulannya.

"Di sini saya juga ingin meluruskan berita di salah satu media massa yang menyatakan bahwa gaji presiden Rp2 miliar. Itu tidak benar," ujarnya.

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp2 milair tersebut dikelola atau berada dibawah tanggung jawab Sekteratiat Negara (Sesneg), namun nomenklatur disebut dana taktis kepresidenan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kantor Kepresidenan, Jumat (21/1), sempat mengemukakan bahwa keingininannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangkaian HPN yang berlangsung di Kupang pada 9 Februari jangan sampai membebani anggaran daerah.

Saat itu, kepada Gubernur NTT Fran Lebu Raya, yang turut hadir bersama Panitia HPN 2011, Presiden mengemukakan memiliki dana yang memang telah dialokasikan. "Jangan sampai kedatangan saya membebani anggaran daerah. Ada biaya yang memang harus saya tanggung sesuai alokasinya," demikian Presiden Yudhoyono.