Ditjen Pajak Berharap Pengelolaan BPHTB 2011 Lancar

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 11:27 WIB

Ilustrasi Pendapatan Pajak
Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak berharap pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota mulai 1 Januari 2011 berjalan lancar.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, M Iqbal Alamsyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, meminta kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang BPHTB, dapat segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan pengelolaan BPHTB dapat berjalan lancar.

"Apabila masih diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan BPHTB, pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat," kata Iqbal.

Sementara itu kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki Perda tentang BPHTB diharapkan dapat segera menyelesaikan Perda dimaksud.

Mulai 1 Januari 2011, pengelolaan BPHTB dialihkan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan itu merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasar Pasal 180 UU itu, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memungut BPHTB setelah memiliki dasar hukum daerah yaitu Perda.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Herry Purnomo yang sekaligus menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan, mengungkapkan bahwa hingga awal Desember 2010, baru sekitar 52 daerah yang telah menyiapkan Perda dan 142 daerah dalam proses pembahasan dan evaluasi Perda. Masih ada 14 daerah yang belum menyusun Perda dan 283 daerah yang belum memberikan informasi.

Ia menyebutkan, saat ini penerimaan BPHTB dari 234 daerah di Indonesia masuk dalam kelompok tinggi yaitu di atas Rp1 miliar, 61 daerah dalam kelompok sedang yaitu antara Rp500 juta-Rp1 miliar. Sementara sebanyak 197 daerah masih dalam kategori rendah dengan jumlah penerimaan di bawah Rp500 juta.

Herry mengungkapkan, selama ini penerimaan negara dari BPHTB mencapai sekitar Rp7,3 triliun per tahun. Pengalihan ke daerah menyebabkan kehilangan penerimaan pemerintah sebesar Rp7,3 triliun itu.

Berdasar UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah juga akan mengalihkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) paling lambat 1 Januari 2014. Bagi daerah yang telah siap memungut PBB-P2, dapat segera merealisasikan sebelum 2014.

Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo juga mengatakan bahwa jika pemerintah daerah tidak siap memungut BPHTB, maka ada potensi penerimaan daerah yang hilang karena secara hukum pemerintah pusat sudah tidak berhak menarik BPHTB.

Ia juga mengatakan, kalau pemerintah daerah tidak dapat memungut BPHTB karena kurangnya persiapan, maka transaksi jual beli tanah tidak dapat dilakukan.

"Harus kita ingat kalau BPHTB tidak dikumpulkan, nanti jual beli tanah tidak bisa dilakukan, karena pasti notaris bertanya sudah bayar BPHTB atau belum. Ini jangan dibiarkan karena potensi penerimaan daerah tidak terjaga," ujarnya.

Menkeu : Penyerapan APBN 2010 Ditargetkan 93,6 Persen

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 11:21 WIB

Jakarta
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah menargetkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara 2010 mencapai 93,6 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Beberapa waktu lalu ,kita telah tempuh langkah penyederhanaan pelaksanaan (pengadaan, red) barang dan jasa untuk percepat penyerapan. Data realisasi 23 Desember 2010 dan diperhitungkan permintaan surat perintah bayar maka penyerapan akhir 2010 nanti diperkirakan 93,6 persen," kata Menkeu saat memberikan laporan dalam acara penyerahan DIPA 2011 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Agus menyatakan keyakinannya itu berangkat dari sejumlah langkah yang sudah dilakukan.

Menurut Menkeu, 3 Desember 2010 realisasi penyerapan DIPA 2010 mencapai 83,4 persen dari pagu APBN-P 2010, sedikit lebih rendah dibandingkan 2009 yaitu posisi 23 Desember 2009 mencapai 86,5 persen.

Namun dari jumlah permintaan surat perintah bayar dan sejumlah indikator lainnya, Menkeu menyatakan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran akan tercapai.

Sementara itu untuk DIPA 2011, Menkeu menyatakan penyerahan diakhir 2010 bagi DIPA 2011 menunjukkan komitmen agar seluruh program baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mencapai target sesuai perencanaan.

"Percepatan penyerahan DIPA 2011, sesungguhnya salah satu upaya

kementerian dan lembaga sesegera mungkin lakukan kegiatannya pada 2011. Proses pelelangan bisa dilakukan akhir 2010 dan awal 2011 bisa perikatan kontraknya dan harus didukung semua pihak," kata Menkeu.

"Keberhasilan percepatan DIPA 2011, tidak berarti bila tidak diikuti langkah serius kelola dana. Pemenuhan berbagai persyaratan dan pahami berbau kebijakan akan dorong daya serap anggaran," kata Menkeu.

Ia menambahkan pada 2011, perencanaan PBN menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada output dan outcome, sehingga bisa menjamin visi yang diharapkan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan.

APBN 2011 meningkat sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah.

Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah.

Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,7 triliun.

Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92, persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010.

OP Minyak Tanah Dihentikan 30 Desember

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 11:14 WIB

Ilustrasi Operasi Pasar Minyak Tanah

Kupang

Ketua Himpunan Wiraswasta Usaha Migas (Hiswanamigas) Niti Susanto mengatakan, operasi pasar (OP) minyak tanah yang digelar sejak 11 Desember lalu akan dihentikan pada 30 Desember mendatang.

"Kita akan segera menghentikan OP minyak tanah. Kita berharap mulai Januari 2011 nanti, distribusi minyak tanah ke konsumen sudah tidak bermasalah lagi," kata Niti Susanto, di Kupang, Selasa, terkait OP minyak tanah.

OP minyak digelar sejak pertengahan Desember lalu menyusul kelangkaan bahan bakar itu di pasaran. Kelangkaan itu sangat meresahkan warga masyarakat Kota Kupang yang akan merayakan Hari Raya Natal 25 Desember lalu.

Dia mengakui, penyaluran minyak tanah yang dilakukan selama ini cukup lancar karena adanya pengawasan secara ketat dari agen juga pengawasan pemerintah melalui Satuan Pol PP.

"Kami surati setiap pangkalan dengan imbauan agar mereka distribusikan minyak tanah secara baik. Bagi pangkalan yang bandel, kita berikan teguran keras, terutama pangkalan- pangkalan yang menjadi sasaran OP," katanya.

Susanto juga menambahkan, dengan adanya pengawasan terpadu terhadap penjualan dan distribusi minyak tanah, tidak lagi terjadi masalah di masyarakat.

Secara terpisah, Sales Area Manager Pertamina NTT, Elhard TB Wariki, mengatakan, sampai saat ini penyaluran minyak tanah untuk operasi pasar berlangsung aman dan lancar.

Dikatakannya, pihaknya tetap memantau perkembangan setiap saat dan selalu menerima laporan distribusi dari setiap agen.

Menurut Elhard, total minyak tanah yang didistribusikan sebanyak 1.805.000 liter. Untuk keperluan OP sebanyak 300.000 liter atau 300 kiloliter.

Bank Perkreditan Rakyat Cipendeuy Dilikuidasi

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 10:37 WIB

Ilustrasi Bank Likuidasi

Jakarta
Pemerintah melikuidasi Bank Perkreditan Rakyat Cipendeuy Subang, Jawa Barat menyusul pencabutan izin usaha bank itu sejak 27 Desember 2010 oleh Bank Indonesia.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, BI melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 12/87/KEP.GBI/2010 telah mencabut izin usaha PD BPR LK Cipendeuy yang berlokasi di Jalan Raya Cipendeuy Nomor 288 Cipendeuy Subang Jawa Barat.

LPS menindaklanjuti pencabutan izin usaha itu dengan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah dengan UU nomor 7 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam rangka pembayaran klain penjaminan simpanan di BPR itu.

Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu dalam rangka likuidasi BPR itu, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS akan mengambil tindakan berupa membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai bank dalam likuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Cipendeuy akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi BPR itu akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah BPR Cipendeuy tetap tenang dan tidak terpancing/terproovolaso untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi serta kepada karyawan BPR Cipendeuy diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi.

Tanjung Jabung Barat Ekspor 80.000 Ton Udang

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 10:35 WIB

Ilustrasi Produksi Udang

Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiap tahun mengekspor sedikitnya 80.000 ton udang yang berasal dari tangkapan dan hasil budidaya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Zabur Roestam di Jambi, Selasa, mengatakan, udang merupakan komoditas ekpor terbesar dari kawasan pantai timur yang jumlahnya mencapai 80.000 ton per tahun.

"Udang yang sebelumnya sebagian besar hasil dari tangkapan nelayan, namun kini dikembangkan lewat budidaya," katanya.

Ia menyebutkan, animo nelayan setempat untuk mengembangkan udang putih dan udang windu kini terus meningkat sehingga pendapatan mereka pun terus bertambah.

Kawasan pantai timur memiliki potensi lahan air payau yang belum dikelola secara optimal. Kini secara bertahap terus dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya udang windu dan udang putih, juga komoditas ekspor andalan ke Singapura, Malaysia dan Jepang.

Di kawasan pantai timur sudah dilakukan budidaya udang windu dan udang putih yang hasilnya cukup memuaskan. Nelayan atau warga terus mengembangkan usaha tersebut.

Ratusan tambak bantuan dari pemerintah setempat dan DKP Provinsi Jambi yang diusahakan warga di lahan air payau, terus ditingkatkan.

Usaha yang berhasil dilakukan lewat ujicoba itu menarik minat nelayan dan warga di kawasan pantai timur untuk mengembangkannya.

Kedekatan pantai timur dengan negara ekpor Singapura merupakan peluang besar bagi warga dan nelayan setempat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Tenaga penyuluh perikanan terus dikerahkan untuk membina nelayan dan warga dalam budidaya udang putih dan udang windu itu, supaya kualitas dan kuantitas ekspornya memenuhi standar.

Pembatasan BBM Bersubsidi Ganggu Usaha Perikanan

INDONESIA PLASA



Seorang petugas SPBU mengisi bahan bakar ke dalam kendaraan pelanggan 

Jakarta
Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sejumlah pihak akan mengganggu usaha perikanan tradisional, padahal nelayan menghasilkan 75 persen dari kebutuhan ikan domestik.

"Perikanan tradisional dapat terganggu bila pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dilaksanakan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, akibat peraturan pembatasan BBM bersubsidi dinilai dapat mengganggu karena unsur bahan bakar menghabiskan sekitar 60-70 persen dari biaya produksi.

Ia juga menuturkan, harus diingat bahwa kebutuhan perikanan nasional sebagian besar atau 75 persen didapat dari hasil tangkapan nelayan tradisional.

Karenanya, lanjut Riza, pembatasan yang diartikan pengurangan BBM bersubsidi juga berkomplikasi pada ketergantungan sektor pangan perikanan.

"Jadi, di satu sisi bisa mengganggu produksi (karena kenaikan biaya produksi) industri perikanan, di sisi lain mempengaruhi perekonomian nasional," katanya.

Terkait dengan produksi perikanan nasional, Riza yang juga kerap mengemukakan perlunya pemerintah Indonesia menetapkan minimal 9 juta ton sebagai kuota pemenuhan ikan domestik.

Ia memaparkan, sebanyak 9 juta ton itu dapat dibagi atas 6 juta ton untuk konsumsi domestik dan 3 juta ton untuk pemenuhan bahan baku bagi industri perikanan dalam negeri.

Angka tersebut, menurut dia, diperoleh dari data KKP yang menunjukkan bahwa selama 1998-2008, terjadi peningkatan 25 persen konsumsi ikan dari hasil domestik.

Sebelumnya, senada dengan Riza, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Herwindo mengatakan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilaksanakan bertahap pada 2011 berpotensi mematikan sejumlah usaha perikanan tuna.

"Kalau peraturan (pembatasan BBM bersubsidi) keluar, sama saja pemerintah membunuh usaha penangkapan ikan tuna," kata Herwindo kepada ANTARA di Jakarta belum lama ini.

Menurut dia, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu akan sangat berdampak terutama pada kapal berbobot di atas 30 GT. Diperkirakan mereka akan terkena dampak dari kebijakan pembatasan tersebut.

Sedangkan yang paling terkena dampak adalah kapal-kapal tuna milik perusahaan perikanan tangkap asal Indonesia yang harus beroperasi hingga sejauh di kawasan perairan Samudera Hindia dan Pasifik.

"Biasanya mereka (pengelola kapal) bisa beli tiga bulan sekaligus (dengan memakai) BBM subsidi," kata Herwindo.

WASIT AUSTRALIA PIMPIN LEG KE 2 GARUDA VS HARIMAU

INDONESIA PLASA

 

Selasa, 28 Desember 2010 19:52 WIB

Pesepakbola timnas Indonesia berlatih jelang pertandingan leg kedua final AFF Suzuki Cup 2010 di Lapangan PSSI Senayan, Jakarta, Senin (27/12).  

Jakarta Wasit asal Australia Peter Daniel Green akan memimpin pertandingan final kedua AFF Suzuki Cup 2010 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Rabu (29/12).

Informasi dari PSSI, Selasa, menyebutkan untuk asisten wasit adalah Preecha K dan U Aung Moe dari Thailand, sementara wasit cadangan Chaiya Alee Mahapab juga dari Thailand.

Pada final pertama di Malaysia di mana Indonesia kalah 0-3 dari Malaysia, pertandingan dipimpin wasit Jepang Toma Masaaki.

Mengenai keamanan laga, Polda Metro Jaya mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan jalannya pertandingan final leg kedua itu.

Menurut Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Sudjarno, polisi memprioritaskan tamu-tamu VVIP, pemain, ofisial dan wasit.

Sementara pengamanan terhadap penonton akan dilakukan lewat pemeriksaan secara ketat terhadap bawaan-bawan mereka dan melarang mereka membawa petasan, kembang api dan laser point, termasuk senjata api dan senjata tajam.

Kombes Pol Sudjarno juga mengingatkan selama pertandingan kawasan "ring road" Stadion Utama Gelora Bung Karno akan disterilkan dari berbagai kendaraan bermotor kecuali kendaraan-kendaraan tertentu yang memang diizinkan masuk.

Guna mengantisipasi melubernya jumlah penonton yang tak kebagian tiket, pihaknya juga sudah meminta kepada Federasi Sepakbola ASEAN (AFF) dan panitia penyelenggara agar menyediakan layar-layar lebar di beberapa titik tertentu di seputar luar stadion.

Pintu-pintu stadion akan dibuka pada pukul 15:00 WIB atau empat jam sebelum waktu kick off pertandingan pukul 19:00 WIB.

Pendukung Timnas Berbagai Daerah Tidur di Stasiun KA

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 12:25 WIB


Jakarta

Ratusan pendukung Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia dari berbagai daerah rela tidur di Stasiun Kereta Api (KA) Palmerah, Jakarta Barat, untuk menyaksikan pertandingan Indonesia dan Malaysia dalam final Piala AFF Suzuki 2010, Rabu malam.

Ratusan pendukung yang membawa berbagai atribut Timnas Sepakbola Indonesia itu datang sejak Selasa (28/12) malam, sehingga harus menginap di stasiun sebelum melanjutkan perjalanan menuju Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, yang berjarak sekira tiga kilometer, Rabu siang.

Mereka datang dari Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

Kardiman (34), salahseorang pendukung dari Semarang, mengatakan bahwa bersama teman-temannya terpaksa menginap di Stasiun Palmerah karena lokasinya tidak jauh dari Stadion Gelora Bung Karno.

"Saya naik kereta Kertajaya dari Semarang Jurusan Tanah Abang pukul 17.00 WIB sore kemarin, tiba pukul 21.00 WIB, turun di Tanah Abang," katanya saat menuju Stadion GBK bersama rombongannya.

Dari Tanah Abang, lanjutnya, rombongan dari Semarang langsung naik kereta hingga ke Stasiun Palmerah.

"Setibanya di Stasiun Palmerah kita langsung istirahat," katanya.

Ketika ditanya pers soal tiket, Kardiman mengaku sudah mengantongi tiket.

"Kita sudah mengantongi tiket, yang mengurusi tiket teman kami yang datang duluan ke Jakarta," lanjutnya.

Hal yang sama dikatakan Wahyudi (16), siswa kelas 2 SMA swasta di Semarang. Ia datang ke Jakarta hanya untuk menonton Timnas Sepakbola Indonesia yang akan bertanding.

"Sebenarnya orang tua keberatan,  tapi saya nekat karena saking cintanya kepada timnas yang sekarang ini. Padahal, saya membawa ongkos pas-pasan," katanya.

Rombongan pendukung itu kemudian melanjutkan perjalanan ke Stadion Gelora Bung Karno dengan berjalan kaki. Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga-jaga dan mengamankan iring-iringan suporter Indonesia ini.

Indonesia kembali menghadapi Malaysia di leg kedua, setelah kedua tim bertemu di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Dalam pertandingan Minggu lalu, Indonesia kalah 0-3 dari Malaysia. Jika ingin membawa pulang Piala AFF Suzuki 2010 untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia harus menang minimal selisih empat gol dalam leg kedua ini.

900 Polwan Ikut Amankan Final AFF

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 12:55 WIB
Jakarta
Sedikitnya 900 polisi wanita Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan pertandingan leg kedua final Piala AFF 2010 yang mempertemukan Indonesia dengan Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, hari ini.

"Semua ring ditempatkan Polwan jumlahnya sekitar 900 personel," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman di Jakarta, Rabu.

Polda Metro Jaya membagi pengamanan dalam empat ring, ring pertama di dalam Stadion Utama GBK, ring kedua di circle lingkaran, ring ketiga di luar stadion dan ring road Senayan dan ring empat ada di Merdeka terus sampai Sudirman.

"Kita menempatkan anggota Polwan untuk memeriksa barang bawaan penonton yang dilarang, agar jangan membawa petasan, kembang dan laser," kata Sutarman.

Kapolda mengatakan bahwa para penonton yang datang dari luar kota dan tidak punya tiket telah disiapkan lima tempat menonton tersedia layar lebar.

"Kita juga telah menyiapkan baracuda untuk pengamanan, kemudian kita menyiapkan angkutan dengan menggunakan bis dan bila mendesak dilakukan Sispamkota," kata Sutarman.

Polda Metro Jaya mengerahkan 9.000 personel, tiga kali lipat dari jumlah personel pengamanan pada pertandingan sebelumnya.

Kemudian 1.000 personel pengamanan Brimob disiapkan pada pertandingan sepakbola, semua dibawah kendali Kapolda.

Sutarman mengatakan tambahan personel untuk mengantisipasi kemungkinan kerawanan ulah suporter.

Rombongan Pendukung Timnas Indonesia Naik KRL

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 12:15 WIB

Bogor
Rombongan pendukung Tim Nasional (Timnas) Sepakbola dari Kota Bogor terlihat memadati di Stasiun Kereta Api Bogor, Rabu siang, untuk naik kereta rel listrik (KRL) ekonomi menuju Jakarta guna menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia dengan Malaysia.

Para pendukung tersebut bersiap-siap berangkat menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, untuk menyaksikan secara langsung pertandingan leg kedua Final ASEAN Football Federation (AFF) 2010, antara Tim Nasional Indonesia melawan Malaysia yang rencananya berlangsung pukul 19.00 WIB.

Mayoritas pendukung Timnas Sepakbola Indonesia itu adalah pemuda Kota Bogor yang ingin menyaksikan secara langsung laga Timnas dalam pertandingan penentuan juara Piala AFF 2010 itu.

Mereka berangkat dengan menggunakan KRL Ekonomi. Penampilannya lengkap dengan atribut seperti topi berwarna merah putih, terompet, syal dan hampir semuanya mengenakan pakaian Timnas berlambang garuda di dada.

Acha, salah seorang di antara mereka, mengatakan bahwa ingin melihat langsung pertandingan final taraf (leg) kedua, meski tidak memiliki tiket masuk.

"Tidak apa-apa nonton di luar lapangan, karena saya ingin mendukung langsung timnas di Stadion Gelora Bung Karno," katanya.

Acha mengatakan, dirinya gagal mendapatkan tiket karena adanya kerusuhan pada hari Minggu (27/12).

"Padahal, saya sudah mengantri satu hari untuk mendapatkan tiket, tapi karena rusuh saya pulang ke Bogor," katanya.

Perjuangan Acha untuk bisa menyaksikan langsung pertandingan di GBK cukup besar. Ia pun rela izin bekerja untuk bisa menyaksikan pertandingan Rabu ini di GBK meski hanya dari luar stadion.

Acha bekerja sebagai pesuruh (office boy) di salah satu kantor di Kota Bogor. "Hari ini saya izin tidak masuk kantor, dan orang kantor mengizinkan, makanya saya nekad datang," katanya.

Hal serupa juga dilakukan Adi, pedagang balon di Kota Bogor, yang ingin mendukung langsung timnas dengan datang ke GBK. Ia datang membawa 30 terompet berukuran kecil dengan diberi cat warna merah putih layaknya warna bendera Indonesia.

"Saya mau nonton langsung sekalian jual terompet untuk menyemarakkan nonton bareng di GBK nanti," katanya.

Adi mengaku berhenti jualan balon, dan berganti jualan terompet yang diambil dari rekannya di Bogor. Rencananya terompet akan dijual kepada pengunjung GBK dengan harga Rp5.000.

Adi dan Acha sama-sama berniat akan menginap di GBK setelah pertandingan berlangsung, karena itu mereka telah menyiapkan bekal untuk menginap di stadion.

"Saya bawa sarung untuk sholat dan baju ganti untuk menginap," katanya.

Adi dan Acha mengatakan, momen menonton langsung pertandingan di GBK berbeda suasananya dibanding menonton dari layar kaca.

"Kita ingin memberikan dukungan langsung kepada Timnas," katanya.

Acha mengatakan suasana menonton di GBK berbeda suasananya dengan di rumah.

Selain itu Acha dan Adi dan beberapa rekannya juga berjanji tidak akan melakukan aksi curang pada pertandingan nantinya.

"Kami sportif tidak akan bawa laser atau kembang api. Kami akan dukung secara sportif," katanya.

Seluruh suporter berangkat dengan menggunakan KRL Ekonomi jurusan Jakarta, mereka sudah terlihat memadati stadion sejak pukul 10.30 WIB.

Malaysia Bantah Kena Denda FIFA

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 09:51 WIB

Pesepakbola timnas Indonesia M. Ridhwan menghindari tekel pesepakbola Malaysia Kunanlan Subramanianpada pertandingan final leg pertama AFF Suzuki Cup di stadion nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, Minggu (26/12).
Malaysia membantah bahwa Federasi Sepak bola Malaysia (FAM) telah didenda dan diskorsing oleh FIFA karena insiden sinar laser pada final pertama Piala AFF Suzuki antara Malaysia dan Indonesia, Minggu (26/12), dan menyebut hal itu hanyalah siasat untuk melemahkan pasukan Harimau Malaya.

Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Shabery Cheek Datuk Ahmad seperti dikutip dari kantor berita Bernama, Rabu.

Menurut Shabery, laporan tersebut hanya upaya oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan semangat tim Malaysia yang akan menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno pada Rabu.

"Saya telah menanyakan ke Sekjen FAM Azzuddin Datuk Ahmad dan menemukan bahwa laporan tersebut hanya rumor dan benar-benar tak berdasar," kata Ahmad Shabery.

Komentar Menteri itu dikemukakan atas pertanyaan wartawan Indonesia dalam konferensi pers bersama antara Ahmad Shabery dan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Andi Mallarangeng. Pertanyaan wartawan tersebut membuat terkejut menteri Malaysia itu..

"Saya hanya mendengar dari anda (wartawan Indonesia). Jika benar, FAM tentu akan mengambil langkah yang diperlukan," katanya.

Wartawan Indonesia lainnya juga menanyakan apakah Malaysia membenarkan penggunaan sinar laser kepada pemain Indonesia di final pertama di Stadion Nasional Bukit Jalil.

Ahmad Shabery menyatakan penyesalannya dengan tegas atas insiden itu dan pihak berwenang telah diminta untuk melakukan penyelidikan.

"Kami selalu berusaha untuk memastikan pertandingan berlangsung aman tanpa gangguan. Namun untuk memastikan semua penonton dalam keadaan baik, itu di luar kawalan kami. Karena itu, kami akan terus memperbaiki kekurangan tersebut," katanya.