MALAYSIA INGIN PEMUTIHAN (PATI) PENDATANG HARAM

INI KOTA TOKYO BUKAN KUALA LUMPUR GAN


INDONESIA PLASA
Malaysia Lakukan Program Pemutihan Bagi PATI

Pemerintah Malaysia akhirnya melakukan program pemutihan bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) mulai pertengahan Januari 2011 hingga ada pemberitahuan batas akhir program tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.

"Pemerintah Malaysia sudah buka pemutihan, tapi hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki dengan biaya 600 ringgit," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Agus Trianto AS kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Selasa.

Dijelaskannya bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tersebut yaitu memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), memo periksa keluar (check out memo) , bukti konfirmasi tiket (confirm ticket), bukti pembayaran (bankdraft) ke imigrasi sebesar 400 ringgit. dan bankdraft untuk perusahaan yang di tunjuk pemerintah Malaysia sebesar 200 ringgit.

Menurut dia, pengurusannya hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki, yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia dan ada empat pintu keluar yang disetujui pemerintah Malaysia yaitu di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Low Cost Carrier Terminal (LCCT), Pelabuhan Klang (Kuala Lumpur) dan Stulang Laut (Johor).

Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya juga sudah beredar adanya pemutihan yang akan dilakukan oleh pihak KDN, namun pada saat itu informasinya masih simpang siur sehingga masyarakat terus menantikan kepastian tersebut.

Bahkan sejumlah pihak ada yang menawarkan formulir untuk pemutihan tersebut dengan dipungut biaya 100 hingga 200 ringgit per satu formulir.

Dengan adanya informasi tersebut, tentu akan banyak direspon masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh pemutihan tersebut.
Malaysia - Indonesia Berkomitmen Kuatkan Kerjasama Ekonomi Kawasan

Malaysia dan Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama ekonomi dalam rangka mendukung terciptanya kawasan perekonomian ASEAN yang kuat dan diperhitungkan dunia.

"Kerjasama Malaysia dan Indonesia jelas memegang peranan penting dalam penciptaan komunitas kawasan ekonomi ASEAN yang kuat. Ke depan ASEAN memiliki peranan yang tidak kecil dalam percaturan perekonomian dunia," kata Menteri Keuangan Kedua Malaysia Dato Seri Ahmad Husni Hanadzlah di sela-sela Seminar Ekonomi Indonesia - Malaysia yang digelar Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia - Indonesia (Iswami) di Bandung, Jumat.

Ia menyebutkan, selain dengan Indonesia peningkatan kerjasama juga dilakukan dengan negara ASEAN lainnya yakni Singapura, Thailand, Filipina dan yang lainnya.

Menurut dia, kerjasama bilateral antar negara ASEAN perlu ditingkatkan lagi sehingga kerangka pembentukan ASEAN Economic Community pada 2015 bisa terealisasi, dimana kekuatan perekonomian kawasan Asia Tenggara menjadi pemegang peranan penting dan kuat.

Kerjasama yang dilakukan, kata dia yakni dengan memaksimalkan potensi masing-masing dan saling melengkapi antar negara di kawasan seperti di sektor infrastruktur, energi, teknologi informasi, pertanian dan perkebunan serta potensi lainnya menyangkut optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kawasan.

"Kolaborasi dalam optimalisasi potensi masing-masing perlu terus ditingkatkan dan terus dilakukan pendalaman. Kerjasama bisnis antara usahawan Indonesia dan Malaysia perlu ditingkatkan lagi, sehingga satu sama lain saling menguatkan dan menguntungkan," kata Ahmad Husni Hanadzlah.

Ia menyebutkan, peluang kolaborasi antara kedua negara masih terbuka antara lain di sektor infrastruktur dan pemanfaatan energi. Ia menyebutkan salah satu peluang itu adalah pengadaan energi listrik di Kalimantan yang bisa saling melengkapi.

"Kerjasama riset juga memegang peranan dalam kerjasama ke depan, sehingga bisa saling mendukung dan saling melengkapi. Termasuk salah satunya dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini, bisa dilakukan bersama-sama Indonesia, terutama dalam mengamankan produksi pangan di negara masing-masing," katanya.

Ia menyebutkan, kerjasama perdagangan Malaysia dengan Indonesia sejauh ini berjalan cukup baik dan saling menguntungkan. Ia menyebutkan total perdagangan Malaysia ke Indonesia sebesar 12,1 miliar dollar AS.

Sementara itu Penasihat Khusus Menteri Kominfo, Henri Subiakto menyebutkan, komitmen untuk membangun komunitas ekonomi negara-negara ASEAN yang kuat pada 2015 merupakan sebuah target yang riil.

"Dengan komitmen seperti itu kekuatan kita akan menjadi kekuatan bersama ASEAN. Indonesia bisa berperan besar di sana karena sebagai negara dengan penghasilan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar," kata Henri.

Henri menyebutkan, tanpa ada penguatan kerjasama ekonomi yang dilakukan diantara negara-negara ASEAN sejak saat ini, akan sulit untuk menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa berpengaruh di tataran global.

Ia menyebutkan, peranan sektor perdagangan dunia pada abad ini telah bergeser ke Asia, salah salah satunya ke negara-negara Asia Tenggara.

Hal sama juga diungkapkan oleh Stad Ahli Bidang Kepabean dan Cukai, Heru S menyebutkan, kerjasama Malaysia - Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dari kerjasama penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara.

"Perlu penguatan kerjasama diantara negara-negara itu, tanpa ada kerjasama yang kuat dan saling melengkapi, tidak mustahil kawasan ini hanya menjadi target pasar produk-produk dari negara industri lain," kata Heru.

Seminar

Sementara itu, Seminar Ekonomi Malaysia Indonesia digelar atas kerjasama Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (Iswami) digelar sehari di Kota Bandung. Kegiatan itu diawali dengan pra peluncuran buku "Fakta Iswami - Wajah-Wajah Malaysia - Indonesia`.

Sedangkan sesi pembahasan seminar masing-masing membahas tentang integrasi ekonomi ASEAN, fasilitasi perdagangan dan sistem percukaian Malaysia - Indonesia, fasilitas perbankan dan usahawan, penggunaan IT dan pemasaran produk halal, perniagaan bidang `wellness dan herba`, kisah kejayaan kerjasama usahawan Malaysia - Indonesia.

Sedangkan pada sesi penutup menampilkan pembicara Siti Nurhaliza sebagai Presiden SumplySiti dan Fenny (pendiri Shafira Bandung) dalam bahasan perniagaan bidang fesyen dan kosmetik.

Sementara itu Ketua Umum Iswami Siaful Hadi menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar Iswami. Penyelenggaraan pertama digelar di Malaysia pada 2010 lalu.

"Kegiatan ini dalam upaya merekatkan dan meningkatkan kesetiakawanan dan kerjasama Malaysia - Indonesia. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah," kata Saiful Hadi yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA itu menambahkan.


Wamenlu: Batas RI-Malaysia dan RI-Filipina Belum Tuntas

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Triyono Wibowo menegaskan bahwa batas wilayah antara RI dengan Malaysia dan Filipina hingga kini belum tuntas.

"Batas wilayah yang sudah ada kesepakatan adalah dengan Vietnam, Papua Nugini, dan India," katanya dalam seminar nasional di Universitas Narotama (Unnar) Surabaya, Sabtu.

Di hadapan peserta seminar nasional bertajuk "Penegakan Hukum dan Kedaulatan RI serta Masalah Perbatasan dengan Negara Tetangga", ia menyatakan perbatasan ZEE (zona ekonomi eksklusif) dengan Malaysia dan Filipina masih dirundingkan.

"Untuk perbatasan ZEE dengan Timor Timur belum dimulai sama sekali dan harus dirundingkan kembali, karena Timor Timur telah lepas dari Indonesia," katanya.

Di masa lalu, para pendiri RI berpendapat Timor Timur (Leste), Melayu (Malaysia), dan Kalimantan Selatan sebaiknya dijadikan bagian dari wilayah RI karena kesamaan suku dan ras.

"Namun yang menjadi kesepakatan akhir hanyalah wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda yang merdeka dan menjadi wilayah kesatuan dengan ketentuan yaitu wilayah RI sekitar (+/-) 100 ribu kilometer dan wilayah kedaulatan laut dihitung 3 mil dari pantai," paparnya.

Untuk mewujudkan konsep wawasan Nusantara, Indonesia mengadakan konferensi hukum laut dengan meminta negara-negara yang menjadi negara kesatuan segera melakukan ratifikasi.

"Kenyataannya, Malaysia, Thailand, dan Filiphina tidak menerima gagasan konferensi hukum laut I (1958), lalu diadakan konferensi hukum laut II (1960) yang lebih tegas dan konferensi hukum laut III yang lebih sah," ujarnya, menegaskan.

Pada tahun 1983, katanya, misi telah tercapai dengan total 60 negara yang sudah melakukan ratifikasi.

"Pasal-pasal UNCLOS mengharuskan kita menghargai kepentingan internasional dengan mengizinkan kapal-kapal dagang untuk berlalu lalang di perairan kita, namun negara-negara yang melewati perbatasan juga harus meminta izin dan melapor ke negara yang akan dilewati," paparnya.

Saat ini, Indonesia sedang menyusun suatu program pengelolaan perbatasan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) yang akan menyepakati batas-batas wilayah agar RI tidak kehilangan wilayah terluar.

"Untuk saat ini, program BNPP telah berjalan, dan perbatasan yang telah disepakati yaitu Vietnam, Papua Nugini, dan India, sedangkan lainnya masih belum tuntas," ucapnya.

KBRI Inginkan Pemutihan "PATI" Seperti di Sabah


Dai Bachtiar

KBRI di Kuala Lumpur , Malaysia menginginkan program pemutihan terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) dilaksanakan seperti di Sabah agar mereka yang ikut program tersebut bisa tetap di negeri ini tanpa harus pulang ke tanah air.

"Kami ingin pemutihan seperti di Sabah. Kalau program yang sekarang ini adalah pemulangan," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Da`i Bachtiar di sela-sela Pertemuan Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi ASEAN (Telmin) ke-10 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.

Kalau pemutihan di Sabah beberapa waktu lalu, lanjut dia, maka PATI itu tidak perlu pulang ke negaranya, karena proses dokumentasi tetap dapat dilakukan di sini.

Untuk itu, lanjut Da`i, diharapkan pada program yang dilaksanakan di Semenanjung Malaysia ini juga mengikuti program pemutihan di Sabah beberapa tahun lalu.

"Ada keberatan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan di Semenanjung Malaysia karena dalam Undang-Undang mereka tidak ada klausul pemutihan. Tapi mengapa di negara bagian Sabah bisa dilakukan pemutihan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, negara bagian Sabah itu bisa melakukan pemutihan sekitar 200.000 TKI ilegal di sana. Program pemutihan atau yang dikenal dengan legalisasi pekerja Indonesia ilegal dengan memberi paspor dan izin kerja.

Sementara itu, program yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia sekarang ini bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) mulai pertengahan Januari 2011 hingga ada pemberitahuan batas akhir program tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia hanyalah program pemulangan.

Sudah mulai

Pemerintah Malaysia sudah membuka program tersebut, tapi hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki dengan biaya 600 ringgit," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Agus Trianto AS kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Selasa.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tersebut yaitu memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), memo periksa keluar , bukti konfirmasi tiket , bukti pembayaran (bankdraft) ke imigrasi sebesar 400 ringgit. dan bankdraft untuk perusahaan yang ditunjuk pemerintah Malaysia sebesar 200 ringgit.

Menurut dia, pengurusannya hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki, yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia dan ada empat pintu keluar yang disetujui pemerintah Malaysia yaitu di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Low Cost Carrier Terminal (LCCT), Pelabuhan Klang (Kuala Lumpur) dan Stulang Laut (Johor).

PRESIDEN: PENGUSAHA DUNIA BELUM KENAL INDONESIA

INDONESIA PLASA

Pengusaha Dunia Belum Kenal Baik Indonesia
Minggu, 30 Januari 2011 06:24 WIB




Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Indonesia belum dikenal secara baik seperti halnya India dan China oleh para pengusaha Dunia.

Dalam konferensi pers di Hotel Radisson Blu Kompleks Bandara Internasional Zurich, Swiss, sebelum kembali ke tanah air pada Sabtu sore, Presiden mengatakan para pengusaha dunia yang ditemuinya selama menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos pada 27-28 Januari 2011 mengaku belum memiliki pengetahuan dan gambaran yang jelas tentang Indonesia.

"Tadi pagi misalnya saya bertemu dengan komunitas bisnis internasional, mereka mengatakan sepertinya Indonesia belum diketahui secara luas seperti India dan China. Persepsi, citra, berita dari Indonesia menurut mereka belum sepenuhnya diketahui dan ditangkap oleh masyarakat internasional," tuturnya.

Karena itu, Presiden mengatakan, kehadirannya di WEF juga digunakan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada kalangan bisnis dunia tentang kondisi Indonesia.

Kepada para pengusaha dunia itu, Kepala Negara mengaku memberi penjelasan apa adanya tentang Indonesia seperti kemajuan yang telah dicapai di segala bidang beserta berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah antara lain memperbaiki iklim usaha, memastikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang harus terus menerus dilakukan.

"Jangan ditutup-tutupi, biar dunia tahu kita masih melakukan perbaikan. Sebagian hasilnya nyata, sebagian lagi masih diupayakan," ujarnya.

Menurut Presiden, para pengusaha dunia yang diberi penjelasan langsung tentang Indonesia oleh kepala negara menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia.

"Semakin mengetahui tentang Indonesia, semakin ingin mereka bekerja sama dan bermitra dengan kita. Apalagi mereka berasal dari negara-negara maju maka manfaatnya bisa kita dapatkan," katanya.

Presiden juga mengaku, banyak pengusaha yang mengatakan langsung kepadanya bahwa mereka sudah berinvestasi dan ingin menambah lagi investasinya dan yang belum nampaknya ingin datang ke Indonesia.

"Saya sambut itu kalau betul-betul bisa meningkatkan benefit untuk kita," tuturnya.

Para pengusaha dunia itu, menurut Presiden, saat ini sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peringkat ketiga di Asia setelah China dan India dengan kapasitas ekonomi yang semakin besar dan kuat.

Presiden Yudhoyono mengatakan kehadirannya di forum WEF juga mengemban tanggung jawab moral sebagai Ketua ASEAN guna menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia dan kawasan Asia Tenggara juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Asia.

"Sebagai Ketua ASEAN saya punya kewajiban moral untuk kasih tahu dunia bahwa Indonesia dan ASEAN adalah kawasan yang bertumbuh dan patut bermitra dengan mereka," katanya.

Presiden Yudhoyono juga memanfaatkan kehadirannya di WEF untuk mengundang para pengusaha dunia menghadiri WEF Asia timur yang digelar di Indonesia pada Juli 2011.

Keberhasilan penyelenggaraan WEF Asia Timur di Jakarta nanti, menurut dia, akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia untuk menambah jaringan kepada dunia usaha internasional agar peluang peningkatan investasi semakin terbuka.

Terinspirasi oleh penyelenggaraan WEF setiap tahun di Davos yang dipandang sebagai ajang bergengsi berkumpulnya para pengusaha dunia, Presiden pun mengutarakan idenya untuk menggelar forum serupa di Indonesia dalam bidang kebudayaan.

"Dengan demikian Indonesia akan berperan dalam jalinan kerja sama global. Ini pikiran saya mudah-mudahan bisa dimatangkan. Ini untuk kepentingan bangsa kita sendiri," demikian Presiden.

TERNYATA BENAR APLIKASI iPhone PENCURI

INDONESIA PLASA



Kode identifikasi itu memang tidak langsung menunjuk kepada pengguna (iPhone), tetapi Anda bisa menggunakannya sebagai 'link' untuk menemukannya di akun Facebook yang kemudian bisa mengarahkan Anda pada bahkan nama asli dari si pengguna

Peringatan kedua bagi pengguna iPhone, setelah keluhan sejumlah orang beberapa waktu lalu, hasil penelitian menemukan ternyata benar bahwa sejumlah aplikasi ponsel pintar itu telah mencuri data pengguna tanpa anda ketahui.

Sejumlah aplikasi perangkat populer itu menyimpan kode unik yang bisa digunakan untuk melacak penggunanya tanpa diketahui.

Manuel Egele, seorang calon doktor di Technical University of Viena dan tiga koleganya dalam sebuah penelitian yang akan dipresentasikan pada Network and Distributed System Security Symposium, Februari mendatang, menjelaskan bagaimana lebih dari 1.400 aplikasi dalam iPhone mengolah data pengguna.

Menurut penelitian mereka, setidaknya 36 persen aplikasi itu ternyata mengakses lokasi perangkat iPhone tanpa memberitahu pengguna, sementara lima persen lagi bahkan mencuri data dari buku telepon tanpa permisi.

Lebih dari setengah aplikasi iPhone yang diteliti menyimpan ID perangkat canggih itu, yakni angka heksadesimal 40 digit yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah ponsel.

Lebih dari 750 aplikasi yang diteliti ternyata menggunakan beberapa teknolgi pelacakan. Dalam sekitar 200 kasus para pengembang aplikasi menciptakan sebuah cara untuk melacak kode identifikasi itu dengan piranti lunak yang sering digunakan oleh perusahaan periklanan.

"Ada potensi bagi perusahaan yang tidak terlalu ketat dalam membangun profil pengguna mereka," kata Egele seperti dikutip 'Technology Review'.

"Kode identifikasi itu memang tidak langsung menunjuk kepada pengguna (iPhone), tetapi Anda bisa menggunakannya sebagai 'link' untuk menemukannya di akun Facebook yang kemudian bisa mengarahkan Anda pada bahkan nama asli dari si pengguna," ujar Egele lebih lanjut.

Apple yang baru-baru ini merayakan pengunduhan App Store, toko aplikasi Apple, yang ke sepuluh juta itu memang selalu mensyaratkan kepada pengembang aplikasi untuk meminta izin mengakses data kepada pengguna sebelum di-install. Akan tetapi hanya sedikit yang tahu bagaimana perusahaan itu memastikan setiap aplikasi melakukan itu.

"Anda tidak tahu apa yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi itu, karena mereka dikembangkan oleh para pengembang kecil," kata Charlie Miller, pakar keamanan iPhone dan analist pada Independent Security Evaluators.

Empat peneliti itu dalam penelitiannya menganalisis 825 aplikasi yang tersedia secara gratis di App Store dan 582 di Cydia reposit, sebuah layanan yang menyediakan aplikasi untuk mereka yang telah menjalankan proses 'jailbreaking', yakni menghapus program keamanan Apple dari iPhone.

Egele dan tiga koleganya itu kemudian mengidentifikasi gejala ini sebagai pelanggaran privasi karena program aplikasi itu bisa membaca data yang sensitif seperti nomor telepon, buku telepon, dan informasi akun email dari iPhone dan mengirim data-data itu tanpa meminta izin pengguna.

Satu lagi yang menarik dari penelitian itu bahwa aplikasi yang diunduh dari App Store ternyata lebih cenderung mengakses data pengguna secara diam-diam ketimpang aplikasi dari Cydia.

APPLE CATAT 10 KALI DI UNDUH

INDONESIA PLASA

Apple Store Catat Rekor, Diunduh 10 Miliar Kali



Apple Store Catat Rekor, Diunduh 10 Miliar Kali

Minggu, 23 Januari 2011 05:54 WIB

Steve Jobs

Terimakasih sepuluh miliar kali. App Store telah mencapai 10 miliar unduhan. Terimakasih telah mengantarkan kami ke tingkat itu

App Store produk Apple menciptakan rekor dengan 10 miliar unduhan sampai Sabtu atau Minggu dini hari WIB, demikian produsen gadget berbasis di California itu mengumumkan.

"Terimakasih sepuluh miliar kali. App Store telah mencapai 10 miliar unduhan. Terimakasih telah mengantarkan kami ke tingkat itu," kata Apple dalam satu pesan di lamannya.

App Store menawarkan lebih dari 300.000 miniprogram gratis dan berbayar yang dikenal dengan aplikasi-aplikasi atau apps untuk produk-produk populer Apple seperti iPhone, iPad dan iPod Touch.

Sukses App Store ini menyisihkan rival-rivalnya seperti Blackberry, Google yang mengembangkan sistem operasi mobile Android, dan rival lainnya yang meluncurkan aplikasi onlinenya sendiri.

Apple melaporkan mencatat rekor laba bersih kuartalan sebesar 6 miliar dolar AS Selasa lalu atau sehari setelah bos ikoniknya, Steve Jobs, mengumumkan akan menjalani perawatan kesehatan.

NOTEBOOK KHUSUS PELAJAR ANTI PORNOGRAFI

INDONESIA PLASA


Khusus Pelajar Acer Antipornografi"
Jumat, 14 Januari 2011 16:06 WIB

Perusahaan teknologi informasi Acer meluncurkan produk notebook khusus bagi kalangan pelajar yang dilengkapi dengan piranti lunak antipornografi, antialkohol, dan antinarkoba.

Kepala Pemasaran dan Humas Acer Group Indonesia Helmy Anam, di Bandung, Jumat, mengatakan, produk unggulan Acer itu tercipta berkat kerja sama dengan perusahaan prosesor Advanced Micro Devices (AMD) dan Microsoft yang dilengkapi berbagai piranti khusus untuk menolak laman yang mengandung isi pornografi.

"Notebook Acer Aspire 4253 untuk pelajar itu didesain khusus untuk menjawab kebutuhan pelajar dalam belajar dan bermain dengan harga bersaing, serta mendukung program pemerintah, yakni antipornografi," katanya.

Dia mengatakan, program itu merupakan wujud komitmen bersama Acer, Advanced Micro Devices (AMD), dan Microsoft untuk mendukung kemajuan sektor pendidikan di Indonesia, khususnya dalam memperluas akses teknologi bagi pelajar.

Dalam kesempatan yang sama, Manager Cabang Pemasaran Acer Group Indonesia Riko Gunawan mengatakan, notebook Acer Aspire 4253 itu merupakan notebook berkualitas, berbasis teknologi terkini, lengkap dengan piranti lunak asli Microsoft, dan media pembelajaran asli dengan harga terjangkau.

Produk itu merupakan notebook pertama bagi pelajar yang dilengkapi dengan piranti lunak asli Windows 7 Starter, Office Starter 2010, media pembelajaran yang berlaku seumur hidup, dan menawarkan kenyamanan bagi pengguna karena terdapat fitur lengkap dalam satu produk.

Selain itu, dengan prosesor AMD Fusion E-Series memungkinkan notebook yang beresolusi tinggi tersebut memiliki kemampuan hiburan yang tidak terlupakan bagi pengguna.

"Acer selalu berupaya menjadi yang terdepan dalam mengadopsi teknologi terbaru dengan merancang produk yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna," katanya.

Dalam peluncuran produk baru Acer itu, kata dia, pihaknya sengaja memilih Bandung, karena merupakan kota pendidikan yang memiliki sejumlah perguruan tinggi terkenal dan sekolah menengah yang menjadi barometer Indonesia.

"Bandung sebagai kota pendidikan sangat tepat dan sesuai segmen peluncuran produk itu. Kami berharap dengan peluncuran produk seharga Rp4.099.000 ini, mampu meningkatkan penyerapan Acer di pasar yang kini mencapai 26,7 persen di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, saat ini terdapat sekitar 32 juta pelajar di seluruh Indonesia yang merupakan pasar bagi produk Acer itu.

"Peluang pasar itu sekitar 50 persen diantaranya menggunakan perangkat teknologi canggih sebagai sarana pembelajarannya," ujar dia.

KALAU NETBOOK TAK LAGI NETBOOK

INDONESIA PLASA

Kalau Netbook Tak Lagi "Netbook"

Senin, 31 Januari 2011 12:38 WIB



Senin, 31 Januari 2011 12:38 WIB


Pengembang perangkat lunak tak perlu lagi memilih antara CPU dan GPU, AMD Fusion menggabungkannya secara setara

Dua tahun lalu, seorang editor menulis di medianya tentang netbook sebagai komputer portabel murah dan mudah dibawa-bawa karena mungil. Tapi, mudah dan murah punya kompensasi "underpowered", misalnya dalam edit grafis tingkat tinggi maupun video.

"Netbook memang untuk berinternet, tapi tak akan bisa menggantikan notebook karena lemah dalam processing power untuk menangani media dan grafis canggih maupun video. Mereka tak bisa multitasking. Netbook memang murah dan mudah dibawa tapi dirancang untuk mengerjakan satu task saja," tulis editor tersebut. Tentunya, dengan vonis seperti itu, netbook bukanlah perangkat untuk para gamer.

Di sisi lain, komputer pribadi semakin bertambah "pintar". Teknologi HD (high definition) semakin dekat dengan kita. HD bukan hanya hadir di televisi tapi juga di Internet. Orang menginginkan tayangan yang dia lihat di Internet dalam kualitas HD.

Teknologi itu berguna secara pribadi misalnya ketika t kita merekam gambar dengan kamera video amatir. Kita tentu jauh lebih suka kenangan pribadi kita tak terlihat buram dan goyang tapi terlihat jelas dan stabil.

Dua tahun sejak tulisan sang editor yang "menyepelekan" netbook, si komputer pangku "murah" itu kini memasuki generasi baru. Dia tak hanya bisa menghadirkan HD tapi juga mampu mengerjakan aplikasi edit video dan grafis "berat" lainnya.

"Apakah masih pantas menamakan netbook kalau dia punya kemampuan seperti notebook? mungkin kini cuma masalah pilihan, lebih suka yang layar besar atau yang kecil. Ukuran tak lagi menandakan kemampuan," kata Leslie Sobon, Vice President of World Wide Product Marketing AMD dalam perbincangan dengan sejumlah wartawan Indonesia baru-baru ini di Singapura.

Sobon punya ungkapan untuk menggambarkan kebutuhan orang saat ini. "I want my cake and eat it two," kata dia. Artinya, orang tak ingin lagi komputernya menang dalam satu hal tapi tak unggul pada hal lain. "Power dan bentuk yang bagus tak bisa lagi dikompensasi dengan kemampuan."

Kedatangan Sobon dan para petinggi AMD di Singapura adalah untuk meluncurkan AMD Fusion Family of Accelerated Processing Units (APU) di Asia Pasifik. AMD Fusion adalah prosesor terakselerasi yang punya kemampuan menghitung lebih tinggi dibandingkan prosesor manapun dalam sejarah komputasi. Di Singapura terletak markas AMD (Advanced Micro Devices, Inc) untuk kawasan Asia Pasifik.

AMD Fusion Family of APU cukup lewat satu desain menyatukan teknologi multi-core CPU (x86), kemampuan DirectX®11 tingkat discrete grafis yang bertenaga dan mesin pemrosesan paralel, blok akselerasi video berdefinisi tinggi, dan bus kecepatan tinggi yang mempercepat data dari berbagai jenis core prosesor.

"Pengembang perangkat lunak tak perlu lagi memilih antara CPU dan GPU, AMD Fusion menggabungkannya secara setara. Saat ini cuma AMD yang bisa," kata Sobon sambil menunjukkan produk baru perusahaannya. APU itu lebih kecil dari sekeping koin paling mungil.

Generasi baru dari desktop, notebook, dan netbook HD berbasis AMD Fusion APU segera tersedia pada akhir kuartal I 2011. Fitur-fitur baru yang tersedia meliputi stutter-free HD video playback, terobosan dalam daya komputasi untuk menangani aplikasi-aplikasi grafis, kemampuan grafis DirectX 11 dan teknologi yang memungkinkan baterai tahan sepanjang hari selama 10 jam bahkan lebih.

Para pengembang perangkat lunak selama ini terbatasi dengan situasi CPU dan GPU yang memproses informasi secara independen. Namun, AMD Fusion APU memungkinkan para pengembang memanfaatkan secara penuh daya pemrosesan paralel dari sebuah GPU – lebih dari 500 GFLOP untuk “Llano” APU Seri A dari AMD. tersebut.

Mengenai HD, Sobon mengemukakan hal tersebut akan menjadi kebutuhan dasar. Dia mencontohkan, saat ini 700 foto per menit diunggah ke Facebook dan 35 jam video diunggah setiap menit di YouTube.

Beberapa butik pakaian menurut Sobon bahkan mengganti boneka pajangan dengan layar monitor. "Di Las Vegas, saya masuk ke toko pakaian yang memajang dagangannya lewat monitor. Kita bisa lihat detail pakaiannya. Kalau cocok, barangnya baru diambil dari gudang," kata Sobon lalu mengemukakan "Orang semakin menggunakan dan membutuhkan kualitas HD, di manapun dia dan tak peduli bandwith-nya."

Dia mengemukakan AMD Fusion memungkinkan orang menikmati tayangan HD lewat internet televisi di komputernya, hal yang bahkan di Amerika Serikat juga belum banyak terjadi.

AMD telah mengkonfirmasi bahwa hingga pertengahan 2011 akan ada lebih dari 35 sistem berbasis AMD Fusion yang akan diluncurkan di Asia Pasifik.

Perusahaan yang bermarkas besar di Amerika Serikat dan berdiri sejak 41 tahun lalu itu berharap, produsen terkemuka seperti Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony dan Toshiba akan segera mengumumkan produk yang menggunakan AMD Fusion.

Terbesar
AMD Fusion pertama kali diluncurkan pada Consumer Electronic Show di Las Vegas pertengahan Januari 2011.

“Ini perubahan terbesar dalam teknologi PC sejak prosesor x86 ditemukan 40 tahun lalu,” kata Ben Williams, Corporate Vice President General Manager, AMD Asia Pasifik saat peluncuran di Singapura.

Williams mengklaim bahwa AMD Fusion memampukan pengguna untuk menggunakan HD di manapun, serta performa superkomputer dalam notebook yang memiliki daya tahan baterai sehari penuh.

AMD Fusion juga memungkinkan makin banyak aplikasi bisa dijalankan secara simultan dan lebih cepat dibandingkan rancangan sebelumnya pada kelas yang sama.

"AMD Fusion mengubah industri komputasi dengan menghadirkan pengalaman digital yang lebih nyata bagi pengguna PC," kata Williams.

AMD juga menyediakan mesin VISION yang merupakan kombinasi fitur grafis DirectX-11, proses paralel masif untuk mempercepat kinerja aplikasi, blok akselerasi UVD3 video yang dapat ditemukan di new AMD Radeon™ HD 6800 Series GPU serta kemampuan driver grafis unik yang diperbarui setiap bulan untuk terus meningkatkan kinerja visual. AMD mengklaim kombinasi tersebut belum ada tandingannya.

Williams mengemukakan, komputer pribadi yang dilengkapi Mesin VISION dan perangkat lunak dari mitra-mitra AMD akan membuat browser internet yang lebih cepat; video playback 1080pHD yang memukau, mulus, dan tenang; standar definisi video yang tampak berdefinisi tinggi; konten 2D yang dapat diubah menjadi 3D stereoscopic; bahkan situs yang memiliki banyak grafik secara intensif bisa dibuka dengan cepat; memanipulasi konten HD dengan cepat dan mudah; dan game 3D pada resolusi HD dimainkan dengan yang cepat dan seolah-olah hidup.

Platform berdaya rendah 2011 (sebelumnya dikenal dengan kode “Brazos”) meningkatkan pengalaman komputasi sehari-hari dan tersedia mulai saat ini dalam dua varian APU: Seri E dan Seri C.
Dua varian APU ini memiliki core x86 CPU terbaru yang berkode “Bobcat”, core x86 baru yang pertama dari AMD sejak 2003 dan didesain dari bawah ke atas untuk memberikan kinerja bergerak sekelas bintang.

Seri E (kode sebelumnya: “Zacate”) Didesain untuk notebook mainstream, All-in-Ones, dan desktop bentuk faktor kecil terdiri dari model E-350 dengan TDP 18 W, jumlah core 2, frekwensi 1,6 Ghz. Model E-240 dengan TDP 18 W, jumlah core 1, frekwensi 1,5 Ghz.

Seri C (kode sebelumnya: “Ontario”) didesain untuk netbook HD dan bentuk faktor emerging lainnya terdiri dari model C-50 dengan TDP 9 W, jumlah core 2, frekwensi 1,0 Ghz. Model C-30 dengan TDP 9 W, jumlah core 1, frekwensi 1,2 Ghz.

Platform mainstream 2011 ditujukan terutama untuk kinerja notebook mainstream dan desktop mainstream. Platform ini akan menyuguhkan 32nm Seri A “Llano” APU, yang mencakup hingga empat core x86 dan DirectX 11-capable discrete-level GPU. Pengirimannya dijadwalkan pada semester pertama 2011 dan akan hadir di produk pada pertengahan tahun.

"Standard tertinggi APU adalah 4 core, ini untuk desktop highend," kata Williams.

HABIBIE: INDONESIA HARUS KUASAI 2 TEKNOLOGI UTAMA

INDONESIA PLASA

Habibie: Indonesia Harus Kuasai Dua Teknologi Utama
Senin, 31 Januari 2011 14:05 WIB


Mantan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie

Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan Presiden Prof BJ Habibie menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara, apabila ingin menjadi bangsa yang besar.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin, Habibie menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan dan mandiri.

"Mandiri waktu itu belum dipakai, karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.

Selanjutnya Habibie mengatakan bahwa komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia, bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.

"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa dan industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.

Karenanya ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini yang dicari bukanlah kemandirian, tapi yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat saja, maka sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".

"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung dengan bantuan anggaran pemerintah. Karena dicari keuntungan dalam US dolar, kalau begitu ya bikin saja dagang. bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada anda, anda harus bangkit," ujarnya.

Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.

"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai nara sumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

"Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.

MENKEU KENAIKAN GAJI PEJABAT SESUAI BEBAN KERJA

INDONESIA PLASA

Senin, 31 Januari 2011 16:22 WIB

Prioritasnya adalah kita mesti perbaiki remunerasi pejabat negara, supaya kita kemudian bisa minta mereka kualitas kerja yang baik

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa penyesuaian gaji serta remunerasi pejabat negara, termasuk presiden harus disesuaikan dengan beban kerja dan dikaitkan dengan nilai pekerjaannya.

"Kalau kita ingin melihat gaji atau remunerasi, itu harus dikaitkan dengan nilai pekerjaannya. `Job grade`-nya. `Job grade` itu adalah `best practice`. Jadi kita mesti menentukan nilai pekerjaan, atau nilai tugas yang dikaitkan dengan kesulitan kerjanya, risikonya, dan juga tanggung jawabnya," kata Menkeu saat ditemui di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Menkeu menambahkan, presiden dijadikan patokan dalam proses penyesuaian gaji serta remunerasi karena memiliki nilai pekerjaan tertinggi, baru kemudian diikuti oleh para pejabat negara lain seperti menteri dan gubernur.

"Nah nilai pekerjaan itu basis 100 persennya adalah di presiden. Kemudian nanti baru menteri itu 60 persen dari presiden, mungkin nanti gubernur 55 persen daripada presiden, selanjutnya sampai semuanya. Jadi ada proses kalibrasi," ujar Menkeu.

Menurut dia, tim reformasi birokrasi Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian remunerasi sesuai dengan beban kerja agar tidak ada pejabat negara yang menerima remunerasi terlalu tinggi dan terlalu rendah.

"Saya sampaikan bahwa kalau nanti ada pejabat yang mendapatkan penyesuaian itu, Menteri Keuangan sebagai bagian dari tim reformasi birokrasi, meyakinkan bahwa itu `fair`," ujarnya.

Ia menjelaskan situasi dan kondisi daerah saat ini di mana banyak pejabat negara yang mendapatkan remunerasi dan tunjangan lebih tinggi sehingga dibutuhkan penyelarasan akibat pola pemberian "take home pay" yang tidak jelas.

"Kalau kita lihat gaji pokok gubernur dan bupati rendah sekali, tetapi bukan berarti penerimaannya rendah. Penerimaannya tinggi karena ada tunjangan-tunjangan. Tetapi ada provinsi tertentu, gubernurnya tidak punya tunjangan yang lain karena memang tidak berhasil membuat daerahnya bisa memberi kontribusi," ujar Menkeu.

Menkeu juga mengharapkan penyesuaian gaji dan remunerasi ini dapat menyelaraskan tunjangan yang diterima anggota DPR, karena masih banyak tunjangan yang diterima anggota DPR, melebihi yang diterima pemerintah termasuk presiden.

"Ada juga tunjangan-tunjangan yang sifatnya tunjangan sidang, tunjangan reses, itu jumlahnya menjadi besar. Dan bisa jumlah-jumlah itu, di atas jumlah yang diterima oleh pemerintah, dalam arti, oleh presiden. Jadi, presiden itu dia mempunyai gaji pokok, dan hanya gaji pokok itu yang diterima. Tunjangan-tunjangan lain tidak terima. Tetapi ada pejabat-pejabat yang menerima tunjangan lain. Jadi ini kan perlu ada penyelarasan," ujarnya.

Ia mengharapkan semua proses penyesuaian dapat selesai tahun ini, dengan segala prioritas untuk memperbaiki remunerasi pejabat negara sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja.

"Prioritasnya adalah kita mesti perbaiki remunerasi pejabat negara, supaya kita kemudian bisa minta mereka kualitas kerja yang baik," kata Menkeu.

TERKAIT UANG 28 MILIAR BERKAS GAYUS DI KEMBALIKAN MA

INDONESIA PLASA

Berkas Gayus Dikembalikan untuk Ketigakalinya

Senin, 31 Januari 2011 16:56 WIB

Terdakwa mafia kasus, Gayus HP Tambunan

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas Gayus HP Tambunan ke Mabes Polri untuk ketigakalinya terkait keberadaan uang Rp28 miliar dan deposito Rp74 miliar dalam rekening atas nama mantan pegawati Ditjen Pajak itu.

"Jaksa Agung sudah memerintahkan pengembalian berkas Gayus HP Tambunan ke Mabes Polri," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Babul Khoir Harahap, di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, pada 24 Januari 2011, berkas Gayus terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi, dilimpahkan ke Kejagung dari Mabes Polri.

Ia menambahkan dasar pengembalian berkas itu untuk mempertanyakan asal usul uang Gayus tersebut. "Waktu pengembalian berkas itu, masih kita cek," katanya.

Seperti diberitakan sejumlah media, tiga perusahaan yang diduga mengurus pajaknya ke Gayus, yakni, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

Pasal yang disangkakan dalam berkas perkara atas nama Gayus itu, adalah Pasal 11, Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003.

Sebelumnya, Mabes Polri menyatakan barang bukti yang disita adalah uang sebesar Rp10.499.397.299.81 (sisa dari Rp28 miliar), 659.800 dolar Amerika, 9.680.000 dolar Singapura, 31 batang logam mulia, satu batangnya seberat 100 gram, total seluruhnya kurang lebih Rp74 miliar.

"Kemudian ada 57 dokumen baik asli dan copy yang dilegalisasi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar.

Sesuai dengan hasil koordinasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari Jumat lalu (21/1) sementara hasilnya digabung untuk berkas yang Rp28 miliar dan Rp74 miliar," kata Boy.

AWAL PEKAN IHSG TERTEKAN

Awal Pekan IHSG BEI Kembali Tertekan


Senin, 31 Januari 2011 17:20 WIB


Dampak dari sentimen negatif regional menyusul krisis politik di Mesir memicu indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) awal pekan ini, Senin, kembali tertekan sebagaimana akhir pekan lalu.

"Sentimen negatif itu memicu pelaku pasar baik dalam negeri maupun pelaku pasar asing mengambil posisi jual," kata Analis Panin Sekuritas Purwoko Sartono di Jakarta, Senin.

Hingga perdagangan ditutup, nilai jual bersih investor asing (foreign net sell) mencapai Rp199,868 miliar.

IHSG BEI Senin tertekan 78,44 poin atau 2,25 persen ke posisi 3.409,17 poin dan kelompok 45 saham-saham unggulan (LQ45) juga melemah 16,49 poin (2,68 persen) ke level 597,85 poin.

Purwoko menambahkan, dampak dari sentimen negatif regional menyusul krisis politik di Mesir, serta aksi tunggu investor akan data inflasi Januari menekan IHSG hingga melemah 2,25 persen.

"Diprediksi tekanan jual masih akan berlanjut pada besok hari. Pergerakan indeks juga akan dipengaruhi oleh pengumuman inflasi Badan Pusat Statistik ((BPS).

Ia mengatakan, negatifnya bursa regional dan krisis politik di Mesir menjadi alasan untuk melakukan ambil untung (profit taking).

Ia memproyeksikan pada perdagangan selanjutnya, Selasa (1/2) indeks BEI akan bergerak pada kisaran support (batas bawah) pada level 3.360 dan resistance (batas atas) di level 3.420.

BEI ditutup dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 2,734 miliar dengan total nilai Rp4,776 triliun dari 89.969 kali transaksi.

Sementara saham yang menguat sebesar 31 saham, 217 saham tertekan, dan 52 saham tidak bergerak harganya (stagnan).

Saham-saham yang mengalami pelemahan antara lain saham Bank Rakyat indonesia (BBRI) turun Rp250 ke Rp4,850, Krakatau Steel (KRAS) Rp50 ke Rp1.070, Bumi Resources turun Rp150 ke Rp2.725.

Sementara bursa Regional seperti Indeks Hang Seng melemah 169,68 poin (0,72 persen) ke level 23.447,82, Indeks Nikkei-225 turun 122,42 poin (1,18 persen) ke level 10.237,92, dan Indeks Straits Times melemah 48,87 poin (1,51 persen) ke level 3.180,82.

PAKAIAN NIKAH KD DAN RAUL LEMOS BUATAN LUAR NEGRI

INDONESIA PLASA



Adjie Noto: Busana Nikah KD Mungkin dari Luar Negeri

Jumat, 28 Januari 2011 | 17:13 WIB

Krisdayanti dan Raul Lemos hadir dalam pergelaran fashion Dua Dasawarsa Karya Anne Avantie, di Jakarta, 9 November 2011.


Sejumlah perancang ternama, dari Amin Brutus hingga Anne Avantie, semua dari dalam negeri, diterka sebagai perancang busana pernikahan vokalis pop Krisdayanti (KD), yang dikabarkan dalam waktu dekat akan melepas masa menjandanya dengan menjadi istri pengusaha Timor Leste Raul Lemos. Namun, desainer kondang Adjie Notonegoro (58) berpendapat lain.

Pria yang pernah berurusan dengan hukum karena kasus penggelapan uang dan menjadi penghuni Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, ini memerkirakan perancang pakaian pengantin KD berasal dari luar negeri. "Mungkin bukan dari sini (Indonesia). Mungkin ya," ujar Adjie, yang ditemui di Kompleks Haur Jaya, Kebon Pedes, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/1/2011) siang, usai melayat (almarhum) Dadang Zaelani, ayah kandung vokalis Syahrini, yang baru saja meninggal dunia.

Secara pasti, Adjie belum mengetahui siapa yang dipercaya oleh mantan istri vokalis, pencipta lagu sekaligus produser musik Anang Hermansyah tersebut untuk mendesain busana pernikahannya. "Saya kebetulan sudah lama belum kontak-kontakan sama KD," katanya.

Setelah pada Oktober 2010 KD dan Raul mengumumkan hubungan pacaran mereka, muncul kabar bahwa mereka akan menikah dan KD sudah memesan gaun pengantin dari perancang fashion internasional Vera Wang.

JUTAAN RUPIAH UNTUK RAMBUT JUSTIN BIEBER

INDONESIA PLASA



Justin Bieber (16) kembali ke potongan "rambut mangkok"-nya. Tapi, untuk menjaga rambutnya tetap bergaya seperti itu, ia harus mengeluarkan biaya tinggi.

Adalah penata rambut Hollywood Vanessa Price yang menjaga agar rambut Bieber tetap oke. Setiap kali rambutnya dirawat dan dibenahi, Bieber harus membayar kira-kira Rp 6,8 juta. Price mengaku, dua minggu sekali ia berkunjung untuk merawat dan membenahi rambut klien belianya tersebut. "Saya biasanya menggunting rambutnya dua minggu sekali ketika ia sedang tur," tutur Price. Jadi, setiap bulan Bieber harus mengeluarkan kira-kira Rp 13,6 juta hanya untuk rambutnya.

Price juga mengungkapkan bahwa "Demam Bieber" saat ini sedang melanda dengan dahsyat dan orang-orang dewasa pun ingin memiliki potongan rambut seperti Bieber. "Kami (Price dan Bieber) kaget karena orang-orang ternyata sangat peduli terhadap rambut seseorang," tuturnya lagi.

INDONESIA PLASA
Simpanan di Bank Terus Naik

Jakarta,

Simpanan masyarakat pada bank umum selama lima tahun terakhir terus meningkat. Hal ini, antara lain, adalah indikasi bahwa masyarakat masih memercayai sistem perbankan di Indonesia. Namun, kenaikan simpanan ini masih lebih rendah dari kenaikan kredit.

Per akhir tahun 2010, simpanan berupa deposito, tabungan, giro, sertifikat deposito, dan simpanan lain pada bank umum mencapai Rp 2.370,98 triliun, dengan 97,204 juta rekening.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tren simpanan masyarakat selama lima tahun terakhir meningkat. Nilai simpanan masyarakat tertinggi terjadi pada 2010, yaitu mencapai Rp 404,15 triliun.

Simpanan pada akhir November 2010 mencapai Rp 2.241,79 triliun, dalam 96,615 juta rekening. Menjelang akhir 2010, terjadi penambahan 589.039 rekening dengan nilai Rp 129,19 triliun.

Kenaikan dari bulan November ke Desember 2010 tersebut sebagian besar berasal dari dana murah, yakni tabungan, sebesar Rp 59,21 triliun. Disusul kenaikan nilai rekening deposito sebesar Rp 46,06 triliun dan giro sebesar Rp 24,66 triliun.

Namun, menurut pengamat ekonomi Mirza Adityaswara, kenaikan simpanan masyarakat di perbankan di Indonesia biasanya selalu lebih rendah daripada kenaikan kredit.

Tahun 2010, misalnya, kenaikan simpanan di perbankan 16 persen, sedangkan kenaikan kredit sebesar 23 persen.

”Jadi, jika dikurangi bunga sekitar 6 persen, kenaikan pokok simpanan baru hanya 10 persen,” ujar Mirza di Jakarta, Minggu (30/1).

Sementara ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto berpendapat, kenaikan simpanan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat masih memercayai sistem perbankan di Indonesia.

”Dengan demikian, masyarakat memilih untuk menyimpan uang mereka di bank,” kata dia.

Simpanan di bank, kata Ryan, juga bisa digunakan untuk transaksi keuangan. ”Masyarakat dimudahkan dalam bertransaksi, misalnya membayar tagihan, dengan memiliki rekening dan simpanan di bank,” tutur Ryan.

Bunga di atas inflasi

Menurut Mirza, masyarakat masih memilih produk simpanan perbankan untuk menginvestasikan dananya. Ini karena produk investasi, seperti reksa dana, belum bisa menggantikan produk deposito karena jumlahnya baru sekitar Rp 150 triliun; bandingkan dengan dana pihak ketiga di perbankan yang mencapai Rp 2.100 triliun.

”Karena itu, bagi masyarakat penabung, penting suku bunga harus di atas inflasi karena sebagian masyarakat tabungannya masih dalam bentuk dana pihak ketiga, bukan di pasar modal,” papar Mirza.

Terkait penjaminan simpanan oleh pemerintah, menurut Mirza, akan sangat ditentukan stabilitas makro domestik, makro global, dan perbankan.

Dari sisi stabilitas makroekonomi domestik dan global, situasi kini jauh lebih baik dibandingkan dengan akhir 2008 saat pemerintah menaikkan penjaminan dana pihak ketiga di perbankan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

”Namun, dari sisi stabilitas politik, saat ini terasa ada peningkatan suhu politik,” kata Mirza.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani sebelumnya mengatakan, pemerintah berwenang menaikkan atau menurunkan penjaminan simpanan. Saat ini batas maksimal penjaminan Rp 2 miliar, dengan besaran bunga di bawah suku bunga penjaminan.

”Di Indonesia, garansi penuh 100 persen. Di beberapa negara, seperti Malaysia, Hongkong, persentase penjaminan makin berkurang. Oleh karena itu, sedang dipikirkan apakah mungkin penjaminan diturunkan,” kata dia.

Menurut Ryan, pemerintah bisa saja mengurangi nilai atau persentase penjaminan, tak lagi 100 persen. Namun, harus diyakini bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sudah kuat. Selain itu, bank juga dikelola dengan baik.

”Masyarakat harus yakin bahwa pelaku industri keuangan taat aturan. Para bankir juga kerja dengan profesional,” ujar Ryan.

Ia menegaskan, selama masih ada penyelewengan, sulit bagi pemerintah menurunkan tingkat penjaminan. ”Kalau masih ada fraud, saya kira pemberlakuan penjaminan yang tidak lagi 100 persen masih berat untuk diterapkan,” tutur Ryan.

Oleh karena itu, meskipun ada penjaminan, pengawasan terhadap perbankan harus ketat. ”Ini perlu agar perbankan melaksanakan peraturan dengan prudent,” tutur Ryan.

PLN SIAP BELI LISTRIK SWASTA

INDONESIA PLASA
ENERGI
PLN Siap Beli Listrik dari Swasta

Jakarta,

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan kesiapannya dalam membeli listrik dari pusat listrik tenaga panas bumi yang dikembangkan pengembang listrik swasta. Dalam membeli listrik dari PLTP itu, PLN menerapkan dua opsi, yaitu negosiasi bisnis dan penugasan pemerintah.

Menurut Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, Minggu (30/1) di Jakarta, pihaknya siap membeli listrik dari PLTP yang dikembangkan swasta. Syaratnya, pembelian listrik itu sesuai ketentuan yang ada, harga yang wajar, dan sesuai prinsip transparansi perusahaan atau good corporate governance.

Terkait hal itu, PLN menerapkan dua opsi, yakni opsi negosiasi bisnis, di mana PLN mengajak calon pengembang yang memiliki wilayah kerja pertambangan (WKP) untuk bernegosiasi harga jual-beli listrik berdasarkan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Opsi lain adalah penugasan pemerintah. Jika pemerintah menugaskan kepada PLN agar menerima hasil tender WKP dengan pemerintah daerah, PLN siap melaksanakan. Selama ini PLN diminta menandatangani perjanjian jual-beli tenaga listrik dengan pengembang sesuai hasil pelelangan pemerintah daerah tanpa negosiasi lagi.

”Kami tidak bisa melaksanakan hal itu karena ketentuan mengharuskan adanya klarifikasi dan negosiasi. Karena itu, PLN tidak bisa menandatangani perjanjian jual-beli tenaga listrik dengan harga hasil pelelangan yang tidak melibatkan PLN,” kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Luluk Sumiarso, beberapa waktu lalu, menyatakan, dari hasil lelang wilayah kerja panas bumi, belum ada satu pun yang sampai tahap perjanjian jual-beli energi listrik dengan PLN.

”Sekarang kami sedang mencari terobosan-terobosan dengan peraturan presiden dan segala macam untuk menugaskan PLN agar melaksanakan ini. Hal itu karena tender wilayah kerja (WK) panas bumi dilaksanakan pemerintah daerah, pihak PLN merasa tidak wajib membeli listrik yang dihasilkan dari pembangkit itu.

Adapun investor enggan melakukan eksplorasi karena belum ada kepastian harga beli listrik dengan PLN, padahal biaya investasi awal untuk panas bumi sangat besar.

Sejumlah WK panas bumi yang belum memiliki perjanjian jual-beli listrik dengan PLN antara lain, WK Jaboi dengan harga Rp 1.705 per kWh, WK Cisolok Cisukarame Jawa Barat Rp 630 per kWh, WK Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat Rp 533,6 per kWh. Wilayah kerja lain di antaranya WK Jailolo di Maluku Utara dan WK Suoh Sekincau di Lampung.

Saat ini pemerintah sedang mengembangkan sumber energi primer terbarukan, terutama yang ramah lingkungan untuk dikonversi menjadi energi listrik, salah satunya adalah panas bumi.

Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 27.000 megawatt dan sesuai RUPTL 2010- 2019 ditargetkan penambahan kapasitas PLTP sampai 2019 sebesar 5.990 MW atau rata-rata 600 MW per tahun.

INDONESIA PLASA

Hanya BTN yang Sudah Salurkan KPR Subsidi

Jakarta,

Hingga kini hanya satu bank, yaitu Bank Tabungan Negara, yang menyalurkan skim pembiayaan perumahan bersubsidi untuk masyarakat. Bank lain belum menunjukkan perannya dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi.

Padahal, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah digulirkan pemerintah sejak Oktober 2010.

Menurut pemerintah, selain Bank Tabungan Negara (BTN), beberapa bank telah menyampaikan komitmennya untuk menyalurkan FLPP. Bank-bank tersebut adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia, Bank DKI, dan beberapa bank pembangunan daerah.

Group Head Mortgage and Housing Bank DKI Fermiyanti di Jakarta, akhir pekan lalu, menyatakan, Bank DKI hingga kini masih dalam tahap penyesuaian, selain menyiapkan dana jangka panjang untuk penyaluran FLPP.

Menurut Fermiyanti, tidak tertutup kemungkinan Bank DKI mencari sumber dana jangka panjang melalui kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Sumber dana jangka panjang dibutuhkan karena selama ini perbankan menghadapi risiko ketidaksinkronan, antara sumber dana jangka pendek dan kredit jangka panjang.

Sumber dana perbankan adalah dana pihak ketiga yang jangka waktunya relatif pendek, sedangkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP menerapkan suku bunga tetap untuk jangka waktu hingga 15 tahun.

Direktur Utama PT SMF Erica Soeroto mengemukakan, pihaknya siap berpartisipasi sebagai penyedia dana jangka panjang bagi perbankan guna membiayai FLPP.

Pola pendanaan itu, kata Erica, berupa pembelian aset kredit pemilikan rumah (KPR) berjangka (term purchase) dan sekuritisasi aset KPR perbankan.

Tak bisa dipaksakan

Menanggapi kelambanan bank dalam menyalurkan FLPP, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyatakan, penyaluran FLPP tak bisa dipaksakan. Alasannya, alokasi kredit perumahan di tiap bank berbeda, tidak sama satu dengan yang lain.

”Mereka (bank) masih dalam tahap mempelajari. Alokasi kredit perumahan di bank-bank itu kan hanya beberapa persen,” ujarnya.

Menurut Suharso, Kementerian Perumahan Rakyat tidak memprioritaskan penyaluran FLPP melalui bank tertentu. Penyaluran KPR FLPP dapat dilakukan oleh semua bank yang telah siap.

FLPP merupakan subsidi kredit perumahan untuk masyarakat menengah bawah dengan gaji pokok di bawah Rp 4,5 juta per unit. FLPP berupa suku bunga tetap (fixed rate) 8,15-9,95 persen untuk jangka waktu 15 tahun.

Program FLPP ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan rumah untuk masyarakat menengah bawah. Hingga saat ini, total kekurangan rumah telah mencapai 8,2 juta unit.

Dana FLPP bersumber dari pemerintah dan perbankan. Adapun penyalurannya dilakukan oleh perbankan.

Tahun 2011, total anggaran pemerintah untuk penyaluran FLPP mencapai Rp 6 triliun. Dari anggaran itu ditargetkan akan mampu memberikan pembiayaan untuk 200.000 unit rumah.

INDONESIA PLASA

KEBIJAKAN
Pemerintah Harus Petakan Industri Hilir

Jakarta,

Pemerintah harus memetakan potensi industri hilir yang ingin dikembangkan. Tanpa arah yang jelas, potensi pertumbuhan industri berorientasi penciptaan lapangan kerja bisa terganggu.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono di Jakarta, Minggu (30/1). Indonesia memiliki 7,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan memproduksi 21,6 juta ton minyak sawit mentah (CPO) tahun 2010.

”Pemerintah harus hati-hati mengembangkan industri hilir sebelum tahu persis kebutuhan pasar potensi bisnisnya. Jangan sampai membangun industri hilir hanya untuk ’kinerja’ sektoral, tetapi tidak memberikan dampak pada pro job dan pro poor ataupun pro growth,” ujar Joko.

Gapki meminta pemerintah membuat studi dan menetapkan jenis industri hilir yang berpotensi bagi pengembangan ekonomi nasional. Mereka khawatir pemerintah tidak konsisten mendukung dunia usaha mengembangkan industri hilir.

Hal ini belajar dari pengalaman dunia usaha berinvestasi bahan bakar nabati saat harga minyak bumi menembus 140 dollar AS per barrel tahun 2008. Meski ada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati dalam konsumsi energi industri, tetapi pemerintah tak menyelesaikan berbagai hal teknis dan fiskal berkait penetapan harga BBM yang bersaing di pasar komersial.

Menurut Joko, daya serap bahan bakar nabati domestik sangat besar. Akan tetapi, pemerintah harus menyiapkan insentif dan subsidi untuk merangsang dunia usaha masuk ke sektor hilir.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah segera meluncurkan kebijakan fiskal mendorong industri mengekspor bahan olahan. Pemerintah menyiapkan insentif bagi pengusaha yang mengolah bahan mentah dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri serta disinsentif bagi mereka yang mengekspor produk mentah.

PROGRAM PEMERINTAH BERJALAN TERPISAH

INDONESIA PLASA

KEWIRAUSAHAAN
Program Pemerintah Berjalan Sendiri-sendiri

Jakarta,
Program membangun kewirausahaan saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Belum ada sinergi dan koordinasi antar-kementerian dalam menjalankan program membangun kewirausahaan.

Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Wirausaha Indonesia Kementerian Koordinator Perekonomian Handito akhir pekan lalu mengingatkan agar ada sinkronisasi program yang mendorong tumbuhnya kewirausahaan.

”Kita perlu sinkronkan program-program yang mendorong tumbuhnya wirausaha,” ujarnya dalam persiapan pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Gedung SMESCo UKM, Jakarta. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan 2-4 Februari.

Menurut Handito, menghadapi tantangan ke depan yang kian berat perlu ada perubahan paradigma. ”Jadi, bukan hanya mendorong kalangan muda menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga didorong semangat meningkatkan kelas dari pelaku usaha mikro ke usaha kecil, dari pelaku usaha kecil ke usaha menengah, dan dari usaha menengah ke usaha besar,” katanya.

Untuk itu dibutuhkan sinergi antar-kementerian dalam menciptakan wirausaha mandiri, kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing global.

Diharapkan, dalam empat tahun ke depan, GKN mampu menciptakan 500.000 wirausaha baru. ”Pencapaian ini berat sehingga perlu sinergi yang sangat kuat,” ujar Handito.

Menurut Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agus Muharam, proporsi wirausaha Indonesia 2009 baru 0,24 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 500.000 orang.

Jumlah wirausaha di Indonesia itu relatif kecil bila dibandingkan dengan Singapura. Jumlah wirausaha di Singapura mencapai 7,2 persen dari jumlah penduduknya. Adapun di Malaysia mencapai 2,1 persen dari jumlah penduduknya, Thailand 4,1 persen, Korea Selatan 4 persen, dan Amerika Serikat 11,5 persen dari jumlah penduduknya.

Menurut sosiolog David McCleiland, untuk membangun ekonomi bangsa menjadi bangsa yang maju, Indonesia membutuhkan minimal 2 persen wirausaha dari populasi penduduknya, atau sekitar 4,8 juta wirausaha.

Untuk mencapai jumlah 4,8 juta wirausaha, menurut Agus, Indonesia membutuhkan waktu hingga tahun 2030.

Hasil sensus penduduk tahun 2008 menyebutkan, penduduk Indonesia 240,56 juta orang, dengan angkatan kerja 111,48 juta orang. Adapun yang bekerja penuh maupun paruh waktu 98,4 juta orang, dan pengangguran 8,4 juta orang atau 8,45 persen dari total angkatan kerja.

Untuk mengatasi masalah lapangan kerja, maka penciptaan wirausaha menjadi semakin penting. ”Dalam GKN, bersama dengan 13 kementerian di bawah Menko Perekonomian akan mencanangkan gerakan kewirusahaan,” kata Agus.

Ia menegaskan, selama ini sudah banyak gerakan kewirausahaan yang dijalankan. ”Tetapi, kita akan menjadikan momentum untuk sama-sama memantapkan kembali pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan di setiap kementerian dan lembaga supaya bisa lebih tepat sasaran,” ujar Agus.

INDONESIA PLASA

INFLASI
Jangan Anggap Remeh

Kabar tentang kenaikan harga 12 jenis komoditas pangan pokok pada Januari 2011 dibandingkan harga Januari 2010 seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah dan juga masyarakat tentang seriusnya laju inflasi kali ini. Inflasi berkorelasi pada melemahnya daya beli masyarakat.

Bukan hanya masyarakat kecil yang akan menderita. Dunia usaha, terutama di sektor ritel, juga akan terkena dampak menurunnya pembelian. Kita berharap semoga tidak ada dampak lanjutan pada menurunnya daya serap industri atas tenaga kerja akibat ekspansi usaha tertunda.

Akan tetapi, kewaspadaan terhadap lonjakan inflasi bukan hanya atas kenaikan harga komoditas pangan yang sudah terjadi. Laju inflasi justru perlu dilihat dengan saksama karena ada banyak faktor yang bisa mendorong lonjakan harga pada sebelas bulan ke depan.

Pertama, setidaknya dalam sebulan ke depan, ada potensi kenaikan harga beras karena masa panen raya belum tiba. Tentu saja ledakan harga beras tersebut bisa diredam oleh impor yang dilakukan Bulog sehingga pemerintah harus memastikan impor ini berjalan lancar.

Namun perlu diingat, dengan impor beras dan panen raya pun, harga komoditas ini tetap naik di sepanjang tahun 2010. Lihat saja, harga beras umum antara Januari 2010 dan Januari 2011 naik 22,74 persen menjadi Rp 9.200 per kg. Harga beras termurah juga naik 22,6 persen menjadi Rp 7.452 per kg.

Kedua, mulai April 2011, pemerintah memberlakukan program pengaturan bahan bakar minyak (BBM), yakni semua mobil berpelat hitam wajib menggunakan BBM nonsubsidi.

Pemilik mobil pribadi tidak lagi diperkenankan menikmati bensin Rp 4.500 per liter, tetapi minimal pertamax dengan harga Rp 7.850 per liter. Ada kenaikan beban ekonomi sebesar Rp 3.350 per liter atau 74,44 persen. Hal itu dengan asumsi harga minyak mentah di pasar internasional relatif tetap.

Ketiga, jangan terlalu berharap tidak ada kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebab, Badan Energi Amerika Serikat memperkirakan rata-rata harga minyak mentah dunia 2011 pada kisaran 93,7 dollar AS per barrel. Sekitar 13 dollar AS lebih tinggi dari asumsi harga minyak mentah yang digunakan APBN 2011, yakni 80 dollar AS per barrel.

Keempat, lonjakan harga minyak mentah tersebut selalu menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas pangan selain beras. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sudah memahami hal ini dengan memperhitungkan kemungkinan kenaikan harga minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai, masing-masing 0,46 persen; 0,09 persen; dan 0,0001 persen. Itu dengan asumsi kenaikan harga mentah dunia hanya 10 persen di atas asumsi APBN 2011.

Kelima, perubahan iklim yang ekstrem diperkirakan tidak akan bisa dihindari lagi hingga akhir tahun 2011. Kemarau basah membuat petani yang biasa menanam palawija bisa saja beralih ke padi. Pasokan bahan baku pakan ternak bisa berkurang, yang dapat memicu kenaikan harga daging.

Keenam, akibat masalah pasokan bahan pangan dan pakan ternak yang terganggu, Indonesia akan sangat bergantung pada impor. Ada risiko inflasi karena harga bahan pangan dan bahan baku pakan ternak di pasar dunia pun meningkat.

Ketujuh, dari sisi moneter, Bank Indonesia tidak akan serta- merta menaikkan suku bunga acuan dari level 6,5 persen sejak Agustus 2009. Sebab, kenaikan suku bunga tidak akan langsung menurunkan inflasi yang lebih diakibatkan oleh masalah harga pangan yang berfluktuasi. Selain itu, menaikkan suku bunga acuan juga hanya menjadi pemanis tambahan pada mengalirnya dana-dana panas jangka pendek ke dalam negeri.

Dengan ketujuh faktor tersebut, pemerintah sebaiknya maklum bahwa tidak mudah mengarahkan laju inflasi sesuai dengan asumsi APBN 2011, yakni 5,3 persen atau ditargetkan 5 persen plus minus 1 persen.

Atas perhitungan itu, laju inflasi yang sangat mungkin terjadi hingga akhir tahun adalah 6,1-6,62 persen. Tingginya inflasi perlu diartikan sebagai potensi kenaikan harga barang yang mencekik leher masyarakat miskin. Penciptaan lapangan kerja baru seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

TELANTARKAN TAMBANG , INCO DI ULTIMATUM

INDONESIA PLASA

INVESTASI
Telantarkan Tambang, Inco Diultimatum

Kendari,

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberi tenggat hari ini, Senin (30/1), bagi Inco untuk menentukan sikap atas kelanjutan operasi pertambangannya di provinsi itu. Perusahaan nikel ini dinilai menelantarkan areal pertambangan yang sudah memiliki izin usaha di Sultra.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kendari, Sabtu (29/1), menyatakan, Inco telah memiliki izin usaha pertambangan di Sultra sejak tahun 1968 dan memperpanjang izinnya hingga tahun 2025.

Namun, masyarakat Sulawesi Tenggara menilai Inco tidak berniat mengembangkan perekonomian di wilayah tambangnya karena tidak melakukan operasi tambang. Dengan demikian, masyarakat di sekitar areal tambang Inco serta Sulawesi Tenggara tidak memperoleh nilai tambah dari keberadaan Inco.

”Selama di Sulawesi Tenggara, Inco baru berkontribusi menyumbang Rp 15 miliar untuk membangun rumah sakit. Selebihnya, tidak ada penerimaan apa pun dari mereka, baik pajak, pendapatan negara bukan pajak, royalti, pengembangan komunitas, maupun CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) karena memang tidak ada operasi tambang,” ujar Nur Alam.

Oleh karena itu, ada tiga opsi yang ditawarkan kepada Inco.

Pertama, menyerahkan kembali seluruh izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kedua, melanjutkan pertambangan dan wajib membangun smelter atau fasilitas pengolahan nikel. Ketiga, bekerja sama dengan mitra strategis mengolah kawasan tambangnya.

”Lebih baik Inco mundur saja. Nanti kami olah sendiri tambang itu,” ujar Nur Alam.

Kondisi Inco, menurut Nur Alam, berbeda dengan PT Antam, yang juga melakukan usaha pertambangan di Sultra. Badan usaha milik negara ini

berkontribusi aktif dengan membayar royalti tambang nikel. Antam ditargetkan membayar royalti pada 2011 sebesar Rp 70 miliar.

Tahun 2008, royalti yang disetorkan ke kas Pemerintah Provinsi Sultra Rp 103 miliar, tahun 2009 turun menjadi Rp 35 miliar. Royalti 2010, yang dibayarkan 2011 mencapai Rp 70 miliar.

Saat ini ada 20 usaha pertambangan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.

INFLASI BAKAL LAMPAUI TARGET

INDONESIA PLASA

Inflasi Bakal Lampaui Target

Jakarta,
Rencana pemerintah menerapkan program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi dan pencabutan tarif dasar listrik sistem capping bakal mendorong inflasi 2011 ke level 6,1-6,62 persen. Hal ini berarti inflasi bakal di atas asumsi APBN 2011, yakni 5,3 persen.

Demikian Paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro berjudul ”Pencapaian Kinerja Ekonomi 2011 dan Mitigasi Risiko Inflasi 2011”. Bahan paparan ini diterima Kompas di Jakarta akhir pekan lalu.

Pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan akan menyebabkan tambahan inflasi 0,5-0,87 persen. Adapun pencabutan capping (batas maksimal kenaikan) tarif dasar listrik (TDL) akan menyumbang kenaikan inflasi 0,3-0,45 persen.

Dengan demikian, total peningkatan inflasi dari kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dan pencabutan capping TDL adalah 0,8-1,32 persen.

Atas dasar itu, maka laju inflasi yang sangat mungkin terjadi, menurut Bambang, hingga akhir 2011 adalah 6,1-6,62 persen.

Prediksi terhadap inflasi 2011 itu didasarkan pada dua asumsi, yaitu pengaturan konsumsi BBM bersubsidi akan menyebabkan 50 persen kendaraan beralih ke BBM nonsubsidi. Kendaraan tersebut adalah mobil pribadi dan dinas pemerintah.

Asumsi kedua, setelah capping TDL dilepas, maka akan ada kenaikan TDL industri pada kisaran 20-30 persen.

Bambang mengatakan, inflasi juga bisa didorong oleh naiknya harga minyak dunia. Badan Energi Amerika Serikat memperkirakan rata-rata harga minyak mentah dunia di sepanjang tahun 2011 di kisaran 93,7 dollar AS per barrel.

Angka itu lebih tinggi 13 dollar AS dari asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2011, yakni 80 dollar AS per barrel.

Lonjakan harga minyak mentah internasional sebesar 10 persen, kata Bambang, akan mendorong kenaikan harga minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai masing-masing 0,46 persen, 0,09 persen, dan 0,0001 persen.

”Bagaimanapun kami tetap akan berpegang pada asumsi APBN 2011, yakni 5,3 persen dan target 5 plus minus 1 persen,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Tingkat kemiskinan naik

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mohammad Ihsan sebelumnya menyatakan, setiap kenaikan inflasi 1 persen akan menaikkan tingkat kemiskinan 0,5 persen.

”Selain itu, setiap kenaikan 10 persen harga beras juga akan meningkatkan kemiskinan 1,3 persen,” ujarnya.

Padahal, mulai April 2011, pemerintah atas seizin DPR akan memberlakukan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. BBM bersubsidi hanya untuk angkutan umum dan sepeda motor. Adapun mobil berpelat hitam dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Dengan demikian, pemilik mobil pelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi, seperti pertamax yang harganya mencapai Rp 7.850 per liter. Adapun harga BBM bersubsidi premium hanya Rp 4.500 per liter. Dengan demikian, ada tambahan beban Rp 3.350 per liter, atau sekitar 74,44 persen.

INFLASI, SUKU BUNGA DAN BIAYA MONETER

INDONESIA PLASA

ANALISIS EKONOMI
Inflasi, Suku Bunga, dan Biaya Moneter

A TONY PRASETIANTONO

Bank Indonesia kini dalam posisi dilematis. Di satu pihak, inflasi tinggi mencapai 6,96 persen (2010) semestinya direspons dengan kenaikan suku bunga acuan yang masih dipertahankan 6,5 persen. Ini wajar karena BI juga berkepentingan untuk melindungi masyarakat penabung (deposan) agar tetap mendapatkan suku bunga riil positif. Jika suku bunga simpanan 6,5 persen, padahal inflasi 6,96 persen, ini berarti penabung rugi karena menanggung suku bunga riil negatif.

Namun, di sisi lain, jika suku bunga acuan (BI Rate) dinaikkan, misalnya menjadi 7 persen, timbul kekhawatiran terjadinya arus masuk modal asing jangka pendek secara masif. Fenomena ini memang berdampak positif berupa kenaikan cadangan devisa yang kemudian menyebabkan rupiah menguat dan stabil. Namun, hal itu juga menimbulkan kenaikan biaya moneter. BI harus membayar bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga Rp 30 triliun pada 2010. Jika dana asing masuk lebih banyak lagi, biaya moneter akan meningkat pada 2011. Modal BI bisa habis dalam satu hingga dua tahun. Ini jelas gawat!

Karena itulah, para petinggi BI berkali-kali mengatakan, menaikkan BI Rate adalah opsi terakhir. Masalahnya, sampai kapan BI dapat mempertahankan BI Rate?

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Januari 2011 diwarnai dengan risiko inflasi tinggi. Pada bulan inilah terjadi ”pertemuan” antara risiko inflasi yang berasal dari siklus musim/cuaca yang menyebabkan kegagalan panen dan kecenderungan peningkatan permintaan barang serta jasa saat anak sekolah memulai semester baru. Contohnya, inflasi Januari 2010 mencapai 0,84 persen. Januari 2008 bahkan 1,77 persen. Inflasi rendah sempat terjadi pada Januari 2009, hanya 0,07 persen. Itu terjadi karena seluruh dunia tercekam deflasi (inflasi negatif), dampak krisis finansial global 2008.

Pada Januari 2011—yang data resminya akan diumumkan Badan Pusat Statistik, 1 Februari 2011— inflasi diperkirakan tidak jauh dari Januari 2010 atau sekitar 0,84 persen. Alasannya, selain faktor domestik, juga kenaikan harga minyak dunia di atas 90 dollar AS per barrel. Masih untung beberapa hari ini harga minyak turun menjadi 85 dollar AS per barrel.

Jika inflasi Januari 2011 sekitar 0,84 persen, inflasi year on year (12 bulan terakhir) juga akan sekitar 6,96 persen. Apakah BI Rate bisa dipertahankan tetap 6,5 persen? Bisa, asalkan ada bukti belum terjadi reaksi negatif berupa penarikan dana oleh investor asing secara masif.

Sejauh ini sudah terjadi reaksi negatif, seperti penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi 3.500, dari level tertinggi 3.700. Rupiah sedikit melemah menjadi Rp 9.070 per dollar AS dari level tertinggi Rp 8.900. Jadi, apakah realistis mempertahankan BI Rate 6,5 persen tatkala inflasi sudah 6,96 persen? Ada semacam ”teori” bahwa BI Rate seyogianya tak dibandingkan dengan inflasi aktual atau ex-post, tetapi dibandingkan dengan ekspektasi inflasi (expected inflation) yang kini sekitar 6 persen (2011). Jika ini yang jadi pegangan, BI Rate 6,5 persen menjadi relevan dipertahankan.

Namun masalahnya, ekspektasi inflasi sekarang juga bisa berubah setiap saat karena begitu dinamisnya tekanan inflasi. Dalam waktu singkat, bisa saja ekspektasi inflasi naik menjadi 6,5 persen. Jika ini terjadi, BI Rate 6,5 persen kurang sesuai.

Selain faktor-faktor itu, BI berusaha menahan BI Rate untuk mengirim sinyal kepada industri perbankan bahwa otoritas perbankan tetap menghendaki penurunan bunga kredit. Hal ini dapat meningkatkan intermediasi yang ditunjukkan dengan kenaikan jumlah kredit dan rasio kredit terhadap dana simpanan (loan to deposit ratio/LDR). Jika BI Rate naik, bank-bank umum akan merespons menaikkan bunga simpanan dan bunga kredit.

Logika ini belum tentu linier. Kenaikan BI Rate memang otomatis menaikkan bunga simpanan (tabungan dan deposito). Namun, tak serta-merta menyebabkan kenaikan bunga kredit. Bank akan berpikir ulang karena itu bukannya tanpa risiko. Tingkat kredit macet (nonperforming loan/NPL) juga berpotensi naik. Ini harus dihindari.

Caranya? Bank-bank harus kreatif menemukan sumber-sumber pendapatan lain.

Daripada menghadapi risiko NPL, bank lebih baik mendorong efisiensi, mulai hal sepele, seperti mengurangi perjalanan dinas sampai penggunaan teknologi informasi menggantikan pelayanan cabang yang lebih mahal. Contohnya, membangun jaringan ATM jauh lebih agresif daripada menambah cabang. Begitu pula intensifikasi penggunaan internet banking dan phone banking.

Selain itu, bank juga harus kreatif dan inovatif menciptakan produk-produk jasa pelayanan yang menghasilkan pendapatan (fee based income). Kemampuan bank untuk menghimpun lebih banyak dana murah dalam bentuk tabungan juga kunci menghasilkan laba. Itulah sebabnya banyak bank menawarkan hadiah untuk merayu masyarakat menyimpan dalam tabungan yang berbunga murah daripada deposito yang mahal.

Lalu, bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan data Januari 2011, terdeteksi adanya respons negatif oleh pasar terhadap kebijakan BI Rate tetap 6,5 persen. Kemerosotan IHSG, pelemahan kurs rupiah, dan pembalikan modal asing—jumlahnya masih di bawah Rp 5 triliun—merupakan fakta konkret. Namun, semua respons itu masih dalam batas wajar. Belum ada reaksi ekstrem. Kecuali jika IHSG terjungkal ke arah 3.000; rupiah terperosok di atas Rp 9.200; modal asing lari sampai 5 miliar dollar AS; dan cadangan devisa merosot drastis ke 90 miliar dollar AS atau kurang; BI memang harus lekas menaikkan BI Rate, bahkan dengan besaran signifikan. Namun, sejauh ini, reaksi pasar belum terjadi. Semoga tidak.

Dengan asumsi tersebut, sangat boleh jadi BI akan tetap mempertahankan BI Rate pada pekan pertama Februari 2011. Selanjutnya, Februari biasanya memasuki siklus inflasi yang lebih landai. Data inflasi Februari: 0,65 persen (2008), 0,21 persen (2009), dan 0,30 persen (2010). Jika bisa melewati Februari 2011 dengan baik, awal Maret 2011 pun BI Rate masih bisa bertahan 6,5 persen.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

TKW : TAK SELAMA NYA KAMI JADI PEMBANTU

INDONESIA PLASA

PEKERJA MIGRAN

Sejumlah tenaga kerja Indonesia asyik belajar menggunakan laptop untuk mengakses bahan perkuliahan Jurusan Penerjemahan Bahasa Inggris Universitas Terbuka di gedung Sekolah Indonesia Singapura, Singapura, Minggu (23/1).

Halimah (29) dan Erika (25) bertahan di kelas di kompleks Sekolah Indonesia di Singapura, Minggu (23/1) siang. Mereka asyik dengan komputer jinjing mereka, antara lain mengecek informasi dari Universitas Terbuka, tempat mereka kuliah.
Sesekali, Erika, tenaga kerja Indonesia asal Metro Timur, Kota Metro, Lampung, berbicara dalam bahasa Inggris kepada Halimah, TKI asal Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Mereka mengambil jurusan yang sama, strata satu Penerjemahan Bahasa Inggris Universitas Terbuka (UT).
”Tidak selamanya saya menjadi pembantu. Kan, saya pengen juga mendapat pekerjaan yang lebih baik di negara sendiri,” ujar Halimah yang tahun ini memasuki semester II.
Erika, yang sudah berkuliah empat semester, pun mengangguk. ”Daripada we waste our time by going anywhere, ada laptop, lebih baik kami belajar,” ujarnya.
Terus meningkat
Erika; Halimah; Sumarni Ramadanti (23) asal Adipala, Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah; dan Muzalimah Suradi (32) asal Pengkol, Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi bagian dari 853 TKI pembantu rumah tangga yang berkuliah di Universitas Terbuka. Mereka mendaftar dan membayar 4 dollar Singapura (sekitar Rp 28.000) per SKS untuk mata kuliah yang diambil.
Sejak UT membuka penerimaan untuk TKI di Singapura, jumlah mahasiswa terus meningkat dari 502 orang pada semester I-2009 menjadi 853 orang pada semester II-2010. Mereka mengambil berbagai mata kuliah yang diyakini bisa meningkatkan kompetensi demi bekal masa depan.
Sumarni, misalnya, lulusan SMEA jurusan Akuntansi, memilih meneruskan kuliah ke UT untuk menjadi sarjana akuntansi. ”Saya mau memulai usaha katering di kampung. Ibu yang mengurusi menu dan memasak. Saya hanya mengatur manajemen keuangan,” ujar mahasiswi semester IV ini sambil tersenyum.
Mereka pun memenuhi ruang kelas mengikuti berbagai pelajaran keahlian yang disediakan di samping kegiatan perkuliahan. Dengan antusias, mereka meningkatkan kompetensi pada hari libur.
Majikan yang pengertian dengan memberikan libur sehari sangat membantu TKI. Bahkan, Erika, yang bekerja kepada pasangan berkebangsaan Inggris di Hillview Avenue, memiliki lebih banyak waktu untuk belajar karena jam kerjanya lebih singkat.
Kualitas
Pertumbuhan ekonomi Singapura yang pesat memang menggiurkan bagi pekerja migran. Kondisi ini membuat ribuan orang terus berangkat bekerja ke luar negeri walau untuk menjadi pembantu rumah tangga.
Muzalimah dan kawan-kawan tidak merasa rendah diri dengan profesi tersebut. Mereka tetap bergairah bekerja sambil belajar karena sadar suatu saat harus memulai hidup baru dengan profesi baru.
”Yang kami lakukan sekarang mengumpulkan modal dan ilmu. Begitu kedua hal itu selesai, saya akan mulai usaha baru di kampung,” ujar perempuan putih berjilbab tersebut.
Mereka pun tak ragu memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Atas peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura, dengan melibatkan pelajar Indonesia di Singapura, TKI pembantu rumah tangga meningkatkan kompetensi mereka.
Saat ini ada 169.000 warga negara Indonesia di Singapura. Sebanyak 92.000 orang di antaranya adalah TKI pembantu rumah tangga, 14.000 pelaut, 16.000 pekerja profesional, dan 21.000 pelajar.
Duta Besar RI untuk Singapura Wardana mengatakan, peningkatan kompetensi TKI pembantu rumah tangga menjadi semakin mudah berkat kerja sama masyarakat Indonesia di Singapura dan pemerintah.
Semakin banyak TKI yang memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan mereka berkat program kelompok belajar Paket B, Paket C, dan UT.
Kepastian hukum yang baik di Singapura turut mendukung perlindungan TKI. Sebagian besar TKI pembantu rumah tangga pun sadar hak mereka karena kualitas pendidikan yang relatif lebih baik daripada mereka yang bekerja di Malaysia.
Pemakaian bahasa Inggris di Singapura menuntut TKI harus memahami hal itu sehingga kemampuan TKI pembantu rumah tangga di Singapura relatif lebih baik. Halimah mengatakan, masih ada TKI pembantu rumah tangga yang jadi korban kekejaman majikan dengan hanya makan nasi basi atau malah tidak diberi makan sama sekali dengan jam kerja berlebih.
Dalam berbagai keterbatasan peran negara untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, mereka mengadu nasib ke luar negeri. Dengan segala kemampuan, ribuan TKI pembantu rumah tangga berjuang mengumpulkan modal dan meningkatkan kompetensi untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

JUSUF KALLA : SANDERA POLITIK DAPAT SEGERA TERBUKA

INDONESIA PLASA

SUAP DI DPR
Kalla: Sandera Politik Dapat Segera Terbuka

Jakarta, Penahanan 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999- 2004 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus dugaan pemberian cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, diharapkan dapat membuka sandera yang selama ini ditengarai dialami sejumlah partai politik. Agar kasus itu cepat tuntas, tersangka diharapkan terbuka.

Begitu harapan mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Minggu (30/1) di Jakarta. Seperti diberitakan, Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 19 politisi dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan yang diduga menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004, yang dimenangi Miranda S Goeltom. Sebelumnya, empat politisi sudah dipidana terkait kasus itu.

”Mudah-mudahan kasus ini bisa membuka semua persoalan yang selama ini saling menyandera. Ada partai disandera ini, ada partai disandera itu. Mudah-mudahan jika sudah terbuka, bisa selesai semua. Kalau itu benar,” ujar Kalla, yang juga mantan Ketua Umum Golkar.

Kasus dugaan suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu sering dilihat sebagai satu dari tiga kasus hukum yang dipakai untuk menyandera kekuatan politik. Dua kasus lainnya adalah pemberian dan pemakaian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century serta mafia pajak dan mafia hukum yang antara lain melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan.

Kalla mengaku masih percaya pada kemandirian KPK dalam mengusut kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu. ”Jika tak independen, KPK tak akan mendapat banyak cobaan,” katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat juga berharap, KPK segera membuka pemberi, perantara, dan pemilik dana untuk penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu. Dengan demikian, kasusnya akan tuntas.

KETURUNAN CHINA TIDAK LAGI FOKUS DI BIDANG EKONOMI

INDONESIA PLASA

Keturunan China Mulai Tampil

Jakarta, Sejalan dengan gerakan reformasi dan didukung kebijakan politik dari Presiden Abdurrahman Wahid, warga keturunan China kini tak lagi hanya terfokus pada bidang ekonomi. Mereka mulai memasuki pula bidang politik yang selama ini seperti ditabukan.

Selain mulai mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, sejumlah warga keturunan China menjelang Pemilu 1999 memunculkan partai sendiri, seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika. Partai Bhinneka Tunggal Ika bisa menempatkan wakilnya di DPR, yakni L Sutanto dari Kalimantan Barat (Kalbar).

Jumlah wakil rakyat dari warga keturunan China, dari periode ke periode keanggotaan Dewan, juga terus meningkat. Mereka bukan lagi mewakili daerah pemilihan yang merupakan basis warga keturunan China, seperti Kalbar, melainkan merata ke berbagai daerah.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dari daerah pemilihan Jawa Tengah X, Hendrawan Supratikno, mengakui, langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi warga keturunan China dalam kehidupan berbangsa menjadi salah satu momentum bersejarah dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia.

”Partisipasi komunitas Tionghoa sekarang ini makin variatif, tidak hanya diidentikkan dengan bisnis. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi komunitas Tionghoa untuk semakin berkontribusi dalam memajukan bangsa,” ujarnya, Minggu (30/1) di Batam.

Dalam bidang politik, Hendrawan mencatat ada 14 orang (data Litbang Kompas, 15 orang) dari total 560 anggota DPR periode 2009-2014 adalah keturunan China. Sejumlah kepala daerah juga dijabat keturunan China, seperti Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Wali Kota Singkawang Hasan Karman. Basuki Tjahaja Purnama pada 2006 melepaskan jabatan sebagai Bupati Belitung Timur untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Namun, ia belum berhasil meraih jabatan itu.

Belum dimanfaatkan

Tokoh masyarakat keturunan China, Sofyan Wanandi, menilai, kebebasan politik yang dialami warga etnis China di Indonesia kini memang jauh lebih baik ketimbang zaman Orde Baru. Sayangnya, iklim kebebasan itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

”Sejak reformasi, kebebasan politik bagi etnis China itu sangat besar. Lihat saja, beberapa orang etnis China kini bisa menjadi anggota parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Sebagian lain menjadi pejabat pemerintahan,” ujar Sofyan yang juga dikenal sebagai pengusaha.

Kebebasan yang lebih besar itu, menurut Sofyan, juga bisa dilihat dari munculnya sejumlah organisasi komunitas China, termasuk pula koran berbahasa China. ”Situasi semacam ini tentu tidak akan terjadi pada masa sebelum reformasi,” ujarnya.

Namun, ia mengakui, kondisi penuh tekanan yang dialami etnis China dalam jangka waktu panjang tidak bisa hilang begitu saja. Akibatnya, iklim penuh kebebasan sekarang masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian warga etnis China.

”Bagaimanapun, warga keturunan China terlalu lama tertekan sehingga sekarang masih ada sebagian di antara mereka yang takut-takut,” tutur Sofyan.

Hendrawan pun mengakui, kebebasan berpolitik bagi etnis China belum berjalan sepenuhnya. ”Secara normatif tidak ada diskriminasi, tetapi praktiknya hal itu bisa dirasakan,” katanya.

Anggota F-PDIP DPR (daerah pemilihan Bangka Belitung), Rudianto Tjen, juga mengakui masih adanya praktik diskriminasi itu. ”Perlakuan diskriminasi itu masih ditemukan di daerah dalam pemilu kepala daerah (pilkada). Saya mengalaminya saat maju dalam Pilkada Bangka Belitung. Justru yang melakukan adalah elite politik,” katanya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Singkawang (Kalbar) Tjhai Tjui Mie, Minggu, mengakui, dengan berbagai kekurangan yang ada, kini politisi dari etnis keturunan China merasakan atmosfer politik yang makin positif. Mereka dapat terjun ke kancah politik memperjuangkan kepentingan masyarakat.

”Sekarang masyarakat Tionghoa bisa masuk ke arena politik setelah tak ada lagi diskriminasi. Melalui kancah politik, kami bisa memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya warga Tionghoa,” kata Tjhai.

Selain Tjhai, di Kalbar juga sudah berkiprah beberapa birokrat dan politisi dari etnis China. Ia mengungkapkan, perlakuan yang adil terhadap semua etnis di Indonesia harus tetap dipertahankan. ”Saya berharap, ke depan tak lagi dipersoalkan seseorang itu berasal dari etnis apa. Semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena sesama warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Hasan Karman mengakui, secara struktural dan hukum, warga keturunan China dipulihkan hak-haknya setelah masa reformasi. ”Setelah pemulihan hak itu, masyarakat Tionghoa bisa berperan di semua bidang, termasuk dalam politik,” katanya.

Kendati demikian, Hasan masih menemukan di lapangan adanya label tertentu yang diberikan kepada masyarakat Tionghoa. ”Saya berharap semakin lama tidak ada lagi orang yang memberikan cap ini dan itu karena kita semua adalah warga negara Indonesia,” katanya.

Terus buka keran

Di Jakarta, praktisi hukum Frans Hendra Winarta meminta pemerintah perlu membuka keran atau peluang lebih luas bagi warga keturunan China agar dapat bekerja dan berperan di lembaga pemerintah. Dengan demikian, warga keturunan China dapat lebih berperan dalam pembangunan di segala bidang.

Selama ini warga keturunan China sangat terbatas untuk bisa menduduki jabatan strategis di pemerintahan karena politik pecah belah dan perlakuan diskriminatif. Ini yang mendorong banyak warga keturunan China lebih memilih berkecimpung di dunia usaha atau sektor swasta.

Menurut Frans, politik pecah belah dilakukan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sikap ini menempatkan warga keturunan China sebagai manusia ekonomi. Akses warga keturunan China untuk masuk ke instansi pemerintah sangat lemah.

Frans mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) juga pernah ada diskriminasi terhadap warga berkulit hitam. Namun, Pemerintah AS mengupayakan warga berkulit hitam bisa lebih berperan dan masuk ke perusahaan dengan aksi afirmasi. Saat ini Barack Obama, yang merupakan warga keturunan kulit hitam, pun bisa menjadi Presiden AS.