29 Desember 2010

PELNI Berikan Potongan Harga Hingga 43 Persen

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 10:37 WIB
PELNI Berikan Potongan Harga Hingga 43 Persen
Tanjung Perak.

Surabaya
Potongan harga tiket pelayaran nasional sejumlah rute melalui pintu keberangkatan Surabaya dilakukan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) cabang Surabaya menyambut Natal dan Tahun baru 2011.

"Kami memberlakukan potongan harga (diskon) hingga 23 persen khusus terhadap rute pelayaran yang selama ini diminati pasar moda transportasi laut," kata General Manager PT PELNI Cabang Surabaya, Capt. Daniel E. Bangonan, di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, tarif tersebut berlaku antara 16 Desember 2010 hingga 15 Januari 2011.

"Kami sengaja memberikan diskon untuk memberikan apresiasi bagi masyarakat Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011," ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk di lima rute pelayaran diterapkan diskon 43 persen dari harga normal. Rute tersebut meliputi Surabaya - Makassar, Surabaya - Sampit, Surabaya - Kumai, Surabaya - Batulicin, dan Surabaya - Pontianak.

Sementara itu, rute pelayaran Surabaya - Jakarta (Tanjung Priok) untuk kelas ekonomi kami beri diskon 15 persen," katanya.

Mengenai proyeksi besaran penumpang menjelang Tahun Baru 2011, menurut dia, terjadi kenaikan antara 3 persen hingga 4 persen dibandingkan kondisi normal.

"Kenaikan tersebut tidak signifikan seperti saat melayani penumpang masa Angkutan Lebaran 2010 (1431 Hijriah)," katanya.

Terkait cuaca buruk yang mempengaruhi kelancaran arus pelayaran nasional, ia mengemukakan, sampai sekarang tidak ada pembatalan keberangkatan mengingat 15 unit kapal yang ditugaskan dari Surabaya sudah memenuhi standar pelayaran internasional.

"Walau ada gelombang tinggi di perairan misal setinggi 5 meter, kami optimistis ombak laut tidak akan menghantam kapal yang dioperasionalkan," katanya.

Namun, pihaknya tetap menyediakan sejumlah perlengkapan keamanan di setiap kapal untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan.

"Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang cuaca buruk yang terjadi sampai Februari - Maret 2011 sangat mengkhawatirkan," katanya.

Untuk itu, pihaknya semakin meningkatkan komunikasi dengan pengguna jasa. Salah satunya sering menginformasikan segala hal melalui pusat informasi yang disediakan di tiap armada.

Mastel: Rencana Merger Esia-flexi Kritis

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 10:34 WIB
Mastel: Rencana Merger Esia-flexi Kritis

Jakarta
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan rencana merger Esia-Flexi akan memasuki masa kritis pada kuartal 1 2010.

"Jadi atau tidaknya merger dan penggabungan Esia-Flexi saya perkirakan akan memasuki masa kritis di Q1-2011," kata Sekretaris Jenderal Mastel, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, di Jakarta, Rabu.

Rencana tersebut, menurut Roes, terancam batal bila lewat April 2011 belum ada titik terang.

Ia mengatakan, April 2011 akan menjadi batas waktu psikologis yang jika melewati batas bulan itu maka merger terancam tak akan pernah terwujud.

"Dorongan penolakan dari SEKAR (Serikat Karyawan) Telkom akan semakin kuat," katanya.

Namun, menurut Roes, bila pada akhirnya penolakan itu melemah, dan menyetujui rencana merger, maka diperkirakan akan terjadi kompromi.

"Akan ada kompromi hasil lobi antara pihak yang berseberangan beda pendapat, seseorang memberi dan orang lainnya menerima sesuatu sebagai hasil kompromi tersebut," katanya.

Serikat Karyawan Telkom menolak rencana penggabungan Flexi, milik Telkom, dengan Esia, anak perusahaan Group Bakrie, karena dinilai makin merugikan kalangan pekerja dan masyarakat dibandingkan dengan manfaatnya.

Sikap penolakan diambil karena penggabungan ini berpotensi digugat banyak pihak akibat melanggar persaingan usaha di sektor telekomunikasi.

Pelanggaran persaingan usaha tersebut pernah disuarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan penggabungan itu akan merugikan masyarakat karena perusahaan hasil penggabungan ini dapat mempermainkan tarif CDMA.

Apalagi, penggabungan Flexi - Esia akan menguasai lebih 90 persen pangsa pasar CDMA.

Indeks BEI Rabu Pagi Menguat Tuju 3.700 Poin

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 10:14 WIB
Indeks BEI Rabu Pagi Menguat Tuju 3.700 Poin
Jakarta
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi menguat menuju level psikologis 3.700 poin, karena pelaku pasar berlanjut membeli saham-saham unggulan dan saham murah.

Indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) naik 0,59 persen atau 21,761 poin menjadi 3.682,938 poin dan indeks LQ-45 bertambah 0,50 persen atau 3,173 poin menjadi 657,026 poin.

Analis PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova, di Jakarta pada Rabu mengatakan, pelaku pasar kembali membeli saham-saham unggulan dan murah, karena mereka menilai harga saham-saham itu masih rendah, setelah terkoreksi beberapa hari lalu terkoreksi.

Oleh karena itu, menurut dia, pelaku lokal aktif memburu saham-saham tersebut menjelang liburan panjang akhir tahun ini.

Pelaku pasar membeli saham untuk mempersiapkan diri dalam perdagangannnya pada awal tahun 2011.

Mereka tidak perlu menahan diri pada saat harga-harga saham yang di pasar cenderung melemah, katanya.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan tumbuh 6,4 persen lebih besar dari tahun 2010 hanya 5,8 persen menjadi pendorong aktf pelaku di pasar saham.

"Kami optimis indeks akan dapat menembus level 3.700 poin dalam waku tidak lama, "katanya.

Saham-saham yang memicu indeks naik adalah saham Byan naik Rp1.700 menjadi Rp19.600, saham Bukit Asam bertambah Rp300 menjadi Rp22.300, dan saham Asttra menguat Rp150 menjadi Rp53.600.

Selain itu saham Bank Danamon naik Rp100 menjadi Rp5.800, saham Bank Mandiri bertambah Rp100 menjadi Rp6.550, saham Bank BCA naik Rp50 menjadi Rp6.500, saham Auto bertambah Rp100 menjadi Rp14.100 per saham.

"Kami memperkirakan indeks akan kembali menguat hingga makin mendekati level 3.700 poin," ucapnya.

Dana Asing Terus Turun

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 09:32 WIB
Dana Asing Terus Turun
Ilustrasi

Jakarta
Bank Indonesia mencatat terjadinya penurunan dana asing di portofolio rupiah pada pekan ketiga Desember menjelang libur Natal dan akhir tahun akibat aktifitas profit taking investor asing serta SBI yang jatuh tempo.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu, mengatakan, pada pekan lalu terdapat outflows penanaman asing selama sepekan sebesar Rp1,10 triliun.

Portofolio asing pada SBI dan SUN berkurang masing-masing sebesar Rp1,07 triliun dan Rp290 miliar. Perkembangan tersebut menurunkan pangsa SBI asing terhadap total outstanding SBI menjadi 26,95 persen dibanding sebelumnya 27,48 persen dan pangsa SUN asing terhadap total outstanding SUN menjadi 30,80 persen dibanding sebelumnya 30,83 persen.

Selain karena reposisi pada akhir tahun, penurunan SBI sudah terjadi sejak pertengahan Oktober 2010 terkait dengan kebijakan BI yang mengharuskan investor untuk memegang SBI minimal satu bulan.

Sementara untuk porsi kepemilikan asing di SBN stabil di 29,8 persen dan SBI turun tipis dari 27,5 persen menjadi 27,0 persen.

Pada pekan lalu terdapat penerbitan obligasi baru dari sektor perbankan yang terdiri atas dua seri dengan total sebesar Rp1,1 triliun.

Dengan demikian, penerbitan obligasi korporasi pada Desember tercatat sebesar Rp3,9 triliun, secara year to date telah mencapai Rp36,8 triliun jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp28,9 triliun.

Kredit Perbankan Tumbuh 22,41 Persen

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 10:11 WIB
Kredit Perbankan Tumbuh 22,41 Persen
Sejumlah nasabah melakukan transaksi di Kantor Cabang Plaza Mandiri

Jakarta
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan sampai akhir tahun mencapai 22,41 persen atau di bawah target rencana bisnis bank (RBB) 2010 sebesar 23,3 persen.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa mendekati akhir tahun hingga pekan ketiga ada penyaluran kredit perbankan meningkat Rp14,69 triliun menjadi Rp1.722,84 triliun.

Peningkatan tersebut, menurut dia, terutama bersumber dari kenaikan kredit rupiah sebesar Rp10,14 triliun dan kredit valuta asing Rp4,55 triliun.

Dengan demikian, selama 2010 (ytd) kredit telah meningkat Rp292,64 triliun atau 20,46 persen dan secara tahun per tahun (year of year/yoy) naik Rp314,74 triliun atau 22,35 persen.

"Dengan asumsi pertumbuhan kredit sembilan hari ke depan sampai dengan akhir 2010 adalah sebesar peningkatan kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp27,86 triliun, diperkirakan pertumbuhan kredit sampai akhir 2010 sebesar 22,41 persen," kata Difi.

Pada pekan ketiga Desember, kredit rupiah naik pada semua kelompok bank, tertinggi pada kelompok bank swasta Rp6,07 triliun dan terendah pada kelompok Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp0,13 triliun.

Sementara itu, empat kelompok bank (swasta, persero, KCBA dan campuran) tercatat mengalami kenaikan kredit valas, tertinggi pada kelompok bank Swasta Rp1,96 triliun, sedangkan kelompok BPD mengalami penurunan Rp0,64 triliun.

Dalam denominasi valas, selama pekan laporan kredit valas naik sebesar 0,40 miliar dolar AS, tertinggi terjadi pada kelompok bank swasta sebesar 0,18 miliar dolar AS.

Kelompok bank swasta merupakan penyalur kredit terbesar dari total kredit perbankan dengan pangsa 43,64 persen, diikuti kelompok bank Persero 35,87 persen, Sedangkan yang terendah kelompok bank Campuran 5,43 persen.

Sementara itu, pada pekan ketiga Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat naik Rp26,36 triliun menjadi Rp2.243,63 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari naiknya DPK rupiah sebesar Rp28,96 triliun, sedangkan DPK valas turun Rp2,60 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, terhitung 1 Januari hingga hari berlangsung kegiatan (year to day/ytd) DPK perbankan telah meningkat Rp273,18 triliun atau tumbuh 13,86 persen atau secara yoy naik sebesar Rp325,82 triliun atau 16,99 persen.

Walaupun kredit rupiah naik pada semua kelompok, namun DPK rupiah hanya naik pada tiga kelompok bank (Swasta, Persero dan Campuran), tertinggi pada kelompok Bank Persero sebesar Rp25,29 triliun terkait dengan adanya dropping dana pemerintah pusat.

Sedangkan, kelompok BPD dan KCBA masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp4,52 triliun dan Rp0,89 triliun. Jika dilihat per komponen, maka semua komponen mengalami kenaikan, tertinggi pada komponen giro Rp17,54 triliun, diikuti tabungan Rp8,17 triliun, sedangkan Deposito hanya naik tipis sebesar Rp0,65 triliun.

Kenaikan DPK yang lebih tinggi dari kredit, menyebabkan LDR turun tipis dari 77,04 persen menjadi 76,79 persen.

Rupiah Rabu Pagi Cenderung Stabil

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 09:51 WIB
Rupiah Rabu Pagi Cenderung Stabil
Jakarta
Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antarbank Jakarta pada Rabu pagi cenderung stabil, karena pelaku pasar masih ragu-ragu melepas mata uang lokal itu untuk mencari untung setelah hari sebelumnya menguat.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun dua poin menjadi Rp9.010 hingga Rp9.020 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.008 hingga Rp9.018.

Kepala Divisi Treasury PT OCBC NISP, Suriyanto Chang, di Jakarta, pada Rabu mengatakan, pelaku pasar lokal semula ingin melepas rupiah setelah hari sebelumnya menguat.

Namun, pelaku lokal melihat pelaku asing masih berdiam diri akhirnya mereka tidak berlanjut melakukan aksi lepas rupiah, katanya.

Rupiah, menurut dia, kemungkinan tidak akan bergerak jauh, karena Bank Indonesia (BI) akan terus memantau pergerakan mata uang lokal itu.

"Kami optimis kenaikan rupiah itu tertahan oleh masuknya BI ke pasar melakukan intervensi," ucapnya.

BI, lanjut dia, menginginkan rupiah tetap berada di atas level Rp9.000 per dolar AS, karena pada level tersebut maka pendapatan ekspor negara tetap tinggi.

Apalagi Indonesia dinilai pelaku asing merupakan pasar yang tetap memberikan nilai tambah dari pasar di Asia lainya, katanya.

Menurut dia, rupiah juga masih berpeluang untuk naik lagi, karena pelaku asing masih berada di pasar domestik menunggu peluang untuk masuk ke pasar lagi.

Pelaku asing menunggu waktu yang tepat kapan mereka melakukan pembelian terhadap rupiah yang sebelumnya sempat berada dibawah Rp9.000 per dolar AS, ucapnya.

Indonesia Buka 11 Kantor Perwakilan

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 13:50 WIB
Indonesia Buka 11 Kantor Perwakilan
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Jakarta
Indonesia membuka 11 kantor perwakilan di beberapa kawasan seperti Amerika tengah dan selatan, Eropa tengah, kawasan Teluk, Asia tengah dan Afrika timur, kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Rabu.

"Peresmian kantor perwakilan baru tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat, mengonsolidasikan demokrasi dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Marty.

Dengan dibukanya 11 perwakilan baru itu, kata Menlu, maka saat ini terdapat 130 perwakilan Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia, dari Panama dan Ekuador di tengah dan selatan Benua Amerika, Bosnia dan Kroasia di Eropa tengah, kemudian Mozambik di Afrika timur hingga Azerbaijan dan Kazakhstan di tengah Benua Asia, serta Bahrain dan Oman di kawasan Teluk.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk konkret kepentingan dan perhatian Indonesia kepada seluruh dunia.

Marty menambahkan, pembukaan kantor perwakilan itu mencerminkan hubungan baik Indonesia dengan negara lain di dunia.

Selain itu, peresmian perwakilan menjadi wujud nyata kesadaran Indonesia bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keniscayaan bagi penyelesaian masalah global dewasa ini dan utamanya untuk memastikan kontribusi diplomasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Bersamaan dengan peresmian perwakilan, Marty juga membuka Perutusan tetap Indonesia pada ASEAN di Jakarta yang akan mengonsolidasikan kepentingan dan kepemimpinan RI dalam ASEAN khususnya pada masa keketuaan Indonesia tahun 2011.

Menurut Marty, keketuaan Indonesia pada ASEAN akan mencerminkan peran dan kontribusi Jakarta sebagai suatu "diplomatic capital" di kawasan yang akan semakin menonjol.

Sejumlah Kedutaan Besar Indonesia yang baru terdiri dari KBRI Astana di Kazakhtsan, KBRI Baku di Azerbaijan, KBRI Manama di Bahrain, KBRI Muscat di Oman, serta KBRI Maputo di Mozambique.

Selain itu, KBRI Panama City di Panama, KBRI Quito di Ekuador, KBRI Sarajevo di Bosnia Herzegovina, dan KBRI Zagreb di Kroasia juga dibuka oleh Marty.

"Perwakilan Indonesia di Azerbaijan dan Kazakhstan akan mempertajam kemampuan Indonesia untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang terbentang di Asia Tengah sebagai kawasan dengan cadangan sumber energi terbesar di dunia," kata Marty.

Sedangkan perwakilan di Oman dan Bahrain, katanya, akan semakin memperkokoh hubungan yang telah berkembang antara Indonesia dengan negara di kawasan teluk.

Marty menambahkan, perwakilan di Eropa tengah serta Amerika tengah dan selatan kemudian Afrika timur juga akan membuka pasar non-tradisional bagi Indonesia di kawasan tersebut.

"Kemampuan dalam mengoptimalkan kepentingan warga negara Indonesia menjadi dasar dan prioritas utama bagi pembukaan konsulat Indonesia di Tawau, Malaysia," kata Marty.

Ia mengatakan, sebelas perwakilan tersebut akan menjadi pendorong untuk hubungan antarmasyarakat dan mendorong promosi pariwisata Indonesia yang lebih baik.

Tablet Kalahkan Netbook

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 14:01 WIB
Tablet Kalahkan Netbook

Jakarta
Gelombang produk komputer tablet yang dipopulerkan oleh Apple iPad dan Samsung Galaxy Tab telah membuat penjualan Netbook anjlok.

Lembaga riset teknologi Gartner mengatakan bahwa hanya setahun lalu diprediksi bahwa netbook akan menjadi hot seller pada tahuh 2010.

Tetapi, perangkat ultra-compact,yang dipopulerkan perusahaan seperti Acer dan Asus itu cuma memperlihatkan pertumbuhan yang kecil tahun ini. Sebaliknya, kategori baru yaitu komputer tablet, tumbuh dengan penjualan lebih dari 20 juta unit.

Konsumen mengutamakan gaya, aplikasi, layar sentuh dan kemungilan tablet ketimbang netbook tradisional.

Hanya 33.4 juta netbook terjual di tahun 2010, cuma peningkatan kecil dari tahun 2009 yang terjual 32.2 juta unit.

Roger Kay, analis pada lembaga riset Endpoint Technologies mengatakan prediksi pada 2010 terjual 40 juta unit.

"Itu tak terjadi karena netbook mengecewakan bagi banyak konsumen," Kata Kay. "Netbook dipersepsikan sebagai notebook jelek."

Tapi, menurut George Shifter, analis dari Gartner, netbook tak akan punah begitu saja.

"Mereka meredup, kira-kira bertahan dalam posisi sekarang." Dirinya berharap penjualan berada di pertengahan 30 juta pada tahun 2011.

Kay tak sepakat dengan hal itu. "Pasar akan terus menyusut," ujarnya. "Netbook tak akan sesukses notebook."

Netbook umumnya tersedia di harga 250 - 400 dolar dengan prosesor yang lebih lambat ketimbang komputer lain. "Mereka terlalu lambat buat banyak orang," tutur Kay.

iPad yang berharga 499 dolar untuk model termurahnya, dua kali lebih mahal tetapi ramping dan mudah untuk digunakan.

Netbook juga disakiti dengan jatuhnya harga komputer laptop. Harga beberapa notebook kelas pemula jatuh di kisaran 400 hingga 500 dolar di tahun 2010.

"Orang mulai mencari apa yang bisa mereka dapat jika punya sisa 100 dolar, dan pastinya tak memilih notebook," ujar Shifter.

Seperti tahun- tahun sebelumnya, notebook lebih banyak terjual ketimbang komputer dekstop, ini angkanya : 205,1 juta melawan 147.3 juta, naik dari 170 juta lawan 138,4 juta di tahun 2009.

"Ini belum akhir pertumbuhan notebook," ujar Kay."Ini kategori dengan perkembangan jangka panjang terbesar."

Secara keseluruhan, 2010 merupakan tahun yang kuat bagi industri komputer personal, dimana terlihat peningkatan penjualan meskipun mengalami resesi. Gartner memprediksi penjualan dari 409 juta komputer pribadi (PC) dan 65 juta komputer tablet pada tahun 2011.

Kepopuleran dari iPad telah mengangkat banyak industri PC untuk menindaklanjuti tahun 2011 dengan versi komputer tablet mereka sendiri, meniru layar sentuh iPad yaitu tanpa keyboard fisik.

Puluhan i perangkat baru - misalnya dari Motorola, LG dan Toshiba - akan diperkenalkan pada Consumer Electronic Show yang akan diselenggarakan di Las Vegas pekan depan.

Menko Kesra: Angka Kemiskinan Harus Turun Pada 2011

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 14:01 WIB


Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan angka kemiskinan harus turun pada 2011.

"Jika tahun 2010 angka kemiskinan sebesar 13,3 persen, maka pada tahun 12 ditargetkan menurun sebanyak satu persen atau lebih menjadi sekitar 12 persen atau bahkan di bawah itu," ujarnya saat memaparkan "Refleksi Menko Kesra 2010" di Jakarta, Rabu.

Agung menjelaskan, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2004 sebesar 16,7 persen pada tahun 2005 15,97 persen dan pada tahun 2009 14,1 persen.

"Sedangkan, pada Maret 2010 menjadi 13,3 persen persen, dan jumlah ini harus terus diturunkan pada 2011 dan tahun-tahun selanjutnya," katanya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2014 pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi delapan hingga sepuluh persen.

Selain itu, dia juga menyebutkan, sejak sepuluh tahun terakhir rata-rata penurunan angka kemiskinan di Indonesia adalah 0,6 persen.

"Menurut Bank Dunia penurunan rata-rata 0,1 tahun atau lebih sudah bagus, sehingga rata-rata penurunan angka kemiskinan di Indonesia sudah baik jika mengacu pada penilaian Bank Dunia," katanya.

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program penanggulangan yang selama ini telah berjalan.

Program tersebut diantaranya beras miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah (BOS) serta bantuan dan perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mengoptimalkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Agung menegaskan, sepanjang tahun 2010 pihaknya telah cukup sukses menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan sehingga pada tahun 2011 serta selanjutnya target pemerintah akan dapat tecapai.

Pemerintah Selesaikan Penyusunan Aturan `Cost Recovery`

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 09:29 WIB
Pemerintah Selesaikan Penyusunan Aturan `Cost Recovery`
Sejumlah operator melakukan proses pemboran, pada Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP), di lapangan gas Blok Gundih (struktur Kedungtuban), Cepu, Kabupaten Blora, Jateng, Selasa (13/2).

Jakarta
Pemerintah telah menyelesaikan penyempurnaan atas aturan tentang cost recovery melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010.

"Presiden sudah menandatangani PP tentang cost recovery sekitar seminggu yang lalu," kata Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak, Syarifuddin Alsjah di Jakarta, Rabu.

Cost recovery adalah biaya operasi dalam rangka kegiatan operasional perminyakan yang dapat dimintakan pengembaliannya kepada pemerintah dalam rangka kontrak kerja sama (bagi hasil) yang meliputi biaya eksplorasi, biaya produksi (termasuk penyusutan), dan biaya administrasi.

Syarifuddin menyebutkan ada tiga prinsip yang mendasari terbitnya PP tersebut. Pertama, aturan baru cost recovery tidak memengaruhi kontrak kerja sama migas yang sudah ada (excisting contract). Artinya, pemerintah tetap menghormati apa-apa yang sudah ditanda-tangani dengan para kontraktor migas lama.

"PP ini hanya mengatur yang belum diatur dari yang selama ini ada ketidakpastian sehingga perlakuannya menjadi berbeda-beda. Dengan PP ini diharapkan ada kepastian hukum, mana yang boleh dan tidak boleh," ujarnya.

Kedua, lanjut Syarifuddin, kebijakan cost recovery tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan baru yang mengamanatkan revisi PP cost recovery.

Ketiga, kebijakan baru tersebut dilakukan sesuai dengan harga wajar dan prinsip-prinsip kewajaran atau sesuai dengan praktik bisnis dan keteknikan yang baik.

"Ada pula hal-hal yang tidak boleh dibebankan dalam cost recovery. Tadinya ada 17 item, dalam PP ini ditambah menjadi 24 jenis biaya yang tidak boleh dibebankan," ungkapnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan produksi migas, Syarifuddin menyatakan kontraktor dibebaskan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) pada saat impor barang-barang untuk kebutuhan operasi. Untuk KKKS lama (excisting contract), ada delapan item yang harus menyesuaikan dengan PP baru tersebut.

"Untuk itu diberikan waktu bagi excisting contract disesuaikan dengan PP baru dalam waktu tiga bulan," jelasnya.

Selain itu pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan final (PPh) maksimal tujuh persen atas keuntungan dari aktivitas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas di luar yang disepakati dengan pemerintah.

"Kalau kontraktor memperoleh penghasilan lain selain yang ada di dalam kontrak, maka dia dikenakan pajak. Contoh mengalihkan saham pada kontraktor lain, maka keuntungannya dikenakan pajak karena asetnya di Indonesia. Partisipasi interest harus kena pajak dan diatur secara final," katanya.

Syarifuddin menyatakan, proses perumusan PP tersebut sudah berlangsung selama dua tahun yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BP MIgas, dan para pemangku kepentingan (stakeholder).

"Untuk pengalihan participating interest sudah diatur akan dikenakan PPh yang sifatnya final atas gain yang diperoleh sebesar lima persen dari jumlah bruto pengalihannya. Itu pada masa eksplorasi. Dasarnya UU PPh pasal 26 dan rata-rata di-deem untuk memudahkan pengenaan pajaknya. Tapi kalau pada masa eksploitasi tarifnya naik jadi tujuh persen," paparnya.

Namun, lanjut Syarifuddin, aturan tersebut dikecualikan untuk pengalihan saham terhadap daerah atau investor lokal, maka akan dibebaskan dari PPh.

"Kan KKKS wajib mengundang investor lokal untuk ikut dalam partisipasi kontrak KKKS. Karena ketentuan itu wajib menjual kepada lokal, itu dikecualikan. Selama ini dikenakan dengan tarif lebih besar, secara umum dikenakan 20 persen. Sekarang lima persen pada masa eksplorasi dan tujuh persen di masa eksploitasi," jelasnya.

Realisasi Penerimaan Cukai Capai 104 Persen

INDONESIA PLASA

Rabu, 29 Desember 2010 02:42 WIB
Realisasi Penerimaan Cukai Capai 104 Persen
Jakarta
Realisasi penerimaan cukai hingga 16 Desember 2010 mencapai Rp61,76 triliun atau 104,21 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp59,27 triliun.

Data Modul Pelaporan Online (MPO) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, Rabu, juga menyebutkan, realisasi penerimaan bea masuk (BM) yang mencapai Rp18,87 triliun atau 110,31 persen dari target Rp17,11 triliun.

Sementara realisasi penerimaan bea keluar (BK) mencapai Rp6,75 triliun atau 123,74 persen dari target Rp5,45 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi hingga 16 November 2010, realisasi penerimaan hingga 16 Desember 2010 menunjukkan kenaikan.

Realisasi penerimaan cukai hingga 16 Nopember 2010 mencapai Rp56,54 triliun atau 95,40 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp59,27 triliun. Sementara realisasi penerimaan BM mencapai Rp17,04 triliun atau 99,64 persen dari target Rp17,11 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan BK mencapai Rp4,89 triliun atau 89,67 persen dari target Rp5,45 triliun.

Terkait dengan realisasi penerimaan BK yang meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata pernah menyatakan bahwa peningkatan penerimaan BK didorong oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

CPO merupakan salah satu komoditas yang dikenakan BK jika harga di pasar dunia mencapai tingkat harga tertentu.

Pemberlakuan BK itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri seperti untuk pembuatan minyak goreng.

"Dalam hal ini Bea dan Cukai hanya sebagai pelaksana saja sementara pengambil keputusannya ada di instansi lain (Departemen Perdagangan)," katanya.

Ia menyebutkan, harga CPO dunia menunjukkan kenaikan sejak September 2010 hingga mencapai sekitar 600 dolar AS per ton dan saat ini sudah mencapai di atas 1.000 dolar AS per ton.

Rp3,9 Triliun untuk Akhir Tahun

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 19:29 WIB
Rp3,9 Triliun untuk Akhir Tahun

Surabaya
Bank Indonesia Surabaya menyiapkan Rp3,9 triliun menjelang akhir tahun 2010 karena ingin memenuhi permintaan pasar terhadap keperluan uang tunai pada periode tersebut.

"Kami optimistis besaran dana yang disediakan saat ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Surabaya sampai sekitar tiga bulan hingga empat bulan mendatang," kata Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Kantor Surabaya, Hamid Ponco Wibowo, di Surabaya, Selasa.

Keyakinan tersebut, jelas dia, dikarenakan arus uang di Surabaya hanya sekitar Rp700 miliar hingga Rp800 miliar per bulan.

"Kesiapan dana kami lebih dari cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir Bank Indonesia kekurangan stok," ujarnya.

Besaran dana itu, katanya, terdiri dari dominasi uang pecahan besar atau 83 persennya merupakan uang di atas Rp10.000,00-an. Sementara, sisa 17 persennya adalah uang pecahan kecil atau di bawah Rp10.000,00-an.

"Terkait animo masyarakat terhadap penukaran uang jelang Tahun Baru 2011, sampai sekarang gaungnya tidak begitu besar dibandingkan pada masa Lebaran 1431 Hijriah," katanya.

Mengenai layanan jasa perbankan pada akhir tahun 2010, ia mengaku, pelaku perbankan akan menutup layanan kas mereka pada tanggal 31 Desember mendatang..

"Namun, mulai tanggal 3 Januari 2011 seluruh layanan buka seperti kondisi normal," katanya. (*)

Tarif Hotel di Anyer Naik 10 Persen

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 18:27 WIB
Anyer, Serang

Menjelang Tahun Baru 2011, tarif hotel dan resort di Anyer dan Cinangka Kabupaten Serang, Banten, naik 10 persen dibanding hari biasanya.

"Kenaikan berkisar 10 persen dari tarif biasa, dan itu terjadi bukan hanya di Marbella Convention & Spa saja, tetapi semua hotel juga menaikan tarifnya," kata Publik Relaton Marblella Convention & Spa Shinta N Israsari, Selasa.

Kenaikan tersebut, katanya, belum termasuk sejumlah paket yang akan diselenggarakan oleh pihak Marbella pada malam pergantian tahun, seperti gala dinner, pesta kembang api, dan sejumlah paket hiburan lainnya.

General Manager Pisita Resort Handomo secara terpisah menjelaskan, kenaikan tarif resotr sebesar 10 persen sangat wajar menjelang tahun baru.

"Saya rasa di mana pun, jika permintaan sedang banyak, maka harga akan mengalami kenaikan," katanya menjelaskan.

Kenaikan tarif yang diberlakukan di Pisita Resort katanya, selalu terjadi jika menjelang hari besar, seperti tahun baru dan masa liburan.

"Inflasi yang terjadi, juga mempengaruhi kenaikan tarif hotel dan resort," katanya.

Keniakan tarif hotel masih menurut Handomo, diluar sejumlah paket yang ditawarkan, termasuk menu makan khas yang akan disajikan pada malam pergantian tahun.

"Jadi kalau dihitung-hitung kenaikan tarif hotel membengkak, dan saya rasa wajar, karena service dan pelayanan yang disajikan juga berbeda," katanya.

Pemerintah akan Lepas Kepemilikan Saham Minoritas

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 15:35 WIB
Jakarta

Pemerintah berencana melepas kepemilikan saham minoritas di sejumlah perusahaan secara bertahap.

"Kalau sudah ada persetujuan kami akan segera melakukan eksekusi," kata Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Achiran Pandu Djajanto di Jakarta, Selasa.

Pemerintah, kata dia, antara lain akan melepas kepemilikan saham minoritas di PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk, PT Kertas Blabak, PT Atmindo, PT Intirub dan PT Jakarta International Hotels and Development (JIHD) Tbk.

"Kertas Blabak sudah selesai, Intirub sudah selesai, sekarang sedang proses untuk Kertas Basuki Rahmat," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki saham sebesar 0,38 persen dengan nilai setara Rp2,9 miliar di PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk dan sebanyak 0,8 persen saham bernilai sekitarRp540 juta di PT Kertas Blabak.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah memiliki saham sebesar 36 persen atau senilai Rp10 miliar di PT Atmindo dan sebanyak sembilan persen saham PT Intirub yang nilainya sekitar Rp7 miliar.

Dia menambahkan, pemerintah juga memiliki tabungan saham di JIHD sebesar 1,3 persen dan di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri atau PPLI sebesar lima persen.

"Kami akan lihat dulu mana-mana yang paling potensial dilepas," katanya.

Lebih jauh Pandu menjelaskan, penjualan saham minoritas dilakukan karena kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut dinilai tidak lagi memberikan pendapatan bermakna bagi negara.

"Perlu dilepas karena sudah tidak dominan. Nilainya juga tidak signifikan dan sifatnya belum komersil sekali," katanya.

Presiden Imbau Perbaiki Perda Pajak

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 14:18 WIB

Presiden Imbau Perbaiki Perda Pajak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau para kepala daerah untuk memperbaiki peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan investasi.

Saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri, pimpinan lembaga negara dan para gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara Selasa, Presiden mengingatkan agar prinsip perpajakan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menimbulkan distorsi dalam kegiatan perekonomian.

Tata kelola perpajakan yang tidak baik, menurut Presiden, bisa menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, serta kegiatan ekspor dan impor.

"Karena itu, berikan perhatian pada perbaikan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah agar makin kondusif dalam meningkatkan laju investasi dan makin ramah bagi investor," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan para kepala daerah agar senantiasa berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi dalam mengeluarkan peraturan daerah.

Karena itu, lanjut Presiden, para kepala daerah harus melakukan koordinasi dengan menteri keuangan dan menteri dalam negeri untuk bersama-sama mengarahkan pungutan dan perpajakan.

Tindakan itu untuk dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha serta meningkatkan pelayanan publik dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah.

Kepada para gubernur, Presiden juga berpesan agar segera menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2011 kepada satuan kerja perangkat daerah pada wilayah masing-masing sebelum tahun anggaran 2010 berakhir.

"Pastikan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai secepat mungkin dan roda perekonomian rakyat dapat bergerak sejak awal tahun anggaran," katanya.

Para gubernur juga diharapkan oleh Presiden dapat meningkatkan koordinasi dengan para bupati/walikota di wilayah masing-masing sehingga kualitas pengelolaan APBD baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pelaporan pertanggungjawaban dapat diperbaiki.

Sedangkan untuk kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama lainnya, Kepala Negara berharap agar kementerian atau lembaga negara yang terkait dapat berkoordinasi dengan gubernur sehingga efektivitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat dicapai.

Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2011

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 09:58 WIB
Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2011

Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta gubernur dari seluruh Indonesia.

Penyerahan DIPA dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, pada pukul 10.00 WIB.

Menurut keterangan pers Kementerian Keuangan, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 lebih awal dilaksanakan dibandingkan tahun-tahun anggaran lalu yang diserahkan oleh Presiden pada awal tahun berjalan.

Penyerahan DIPA di akhir tahun dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011, semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja.

Faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.

Prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah" adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan.

APBN 2011 meningkat sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah.

Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah.

Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,7 triliun.

Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92, persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010.

Pengamat Perkirakan BI Rate Dipertahankan

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 13:40 WIB
Pengamat Perkirakan BI Rate Dipertahankan
Seorang pria berjalan keluar dari Gedung Bank Indonesia (BI) , Jakarta.

Jakarta
Pengamat perbankan Kostaman Thayib memperkirakan Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,5 persen pada 2011, sehingga perbankan bisa menyalurkan kredit lebih besar.

Ekspansi kredit perbankan pada 2011 diharapkan lebih besar dibanding tahun 2010 dalam upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat, katanya di Jakarta, Selasa.

Kostaman Thayib yang juga Direktur Retail Banking Bank Mega mengatakan, kalau BI tetap mempertahankan suku bunga maka suku bunga kredit bank juga tidak naik dan para debitur diharapkan aktif untuk akad kredit.

Para debitur sangat khawatir apabia BI menaikkan BI Rate akibat inflasi 2011 yang diduga meningkat dan akan berdampak negatif terhadap industri perbankan, ucapnya.

Menurut dia, dengan suku bunga stabil, maka perbankan akan menyalurkan kredit ke sektor yang strategis dan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam investasi yang besar.

Pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor riil tumbuh lebih cepat, katanya.

Apabila dana APBN lebih cepat dicairkan, lanjut dia, maka pembangunan listrik dan sarana transportasi dapat dibangun lebih cepat.

Bahkan pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak perbankan untuk mempercepat tumbuhnya sektor rill, ucapnya.

Pemerintah, menurut dia dinilai lambat dalam mencairkan dana APBN sehingga rencana untuk menbangun listrik 1000 mega watt sampai saat ini masih belum selesai.

Banyak kendala yang dihadapi pemerintah untuk mendorong sektor riil tumbuh dengan baik, ucapnya.

Ia mengatakan, perbankan pada 2011 siap melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional tumbuh lebih cepat.

Presiden Minta Akhiri Iklim Takut Gunakan Anggaran

INDONESIA PLASA

Selasa, 28 Desember 2010 13:04 WIB
Presiden Minta Akhiri Iklim Takut Gunakan Anggaran
Jakarta  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau pejabat negara untuk mengakhiri iklim takut menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pejabat negara tidak perlu takut apabila ditunjuk sebagai kuasa pelaksana anggaran selama mendapatkan bimbingan cukup sehingga tidak melanggar hukum, kata Presiden dalam pidatonya saat penyerahan daftar isian pelaksana anggara (DIPA) Tahun Anggaran 2011 di Istana Negara, Selasa.

"Pastikan mereka itu diberi tuntunan dan bimbingan agar tidak ragu-ragu. Tidak boleh berhenti pembangunan gara-gara takut. Jangan juga dijebak sampai salah. Pastikan program-program pemerintah dapat jalan segera," tutur Presiden.

Meski demikian, Presiden tetap mengingatkan agar selalu dilakukan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran serta perbaikan administrasi, prosedural, dan birokrasi.

Pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk suatu proyek harus benar-benar orang yang kompeten dan berkualitas.

Presiden juga mengingatkan agar setiap temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat ditindaklanjuti dan aparat pengawasan internal pemerintah dapat mengembangkan manajemen risiko di setiap unit kementerian atau lembaga.

"Tingkatkan pengawasan internal, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan," ujarnya.

Presiden juga mengemukakan bahwa sampai saat ini ia mendengar masih terjadi praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga negara.

"Saya minta atensi, masih saya dengar ada mark up dalam pengadaan barang dan jasa. Perpres, Keppres sudah disederhanakan, makin cepat, tapi kalau budaya mark up di negeri ini masih ada maka negara yang akan rugi," tuturnya.

Presiden mengaku telah mulai memetakan wilayah pengadaan barang dan jasa yang rawan potensi penggelembungan dan melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan tersebut.