KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK

INDONESIA PLASA


TDL Industri Naik

Menperin: Pengusaha Bukan Manja
Senin, 17 Januari 2011 | 12:16 WIB

Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat menyatakan pengusaha menolak langkah capping (pembatasan) tarif dasar listrik (TDL) sektor industri, bukan manja seperti "tudingan" Dirut PT.PLN, Dahlan Iskan. Tetapi harus ada kepastian bukan ,"diam-diam" diterapkan.

"Enak juga, tentu semua orang menyadari bahwa 'manja' tidak boleh berlama-lama, tapi juga sebagai menteri yang berlatar belakang pengusaha, saya tahu kapan kita harus berhenti bermanja-manja," ungkapnya, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/1/2011).
Penolakan atas capping, yang dibahasakan 'manja' itu beralasan. Menteri menjelaskan ada banyak faktor pengusaha menolak langkah direksi PLN tersebut. Penghitungan yang menyeluruh di awal dan terencana, menurutnya, sangat mendasar bagi pengusaha mengenai pelepasan capping sektor industri.
"Karena banyak faktor, industri-industri yang membuat production cost itu tidak efisien, kita benahi segera. Memang harus diberi kepastian, misal capping dilepas tahun depan atau enam bulan lagi. Harus diumumkan sekarang, karena mereka harus buat kalkulasi," tegas Menteri.
Dia melanjutkan bahwa berdasarkan keterangan Menteri ESDM, kepada dirinya bahwa masih memakai tarif lama. Dia juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang disuarakan ESDM tidak bisa ditetapkan begitu saja, tapi harus dilakukan pembicaraan dengan DPR. Karena PLN, imbuhnya, termasuk regulated price. "Jadi nggak bisa ditentukan korporasi," ujarnya.
Dia megaskan, menurut laporan Menteri ESDM, belum menyetujui yang diinginkan PLN terkait pelepasan capping sektor industri. "Menko mengingatkan, PLN sebagai BUMN dia termasuk regulator tarif, jadi dia tidak bisa menentukan sendiri walau secara korporasi benar," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama, PT. PLN (Persero), Dahlan Iskan menegaskan bahwa pelaku industri yang menolak pencabutan capping (pembatasan) tarif listrik industri 18 persen manja dan tidak menggunakan akal sehat.
"Saya melihat beberapa pengusaha besar yang menentang dicabutnya capping TDL industri ini sudah terlalu manja dan tidak menggunakan akal sehat," ujarnya, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (15/1/2011).
Mereka, jelasnya, minta terus dimanjakan dan dininabobokkan. Sementara industri lain sejenis yang jumlahnya lebih banyak selama ini sudah membayar listrik dengan tarif yang normal. "Kalau mereka beralasan pencabutan capping ini menurunkan daya saing, saya perlu bertanya: mengapa industri sejenis yang sudah membayar listrik dengan normal tidak kalah bersaing? Bahkan tidak kalah bersaing dengan mereka yang manja itu? Kalau kemanjaan seperti ini tidak dilawan, bangsa ini tidak akan maju," tegasnya.

Jangan Lagi Jadi Antek Asing

INDONESIA PLASA
Senin, 17 Januari 2011 | 14:27 WIB
Semua pihak diminta jangan melupakan fakta sejarah bahwa imperialisme asing menjadi musuh bersama. "Penguasa dalam negeri seringkali menjadi agen atau antek kepentingan asing," kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir, Senin ( 17/1/2011 ) di Jakarta.

Revrisond menandaskan, gerakan revolusi harus mengajak rakyat, tapi jangan sampai mengulang malapetaka reformasi tahun 1998 . Setelah Presiden Suharto lengser, keberadaan IMF dan Bank Dunia masih eksis di Indonesia.

Sementara Haryadi, mantan Ketua Iluni (Ikatan Alumni Univeristas Indonesia) melihat koalisi elite saat ini memanfaatkan dana APBN untuk dibagi-bagikan ke partai-partai politik. "Dana APBN untuk menghidupi parpol-parpol ini lebih dari sekadar kebohongan, tapi sudah namanya penggarongan," tegas Haryadi.

Ia juga menuding para elit neoliberal telah membiarkan aset-aset negara dijual kepada asing. Mereka tidak menganggap lagi Pasal 33 UUD 1945 . "Jangan biarkan bentuk penggarongan dan pengkhianatan yang membuat rakyat jadi sengsara. Penggarongan ini akan jalan terus bila kita biarkan saja," imbuhnya.

Sementara itu, mantan Menko Perekenomian Rizal Ramli menegaskan reformasi jangan diartikan dengan penggantian pemimpin saja, tapi juga harus memastikan adanya kemandirian pada diri bangsa. "Kita bicara reformasi tak ada artinya. Harusnya adalah kemandirian bangsa yang tidak ada kepentingan asing lewat IMF-Bank Dunia," kata dia.

Presiden Terganggu Stigma Bohong

INDONESIA PLASA
Dialog Presiden-Tokoh Agama


Senin, 17 Januari 2011 | 11:50 WIB

Pramono Anung
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden RI dan sembilan tokoh agama, Senin (17/1/2011) malam, seharusnya tak perlu diadakan. Undangan pertemuan yang digagas Presiden SBY kepada para tokoh agama dilayangkan setelah lontaran kritik keras yang disampaikan pekan lalu. Pemerintah dinilai berbohong. Menurut Pramono, pemerintah hanya perlu mengevaluasi diri dan menindaklanjuti kritikan yang disampaikan. Pertemuan malam nanti dinilainya menunjukkan bahwa Presiden sebagai pemimpin pemerintahan terganggu dengan stigma 'bohong' yang disampaikan para tokoh agama.
Terlihat betul memang stigma atau stereotip tentang kebohongan itu sangat mengganggu pemerintahan terutama bagi presiden.
-- Pramono Anung

"Terlihat betul memang stigma atau stereotip tentang kebohongan itu sangat mengganggu pemerintahan terutama bagi presiden yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap hal itu," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (17/1/2011).

Pramono mengatakan, kata 'bohong' dalam budaya timur sangat diharamkan. Dari kecil, seorang anak di budaya timur ditekankan untuk tidak berbohong. Oleh karena itu, Pramono menilai penggunaan diksi 'bohong' luar biasa. Politisi PDI-P ini juga mencontohkan penggunaan angka 9 oleh para pemuka agama dalam poin 9 janji lama dan 9 janji baru. Menurutnya, ini sangat menyinggung SBY yang selama ini sangat 'mendewakan' angka 9.

"Kenapa mereka menggunakan angka 9 menurut saya agamawan ini setelah melakukan kontemplasi sangat cerdas memilih angka 9 dan itu menyentuh betul SBY," tambahnya.

Pertemuan antara pemerintah dan para tokoh agama seharusnya bisa digelar secara rutin jika ingin menjalin komunikasi yang baik dengan akar rumput. Oleh karena itu, pertemuan nanti malam harus menjadi wujud silaturahmi antara rakyat dan pemerintah untuk mencari solusi. "Jadi diksi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan perbaikan sebab kalau tidak ini akan makin melekat pada masyarakat," tandasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah seharusnya tak meributkan penggunaan kata 'bohong'. Pemerintah diimbau untuk mencermati substansi kritik yang disampaikan para tokoh agama. "Daripada mempertentangkan kata 'bohong', lebih baik fokus memberikan solusi mengatasi soal hukum, HAM, keamanan, ekonomi, pendidikan, sembako dan lain-lain," kata Lukman.

Namun, ia mengapresiasi langkah positif Presiden SBY yang mengundang para tokoh agama untuk berdialog malam nanti. Ia berharap, pertemuan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang berkontribusi pada terpecahkannya berbagai permasalahan bangsa.

"Saya meyakini kritik keras tokoh agama itu tak berlandaskan kebencian, tetapi lebih karena cintanya kepada negara dan bangsa ini," kata Lukman.

Penerbangan Diono: Sudah Ada Calon Investor Mandala

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 | 13:11 WIB

Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin (tengah. Presiden Direktur PT Mandala Airlines Diono Nurjadin mengatakan, sudah ada calon investor yang siap menanamkam modal untuk restrukturisasi perusahaan.
"Saat ini sudah ada beberapa calon investor baik dari dalam maupun luar negeri yang siap menanamkan modal di PT Mandala Airlines, tetapi siapa calon investornya belum bisa kami publikasikan," kata Diono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajahmada, Jakarta, Senin ( 17/1/2011 ).
Diono menuturkan, para calon investor ini cukup banyak daftarnya dan sudah diserahkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang akan diawasi oleh hakim pengawas. Sidang pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mandala Airlines dan disidangkan hari ini menunjuk Ari Lukman sebagai hakim pengawas.
Selain investor, Diono juga menyebutkan ada banyak kreditor yang memberikan pinjaman ke perusahaannya. "Selain investor, ada pula kreditor yang mau mengucurkan pinjaman, ada beberapa bentuk kreditornya, nanti seluruhnya akan mengajukan pendaftaran permohonan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PKPU Mandala Airlines yang telah diajukan 13 Januari 2011 .
Majelis hakim melihat syarat materiil dalam pengajuan PKPU telah memenuhi syarat dan memutuskan memberikan 45 hari untuk restrukturisasi perusahaan. Dengan demikian, pengadilan juga menunjuk pengurus untuk melindungi aset Mandala Airlines dari kreditor, dan juga berbagai klaim dalam waktu 45 hari.
Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Pramodhana, diputuskan Ari Lukman sebagai hakim pengawas, dan Duma Hutapea sebagai pengurus aset Mandala Airlines. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan pada 2 Maret 2011.

Pengadilan Kabulkan PKPU Mandala Airlines

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 12:12 WIB


Seorang calon penumpang membaca lembar pengumuman mengenai stop beroperasinya maskapai penerbangan Mandala Airlines, di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (13/1). Maskapai penerbangan Mandala Airlines stop operasi sementara mulai 13 Januari 2011 karena terlilit masalah keuangan.
Jakarta

Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan sementara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mandala Airlines ditengah maskapai itu berjuang mempertahankan kelangsungan usahanya.

"Mengabulkan sementara permohonan PKPU Mandala Airlines," kata Ketua Majelis Hakim Pramoedhana Koesoemaadmadja, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin.

Pengadilan Niaga juga menunjuk Hakim Pengawas Yulman dan pengurus Duma Hutapea dari kantor Law Firm Duma & Partners.

Menurut Pramoedhana, pengadilan memberikan waktu 45 hari bagi Mandala untuk menyusun restrukturisasi yang akan diajukan.

Majelis hakim juga mengungkapkan bahwa sidang permohonan PKPU ini akan dilanjutkan pada 2 Maret 2011 dengan memanggil semua pihak, termasuk para kreditur.

Menanggapi keputusan Pengadilan Niaga ini, Penasehat Hukum Mandala Airlines James Purba mengatakan bahwa pihaknya memiliki waktu 45 hari untuk fokus dalam membuat rencana restrukturisasi guna membuat kondisi maskapai menjadi lebih baik.

"Penunjukkan pengurus bagi Mandala untuk melindungi aset dari kreditur serta pengajuan berbagai klaim dalam waktu 45 hari, sehingga manajemen dapat fokus terhadap rencana restrukturisasi perusahaan," kata James.

Maskapai penerbangan Mandala Airlines mengaku telah mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga terkait keputusan pemberhentian operasional maskapai swasta itu.

Berdasarkan berkas permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, Mandala memiliki utang yang tercatat di berkas yang jika dikonversi totalnya mencapai Rp800 miliar.

Nilai utang tersebut berasal dari sekitar 271 kreditor yang merupakan perusahaan lokal maupun asing..

Jumlah utang dan kreditor masih bersifat fluktuatif. Pasalnya, sejalan dengan proses verifikasi, jumlah utang dan kreditor mungkin akan bertambah seiring dengan masuknya tagihan kepada pihak pengurus yang akan ditunjuk.

Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Yogyakarta Meroket

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 10:48 WIB


Pasar Beringharjo, Yogyakarta(istimewa)
Yogyakarta

Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional Kota Yogyakarta pada pertengahan Januari masih tetap tinggi, khususnya beras dan minyak goreng sawit curah.

"Beras masih mahal, dan minyak goreng juga tetap mahal," kata salah seorang pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Sentul Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan, harga beras termurah adalah Rp6.300 per kilogram (kg) yaitu untuk jenis IR, sedangkan kualitas medium seperti C4 dijual dengan harga Rp7.400 per kg dan kualitas yang lebih baik lagi seperti C4 Super dijual dengan harga Rp8.000 per kg.

Sedangkan minyak goreng curah barco dijual dengan harga hingga Rp17.000 per kg dan minyak goreng curah sawit dijual dengan harga Rp10.500 per kg. "Harga minyak goreng curah barco itu tergolong mahal. Harganya memang terus naik sejak akhir tahun lalu," katanya.

Komoditas telur ayam ras dijual dengan harga Rp13.500 per kg, sedangkan harga gula pasir Madukismo dijual dengan harga Rp10.500 per kg. Ia mengatakan, sudah cukup lama tidak menjual gula pasir yang berwarna lebih putih.

Sementara itu, pedagang bahan kebutuhan pokok lain di Pasar Beringharjo Heni Purwanti mengatakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok juga masih bertahan tinggi.

Harga beras dijual dengan rentang harga bervariasi yaitu antara Rp6.300 per kg hingga Rp8.000 per kg.

Sedangkan minyak goreng curah barco dijual dengan harga Rp16.500 per kg dan minyak goreng curah sawit dijual dengan harga Rp10.500 per kg, sedangkan gula pasir madukismo dijual dengan harga Rp10.500 per kg dan harga telur ayam ras dijual dengan harga Rp13.500 per kg.

Banten Bentuk Tim Pengawas Kendaraan Muatan Lebih

INDONESIA PLASA

Minggu, 16 Januari 2011 19:26 WIB


Sejumlah kendaraan antri melewati lubang kubangan lumpur di Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Km-6,5, di Kampung Sirtu, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (13/1).
Serang

Dinas Perhubungan Provinsi Banten membentuk tim untuk mengawasi kendaraan yang bermuatan melebihi ketentuan pada 2011 dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan jalan.

"Tim sudah terbentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Banten, kami sedang menyusun rencana pelaksanaan operasionalnya," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Banten Husni Hasan di Serang, Minggu.

Husni mengatakan, tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan tersebut merupakan personel gabungan dari Dishubkominfo provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Satlantas Polda Banten dan Polres.

Sasaran operasi kendaraan bermuatan lebih diarahkan pada ruas-ruas jalan yang biasanya dilintasi truk muatan barang di wilayah Provinsi Banten.

"Lokasi tepatnya serta waktu pelaksanaan operasi tidak bisa kami sampaikan saat ini," kata Husni.

Selain pembentukan tim pengawas gabungan, kata dia, saat ini pihaknya juga sedang menyusun rencana revisi peraturan daerah (Perda) tentang sanksi bagi kendaraan yang bermuatan lebih karena sanksi dalam Perda yang ada belum memberikan efek jera bagi pelanggar.

Sebelumnya Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Saleh MT mengatakan, banyaknya jalan rusak di Banten selama ini selain disebabkan cuaca, juga karena banyaknya kendaraan yang membawa muatan melebihi kemampuan jalan sehingga konstruksi jalan tidak mampu menahan beban kendaraan, sementara sanksi bagi pelanggaran tersebut terlalu ringan yang akhirnya tidak membuat jera pelanggar.

"Jalan provinsi itu termasuk jalan kelas III yang kemampuannya maksimal hanya delapan ton, sementara kendaraan yang lewat di jalan tersebut muatannya bisa 40 hingga 50 ton, tentu saja jalan cepat rusak," kata Saleh.

Oleh sebab itu, Bina Marga dan Dinas Perhubungan sepakat membentuk tim pada 2011 dengan penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4 miliar untuk pembentukan tim tersebut serta pengadaan alat timbang yang bisa dipindah-pindah.

"Selain membentuk tim pengawas, juga perlu ada aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar agar bisa membuat efek jera karena sanksi dalam perda saat ini terlalu ringan," kata Saleh.

Waw, Minyak "Brent" Dekati 100 Dolar

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 15:42 WIB

ladang minyak (reuters)
Singapura

Harga minyak bervariasi di perdagangan Asia pada Senin, di tengah harapan bahwa harga segera bisa mencapai 100 dolar AS per barel, kata analis.

Kontrak utama New York, minyak mentah jenis "light sweet" untuk pengiriman Februari, berkurang 36 sen menjadi 91,18 dolar AS per barel sementara minyak mentah "Brent North Sea" untuk penyerahan Maret dua sen lebih tinggi pada 98,40 dolar AS.

Optimisme tentang pemulihan ekonomi global dan minat dari investor yang bullish (bergairah) telah menjadi dua pendorong kembar lonjakan harga minyak mentah selama pekan lalu, kata analis.

"Minyak mentah berjangka cukup dekat dengan 100 dolar dan pedagang spekulatif umumnya telah bullish di pasar," kata Victor Shum, analis pada konsultan energi Purvin and Gertz di Singapura.

"Ada banyak investor bertaruh pada percepatan pemulihan ekonomi global, dan jadi kita sudah mendapat harga-harga tinggi," katanya.

Kenaikan harga minyak dunia telah dikaitkan dengan musim dingin keras yang melanda Eropa dan bagian dari Amerika Utara, serta pertumbuhan di China dan negara-negara berkembang lainnya.

Harga minyak pertama kali menyentuh 100 dolar AS per barel pada Januari 2008 dan produsen minyak utama Iran, Minggu mengatakan, itu mungkin akan terjadi lagi, tapi mengesampingkan pertemuan darurat OPEC untuk membahas masalah tersebut.

"Harga 100 dolar tidak realistis dalam situasi ini," kata Menteri Minyak Iran Masoud Mirkazemi, yang saat ini memimpin kartel OPEC, kepada wartawan pada Minggu.

"Sekalipun jika harga minyak melewati 100 dolar AS per barel tidak perlu untuk pertemuan darurat OPEC. Beberapa anggota OPEC percaya tidak perlu pertemuan darurat bahkan jika minyak mencapai 110 atau 120 dolar AS per barel."

Iran adalah eksportir minyak mentah OPEC kedua terbesar, dan memegang cadangan gas terbesar kedua di dunia.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang menghasilkan 40 persen minyak mentah dunia, mengatakan spekulasi juga memicu kenaikan harga. (*)

LPS Divestasi Bank Mutiara November

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 15:02 WIB
Jakarta

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mendivestasi Bank Mutiara (dahulu Bank Century) pada November 2011.

"LPS wajib mendivestasi Bank Mutiara paling lama tiga tahun setelah pengambilalihan pada November 2008," kata Kepala Eksekutif LPS Firdaus Zailana dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, LPS harus melepas/menjual seluruh saham Bank Mutiara dengan harga penjualan yang optimal.

"Harga yang optimal ya paling tidak sama dengan penyertaan modal sementara (PMS) yang telah diberikan ke Bank Mutiara," kata Firdaus.

Ia menyebutkan, saat ini penanganan Bank Mutiara oleh LPS sudah berlangsung dua tahun dua bulan. Pada November 2011, LPS harus sudah melakukan public offering Bank Mutiara.

Menurut dia, jika penawaran tidak memperoleh harga optimal maka divestasi ditunda lagi hingga 2013.

Mengenai kondisi Bank Mutiara, Firdaus menjelaskan, aset bank itu saat ini (per Desember 2010) mencapai Rp10,7 triliun dibanding Pada Desember 2008 sebesar Rp5,5 triliun.

Dana pihak ketiga mencapai Rp8,9 triliun dibanding pada saat ambil alih Rp5,1 triliun, dan CAR dari minus 81,81 persen menjadi 10,85 persen.

LPS Tolak Bayar Rp434 Miliar Klaim Penjaminan

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 14:59 WIB

Jakarta

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga akhir Desember 2010 menolak membayar klaim penjaminan sebesar Rp434 miliar karena sejumlah alasan.

"Jumlah simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya oleh LPS sebesar Rp434 miliar termasuk bunga," kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Heru Budiyanto di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Heru menyebutkan, jumlah itu terdiri dari Rp220 miliar yang tidak dibayar karena jumlah simpanannya di atas batas penjaminan LPS, dan sebesar Rp214 miliar karena simpanannya tidak memenuhi persyaratan sebagai simpanan yang layak dibayar.

Ia menyebutkan, sesuai aturan Pasal 19 UU tentang LPS, simpanan yang tidak layak bayar meliputi suku bunganya di atas penjaminan, tidak ada aliran dana masuk, dan memiliki kredit macet yang melebihi nilai simpanannya.

"Terhadap simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya oleh LPS itu, maka sesuai Pasal 54 UU LPS, akan dibayarkan dari hasil pencairan aset bank yang dilikuidasi," kata Heru.

Ia menyebutkan, sejak efektif beroperasi pada 22 September 2005 hingga akhir 2010, jumlah bank yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia sebanyak 31 bank terdiri atas 30 bank perkreditan rakyat (BPR) dan satu bank umum.

Jika dirinci, pada 2006 terdapat enam BPR yang dicabut izin usahanya, pada 2007 lima BPR, tahun 2008 empat BPR, tahun 2009 lima BPR dan satu bank umum, dan pada 2010 terdapat 10 BPR yang dicabut izin usahanya.

"Total dana pihak ketiga (DPK) pada 31 bank tersebut per penutupan bank adalah sebesar Rp1,01 triliun," kata Heru.

PT Timah Bayar Royalti Rp1,2 Triliun

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 14:55 WIB

Pangkalpinang

PT Timah Tbk dalam kurun waktu 2006 hingga 2009 sudah membayar kewajiban royalti hasil pertambangan ke kas negara mencapai Rp1,2 triliun yang disesuaikan dengan jumlah produksi sekitar 40.000 ton.

"Nilai royalti yang disetor ke kas negara tergantung dari lancarnya produksi bijih timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan. PT Timah hanya bisa memproduksi maksimal bijih timah sekitar 40.000 ton karena faktor cuaca yang kurang bersahabat dan maraknya kegiatan penambangan ilegal," kata Kepala Humas PT Timah Wirtsa Firdaus di Pangkalpinang, Senin.

PT Timah terus meningkatkan nilai iuran royalti yang disetor ke kas negara dengan meningkatkan jumlah produksi biji timah, karena royalti penjualan timah memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.

"Untuk meningkatkan produksi memang sangat sulit, apalagi sekarang PT Timah mulai melakukan ekplorasi pertambangan timah di laut yang sangat tergantung dengan kondisi cuaca, disamping maraknya tambang timah rakyat ilegal yang mimicu menurunnya produksi biji timah," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, PT Timah diharuskan menyetor iuran royalti sebesar tiga persen dari total penjualan logam atau setiap ekspor yang disetor melakukan kegiatan ekspor.

"Dari tiga persen tersebu, pemerintah pusat mendapatkan 16 persen, pemerintah provinsi daerah penghasil 20 persen, daerah penghasil 32 persen dan sekeliling daerah penghasil 32 persen. Pembagian tiga persen tersebut diatur dan dilakukan oleh pemerintah pusat, demikian juga untuk daerah sekeliling penghasil yang mendapatkan 32 persen," ujarnya.

Ia juga mengatakan, dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2009, PT Timah sudah memberikan kontribusi untuk negara hingga Rp 4,51 triliun yang berasal dari beberapa item seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, Royalti, iuran KP, Dividen serta bea masuk.

"Pada 2008, PT Timah memberikan sumbangan terbesar ke kas negara yaitu mencapai Rp2,24 triliun dam prognosa atau angka perkiraan, kontribusi PT Timah kepada negara pada 2010 mencapati Rp671,22 milyar untuk item yang sama," ujarnya.

Selain pemasukan dari pajak, royalti, deviden dan lain-lain, PT Timah juga melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang perusahaan terbatas, berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR terhadap masyarakat khususnya daerah sekitar operasi.

Pada 2009, PT Timah merealisasikan bantuan sosial Rp 42,16 miliar untuk kegiatan di berbagai bidang seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, mitra binaan dan. Dana tersebut termasuk juga program kemitraan yang memberikan kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra binaan PT Timah.

"Kmai berusaha mewujudkan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan demi kesinambungan kegiatan perusahaan, sehingga kegiatan dan bantuan sosial merupakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

Kerusakan dan Kerugian Letusan Merapi Rp4,23 Triliun

INDONESIA PLASA
Senin, 17 Januari 2011 13:20 WIB

Sutopo Purwo Nugrhoho

Nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana letusan Gunung Merapi pada 2010 mencapai Rp4,23 triliun, dengan kerusakan paling besar dialami sektor perumahan mencapai 39 persen dari total kerusakan.

"Jumlah nilai kerugian akibat letusan Merapi mencapai Rp1,138 triliun atau 27 persen, sedangkan nilai kerugian adalah Rp3,089 triliun atau 73 persen," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, nilai kerusakan paling besar kedua setelah sektor perumahan dialami sektor sumber daya air dan irigasi yang mencapai 13 persen dari total nilai kerusakan.

Kerugian terbesar dialami sektor pertanian dengan nilai kerugian mencapai Rp1,326 triliun atau 43 persen dari total nilai kerugian, disusul kerugian sektor industri dan UMKM sebesar Rp 382 miliar atau 12,4 persen dari nilai kerugian.

Dikatakan, secara keseluruhan sektor pertanian budidaya dan tanaman pangan tetap menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan nilai total dampak Rp1,326 triliun yang merupakan 31,4 persen dari nilai total kerusakan dan kerugian.

Secara kewilayahan, Kabupaten Sleman merupakan daerah yang paling terkena dampak bencana dimana diperkirakan sekitar 65 persen dari kerusakan dan kerugian dialami oleh Kabupaten Sleman disusul oleh Kabupaten Magelang yang menerima sekitar 15 persen dampak bencana.

Selanjutnya masing-masing enam persen dialami oleh Kabupaten Klaten dan Boyolali. Sementara daerah-daerah lain (Kota Yogya, Magelang, Solo dan sekitarnya) menerima sekitar delapan persen total kerusakan dan kerugian akibat bencana Merapi.

Setelah masa tanggap darurat, diperkirakan masih perlu satu tahun atau lebih untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak berat atau hancur, berikut sarana pendukungnya.

Selama masa tersebut, 2.613 keluarga terpaksa menempati permukiman sementara, untuk itu disediakan 2.613 unit hunian sementara berikut sarana air, sanitasi dan fasilitas lingkungan.

"Ada kemungkinan bahwa sebagian besar hunian sementara tidak dapat dibangun di halaman keluarga yang bersangkutan sehingga dibutuhkan lahan sementara selama satu tahun tersebut," kata Sutopo.

Diperkirakan nilai kerugian adalah sebesar biaya sewa lahan atau nilai pemanfaatan lahan yang tidak dapat dinikmati oleh desa.

Terjadinya letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 hingga mencapai puncak letusan terbesar 5 November 2010 menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar di empat kabupaten yaitu Magelang, Boyolali, Klaten di Jawa Tengah dan Sleman di Yogyakarta.

Hingga saat ini kajian penilaian kerusakan dan kerugian sudah selesai dilakukan oleh BNPB bekerjasama dengan Bappenas dan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sedangkan kajian penilaian kebutuhan pasca bencana dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam proses penyelesaian. Diharapkan awal Februari dapat dituntaskan.

Kajian penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan metoda ECLAC, yaitu metode penilaian akibat bencana yang dikembangkan oleh "The Economic Commission for Latin America and the Caribbean" (ECLAC).

Moodys Naikkan Rating Indonesia

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 13:17 WIB
Jakarta

Moodys Investor Service menaikkan peringkat (rating) Indonesia dan surat utangnya menjadi Ba1 dari sebelumnya Ba2 dengan melihat ketahanan ekonomi Indonesia disertai dengan keseimbangan ekonomi makro yang berkelanjutan.

Vice President-Senior Analyst Sovereign Risk Group Moodys Aninda S Mitra dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta Senin menjelaskan, peningkatan rating Indonesia juga melihat posisi utang pemerintah dan cadangan devisa yang dinilai masih memadai serta membaiknya prospek masuknya investasi asing yang diharapkan dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia dan prospek ekonominya.

"Kami menaikkan peringkat kredit karena momentum perekonomian yang diharapkan akan didukung permintaan dalam negeri yang stabil, dengan kecepatan yang wajar dan urutan reformasi kebijakan dan struktural, dan meningkatnya investasi langsung asing. Selain itu, posisi utang negara dan kecukupan cadangan devisa bank sentral berada dalam jalur yang benar," katanya.

Prospek stabil juga diberikan kepada Indonesia karena adanya kebijakan-kebijakan yang mengurangi ketidakpastian, salah satunya dalam hal pengawasan perbankan dan kebijakan manajemen ekonomi yang semakin efektif meski Indonesia sekarang ini menghadapi tantangan inflasi dan spekulatif aliran modal yang masuk.

"Prospek stabil juga mencerminkan kondisi pasar modal serta obligasi negara yang diterbitkan dalam rentang waktu 12-18 bulan, yang perlahan-lahan mengurangi utang pemerintah," katanya.

Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono mengatakan menyambut baik kenaikan rating ini yang secara umum berarti prospek dan risiko pembiayaan kegiatan ekonomi semakin membaik.

"Ini juga sejalan dengan penilaian BI yang juga mewaspadai berbagai risiko penurunan yang harus ditangani dengan berbagai kebijakan yang telah maupun yang akan dilakukan," katanya.

Menhub Heran Ada Gedung Tinggi Dekat Polonia

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 12:29 WIB



Menteri Perhubungan Freddy Numberi heran dengan keberadaan bangunan tinggi, termasuk Central Bussiness Distric, yang diizinkan berdiri dekat Bandar Udara Polonia Medan, Sumatera Utara.

"Pemda seharusnya tahu mengenai bahayanya bangunan tinggi di sekitar bandara," kata Menhub di VIP Room Bandara Polonia Medan, Senin.

Menhub mengatakan, perizinan untuk medirikan bangunan di sekitar bandara harus ketat karena terkait dengan keselamatan penerbangan.

Kalau pun memang ada pembangunannya, proses perizinan yang diberikan harus memenuhi sejumlah syarat dan batasan tertentu.

Bahkan, pemda dalam hal ini Pemko Medan, harus melakukan kordinasi terlebih dulu dengan instansi terkait jika ingin memberikan izin pendirian bangunan tinggi di sekitar Bandara Polonia Medan.

Kemudian, Pemko Medan juga harus menyosialisasikan rencana pemberian bangunan di sekitar Bandara Polonia itu kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Sumut.

Faktor lain yang perlu diperhatikan juga adalah kesesuaian bangunan di sekitar Bandara Polonia Medan dengan konsep tata ruang.

"Itu sangat penting. Kalau tidak, kita akan kesulitan," kata Menhub.

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu mengharapkan Pemko Medan dapat mempelajari pengalaman dari daerah lain yang memperhatikan konsep tata ruang dan faktor keselamatan penerbangan dalam memberikan izin bangunan.

Ia mencontohkan Bali yang membatalkan pembangunan sebuah jembatan karena dianggap dapat menggangu keselamatan penerbangan.

Memang, kata dia, Bandara Polonia Medan akan dipindahkan ke Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, tetapi pembangunan di sekitar lokasi penerbangan itu diharapkan tidak dilakukan dulu.

"Selama (Bandara Polonia) beroperasi, jangan dibangun dulu. Kalau setelah (pemindahan) itu, mungkin," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Rajali yang diwawancarai tidak bersedia memberikan keterangan mengenai izin pendirian banguan di sekitar Bandara Polonia Medan, khususnya Central Bussiness Distric (CBD).

"Nanti saja," kata Rajali sambil menaiki mobilnya.

Hatta: Presiden-Dirut PLN Tak Bahas "Capping"

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 11:51 WIB

Jakarta

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Direktur PLN Dahlan Iskan di Istana Negara, Senin, tidak membahas masalah Capping.

"Soal pembicaraan tentang, besok (Selasa 18/1) kan Bapak Presiden mau ke Asahan, PLN kan sekarang sedang membangun pembangkit Asahan, tidak ada hubungannya dengan itu (capping-red)," kata Hatta.

Hatta menambahkan mengenai masalah Capping tersebut, ia telah meminta menteri ESDM dan meneg BUMN untuk menyelesaikan hal tersebut dan menghindari polemik.

"Kan belum ada pencabutan, tadi saya sudah minta kepada menteri ESDM rapat koordinasi, dalam rakor saya minta menteri ESDM, menteri BUMN, untuk menyelesaikan hal itu. Menyelesaikan, artinya tidak berpolemik, kan ada aturannya. Pembicaraan tadi bukan dalam rangka itu," tegas Hatta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan ke Istana Negara, Jakarta, Senin.

Batmobile Dijual di eBay MOBIL BATMAN

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 10:16 WIB


Jakarta

Berapa banyak orang punya Batmobile, tunggangan tokoh komik Batman saat beraksi? Di dunia nyata, setidak-tidaknya  satu orang yang memilikinya yaitu legenda pemodifikasi mobil George Barris. Sekarang ada kesempatan bagi anda untuk punya barang super langka itu.

Satu di antara Batmobile,  tepatnya yang digunakan pada seri ketiga dari film Batman yang disutradarai Tim Burton tahun 1989, dilelang di eBay. Harga yang ditawarkan mulai 299.00 dolar, tetapi bila  ingin langsung beli,  499.000 dolar (sekitar Rp4,4miliar).

Batmobile ini, salah satu mobil dengan asupan mesin jet, bertenaga mesin 350 inci kubik dari Chevrolet dengan kinerja ekstra yang bisa menyumbang tambahan 200 tenaga kuda. Dalam keterangan disebutkan:

"Mobil ini sistem injeksi bahan bakarnya sudah diperbaharui,  dengan kapasitas 8 galon bahan bakar Harwood, peredam kejut gas Monroe, ban depan Mickey Thompson Indy Profile L-60x15 dan ban belakang Sportsman 33x19.50 15LT dengan hub Batman yang terkenal."

Baik bagian depan maupun belakang mobil sudah hidrolik penuh sehingga mudah untuk memuat atau menurunkan dari karavan barunya buatan 2010 (sudah termasuk harga Batmobile).

Bila tidak terjual, mobil itu akan dilelang melalui cara tradisional, mungkin.

Rupiah Senin Pagi Melemah 17 Poin

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 09:40 WIB

Ilustrasi seorang teller menghitung uang di kantor pusat Bank Mega, Jakarta
Jakarta

Kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta pada awal pekan ini, Senin pagi melemah 17 poin atau 0,19 persen keposisi Rp9.067 dibanding perdagangan sebelumnya.

Analis bidang sekuritas, Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin mengatakan, positifnya data ekonomi di Amerika Serikat (AS) yang memicu dolar AS menguat.

Minggu lalu, kata dia, pasar Indonesia masih mengalami tekanan jual terutama di pasar saham dan obligasi. Aksi jual investor asing tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun atau setara dengan 220 juta dolar AS.

"Tetapi aksi jual tersebut tidak membuat nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan," kata dia.

Namun, lanjut dia, dana asing masih berada di Indonesia dan masih menunggu kesempatan untuk masuk kembali ketika BI tampaknya akan menaikkan suku bunga BI ratenya pada Februari 2011 mendatang.

Ia menambahkan, BI terus mendapat tekanan untuk menaikkan suku bunganya seiring dengan ekspektasi kenaikan inflasi merupakan sentimen positif lainnya.

Lana memprediksi, rupiah akan kembali melemah ke Rp9.060-Rp9.070 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Minyak Tanah Raib, Ribuan Warga Karimun Resah Dan Repot

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 06:33 WIB

Ilustrasi antrian minyak tanah


"Ada dugaan minyak tanah itu raib akibat dioplos dengan solar oleh kelompok tertentu yang tidak pernah tersentuh hukum, dugaan kedua sengaja dibawa ke luar Karimun," ucapnya di Karimun, Minggu.

Jamaluddin mengaku khawatir bila raibnya minyak tanah bersubsidi tersebut dalam waktu dekat tidak mendapatkan respon dari pihak terkait, ekonomi masyarakat kecil akan terganggu.

"Dikhawatirkan dampak dari raibnya minyak itu, sejumlah usaha kecil akan kolaps. Tidak tertutup kemungkinan ribuan masyarakat kecil akan turun ke jalan sebagai respon raibnya minyak tanah tersebut, dan atas ketidakpedulian institusi pengawas bahan bakar bersubsidi," ujarnya.

Dia mengharapkan pengawasan minyak bersubsidi tahun 2011 secara intensif dari Satuan Tugas Pengawas segera direalisasikan di Karimun. Begitu juga dengan aparat penegak hukum di Karimun, agar menindak tegas para pelaku penyelewengan minyak bersubsidi.

"Bila tidak aparat penegak hukum di Karimun bisa dituding telah turut terlibat dalam konspirasi menghilangkan minyak tanah bersubsidi," ucapnya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius, distribusi empat pangkalan di Meral yang keberadaannya sangat dekat.

"Kemana puluhan ribu liter minyak bersubsidi itu mereka pasarkan," katanya.

Tentang raibnya minyak tanah bersubsidi dibenarkan oleh pengecer di wilayah Pelipit, RM Daud.

"Sudah raib sejak lima hari lalu, kalaupun ada harganya sudah tinggi, sekitar Rp125 ribu per 35 liter. Padahal harga eceran nyata (HEN) yang ditetapkan oleh Pemkab Karimun sebesar Rp3.325 liter," jelasnya.

Dia menuturkan sejak lima hari lalu, dirinya disibukkan untuk mencari sekaligus membeli minyak tanah di sejumlah pangkalan yang ada di Kecamatan Karimun dan Meral.

"Namun tetap sulit didapat, saya kasihan pada masyarakat kecil yang jadi pelanggan saya, rata-rata mereka berprofesi sebagai pedagang makanan kecil. Akibat raibnya minyak, upaya mereka untuk pemenuhan nafkah menjadi terganggu," tuturnya.

Lebih lanjut dia memaparkan sebenarnya untuk memberangus para "pemain minyak" itu mudah, bila ada itikad baik dari institusi terkait.

"Kegiatan yang dilakukan oleh para pemain minyak itu termasuk pemilik pangkalan, nyaris terang-terangan, masyarakat umum pun sudah tahu, karena itu saya berpendapat memang aksi dari masyarakat juga yang bisa menghentikan kegiatan ilegal tersebut," paparnya.

Masih menurut dia, modus yang sering dilakukan oleh sejumlah pemilik pangkalan adalah masuk stok minyak pagi, pada siang hari yang sama stok minyak sudah tidak ada.

"Apakah itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa mereka turut terlibat dalam permainan itu, ditambah lagi di Meral ada empat pangkalan yang keberadaannya sangat dekat hanya berjarak puluhan meter saja. Kemana stok minyak subsidi yang didapatnya dijual itu perlu dipertanyakan," ujarnya.

Tak Ekonomis, Nelayan Lampung Buang 50-100 Ubur-ubur Per Payang

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 08:13 WIB

Bandarlampung

Ubur-ubur kering bisa laku terjual Rp700/kg, namun masih banyak nelayan Lampung yang membuangnya karena menilainya tidak bernilai ekonomi.

Sejumlah nelayan pukat-tarik, yang oleh warga setempat disebutkan nelayan payang, di pesisir Telukbetung Bandarlampung, Senin, menyebutkan mereka selalu membuang ke laut atau ke pesisir pantai setiap ubur-ubur yang tersangkut dalam jaring mereka.

"Katanya bisa dijual, tetapi untuk apa digunakan ya. Ubur-ubur ini gatal kalau terkena badan kita," kata salah satu nelayan payang, Nawi.

Berdasarkan pantauan, setiap payang ditarik dari tengah laut ke pesisir pantai, yang tersangkut dalam jaring bisa mencapai 50-100 ubur-ubur.

Ubur-ubur itu umumnya dibuang ke pesisir pantai, karena mereka tidak tahu manfaatnya, serta belum ada penadahnya.

Terdapat sekitar 100 nelayan payang di pesisir Telukbetung. Setiap payang ditarik 5-10 orang. Mereka bekerja mulai pagi sampai sore hari.

Sementara itu, sejumlah nelayan di wilayah perairan Kabupaten Pesawaran justru mencari ubur-ubur, karena hasilnya lebih menguntungkan daripada menangkap ikan.

Ubur-ubur itu dikeringkan, kemudian dijual ke penadah dengan harga Rp700/kg.

Ubur-ubur bisa dijadikan campuran makanan atau juga bahan kosmetik.

Menurut data Pemprov Lampung, ekspor ubur-ubur/tripang daerah itu tahun 2009 mencapai 48,2 ton dengan nilai 138 ribu dolar AS.

Newmont: Penghentian Pengapalan Konsentrat Tidak Sesuai Prosedur

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 01:36 WIB

Mataram

Penghentian pengapalan konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara oleh Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dinilai tidak sesuai prosedur ekspor yang berlaku dan berpotensi merugikan keuangan negara dan perusahaan.

Senior Manager Hubungan Eksternal PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Arif Perdanakusumah kepada wartawan di Mataram, Minggu malam mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Bupati Sumbawa Barat yang menghentikan pengapalan konsentrat sejak 13 Januari 2010.

"PT NNT adalah kontraktor pemerintah Indonesia sesuai dengan Kontrak Karya. PT NNT telah beroperasi selama 11 tahun dan selalu memenuhi semua peraturan dan prosedur dalam pengapalan konsentrat," katanya didampingi Manager Publik Relations PT NNT H Kasan Mulyono dan Manager Hubungan Pemerintahan dan Compliance Lalu Mahfi.

Jadi, menurut Arif, penghentian dengan dalih pemenuhan peraturan daerah yang baru adalah menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yang ada.

Seperti diketahui pada Kamis (13/1) pukul 17:20 WITA Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Tim Pemerintahan Sumbawa Barat telah menghentikan pengapalan konsentrat PT NNT di Pelabuhan Benete, Sumbawa Barat.

Penghentian tersebut dilaksanakan melalui surat Wakil Bupati Sumbawa Barat No. 540/003/ESDM/BUDPAR/2011 yang pada intinya meminta Presiden Direktur PT NNT untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pengapalan konsentrat ke-3 sebelum PT NNT memperoleh Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

Disebutkan bahwa surat permintaan tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 30/2010 tentang SKAB.

Padalah, kata Arif, Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 yang dijadikan dasar hukum untuk penerbitan Perbup tersebut telah dicabut oleh pemerintah dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/2010.

Selain itu Pemkab Sumbawa Barat bukan merupakan Institusi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dimana berdasarkan ketentuan, badan pejabat selaku IPSKA harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal (Dirjen) ata nama menteri.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 60/M-DAG/PER/12/2010 ditegaskan bahwa satu-satunya instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA untuk daerah asal barang dari NTB adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB.

Dalam kaitan itu Arif berharap pemerintah kabupaten/provinsi dan pusat bisa segera memberikan penyelesaian atas masalah ini.

"Kami percaya semua pihak memahami pentingnya menyelesaikan masalah ini dengan segera, sehingga PT NNT bisa melaksanakan tugasnya sebagai kontraktor pemerintah Indonesia sesuai dengan amanat Kontrak Karya serta memberikan kepastian hukum investasi di Indonesia," kata Arif.

Menurut dia, prosedur pengapalan dan eskspor konsentrat yang selama ini dilaksanakan PT NNT telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan praktek perdagangan yang berlaku secara internasional dengan standar pengujian yang sangat ketat.

Selain itu juga telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa dalam hal ini PT Surveyor Indonesia yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Proses ini juga diawasi oleh suatu tim Pemerintah Indonesia yang melibatkan aparat dari Provinsi NTB dan Sumbawa Barat.

"Kami akan menemui Buptai Sumbawa Barat untuk menjelaskan hal ini dan berdialog untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada," kata Arif.

Kredit Mikro Bank Mandiri Melonjak 45 Persen

INDONESIA PLASA

Minggu, 16 Januari 2011 21:42 WIB

Jakarta

Dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) mikro yang terjaga pada kisaran 4 persen Bank Mandiri berkeinginan kuat untuk mendorong kontribusi sektor usaha mikro pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Senior Vice president Micro business Development Bank Mandiri, Tardi di Jakarta, Minggu mengatakan Mandiri pada tahun 2010 telah mengucurkan kredit mikro hingga Rp6,5 triliun kepada lebih dari 545 ribu debitur, atau tumbuh 45 persen dibanding realisasi pengucuran kredit tahun lalu yang sebesar Rp4,5 triliun.

Bank Mandiri mencatat portofolio kredit mikro terbesar pada sektor perdagangan, sebesar 49,5 persen dari total portofolio kredit mikro perseroan dan sektor jasa sekitar 40,4 persen. Kredit mikro merupakan kredit dengan besar plafon maksimal Rp100 juta, serta ditujukan untuk membiayai usaha-usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga.

"Kami melihat potensi sektor mikro sangat baik, sehingga kami ingin meningkatkan peran aktif kami untuk mengembangkan sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi ini," kata Tardi.

Tardi menambahkan, saat ini baru sekitar 30 persen dari total sekitar 16 juta usaha mikro dan kecil yang sudah menikmati fasilitas pembiayaan kredit mikro. Padahal sektor mikro ini dinilai sebagai bidang usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Untuk mendorong pembiayaan kepada sektor mikro, kami senantiasa berkeinginan meningkatkan pelayanan melalui pemberian kemudahan dalam proses aplikasi dan persyaratan, kecepatan dalam pemberian pelayanan, serta kedekatan melalui pembukaan jaringan kantor pelayanan kredit mikro hingga ke pasar-pasar tradisional," kata Tardi.

Pada tahun ini Bank Mandiri berencana menambah jumlah outlet mikro hingga sebanyak 400 outlet sehingga total outlet mikro yang dimiliki menjadi 1.900 outlet.

"Untuk melayani para pengusaha mikro, kami kini memiliki tidak kurang dari 7.500 pegawai yang diseleksi sesuai kebutuhan pengembangan bisnis di daerah masing-masing dikarenakan pegawai mikro harus dapat memahami kultur setempat agar bisa menjalankan bisnis mikro dengan baik," katanya.

Selain pengembangan dari sisi bisnis, Bank Mandiri juga terus berupaya menciptakan pengusaha-pengusaha baru melalui ajang wirausaha Mandiri. Perhelatan ini bertujuan mengubah pola pikir mahasiswa untuk mulai berwirausaha, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ketersediaan lapangan pekerjaan.

DPR Dukung Penuh Pengoperasian PLTA Asahan I

INDONESIA PLASA
Minggu, 16 Januari 2011 20:42 WIB
Jakarta

Komisi VII DPR mendukung penuh pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan I berkapasitas 2x90 MW di Sumatera Utara, karena akan memiliki manfaat besar bagi daerah setempat.

"PLTA ini diperlukan untuk memasok kebutuhan listrik di kawasan Sumatera Utara yang kini belum aman," ujar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, tidak ada persoalan lingkungan hidup yang dilanggar proyek tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan ini dijadwalkan meresmikan pengoperasian PLTA Asahan I.

"Tidak mungkin lah Presiden meresmikan suatu proyek kalau masih ada permasalahan," kata Sutan.

Menurut dia, PT Bajradaya Sentranusa selaku kontraktor PLTA Asahan I telah memenuhi semua ketentuan termasuk lingkungan hidup.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 192 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup Kegiatan PLTA Asahan-1 Berkapasitas 2X90 MW di Sungai Asahan, di dua kecamatan di Kabupaten Toba Samosir oleh PT Bajradaya Sentranusa tertanggal 26 Agustus 2010 menyebutkan, dapat menerima audit lingkungan hidup proyek tersebut.

Sutan mengatakan, keberadaan PLTA Asahan I akan menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dari sebelumnya memakai bahan bakar minyak (BBM) mencapai di atas Rp2.000 per kWh, menjadi tenaga air hanya seharga Rp400 per kWh.

Saat ini, beban puncak listrik di Sumut mencapai 1.450 MW, sementara daya mampu hanya 1.500 MW.

"Tambahan 180 MW dari Asahan I ini akan menyelesaikan masalah listrik di Sumut," katanya.

Menurut dia, semua pihak harus menghormati pengembang dan pemerintah yang berniat mengoperasikan pembangkit tersebut pekan ini.

Apalagi, lanjutnya, PLTA itu merupakan proyek yang ramah lingkungan, memakai energi primer yang murah, dan dikerjakan perusahaan nasional.

"Janganlah proyek yang besar manfaatnya ini menjadi tidak berjalan, hanya karena segelintir orang yang tidak senang," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha menambahkan, pihaknya akan mendukung penuh proyek selama telah memenuhi ketentuan.

"Proyek ini krusial bagi penyediaan listrik dan sangat dinanti masyarakat Sumut," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon meminta presiden menunda peresmian PLTA Asahan I, karena dinilai belum memenuhi ketentuan lingkungan.

PT Bajradaya Sentranusa merupakan perusahaan patungan antara PT Bajragraha Sentranusa, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), dan perusahaan listrik asal China, China Huadian.

Cuaca Buruk Tidak Menganggu Jaringan Operator

INDONESIA PLASA

Minggu, 16 Januari 2011 20:30 WIB
Makassar

Hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kota Makassar dan sekitarnya tidak menganggu operasi jaringan operator telekomunikasi.

Deputi General Manager operator selular Tri wilayah Sulawesi di Makassar, Minggu, mengatakan, hingga hari ini pihaknya tidak mendapat laporan terjadinya gangguan komunikasi.

"Terkait jaringan kita tidak mendapat laporan dari pusat jaringan maupun tim jaringan bahwa terjadi masalah. Mudah-mudahan, tidak ada masalah dengan jaringan dan pelayanan," jelasnya.

Ia menambahkan, tim teknisi jaringan juga terus bersiaga untuk mengantipasi jika ada gangguan dari sisi teknis.

Terkait pelayanan, ia mengatakan, pihaknya juga belum memperoleh keluhan pelanggan baik dari petugas customer service di Makassar maupun melalui pusat pelayanan pelanggan telepon.

Sebelumnya, angin kencang dan hujan deras melanda Kota Makassar dan sekitarnya sejak Minggu pagi hingga sore. Beberapa pohon tumbang dan atap sebuah tempat praktik dokter rusak diterjang angin.

Meski tak lama, aliran listrik juga sempat mengalami beberapa kali padam pada sore hari.

PLN: 25 Persen Pelanggan Industri Nikmati "Capping"

INDONESIA PLASA

Minggu, 16 Januari 2011 16:32 WIB
Jakarta

PT PLN (Persero) mengungkapkan, dari 38.449 pelanggan industri, hanya 9.771 atau 25 persen yang menikmati pembatasan (capping) kenaikan tarif dasar listrik maksimal 18 persen.

"Hanya 25 persen pelaku industri yang menikmati capping,`" kata Direktur Manajemen Risiko dan Bisnis PLN, Murtaqi Syamsuddin, dalam rilisnya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, PLN menghadapi dilema dalam persoalan capping industri itu.

Ia mengatakan, Menteri ESDM mengingatkan, PLN harus menghormati kesepakatan pemerintah dengan Komisi VII DPR sesuai hasil rapat pada 19 Juli 2010, yaitu melaksanakan kebijakan capping 18 persen bagi pelanggan Industri.

"Di satu sisi, PLN harus memperhatikan teguran Menteri ESDM untuk tidak melaksanakan pencabutan `capping` dan tentangan dari sebagian pengusaha," ujarnya.

Di sisi lain, jika PLN terus melaksanakan kebijakan capping industri, maka PLN dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Kebijakan capping itu telah menimbulkan disparitas di antara para pelanggan industri dalam hal harga listrik yang harus dibayar," katanya.

Menurut Murtaqi, dalam menghadapi dilema itu, PLN mengembalikannya pada hukum positif yang berlaku.

"PLN memerlukan kepastian kebijakan yang kalau dilaksanakan tidak menabrak perundangan yang berlaku. PLN juga mengharapkan kebijakan yang dilaksanakan tetap dapat menjaga iklim investasi dan kompetisi usaha yang sehat," katanya.

Murtaqi mengatakan, PLN telah melakukan konsultasi dengan KPPU dan melayangkan surat pada 11 Januari 2011.

Menurut dia, PLN ingin memastikan ke KPPU, apakah menghilangkan disparitas harga dengan memberlakukan penuh tarif sesuai Permen ESDM No 7 Tahun 2010 sudah sesuai UU 5/1999.

"Lalu, apakah jika `capping` 18 persen tetap diberlakukan bagi pelanggan-pelanggan tertentu akan melanggar Undang-Undang 5/1999 atau tidak," katanya.

Murtaqi mengharapkan, KPPU memberikan penetapan secepatnya agar PLN mempunyai pijakan hukum yang pasti.

"Sehingga, kemelut soal kebijakan penghapusan capping ini bisa segera diakhiri," ujarnya.

Kominfo vs RIM 4 Hal Ini Akan Disampaikan RIM pada Kominfo

INDONESIA PLASA
Senin, 17 Januari 2011 | 08:56 WIB



Para pejabat Research In Motion (RIM) akan berdialog dengan sejumlah Dirjen di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta, Senin (17/1/2010) ini. Mereka akan membahas tuntutan pemerintah agar RIM segera memasang filter pornografi di layanan internet BlackBerry.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pihaknya akan fokus memastikan RIM mematuhi sesuai tenggat waktu yang diminta yakni 21 Januari 2010. Jika tidak, akses internet di layanan BlackBerry akan diblokir.

Bagaimana dengan RIM. Apa saja yang akan mereka bicarakan dalam pertemuan kali ini? Mungkin tak melulu soal pornografi. Berikut sejumlah bocoran yang diungkapkan Gregory Wade, Managing Director South East Asia RIM ketika menghadiri BlackBerry Developer Conference atau Devcon Asia 2011 di Bali, 13-14 Januari 2010.

Pertama, kata Gregory Wade, utamanya adalah memberikan pemahaman kepada para pejabat pemerintah tentang teknologi dan model bisnis yang dikembangkan RIM di layanan BlackBerry.

Kedua, RIM akan membicarakan pula soal pendanaan. Siapa yang harus menanggung infrastruktur filter pornografi apakah harus dibebankan sepenuhnya oleh RIM atau dibagi dengan pemerintah dan operator.

Ketiga, penyedia layanan BlackBerry itu akan meminta penjelasan soal aturan hukum yang mewajibkan pihaknya memasang data center di Indonesia. Sebab, RIM menggunakan jaringan seperti yang digunakan saat ini untuk memastikan efektifitas dan kualitas layanan kepada pelanggan. Seperti diketahui, salah satu tuntutan pemerintah kepada RIM adalah data center BlackBerry di Indonesia.

Keempat, RIM juga akan memastikan aturan hukum tentang akses informasi di layanan telekomunikasi. Menurut Gregory Wade, pihaknya akan menyesuaikan dengan berlandaskan struktur hukum yang berlaku di Indonesia jika pemerintah meminta akses ke sejumlah data layanan pelanggannya.

Masalah Perumahan Tanpa Perda PBHTB, Konsumen dan Pemda Dirugikan

INDONESIA PLASA



Senin, 17 Januari 2011 | 15:40 WIB
Dok Kemenpera
Hari Habitat Dunia menargetkan pembangunan kota yang lebih baik dengan permukiman yang lebih baik pula

Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa menilai, tanpa peraturan daerah tentang Pajak Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (PBHTB), maka konsumen dan pemerintah daerah akan sangat dirugikan.
Ada potensi penghambatan pajak masuk sebesar Rp240 miliar per bulan dari pembayaran PBHTB yang harusnya dilunasi konsumen sebelum proses KPR disetujui bank.
-- Teguh Satria

"Calon pembeli rumah dan pemda itu sendiri akan dirugikan," katanya menjawab pers usai Penandatanganan MoU dengan Kemenpera - BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan pembukaan Raker Kemenpera 2011 di Jakarta, Senin.

Penegasan itu disampaikan Menpera Suharso Monoarfa terkait dengan ketidaksiapan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dengan peraturan daerah untuk menerapkan ketentuan PBHTB.

Direktorat Jenderal Pajak, terhitung 1 Januari 2011 melimpahkan PBHTB kepada pemerintah daerah sebagai bentuk insentif fiskal untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kata Suharso, sampai saat ini hanya beberapa pemda di Indonesia yang sudah memiliki perda untuk itu. "Hanya 8-10 pemda yang siap seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Solo, Medan dan Makassar," katanya.

Padahal, kata Suharso, dengan ketentuan itu, mestinya pemda lebih peduli dan antusias karena hal itu terkait dengan pemasukan bagi PAD-nya. "Untuk itu, bisa saja, kami mengeluarkan regulasi baru sementara sebelum perdanya ada. Tetapi, ini tak bisa mengikat sepenuhnya karena segala sesuatu terkait pungutan itu berdasarkan Undang-Undang," katanya.

Tidak hanya itu, tegasnya, solusi sementara adalah para calon pembeli tanah dan rumah itu, bisa membuat perikatan sementara, meski hal ini juga berisiko. "PBHTB kan terkait dengan NJOP (nilai jual objek pajak) dan lain-lain. Tetap, kurang efektif," katanya.

Suharso juga menyatakan, saat ini beberapa kendala utama yang dihadapi daerah, terkait sektor perumahan ini setidaknya tiga hal yakni pertama belum tuntasnya persoalan tata ruang. "Soal Tata Ruang, pemerintah menargetkan 2010, seluruh kabupaten/kota, RTRW-nya beres, ternyata tidak," katanya. Akibatnya, zonasi kawasan permukiman di setiap daerah belum jelas. Kedua, kata Suharso, soal perda PBHTB ini dan ketiga dalah soal Bank Tanah.

Menurut dia, itu semua berpotensi mengganggu proses pembelian tanah, rumah di Indonesia. "Semuanya bakal terhambat. Tidak hanya FLPP, semua KPR dan pelayanan publik sektor ini jadi terganggu," katanya. Ia berjanji akan mengemukakan persoalan serius tersebut ke forum asosiasi DPRD, kabupaten/kota. "Biar mereka lebih ’aware’ lagi," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum REI, Teguh Satria mengungkapkan, untuk tahun ini saja, sedikitnya 12 ribu kepala keluarga di Indonesia tidak bisa mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ke perbankan.

"Ada potensi penghambatan pajak masuk sebesar Rp240 miliar per bulan dari pembayaran PBHTB yang harusnya dilunasi konsumen sebelum proses KPR disetujui bank," katanya.
Ia memperkirakan, ada sedikitnya Rp24 triliun transaksi jual beli rumah di Indonesia pada tahun ini. "Jadi, jika biaya PBHTB sebesar 12 persen atau satu persen per bulan, maka ada potensi Rp240 miliar pendapatan pajak yang terhambat dalam hitungan per bulan saja," kata Teguh.

Pemerintahan Sebut Saja Gagal, Jangan Berbohong!

INDONESIA PLASA


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Staf Ahli Presiden Bidang Politik Daniel Sparringa mengatakan, tuduhan berbohong yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hal serius yang patut ditanggapi.

Bagi pemerintah, katanya, lebih nyaman jika disebut ingkar janji, inkonsisten, atau disebut gagal sekalipun. "Apa yang disampaikan menyangkut kredibilitas Presiden karena disebut namanya jelas, kebohongan. Karena kebohongan kan sangat serius. Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, yang dituduh berbohong digambarkan dalam skandal Watergate, dia mundur sebelum impeachment," katanya dalam diskusi Polemik "Musim Berbohong" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1/2011) pagi ini.

Sebelumnya, para tokoh agama dan pemuda menyampaikan pernyataan terbuka mengenai 18 kebohongan pemerintah yang terdiri dari 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru. Pernyataan itu mendapat rekasi cepat dari Istana. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyampaikan bantahan atas kebohongan yang dituduhkan tersebut.

Terkait sebutan "berbohong" tersebut, psikolog dari politik Universitas Indonesia Handy Muluk menyampaikan, kata "bohong" memang membuat siapa pun akan merasa tidak nyaman. Bahkan, psikopat yang senang berbohong pun merasa demikian jika disebut berbohong.

"Ini serius, semua orang di muka bumi tidak nyaman kalau dibilang berbohong, termasuk psikopat," katanya dalam diskusi itu.

Sebab, lanjut Handy, terminologi kata "berbohong" berkaitan dengan karakter pribadi seseorang. "Karena berbohong itu adalah basis integritas dan basis moralitas dari seseorang. Tuduhan daripada karakter, menyangkut karakter, menyangkut sifat," paparnya.

Akan tetapi, menurut Handy, pernyataan 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan para tokoh agama harus dipandang dalam terminologi yang berbeda. Pernyataan tersebut, katanya, bukan ditujukan pada karakter pribadi, melainkan pada suatu sistem yang disebut pemerintahan.

"Yang dituduh dikategorikan kebohongan publik berada pada tataran perilaku, termasuk gagal, juga pada tataran perilaku," imbuhnya.

Pemerintahan Kebohongan Itu untuk Tutupi Kegagalan

INDONESIA PLASA
 Senin, 17 Januari 2011 | 11:34 WIB
Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan, era Presiden Gus Dur, Dr Rizal Ramli.


Selama kurang lebih enam tahun dipimpin oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia diakui memiliki sejumlah prestasi. Namun, untuk bidang kesejahteraan rakyat dan lapangan kerja pemerintah dinilai gagal.
Untuk menutupi kegagalan-kegagalan itu, pemerintah melakukan banyak kebohongan.
-- Rizal Ramli

"Untuk menutupi kegagalan-kegagalan itu, pemerintah melakukan banyak kebohongan," ucap mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, di Jakarta, Senin (17/1/2011).

Rizal mengatakan hal ini terkait wacana kebohongan yang dilontarkan sejumlah tokoh lintas agama, Senin (10/1/2011) pekan lalu. Mereka membuat pernyataan sikap mengkritik pemerintah. Mereka menyebut, pemerintah telah banyak melakukan kebohongan publik. Mereka mengingatkan sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Karena itu, mereka mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhiatanan.

Pemerintah menyatakan tidak terima dikatakan telah melakukan banyak kebohongan atas nama rakyat. Pemerintahan SBY meminta agar hal tersebut segera diluruskan. Pasalnya, hal itu menyangkut kredibilitas, kehormatan, dan integritas pemerintahan SBY, mulai dari Presiden hingga camat. Dalam konteks inilah pertemuan malam nanti digelar.

Rizal sepakat banyak sekali kebohongan yang menutupi kegagalan, pengangguran dan kesejahteraan rakyat. "Fakta-fakta kebohongan pemerintah yang terungkap sulit terbantahkan," katanya.

Dia melanjutkan, mayoritas orang Indonesia sebenarnya berperilaku baik dan punya kebaikan dalam hati. Tapi, kata Rizal, ada sekelompok bandit yang makin lama makin berani, baik di dalam dan di luar pemerintahan.

Oleh karena itu, ia memastikan, tahun 2011 akan menjadi tahun saat semua orang berani menyatakan kebenaran. "Ini saatnya kebenaran. Kalau tidak, minoritas makin lama makin berani melakukan kejahatan hukum dan berani menghancurkan sendi-sendi hukum," ujarnya.

Ia mengangkat sejarah Jerman, sebuah negara yang disebutnya sangat cerdas, terdidik dan berbudaya. Tapi, pada masa lalu, saat perang dunia kedua meletus, diamnya kelompok mayoritas membuat kaum minoritas Hitler mengambil alih kuasa dan membawa kehancuran di seluruh Eropa.

"Ini kesempatan kita untuk membulatkan tekad berani menyatakan kebenaran agar bangsa kita akan pulih menjadi bangsa yang besar dan sejahtera," tegas Rizal.

Angka Kelahiran Rendah, Singapura Pusing

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 | 13:02 WIB

Kawasan Merlion Park, Singapura.

Tingkat kelahiran Singapura merosot ke titik terendah baru tahun 2010, yang berarti negara kota itu harus tetap mengizinkan pekerja asing masuk demi mendukung pertumbuhan ekonomi, kata seorang pejabat senior kabinet, Senin (17/1/2011).

Tingkat kesuburan penduduk atau jumlah bayi lahir per wanita per tahun merosot ke level 1,16 tahun lalu, turun dari rekor terendah sebelumnya 1,22 pada 2009, kata Wakil Perdana Menteri Singapura Wong Kan Seng. Angka ini jauh di bawah 2,1 yang dibutuhkan negeri itu untuk menjaga keseimbangan populasinya secara alami.

"Hambatan kunci untuk mencapai populasi yang berkelanjutan terletak pada tingkat kesuburan lokal kami yang lemah," kata Wong, yang juga mengawasi badan yang mengoordinasikan kebijakan kependudukan. "Selama lebih dari 30 tahun kami belum memiliki cukup bayi untuk menggantikan diri kami sendiri," katanya dalam pidato pada forum yang diselenggarakan Institut Studi-studi Kebijakan.

Sementara pemerintah berjanji untuk menempatkan kepentingan Singapura pertama, negara itu juga perlu terus mempekerjakan orang asing, kata Wong. Menurut dia, pemerintah akan terus mendorong pasangan muda negara itu untuk memiliki lebih banyak anak, tetapi mengakui bahwa meningkatkan tingkat kelahiran akan memakan waktu.

"Untuk masa datang, kami perlu menekan imigrasi demi meningkatkan populasi kami guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak penuaan," katanya.

Singapura selama bertahun-tahun menyambut pekerja asing, yang jumlahnya meningkat drastis selama boom ekonomi dari tahun 2004 ke 2007. Namun, setelah krisis keuangan global 2008, pemerintah mengambil kebijakan baru. Warga setempat juga mengeluh bahwa mereka semakin bersaing dengan orang asing untuk pekerjaan, perumahan, perawatan kesehatan, bahkan ruang di kereta api metro.

Dialog Presiden-Tokoh Agama Lebih Baik SBY Tepati Janji

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 | 12:16 WIB


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Alih-alih memanggil para pemuka agama untuk bertemu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lebih baik segera meninjau ulang kinerja pemerintahan yang dipimpinnya dengan jujur dan segera melakukan perbaikan.
Jadi yang paling penting sebenarnya mewujudkan janji-janji yang dibuat.
-- Pramono Anung

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan para pemuka agama yang direncanakan nanti malam dinilai tak perlu mendadak digelar hanya karena kritik pedas yang dilontarkan oleh para tokoh agama tersebut.

"Menurut saya, yang paling penting sebenarnya bukan kemudian diadakan pertemuan dan saling menjelaskan, tapi apa yang menjadi suara agamawan sebenarnya suara umat dari masing-masing agama yang disuarakan para agamawan dan suara umat itu tercermin dalam suara publik yang tercermin di media. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan pertemuan kembali antara pemerintah dan tokoh agama tapi bagaimana pemerintah mewujudkan janji-janji yang dibuat, karena dengan perbaikan itulah diharapkan kesenjangan yang saat ini terjadi itu betul-betul bisa teratasi," katanya di Gedung DPR, Senin (17/1/2011).

Politisi PDI-P ini mengatakan, kritik yang dilontarkan para pemuka agama tak perlu diragukan. Pasalnya, para pemuka agama cuma menangkap suara umatnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Tokoh agama bukanlah elit politik yang maksudnya bisa ditafsirkan banyak hal.

Namun, Pram menduga, pemerintah menggelar pertemuan karena stigma 'bohong' sebagai judul kritik sangat mengganggu SBY sebagai penanggung jawab pemerintahan. "Ini akan membuat pemerintah lebih serius untuk memperbaiki keadaan. Memang ada kesenjangan dalam banyak hal yang dirasakan oleh pemerintah dan rakyat. Karena tentunya pemerintah kuat dengan angka-angka keberhasilan sementara kenyataan di publik beda dan itu menjadi pertanyaan besar, apa yang salah dengan pertumbuhan itu," tambahnya.

Jika pertemuan tetap digelar, Pramono berharap pertemuan bisa menjadi alat untuk membangun silaturahmi antara rakyat dan pemerintahannya untuk menjernihkan penggunaan kata bohong dalam kritik sehingga bisa merumuskan solusi yang harus dikerjakan oleh pemerintah ke depannya.

Pasalnya, potret kegagalan di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah banyak terpampang di pemberitaan media massa.


MUI
Dialog SBY dan Tokoh Agama Diapresiasi
Senin, 17 Januari 2011 | 15:16 WIB


Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para tokoh lintas agama yang dijadwalkan hari ini.

Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama, Slamet Effendi Yusuf mengungkapkan, seharusnya pertemuan antara kedua pihak tersebut rutin dilakukan, tidak hanya sebagai reaksi pemerintah terhadap 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan tokoh lintas agama.

"Itu harus sering lah. Paling tidak setahun sekali, supaya nyambung pikiran-pikiran presiden yang bersumber dari menteri-menterinya dengan tokoh agama yang bersumber dari pengikutnya," kata Slamet di kantor MUI, Jakarta, Senin (17/1/2011).

Dengan bertemunya kedua pihak tersebut, kata Slamet, presiden dapat menjelaskan secara langsung hal-hal yang dipersoalkan oleh para tokoh agama dalam rumusan 18 kebohongan tersebut. Dan sebaliknya, para tokoh agama dapat menjelaskan secara langsung apa yang menjadi alasan mereka menyatakan 18 kebohongan pemerintah itu. "Datanya, kalau perlu, ditunjukkan. Kalau perlu masing-masing bawa datanya," ujarnya.

Terkait 18 kebohongan pemerintah yang dinyataan para tokoh agama tersebut, Slamet menilai, pernyataan itu merupakan bentuk bantuan dari tokoh agama kepada pemerintah. Pernyataan tersebut merupakan ajakan tokoh agama agar pemerintah menginstrospeksi diri dan mulai mawas diri. "Apalagi ini baru awal tahun," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, pernyataan para tokoh agama tersebut bukan hanya ditujukan kepada presiden. Namun juga sebagai teguran terhadap kinerja para menteri. "Ini sebagai ajakan agar presiden lebih mendorong menterinya agar bekerja sungguh-sungguh. Sebagai cambuk, jangan hanya membuat laporan-laporan saja," kata dia.

Laporan Malware 2010 10 Ancaman Teratas Setahun Terakhir

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 | 09:54 WIB



Pertumbuhan varian-varian threat atau ancaman dari virus komputer dan sejenisnya makin canggih dan meluas. Tidak hanya ditujukan untuk satu platform saja, tetapi ke sistem operasi lain selain Windows. Hal ini menjadi penyebab bertambahnya kesibukan terkait dengan dunia maya.

Level pertumbuhan ancaman dalam berbagai bentuk mencapai tingkat yang tinggi dan nyaris membahayakan kehidupan manusia bahkan diprediksi akan memicu cyber war. Virus Stuxnet, misalnya, masuk ke sistem SCADA yang biasa dipakai di berbagai fasilitas infrastruktur seperti sistem otomasi pembangkit listrik, mesin industri, dan sebagainya. Bahkan, Stuxnet menyusup pula ke kantor fasilitas nuklir Iran dan berpotensi satu kekeliruan kecil saja mungkin dapat memicu bahaya nuklir.

Berikut ini adalah 10 malware teratas yang bergentayangan di jagat maya Indonesia yang berhasil terdeteksi oleh ESET Threat Sense Lab. Mungkin salah satu di antaranya menginfeksi komputer kita.

1. Win32/Conficker.AA Persentase Deteksi Tahun 2010: 6,85%

Win32/Conficker.AA adalah worm yang menyebar lewat folder bersama dan perangkat media bergerak. Worm ini masuk ke komputer dengan memanfaatkan kerentanan pada Server Service. Setelah Conficker.AA berhasil, komputer pengirim akan melakukan kontrol secara remote terhadap komputer korban yang telah terinfeksi lalu men-download.

2. Win32/Conficker.AE Persentase Deteksi Tahun 2010: 6,76%

Win32/Conficker.AE adalah worm yang juga merupakan salah satu varian dari Conficker.AA, dengan modus operandi penyebarannya menyerupai cara penyebaran Conficker.AA

3. Win32/Agent Persentase Deteksi Tahun 2010: 3,48%

Menurut deskripsi ESET NOD32 hasil deteksi malware ini sebagai malware generic, yang dikenal dikalangan keluarga besar malware dengan kemampuannya mencuri data milik user dari PC yang terinfeksi. Untuk melakukan hal tersebut malware biasaya akan menperbanyak dirinya kemudian menempatkan diri di dalam folder temporary dan menambahkan keys pada registry yang serupa dengan file malware tersebut atau mirip dengan file-file hasil meng-copy diri secara random itu tadi lalu menempatkan diri di folder-folder sistem operasi yang lain sehingga malware bisa "bekerja" di setiap kali sistem tersebut melakukan start up.

Malware tersebut mampu bermutasi menjadi serangkaian threat lain, penyebarannya melalui serangkaian perantara sehingga hampir tidak mungkin menghapusnya hanya dengan menggunakan satu cara saja. Untuk mencegahnya, gunakan perangkat keamanan yang baik dengan kelengkapan anti-malware, jangan lupa untuk selalu mem-patch, disable Autorun, dan yang tidak kalah penting adalah, pikir baik-baik sebelum anda meng-klik sesuatu.

4. Win32/Conficker.Gen Persentase Deteksi Tahun 2010: 3,26%

Win32/Conficker.Gen adalah salah satu varian dari Conficker yang memiliki kesamaan modus operandi dalam menginfeksi komputer korban. Demikian pula kerentanan yang dimanfaatkan juga sama yaitu kerentanan pada Server Service.

5. Win32/Conficker.X Persentase Deteksi Tahun 2010: 2,97%

Threat yang satu ini adalah worm yang menyerang komputer jaringan dan menyebar dengan memanfaatkan kerentanan pada sistem operasi Windows keluaran Microsoft. Kerentanan tersebut secara spesifik pada RPC subsystem dan dapat dimasuki secara remote oleh penyerang. Penyerang tersebut dapat melancarkan serangannya dengan tanpa menggunakan identitas yang valid. Threat ini mampu melakukan kontak dengan web server untuk men-download program-program jahat yang lainnya dengan menggunakan nama domain yang belum resmi.

6. Win32/VB Persentase Deteksi Tahun 2010: 2,74%

Worm Win32.VB dibuat dengan bahasa pemprograman Visual Basic dan mampu menyebar dengan cepat, tetapi masalah yang ditimbulkan tidak besar. Threat ini biasanya bekerja untuk menyebarkan spam. Karena risiko yang ditimbulkan tidak besar itulah, sebagian besar kasus Win32/VB bisa ditangani sendiri oleh user dengan menggunakan perangkat keamanan antivirus atau menghentikan pergerakannya di corporate gateways. Malware buatan dalam negeri banyak termasuk dalam jenis ini.

7. INF/Conficker Persentase Deteksi Tahun 2010: 2,14%

INF/Conficker adalah file autorun.inf yang menyebarkan worm Conficker. Hasil deteksi juga digunakan untuk mengurai serangkaian malware yang menggunakan file autorun.inf sebagai cara untuk masuk dan menginfeksi personal computer. File tersebut berisikan informasi program yang dikembangkan untuk mampu melakukan run secara saat perangkat bergerak (misal USB flash disk) dan perangkat lain yang sejenis diakses oleh user yang menggunakan PC berbasis Windows.

8. Win32/Alman.NAB Persentase Deteksi Tahun 2010: 2,08%

Virus yang menginfeksi file-file .EXE, dan menyebar melalui media yang dipakai secara bersama dalam sebuah jaringan komputer. Saat virus aktif, virus akan men-download program-program jahat lainnya. Virus ini juga bersifat rootkit. Virus akan menyembunyikan baik proses maupun file-file yang berhubungan dengan virus tersebut. Win32/Alman.NAB juga memiliki nama lain yaitu : Downloader.Agent.LZM, Trojan.DL.Agent.UJE, Virus:W32/Alman.B, W32/Almanahe, W32/QQPass.ADW.worm, W32/Rectix.A

9. Win32/Stuxnet.A Persentase Deteksi Tahun 2010: 2,02%

Win32/Stuxnet.A adalah worm yang menyebar luas lewat perangkat media bergerak. Modus operandi penyebaran worm ini juga dengan memanfaatkan kerentanan pada sistem operasi dari komputer yang dijadikan target serangan. Kerentanan yang dimanfaatkan adalah pada CVE-2010-2568. Stuxnet adalah salah satu jenis malware dengan target tertentu (targeted malware) yang cukup populer di tahun 2010 karena mentargetkan pada sistem otomatisasi SCADA yang banyak digunakan di industri.

10. INF/Autorun.gen Persentase Deteksi Tahun 2010: 1,91%

Deteksi terhadap INF/Autorun.Gen digunakan untuk menguraikan serangkaian malware yang menggunakan file autorun sebagai cara untuk mengonfirmasi komputer-PC target yang berhasil diserang. File tersebut berisikan informasi program yang dikembangkan untuk mampu melakukan run secara saat perangkat bergerak (misal USB flash disk dan perangkat lain yang sejenis diakses oleh user yang menggunakan PC berbasis Windows.

IPO Garuda 11 Investor "Singa" Tertarik IPO Garuda

INDONESIA PLASA

Senin, 17 Januari 2011 | 15:10 WIB




Kegiat an perawatan pesawat PT Garuda Indonesia di Garuda Maintenance Facility di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (12/1). PT Garuda Indonesia segera melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) dengan melepaskan 30 persen saham di kisaran harga Rp 750-Rp 1.100

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengklaim, road show PT Garuda Indonesia ke Singapura dan Hongkong mendapat respons positif. Dia mengaku sudah ada 11 investor asal Singapura yang menyatakan berminat membeli saham perdana maskapai penerbangan nasional itu.

Mustafa mengaku menerima kabar tersebut dari Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar. Menurutnya, ada 11 dari 25 calon investor yang ditemui saat lunch meeting tertarik membeli saham Garuda. "Keadaan di sana (Singapura) sangat positif menyambut rencana ini," kata Mustafa, Senin (17/1/2011).

Cuma, Mustafa mengatakan, para investor sedang mempertimbangkan harga perdana saham Garuda tersebut. Mustafa sendiri belum memutuskan harga saham perdana Garuda tersebut. Sebelumnya, pemerintah mematok harga jual sebesar Rp 750 hingga Rp 1.100 per saham.

Road show penjualan saham perdana Garuda akan dilakukan hingga pekan ketiga bulan ini. Jadi, jika semua dijalankan sesuai dengan jadwal, pemasukan harga akan ditetapkan pada awal Februari 2011. Sementara mengenai porsi investor lokal yang awalnya ditetapkan sebesar 70 persen-80 persen, Mustafa berjanji akan mempertahankan porsi investor lokal.

”Sejak awal saya tegaskan dan utamakan investor lokal baik institusi maupun individu. Ritel juga bisa, sebanyak mungkin dari dalam negeri,” ujarnya.