Presiden Terganggu Stigma Bohong

INDONESIA PLASA
Dialog Presiden-Tokoh Agama


Senin, 17 Januari 2011 | 11:50 WIB

Pramono Anung
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden RI dan sembilan tokoh agama, Senin (17/1/2011) malam, seharusnya tak perlu diadakan. Undangan pertemuan yang digagas Presiden SBY kepada para tokoh agama dilayangkan setelah lontaran kritik keras yang disampaikan pekan lalu. Pemerintah dinilai berbohong. Menurut Pramono, pemerintah hanya perlu mengevaluasi diri dan menindaklanjuti kritikan yang disampaikan. Pertemuan malam nanti dinilainya menunjukkan bahwa Presiden sebagai pemimpin pemerintahan terganggu dengan stigma 'bohong' yang disampaikan para tokoh agama.
Terlihat betul memang stigma atau stereotip tentang kebohongan itu sangat mengganggu pemerintahan terutama bagi presiden.
-- Pramono Anung

"Terlihat betul memang stigma atau stereotip tentang kebohongan itu sangat mengganggu pemerintahan terutama bagi presiden yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap hal itu," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (17/1/2011).

Pramono mengatakan, kata 'bohong' dalam budaya timur sangat diharamkan. Dari kecil, seorang anak di budaya timur ditekankan untuk tidak berbohong. Oleh karena itu, Pramono menilai penggunaan diksi 'bohong' luar biasa. Politisi PDI-P ini juga mencontohkan penggunaan angka 9 oleh para pemuka agama dalam poin 9 janji lama dan 9 janji baru. Menurutnya, ini sangat menyinggung SBY yang selama ini sangat 'mendewakan' angka 9.

"Kenapa mereka menggunakan angka 9 menurut saya agamawan ini setelah melakukan kontemplasi sangat cerdas memilih angka 9 dan itu menyentuh betul SBY," tambahnya.

Pertemuan antara pemerintah dan para tokoh agama seharusnya bisa digelar secara rutin jika ingin menjalin komunikasi yang baik dengan akar rumput. Oleh karena itu, pertemuan nanti malam harus menjadi wujud silaturahmi antara rakyat dan pemerintah untuk mencari solusi. "Jadi diksi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan perbaikan sebab kalau tidak ini akan makin melekat pada masyarakat," tandasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah seharusnya tak meributkan penggunaan kata 'bohong'. Pemerintah diimbau untuk mencermati substansi kritik yang disampaikan para tokoh agama. "Daripada mempertentangkan kata 'bohong', lebih baik fokus memberikan solusi mengatasi soal hukum, HAM, keamanan, ekonomi, pendidikan, sembako dan lain-lain," kata Lukman.

Namun, ia mengapresiasi langkah positif Presiden SBY yang mengundang para tokoh agama untuk berdialog malam nanti. Ia berharap, pertemuan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang berkontribusi pada terpecahkannya berbagai permasalahan bangsa.

"Saya meyakini kritik keras tokoh agama itu tak berlandaskan kebencian, tetapi lebih karena cintanya kepada negara dan bangsa ini," kata Lukman.