INDONESIA PLASA
Kenapa Telapak Kaki dan Ketiak Tidak Tahan Gelitik ?
Ketiak dan telapak kaki hampir sebagian besar orang menjadi bagian tubuh yang paling tidak tahan geli. Kenapa dua bagian ini paling sensitif dan tidak tahan jika digelitik atau disentuh?
Beberapa orang mungkin memiliki bagian sensitif yang berbeda, karena pada titik tersebut menghasilkan refleks geli dengan derajat yang bervariasi atau bahkan tidak sama sekali. Seseorang mungkin memiliki daerah sensitif dimana orang lain tidak merasakan apapun.
Telapak kaki dan ketiak merupakan dua daerah dalam tubuh yang paling sensitif bagi kebanyakan orang. Hal ini karena pada telapak kaki memiliki konsentrasi Meissner’s corpuscles yang lebih tinggi. Ujung dari saraf ini akan membuat telapak kaki memiliki kadar geli yang lebih tinggi daripada bagian tubuh lainnya.
Biasanya tempat yang paling geli adalah tempat yang sangat rentan terhadap serangan, setidaknya di sekitar bagian atas tubuh. Pada bagian ketiak mengandung pembuluh darah dan arteri, serta memungkinkan akses leluasa ke jantung karena tulang rusuk sangkar tidak lagi memberikan perlindungan kepada rongga dada di sekitar ketiak.
Hal yang sama juga berlaku pada bagian tubuh yang geli lainnya seperti leher. Karena tidak ada perlindungan dari tulang, maka secara otomatis seseorang akan bereaksi ketika daerah tersebut disentuh oleh orang lain. Sebagai tambahan, saraf reseptor yang dekat dengan permukaan kulit akan membuat sensitifitasnya makin tinggi.
Selain itu, leher juga mengandung bagian-bagian penting. Seperti karotid yang akan memasok darah ke otak serta batang leher yang membawa udara ke paru-paru juga terletak dibagian depan leher.
Peneliti juga menunjukkan bahwa cerebellum (otak kecil), yang merespons sentuhan akan menunjukkan aktivitas yang lebih saat diberi sentuhan yang mendadak dibandingkan dengan sesuatu yang telah diantisipasi. Jika otak sudah bisa mengenali sentuhan yang akan datang, hal ini akan membuat saraf respons tidak terlalu intens. Makanya seseorang tidak akan pernah berhasil menggelitik diri sendiri.
Seseorang yang tertawa saat digelitik dipengaruhi oleh faktor sosial, karena orang akan tertawa jika yang melakukan sentuhan tersebut adalah seseorang yang dekat atau sudah merasa nyaman satu sama lain seperti orang tua, sahabat, atau teman. Namun, jika yang melakukannya adalah orang lain, responsnya bukan tertawa tapi bisa saja menjadi marah.
6 Januari 2011
PRESIDEN: 9 SOLUSI JAGA STABILITAS
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 15:44 WIB
Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan menerapkan sembilan solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri di tengah-tengah kenaikan harga pangan dunia.
"Solusi yang kita tempuh adalah pendekatan dari hilir baru ke hulu," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, saat memimpin rapat kabinet paripurna mengenai kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga pangan.
Menurut Presiden, sembilan solusi itu yaitu pertama, melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga komoditas tertentu.
Kedua dan ketiga adalah kebijakan fiskal khusus untuk perdagangan pangan baik ekspor maupun impor dan memastikan pasokan dalam negeri mencukupi permintaan.
Keempat, memastikan stok atau cadangan dalam negeri kuat untuk mencegah spekulan. Hal kelima, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.
Selanjutnya, menurut Presiden, hal keenam adalah upaya mendorong gerakan ketahanan pangan lokal dan keluarga. Ketujuh dan kedelapan adalah upaya pencegahan dan penimbunan terhadap pangan serta memastikan kalkulasi atau produksi pangan yang akurat.
Hal terakhir, kata Kepala Negara, upaya memastikan adanya kebijakan atau regulasi baru pengamanan lahan pertanian.
Pada kesempatan itu Presiden juga menuturkan keberhasilan pemerintah mengatasi ancaman krisis pangan global pada 2007 dan 2008.
Kamis, 6 Januari 2011 15:44 WIB
Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan menerapkan sembilan solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri di tengah-tengah kenaikan harga pangan dunia.
"Solusi yang kita tempuh adalah pendekatan dari hilir baru ke hulu," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, saat memimpin rapat kabinet paripurna mengenai kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga pangan.
Menurut Presiden, sembilan solusi itu yaitu pertama, melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga komoditas tertentu.
Kedua dan ketiga adalah kebijakan fiskal khusus untuk perdagangan pangan baik ekspor maupun impor dan memastikan pasokan dalam negeri mencukupi permintaan.
Keempat, memastikan stok atau cadangan dalam negeri kuat untuk mencegah spekulan. Hal kelima, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.
Selanjutnya, menurut Presiden, hal keenam adalah upaya mendorong gerakan ketahanan pangan lokal dan keluarga. Ketujuh dan kedelapan adalah upaya pencegahan dan penimbunan terhadap pangan serta memastikan kalkulasi atau produksi pangan yang akurat.
Hal terakhir, kata Kepala Negara, upaya memastikan adanya kebijakan atau regulasi baru pengamanan lahan pertanian.
Pada kesempatan itu Presiden juga menuturkan keberhasilan pemerintah mengatasi ancaman krisis pangan global pada 2007 dan 2008.
FKPMK Desak Katarina Gelar RUPS
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 20:32 WIB
Jakarta
Sejumlah karyawan yang tergabung di Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) dan Forum Komunikasi Pemegang Saham Minoritas Katarina (FKPMK) mendesak seluruh pemegang saham untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kata Koordinator FKPMK Farisal Syarief.
Farisal Syarief mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa desakan RUPS didasarkan atas kondisi perusahaan yang dinilai "mis-manajemen", sehingga perlu segera pemulihan untuk menyehatkan perusahaan termasuk mengangkat direksi baru.
Selain itu, FKPMK juga meminta lembaga berwenang segera mengambil langkah untuk menyelamatkan manajemen Katarina mengingat ada sekitar 500 pemegang saham minoritas yang terkena dampak langsung atas kondisi tersebut.
"Akibat hilang kepercayaan kepada direktur utamanya, para pemegang saham mengalami kerugian besar," kata Farisal Syarief.
Untuk menyehatkan kembali manajemen Katarina, kuasa hukum FKPMK Ahmad Razi berharap lembaga berwenang bisa secepatnya menghadirkan investor baru, mengingat banyaknya pemegang saham kecil yang melakukan investasi di Katarina.
"Tak hanya itu, di pihak karyawan yang kini tergabung dalam FKPK juga menerima dampak karena gaji mereka selama enam bulan ditangguhkan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) masih memeriksa dugaan pelanggaran penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) yang dilakukan PT Katarina Utama Tbk (RINA).
Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) Bapepam-LK Sardjito mengatakan pihaknya telah menerima berkas pemeriksaan PT Katarina Utama.
Pemeriksaan dilakukan karena manajemen perusahaan di bidang jasa penyewaan menara tersebut diduga melakukan penyelewengan dana IPO sebesar Rp 33,6 miliar. "Surat pemeriksaannya sudah dikeluarkan. Latar belakang isi surat pemeriksaan adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana IPO oleh Katarina," kata Sardjito.(*)
Kamis, 6 Januari 2011 20:32 WIB
Jakarta
Sejumlah karyawan yang tergabung di Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) dan Forum Komunikasi Pemegang Saham Minoritas Katarina (FKPMK) mendesak seluruh pemegang saham untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kata Koordinator FKPMK Farisal Syarief.
Farisal Syarief mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa desakan RUPS didasarkan atas kondisi perusahaan yang dinilai "mis-manajemen", sehingga perlu segera pemulihan untuk menyehatkan perusahaan termasuk mengangkat direksi baru.
Selain itu, FKPMK juga meminta lembaga berwenang segera mengambil langkah untuk menyelamatkan manajemen Katarina mengingat ada sekitar 500 pemegang saham minoritas yang terkena dampak langsung atas kondisi tersebut.
"Akibat hilang kepercayaan kepada direktur utamanya, para pemegang saham mengalami kerugian besar," kata Farisal Syarief.
Untuk menyehatkan kembali manajemen Katarina, kuasa hukum FKPMK Ahmad Razi berharap lembaga berwenang bisa secepatnya menghadirkan investor baru, mengingat banyaknya pemegang saham kecil yang melakukan investasi di Katarina.
"Tak hanya itu, di pihak karyawan yang kini tergabung dalam FKPK juga menerima dampak karena gaji mereka selama enam bulan ditangguhkan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) masih memeriksa dugaan pelanggaran penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) yang dilakukan PT Katarina Utama Tbk (RINA).
Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) Bapepam-LK Sardjito mengatakan pihaknya telah menerima berkas pemeriksaan PT Katarina Utama.
Pemeriksaan dilakukan karena manajemen perusahaan di bidang jasa penyewaan menara tersebut diduga melakukan penyelewengan dana IPO sebesar Rp 33,6 miliar. "Surat pemeriksaannya sudah dikeluarkan. Latar belakang isi surat pemeriksaan adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana IPO oleh Katarina," kata Sardjito.(*)
Rupiah Kamis Sore Tertekan Tipis 7 Poin
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 17:21 WIB
Jakarta
Dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat membuat rupiah terus tertekan sehingga kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta melemah tipis 7 poin pada Kamis sore.
Menurut data Bank Indonesia (BI), rupiah berada di posisi Rp8.994 atau turun dibanding hari sebelumnya yang berada pada level Rp8.987.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah menjadi Rp8.949-Rp9.039 per dolar AS dari sebelumnya Rp8.942-Rp9.032 per dolar AS.
Analis pasar uang dari City Securities, Hendri Effendi, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa melemahnya rupiah cenderung mendatar (flat) pada Kamis.
"Pelemahan rupiah tidak terlalu signifikan, pelaku terlihat masih segan memasuki pasar terkait suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang masih tetap," katanya.
Rupiah, lanjut dia, sejak beberapa hari ini bergerak dalam kisaran sempit karena belum ada faktor yang signifikan untuk mendorong mata uang Indonesia bergerak naik.
"Aktivitas pasar cenderung lesu karena pendorong kuat belum muncul sampai saat ini," ujarnya.
Menurut dia, pelaku pasar cenderung lebih melepas rupiah ketimbang membeli, apalagi indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) juga melemah hingga 1 persen.
Namun, ia mengatakan, rupiah masih berada dalam level yang aman karena Bank Indonesia masih tetap menjaganya agar berada dalam kisaran yang tidak jauh.
"Kami optimistis BI akan terus menjaga rupiah sehingga posisinya berada pada level yang aman," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, ekonomi Indonesia dinilai tetap tumbuh ditambah sektor agrobisnis dan pertambangan masih tumbuh dengan baik.
Kamis, 6 Januari 2011 17:21 WIB
Jakarta
Dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat membuat rupiah terus tertekan sehingga kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta melemah tipis 7 poin pada Kamis sore.
Menurut data Bank Indonesia (BI), rupiah berada di posisi Rp8.994 atau turun dibanding hari sebelumnya yang berada pada level Rp8.987.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah menjadi Rp8.949-Rp9.039 per dolar AS dari sebelumnya Rp8.942-Rp9.032 per dolar AS.
Analis pasar uang dari City Securities, Hendri Effendi, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa melemahnya rupiah cenderung mendatar (flat) pada Kamis.
"Pelemahan rupiah tidak terlalu signifikan, pelaku terlihat masih segan memasuki pasar terkait suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang masih tetap," katanya.
Rupiah, lanjut dia, sejak beberapa hari ini bergerak dalam kisaran sempit karena belum ada faktor yang signifikan untuk mendorong mata uang Indonesia bergerak naik.
"Aktivitas pasar cenderung lesu karena pendorong kuat belum muncul sampai saat ini," ujarnya.
Menurut dia, pelaku pasar cenderung lebih melepas rupiah ketimbang membeli, apalagi indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) juga melemah hingga 1 persen.
Namun, ia mengatakan, rupiah masih berada dalam level yang aman karena Bank Indonesia masih tetap menjaganya agar berada dalam kisaran yang tidak jauh.
"Kami optimistis BI akan terus menjaga rupiah sehingga posisinya berada pada level yang aman," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, ekonomi Indonesia dinilai tetap tumbuh ditambah sektor agrobisnis dan pertambangan masih tumbuh dengan baik.
Telkom dan Perbankan Picu IHSG BEI Tertekan
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 16:51 WIB
Jakarta
Saham PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) dan saham-saham sektor perbankan hari ini memberi sentimen negatif pada Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) pada Kamis ditutup tertekan.
IHSG BEI melemah 48 poin atau 1,28 persen ke posisi 3.735,37 poin dan kelompok 45 saham-saham unggulan (LQ45) melemah 11,63 poin (1,72 persen) ke level 666,08.
"Saya cermati penurunan IHSG dipicu melemahnya saham Telkom dan saham-saham perbankan. Awalnya BI rate tetap disambut baik oleh saham perbankan namun, ada kekhawatiran tingkat inflasi yang jauh dari ekspektasi pemerintah," ujar analis saham Hendri Effendi dari City Securities di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, sebaiknya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate),dinaikkan lebih awal sehingga dapat mengendalikan inflasi.
"Naikkan lebih awal agar inflasi terkendali dan tidak tinggi," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, saat ini saham sektor tambang sangat riskan dengan ambil untung (profit taking), disebabkan pada pergerakkan awal tahun saham itu naik cukup signifikan.
"Saham tambang juga rentan pada profit taking, karena awal tahun sahamnya sudah naik signifikan," katanya.
Hari ini asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp260,612 miliar pada perdagangan saham hari ini.
Saham-saham unggulan yang mengalami tekanan antara lain saham Telekomunikasi Indonesia (TLKM) turun Rp300 ke Rp7.700, Bank Jabar turun Rp20 ke Rp1.440, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) turun Rp250 ke Rp10.350.
BEI ditutup dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 4,095 miliar dengan total nilai Rp5,139 miliar dari 103.062 kali transaksi, dimana 80 saham yang diperdagangkan menguat, 127 saham melemah, dan 83 saham belum bergerak harganya.
Sementara bursa Regional seperti Indeks Hang Seng melemah 3,82 poin (0,02 persen) ke level 23.754,00, Indeks Nikkei-225 naik 148,99 poin (1,44 persen) ke level 10.529,76, dan Indeks Straits Times menguat 22,09 poin (0,68 persen) ke level 3.276,34.
Kamis, 6 Januari 2011 16:51 WIB
Jakarta
Saham PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) dan saham-saham sektor perbankan hari ini memberi sentimen negatif pada Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) pada Kamis ditutup tertekan.
IHSG BEI melemah 48 poin atau 1,28 persen ke posisi 3.735,37 poin dan kelompok 45 saham-saham unggulan (LQ45) melemah 11,63 poin (1,72 persen) ke level 666,08.
"Saya cermati penurunan IHSG dipicu melemahnya saham Telkom dan saham-saham perbankan. Awalnya BI rate tetap disambut baik oleh saham perbankan namun, ada kekhawatiran tingkat inflasi yang jauh dari ekspektasi pemerintah," ujar analis saham Hendri Effendi dari City Securities di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, sebaiknya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate),dinaikkan lebih awal sehingga dapat mengendalikan inflasi.
"Naikkan lebih awal agar inflasi terkendali dan tidak tinggi," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, saat ini saham sektor tambang sangat riskan dengan ambil untung (profit taking), disebabkan pada pergerakkan awal tahun saham itu naik cukup signifikan.
"Saham tambang juga rentan pada profit taking, karena awal tahun sahamnya sudah naik signifikan," katanya.
Hari ini asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp260,612 miliar pada perdagangan saham hari ini.
Saham-saham unggulan yang mengalami tekanan antara lain saham Telekomunikasi Indonesia (TLKM) turun Rp300 ke Rp7.700, Bank Jabar turun Rp20 ke Rp1.440, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) turun Rp250 ke Rp10.350.
BEI ditutup dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 4,095 miliar dengan total nilai Rp5,139 miliar dari 103.062 kali transaksi, dimana 80 saham yang diperdagangkan menguat, 127 saham melemah, dan 83 saham belum bergerak harganya.
Sementara bursa Regional seperti Indeks Hang Seng melemah 3,82 poin (0,02 persen) ke level 23.754,00, Indeks Nikkei-225 naik 148,99 poin (1,44 persen) ke level 10.529,76, dan Indeks Straits Times menguat 22,09 poin (0,68 persen) ke level 3.276,34.
Hatta: Inpres Ketahanan Pangan Selesai Akhir Januari
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 16:46 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, mengharapkan bahwa dua instruksi presiden (inpres) untuk menjamin ketahanan pangan karena faktor perubahan cuaca yang semakin ekstrem dapat segera selesai pada akhir Januari 2011.
"Kita harapkan Januari memang kita targetkan pada minggu ke 3 hingga 4 sudah harus selesai schedule-nya sudah begitu. Kita harus melakukan pembahasan keseluruhan menteri, besok, itu kita bahas sekali lagi," ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Hatta menjelaskan, inpres tersebut salah satunya untuk memberikan fleksibilitas kepada Menteri Pertanian guna merespon perubahan iklim yang ekstrem sehingga menyebabkan perubahan musim tanam, serangan hama atau kerusakan lahan pertanian akibat faktor cuaca.
"Itu tentu harus ada fleksibilitas bagi menteri pertanian nanti untuk melakukan langkah-langkah darurat, harus ada respon itu," ujar Hatta.
Sementara inpres yang lainnya, akan memberikan flesksibilitas kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyuplai dan membeli beras petani yang tidak hanya berlaku pada beras dengan kualitas tertentu.
Menurut dia, apabila kedua Inpres tersebut telah terealisasi, pemerintah akan kembali merumuskan Inpres mengenai antisipasi terhadap iklim ekstrim.
"Ini memang luar biasa, prediksi dari BMKG juga akan basah terus, ya kita harus antisipasi. Harus ada policy respon tidak boleh kita tidak melakukan upaya-upaya maksimal," ujar Hatta.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana kontigensi sebesar Rp3 triliun untuk stabilisasi pangan sebagai antisipasi menghadapi serangan hama atau cuaca ekstrem.
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas seperti beras adalah melakukan operasi pasar dan menjaga cadangan stok melalui Bulog.
"Bulog sudah melakukan impor untuk mengsisi kekurangan karena ini bukan musim panen, dan Bulog diberikan fleksibilitas yang maksimal untuk pengadaan dari dalam negeri, maupun luar negeri dan yang ketiga pemberian raskin, raskin ke 13 sudah diluncurkan pada Desember," ujarnya.
Menurut dia, pemberian raskin kepada masyarakat juga akan dilakukan sebanyak dua kali pada Februari dan akan diberlakukan pada komoditas selain beras untuk menjaga kestabilan harga.
"Sekarang tiga bulan pertama akan kita tingkatkan, misalnya dua bulan raskin pada Februari, antara lain itu akan dilakukan untuk komoditi lain. Poisisinya adalah kita tetap sama menjaga kestabilan harga," ujar Mari.
Untuk harga cabe merah yang semakin meningkat di berbagai daerah, ia mengatakan, pemerintah sulit untuk mengantisipasi hal tersebut karena faktor gangguan hama dan cuaca ekstrem.
Ia menjelaskan, Kementerian Perdagangan berusaha mengamankan distribusi cabe agar tidak terganggu agar konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Untuk cabe, susah, tidak banyak yang bisa kita lakukan karena ini masalah kerusakan yang terjadi terhadap produksinya yang disebabkan hama dan cuaca. Jadi kalau dari perdagangan yang bisa kita fokuskan supaya tidak ada gangguan dari distribusi," ujarnya.
Kamis, 6 Januari 2011 16:46 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, mengharapkan bahwa dua instruksi presiden (inpres) untuk menjamin ketahanan pangan karena faktor perubahan cuaca yang semakin ekstrem dapat segera selesai pada akhir Januari 2011.
"Kita harapkan Januari memang kita targetkan pada minggu ke 3 hingga 4 sudah harus selesai schedule-nya sudah begitu. Kita harus melakukan pembahasan keseluruhan menteri, besok, itu kita bahas sekali lagi," ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Hatta menjelaskan, inpres tersebut salah satunya untuk memberikan fleksibilitas kepada Menteri Pertanian guna merespon perubahan iklim yang ekstrem sehingga menyebabkan perubahan musim tanam, serangan hama atau kerusakan lahan pertanian akibat faktor cuaca.
"Itu tentu harus ada fleksibilitas bagi menteri pertanian nanti untuk melakukan langkah-langkah darurat, harus ada respon itu," ujar Hatta.
Sementara inpres yang lainnya, akan memberikan flesksibilitas kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyuplai dan membeli beras petani yang tidak hanya berlaku pada beras dengan kualitas tertentu.
Menurut dia, apabila kedua Inpres tersebut telah terealisasi, pemerintah akan kembali merumuskan Inpres mengenai antisipasi terhadap iklim ekstrim.
"Ini memang luar biasa, prediksi dari BMKG juga akan basah terus, ya kita harus antisipasi. Harus ada policy respon tidak boleh kita tidak melakukan upaya-upaya maksimal," ujar Hatta.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana kontigensi sebesar Rp3 triliun untuk stabilisasi pangan sebagai antisipasi menghadapi serangan hama atau cuaca ekstrem.
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas seperti beras adalah melakukan operasi pasar dan menjaga cadangan stok melalui Bulog.
"Bulog sudah melakukan impor untuk mengsisi kekurangan karena ini bukan musim panen, dan Bulog diberikan fleksibilitas yang maksimal untuk pengadaan dari dalam negeri, maupun luar negeri dan yang ketiga pemberian raskin, raskin ke 13 sudah diluncurkan pada Desember," ujarnya.
Menurut dia, pemberian raskin kepada masyarakat juga akan dilakukan sebanyak dua kali pada Februari dan akan diberlakukan pada komoditas selain beras untuk menjaga kestabilan harga.
"Sekarang tiga bulan pertama akan kita tingkatkan, misalnya dua bulan raskin pada Februari, antara lain itu akan dilakukan untuk komoditi lain. Poisisinya adalah kita tetap sama menjaga kestabilan harga," ujar Mari.
Untuk harga cabe merah yang semakin meningkat di berbagai daerah, ia mengatakan, pemerintah sulit untuk mengantisipasi hal tersebut karena faktor gangguan hama dan cuaca ekstrem.
Ia menjelaskan, Kementerian Perdagangan berusaha mengamankan distribusi cabe agar tidak terganggu agar konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Untuk cabe, susah, tidak banyak yang bisa kita lakukan karena ini masalah kerusakan yang terjadi terhadap produksinya yang disebabkan hama dan cuaca. Jadi kalau dari perdagangan yang bisa kita fokuskan supaya tidak ada gangguan dari distribusi," ujarnya.
Medco Dapat Pinjaman 120 Juta Dolar AS
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 16:43 WIB
Jakarta
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui anak usahanya, PT Medco LNG Indonesia telah mendapatkan pinjaman senilai 120 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari perusahaan Jepang, Mitsubishi Cooporation.
Direktur Utama MEDC, Darmoyo Doyoatmojo, dalam keterbukaan informasi pada Kamis mengatakan, perjanjian pinjaman tersebut telah ditandatangani pada 31 Desember 2010.
Dia mengemukakan, dana itu akan dipergunakan untuk memenuhi komitmen pendanaan proyek pembangunan kilang LNG dengan kapasitas dua juta metrik ton (mt) per tahun di Banggai, Sulawesi Tengah. Sedangkan nilai proyek investasi ini 2,8 miliar dolar.
Untuk membangun kilang ini, Medco LNG berkerja sama dengan PT Pertamina dan Mitsubishi membentuk PT Donggi Senoro Lng. Komposisi kepemilikan Medco LNG adalah 20 persen, Pertamina 29 persen, dan Mitsubishi 51 persen.
Mitsubishi merupakan pemegang 39,4 persen saham Encore Energy Pte Ltd, yang merupakan pemegang 50,7 persen saham MEDC. Dengan demikian transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi terafiliasi.
Menurutnya Medco menjaminkan seluruh kepemilikannnya (20 persen) yang ada di PT Donggi Senoro LNG. Bunga pinjaman yang dibebankan adalah Libor plus 3,75 persen per tahun, dan Libor plus 4,75 persen per tahun untuk masa perpanjangan.
Bunga tersebut akan dibayarkan per triwulan, bunga akan dikapitalisasi dan mulai dilakukan pembayaran pada saat memasuki periode pelunasan pinjaman, yakni apablia Donggi Senoro LNG telah mendapatkan pendanaan proyek, maka pelunasan pinjaman dilakukan selama 12 bulan sejak first finance repayment date.
Kamis, 6 Januari 2011 16:43 WIB
Jakarta
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui anak usahanya, PT Medco LNG Indonesia telah mendapatkan pinjaman senilai 120 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari perusahaan Jepang, Mitsubishi Cooporation.
Direktur Utama MEDC, Darmoyo Doyoatmojo, dalam keterbukaan informasi pada Kamis mengatakan, perjanjian pinjaman tersebut telah ditandatangani pada 31 Desember 2010.
Dia mengemukakan, dana itu akan dipergunakan untuk memenuhi komitmen pendanaan proyek pembangunan kilang LNG dengan kapasitas dua juta metrik ton (mt) per tahun di Banggai, Sulawesi Tengah. Sedangkan nilai proyek investasi ini 2,8 miliar dolar.
Untuk membangun kilang ini, Medco LNG berkerja sama dengan PT Pertamina dan Mitsubishi membentuk PT Donggi Senoro Lng. Komposisi kepemilikan Medco LNG adalah 20 persen, Pertamina 29 persen, dan Mitsubishi 51 persen.
Mitsubishi merupakan pemegang 39,4 persen saham Encore Energy Pte Ltd, yang merupakan pemegang 50,7 persen saham MEDC. Dengan demikian transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi terafiliasi.
Menurutnya Medco menjaminkan seluruh kepemilikannnya (20 persen) yang ada di PT Donggi Senoro LNG. Bunga pinjaman yang dibebankan adalah Libor plus 3,75 persen per tahun, dan Libor plus 4,75 persen per tahun untuk masa perpanjangan.
Bunga tersebut akan dibayarkan per triwulan, bunga akan dikapitalisasi dan mulai dilakukan pembayaran pada saat memasuki periode pelunasan pinjaman, yakni apablia Donggi Senoro LNG telah mendapatkan pendanaan proyek, maka pelunasan pinjaman dilakukan selama 12 bulan sejak first finance repayment date.
Pemerintah Targetkan 7,7 Juta Wisman
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 15:46 WIB
Jakarta
Pemerintah menargetkan 7,7 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2011 melalui branding pariwisata Indonesia yaitu `Wonderful Indonesia`.
"Target tahun ini 7,7 juta wisman. Januari sudah mulai Wonderful Indonesia dan kita sudah dapat respon dari teman luar negeri bahwa Wonderful Indonesia itu bagus," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, slogan tersebut sangat bagus dan pantas untuk mencerminkan keindahan alam, situasi budaya serta pariwisata Indonesia saat ini.
"Karena memang Indonesia alamnya wonderful, budayanya wonderful, manusia dan masyarakatnya wonderful, food-nya wonderful, jadi pantas Indonesia dibilang wonderful," ujarnya.
Menbudpar akan memperkenalkan slogan ini pertama kali di forum internasional pada pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN pada 17-18 Januari 2011 di Kamboja.
"Tanggal 17-18 Januari, saya akan ikut forum Asean Tourism Minister Forum di Kamboja. Di sana kita akan mulai umumkan pada dunia bahwa (slogan) Indonesia akan berubah menjadi Wonderful Indonesia," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, promosi wisata Indonesia akan merambah dunia sinematografi dengan rencana pembuatan film yang menggambarkan keindahan alam Raja Ampat, Papua Barat.
"Kita akan bikin film berjudul Kohlanta, itu perusahaan film terbesar di Eropa, di Prancis, mereka itu akan membuat film tentang film adventure tentang kecantikan Raja Ampat,"katanya.
"Mereka krunya 200 orang, jadi film serius dan nanti akan menjadi promosi kita nantinya, seperti Eat Pray Love kemarin. Nanti kita dapat promosi," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah menaikkan target wisatawan mancanegara di 2011 karena melihat persepsi dunia yang mulai membaik.
"Semua wisman nambah, dari Singapura, Malaysia, Australia, China, Jepang, itu yang gede-gede (5 terbesar), dan Eropa, itu juga naik semua. Perancis naik, Jerman naik karena persepsi dunia tentang Indonesia sudah membaik," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia November 2010 tercatat 578,2 ribu orang atau mencapai 6,36 juta orang secara kumulatif Januari-November 2010.
Dengan pencapaian ini, target kunjungan wisman 7 juta orang di 2010 hampir pasti tercapai karena berdasarkan data sementara pada Desember sudah mencapai 600 ribu orang.
Kamis, 6 Januari 2011 15:46 WIB
Jakarta
Pemerintah menargetkan 7,7 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2011 melalui branding pariwisata Indonesia yaitu `Wonderful Indonesia`.
"Target tahun ini 7,7 juta wisman. Januari sudah mulai Wonderful Indonesia dan kita sudah dapat respon dari teman luar negeri bahwa Wonderful Indonesia itu bagus," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, slogan tersebut sangat bagus dan pantas untuk mencerminkan keindahan alam, situasi budaya serta pariwisata Indonesia saat ini.
"Karena memang Indonesia alamnya wonderful, budayanya wonderful, manusia dan masyarakatnya wonderful, food-nya wonderful, jadi pantas Indonesia dibilang wonderful," ujarnya.
Menbudpar akan memperkenalkan slogan ini pertama kali di forum internasional pada pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN pada 17-18 Januari 2011 di Kamboja.
"Tanggal 17-18 Januari, saya akan ikut forum Asean Tourism Minister Forum di Kamboja. Di sana kita akan mulai umumkan pada dunia bahwa (slogan) Indonesia akan berubah menjadi Wonderful Indonesia," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, promosi wisata Indonesia akan merambah dunia sinematografi dengan rencana pembuatan film yang menggambarkan keindahan alam Raja Ampat, Papua Barat.
"Kita akan bikin film berjudul Kohlanta, itu perusahaan film terbesar di Eropa, di Prancis, mereka itu akan membuat film tentang film adventure tentang kecantikan Raja Ampat,"katanya.
"Mereka krunya 200 orang, jadi film serius dan nanti akan menjadi promosi kita nantinya, seperti Eat Pray Love kemarin. Nanti kita dapat promosi," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah menaikkan target wisatawan mancanegara di 2011 karena melihat persepsi dunia yang mulai membaik.
"Semua wisman nambah, dari Singapura, Malaysia, Australia, China, Jepang, itu yang gede-gede (5 terbesar), dan Eropa, itu juga naik semua. Perancis naik, Jerman naik karena persepsi dunia tentang Indonesia sudah membaik," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia November 2010 tercatat 578,2 ribu orang atau mencapai 6,36 juta orang secara kumulatif Januari-November 2010.
Dengan pencapaian ini, target kunjungan wisman 7 juta orang di 2010 hampir pasti tercapai karena berdasarkan data sementara pada Desember sudah mencapai 600 ribu orang.
Kementerian Pertanian Canangkan Gerakan Massal Tanam Cabai
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 15:41 WIB
Jakarta
Kementerian Pertanian mencanangkan gerakan massal menanam cabai yang akan dimotori oleh tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).
Menteri Pertanian, Suswono, sebelum mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Pertanian akan membagikan benih gratis untuk gerakan massal menanam cabai tersebut.
"Pada 2011 segera kami lakukan. Yang jelas, lebih awal dilakukan, lebih baik," ujarnya,
Saat ini, menurut Suswono, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian sedang menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk gerakan awal yang melibatkan seratus ribu kepala keluarga.
Untuk langkah awal, lanjut dia, gerakan massal menanam cabai akan dilakukan di beberapa daerah di antaranya Lampung, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Gerakan menanam itu pada dasarnya memanfaatkan lahan-lahan pekarangan sempit di perumahan karena cabai adalah jenis tanaman yang mudah tumbuh baik langsung di tanah maupun menggunakan pot.
"Kami juga akan melakukan langkah antisipasi, tanaman ini kan baru tiga bulan kemudian menghasilkan. Ketika sudah menghasilkan sebetulnya dalam satu sampai dua tahun bisa panen terus. Oleh karena itu nanti kira-kira tiga bulan sebelum Lebaran misalnya, gerakan ini akan lebih diintensifkan lagi," tuturnya.
Mentan mengatakan kementeriannya sudah menyiapkan anggaran untuk pembagian bibit gratis dalam gerakan massal menanam cabai.
"Memang nanti kalau toh tidak mencukupi kami bisa men"switch" anggaran mana yang kira-kira lebih prioritas," ujarnya.
Suswono mengatakan melonjaknya harga cabai saat ini murni disebabkan oleh faktor cuaca karena pada 2010 memang hanya ada satu musim, yaitu musim hujan, sedangkan cabai baru bisa tumbuh baik dalam keadaan kering atau sedikit air.
Pada 2010, menurut Mentan, produksi cabai di Indonesia turun hingga 30 persen. Karena itu Kementerian Pertanian akan terus menggenjot produksi cabai untuk menurunkan harga.
Sebenarnya, lanjut dia, harga cabai bisa menurun apabila masyarakat menahan diri tidak mengonsumsi cabai selama dua atau tiga hari karena cabai adalah produk yang tidak tahan lama untuk disimpan.
"Sebetulnya cabai bukan makanan pokok. Ini mudah rusak, artinya kalau saja konsumen kurangi saja sedikit, mengerem, katakanlah tidak makan cabai dua atau tiga hari, langsung harganya jatuh karena tidak mungkin disimpan lama," jelasnya.
Mentan berharap pada Januari 2011 harga cabai akan menurun karena ia telah mendapatkan informasi bahwa pada Januari di beberapa daerah akan panen.
"Sebenarnya Januari ini akan ada banyak panen di beberapa tempat sehingga mudah-mudahan pasokan semakin banyak. Dengan pasokan yang semakin banyak ini Insya Allah harga akan pulih kembali," katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan terkait harga cabai yang melambung kecuali memikirkan antisipasi di masa depan dalam bidang pertanian agar tanaman cabai tidak membusuk apabila curah hujan sangat tinggi.
"Kami dari perdagangan menjaga agar distribusi tidak ada gangguan. Jadi penyesuaian akan terjadi sementara harga tinggi. Tentu ini adalah sesuatu yang akan kami coba perbaiki dari segi produksinya maupun menjamin distribusi tidak ada gangguan," ujarnya.
Mendag memperkirakan penyesuaian harga cabai akan terjadi dalam waktu dua atau tiga bulan lagi.
Kamis, 6 Januari 2011 15:41 WIB
Jakarta
Kementerian Pertanian mencanangkan gerakan massal menanam cabai yang akan dimotori oleh tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).
Menteri Pertanian, Suswono, sebelum mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Pertanian akan membagikan benih gratis untuk gerakan massal menanam cabai tersebut.
"Pada 2011 segera kami lakukan. Yang jelas, lebih awal dilakukan, lebih baik," ujarnya,
Saat ini, menurut Suswono, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian sedang menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk gerakan awal yang melibatkan seratus ribu kepala keluarga.
Untuk langkah awal, lanjut dia, gerakan massal menanam cabai akan dilakukan di beberapa daerah di antaranya Lampung, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Gerakan menanam itu pada dasarnya memanfaatkan lahan-lahan pekarangan sempit di perumahan karena cabai adalah jenis tanaman yang mudah tumbuh baik langsung di tanah maupun menggunakan pot.
"Kami juga akan melakukan langkah antisipasi, tanaman ini kan baru tiga bulan kemudian menghasilkan. Ketika sudah menghasilkan sebetulnya dalam satu sampai dua tahun bisa panen terus. Oleh karena itu nanti kira-kira tiga bulan sebelum Lebaran misalnya, gerakan ini akan lebih diintensifkan lagi," tuturnya.
Mentan mengatakan kementeriannya sudah menyiapkan anggaran untuk pembagian bibit gratis dalam gerakan massal menanam cabai.
"Memang nanti kalau toh tidak mencukupi kami bisa men"switch" anggaran mana yang kira-kira lebih prioritas," ujarnya.
Suswono mengatakan melonjaknya harga cabai saat ini murni disebabkan oleh faktor cuaca karena pada 2010 memang hanya ada satu musim, yaitu musim hujan, sedangkan cabai baru bisa tumbuh baik dalam keadaan kering atau sedikit air.
Pada 2010, menurut Mentan, produksi cabai di Indonesia turun hingga 30 persen. Karena itu Kementerian Pertanian akan terus menggenjot produksi cabai untuk menurunkan harga.
Sebenarnya, lanjut dia, harga cabai bisa menurun apabila masyarakat menahan diri tidak mengonsumsi cabai selama dua atau tiga hari karena cabai adalah produk yang tidak tahan lama untuk disimpan.
"Sebetulnya cabai bukan makanan pokok. Ini mudah rusak, artinya kalau saja konsumen kurangi saja sedikit, mengerem, katakanlah tidak makan cabai dua atau tiga hari, langsung harganya jatuh karena tidak mungkin disimpan lama," jelasnya.
Mentan berharap pada Januari 2011 harga cabai akan menurun karena ia telah mendapatkan informasi bahwa pada Januari di beberapa daerah akan panen.
"Sebenarnya Januari ini akan ada banyak panen di beberapa tempat sehingga mudah-mudahan pasokan semakin banyak. Dengan pasokan yang semakin banyak ini Insya Allah harga akan pulih kembali," katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan terkait harga cabai yang melambung kecuali memikirkan antisipasi di masa depan dalam bidang pertanian agar tanaman cabai tidak membusuk apabila curah hujan sangat tinggi.
"Kami dari perdagangan menjaga agar distribusi tidak ada gangguan. Jadi penyesuaian akan terjadi sementara harga tinggi. Tentu ini adalah sesuatu yang akan kami coba perbaiki dari segi produksinya maupun menjamin distribusi tidak ada gangguan," ujarnya.
Mendag memperkirakan penyesuaian harga cabai akan terjadi dalam waktu dua atau tiga bulan lagi.
Produksi Garam 2011 Ditargetkan 1,2 Juta Ton
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 15:06 WIB
Jakarta
Produksi garam nasional yang selama 2010 merosot tajam menjadi sekitar 30.600 ton ditargetkan pulih kembali menjadi 1,2 juta ton pada tahun ini.
"Tahun lalu produksi hanya sekitar dua persen dari rata-rata produksi per tahun 1,2 juta ton karena hampir sepanjang tahun hujan terus. Tahun ini harapannya musim kemarau bisa empat bulan sehingga produksi bisa 1,2 juta ton," kata Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Tony Tanduk di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tahun ini pemerintah akan berusaha mengembangkan sentra-sentra produksi garam baru untuk meningkatkan produksi garam nasional.
Dalam hal ini Kementerian Perindustrian baru menyelesaikan pemetaan lahan produksi garam nasional baik yang sudah berproduksi maupun yang potensial dijadikan lahan produksi garam seperti wilayah NTT dan Nusa Tenggara Barat.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa ada sekitar 300.000 hektare lahan di Madura, Indramayu, Rembang, Bima, Teluk Kupang, Nagekeo dan Ende yang potensial dikembangkan menjadi lahan produksi garam.
Menurut Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, perusahaan garam Australia, Cheetam Salt, berencana menanamkan modal untuk membangun industri garam di NTT.
"Kalau digenjot, kepastian produksi garam di wilayah NTT sangat besar karena di sana musim kemaraunya lebih panjang, bisa sampai 1,3 juta ton per tahun," katanya.
Selama 2011-2012 Kementerian Perindustrian juga menyiapkan program intensifikasi lahan produksi garam di Madura dan sentra produksi garam lainnya.
Pemerintah juga melakukan promosi investasi untuk menarik minat investor dan industri pengguna garam menanamkan modal untuk membangun industri garam.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang menurut data Kementerian Perindustrian sebanyak tiga juta ton pada 2010 dimana 660 ribu ton diantaranya untuk konsumsi rumah tangga dan sisanya untuk keperluan aneka industri.
Peningkatan produksi garam nasional juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap garam impor yang sampai sekarang masih besar.
Menurut Tony, impor garam berkisar antara 100 ribu ton sampai 150 ribu ton per bulan.
Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam yang pada Oktober 2010 sebanyak 154.782,6 ton (7,9 juta dolar AS) naik menjadi 275.027,2 ton (15,2 juta dolar AS) pada November 2010.
BPS juga mencatat selama Januari-November 2010 impor garam sebanyak 1,8 juta ton dengan nilai 96,4 juta dolar AS. Utamanya garam diimpor dari Australia, India dan China.
Kamis, 6 Januari 2011 15:06 WIB
Jakarta
Produksi garam nasional yang selama 2010 merosot tajam menjadi sekitar 30.600 ton ditargetkan pulih kembali menjadi 1,2 juta ton pada tahun ini.
"Tahun lalu produksi hanya sekitar dua persen dari rata-rata produksi per tahun 1,2 juta ton karena hampir sepanjang tahun hujan terus. Tahun ini harapannya musim kemarau bisa empat bulan sehingga produksi bisa 1,2 juta ton," kata Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Tony Tanduk di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, tahun ini pemerintah akan berusaha mengembangkan sentra-sentra produksi garam baru untuk meningkatkan produksi garam nasional.
Dalam hal ini Kementerian Perindustrian baru menyelesaikan pemetaan lahan produksi garam nasional baik yang sudah berproduksi maupun yang potensial dijadikan lahan produksi garam seperti wilayah NTT dan Nusa Tenggara Barat.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa ada sekitar 300.000 hektare lahan di Madura, Indramayu, Rembang, Bima, Teluk Kupang, Nagekeo dan Ende yang potensial dikembangkan menjadi lahan produksi garam.
Menurut Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, perusahaan garam Australia, Cheetam Salt, berencana menanamkan modal untuk membangun industri garam di NTT.
"Kalau digenjot, kepastian produksi garam di wilayah NTT sangat besar karena di sana musim kemaraunya lebih panjang, bisa sampai 1,3 juta ton per tahun," katanya.
Selama 2011-2012 Kementerian Perindustrian juga menyiapkan program intensifikasi lahan produksi garam di Madura dan sentra produksi garam lainnya.
Pemerintah juga melakukan promosi investasi untuk menarik minat investor dan industri pengguna garam menanamkan modal untuk membangun industri garam.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang menurut data Kementerian Perindustrian sebanyak tiga juta ton pada 2010 dimana 660 ribu ton diantaranya untuk konsumsi rumah tangga dan sisanya untuk keperluan aneka industri.
Peningkatan produksi garam nasional juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap garam impor yang sampai sekarang masih besar.
Menurut Tony, impor garam berkisar antara 100 ribu ton sampai 150 ribu ton per bulan.
Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam yang pada Oktober 2010 sebanyak 154.782,6 ton (7,9 juta dolar AS) naik menjadi 275.027,2 ton (15,2 juta dolar AS) pada November 2010.
BPS juga mencatat selama Januari-November 2010 impor garam sebanyak 1,8 juta ton dengan nilai 96,4 juta dolar AS. Utamanya garam diimpor dari Australia, India dan China.
Lippo Karawaci Jual Dua Aset Properti
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 13:23 WIB
Jakarta
PT Lippo Karawaci Tbk menyatakan telah menyelesaikan penjualan dua aset properti healthcare senilai 205,5 juta dolar Singapura kepada First Real Estate Investment Trust (First REIT).
Kedua aset tersebut terdiri dari Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC) dan Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre (MRCCC).
Presiden Direktur Lippo Karawaci (LPKR) Ketut Budi Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, penjualan itu untuk mencapai stategi asset LPKR dan memberdayakannya untuk mengejar rencana ekspansi rumah sakit.
Pada saat yang sama, lanjut dia, penjualan aset akan lebih memperkuat divisi manajemen aset LPKR, dimana total dana yang dikelola LPKR akan meningkat menjadi 1,3 miliar dolar AS.
"Hal ini menambah momentum bagi rencana LPKR meningkatkan dana yang dikelola menjadi 3 miliar dolar AS dalam 3 sampai 5 tahun sebagai pendorong pertumbuhan bagi strategi pertumbuhan LPKR.
LPKR mengelola dua real estate investment trusts (REITS) yang tercatat di Singapura, dengan total aset yang dikelola 1,3 miliar dolar AS.
"Saya sangat senang memulai tahun baru dengan menyelesaikan penjualan aset penting rumah sakit, dan merupakan pendorong bagi bisnis manajemen aset Perseroan," paparnya.
Hal itu menggarisbawahi komitmen perusahaan dalam meningkatkan LPKR di sektor kesehatan Indonesia. Transaksi ke First REIT merupakan bagian strategi asset perusahaan, menghasilkan laba luar biasa, dan memperkuat strategi pertumbuhan LPKR dalam investasi rumah sakit di seluruh Indonesia.
Diharapkan memberikan kontribusi lebih lanjut bagi transformasi LPKR dari grup properti senilai 3 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS.
Sementara Perusahaan, memproyeksikan pendapatan pada 2011 meningkat 24,1 persen menjadi Rp3,725 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp3,002 triliun.
LPKR tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar senilai Rp15,79 triliun. Divisi usaha LPKR meliputi Residential (Township), Retail Malls, Hospitals, Hotels dan Asset Management.
Kamis, 6 Januari 2011 13:23 WIB
Jakarta
PT Lippo Karawaci Tbk menyatakan telah menyelesaikan penjualan dua aset properti healthcare senilai 205,5 juta dolar Singapura kepada First Real Estate Investment Trust (First REIT).
Kedua aset tersebut terdiri dari Siloam Hospitals Lippo Cikarang (SHLC) dan Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre (MRCCC).
Presiden Direktur Lippo Karawaci (LPKR) Ketut Budi Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, penjualan itu untuk mencapai stategi asset LPKR dan memberdayakannya untuk mengejar rencana ekspansi rumah sakit.
Pada saat yang sama, lanjut dia, penjualan aset akan lebih memperkuat divisi manajemen aset LPKR, dimana total dana yang dikelola LPKR akan meningkat menjadi 1,3 miliar dolar AS.
"Hal ini menambah momentum bagi rencana LPKR meningkatkan dana yang dikelola menjadi 3 miliar dolar AS dalam 3 sampai 5 tahun sebagai pendorong pertumbuhan bagi strategi pertumbuhan LPKR.
LPKR mengelola dua real estate investment trusts (REITS) yang tercatat di Singapura, dengan total aset yang dikelola 1,3 miliar dolar AS.
"Saya sangat senang memulai tahun baru dengan menyelesaikan penjualan aset penting rumah sakit, dan merupakan pendorong bagi bisnis manajemen aset Perseroan," paparnya.
Hal itu menggarisbawahi komitmen perusahaan dalam meningkatkan LPKR di sektor kesehatan Indonesia. Transaksi ke First REIT merupakan bagian strategi asset perusahaan, menghasilkan laba luar biasa, dan memperkuat strategi pertumbuhan LPKR dalam investasi rumah sakit di seluruh Indonesia.
Diharapkan memberikan kontribusi lebih lanjut bagi transformasi LPKR dari grup properti senilai 3 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS.
Sementara Perusahaan, memproyeksikan pendapatan pada 2011 meningkat 24,1 persen menjadi Rp3,725 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp3,002 triliun.
LPKR tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar senilai Rp15,79 triliun. Divisi usaha LPKR meliputi Residential (Township), Retail Malls, Hospitals, Hotels dan Asset Management.
Pemerintah Siapkan Kepanitiaan KTT APEC 2013
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 11:45 WIB
Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Jakarta
Pemerintah akan menyiapkan peraturan kepanitiaan sebagai antisipasi persiapan Bali sebagai tuan rumah pertemuan pemimpin dunia dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) pada 2013.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis, mengatakan, peraturan tersebut berupa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepanitiaan yang berkaitan dengan substansi sarana dan pelaksanaan acara.
"Tadi kita membahas Keppres kepanitiaan untuk persiapan APEC 2013 berkaitan dengan substansi sarana dan prasarana. Ketua pelaksananya adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik," ujarnya.
Ia juga menjelaskan tempat berlangsungnya acara akan dipusatkan di Jimbaran dan akan dibangun fasilitas infrastruktur pendukung untuk menyambut para tamu dari 21 negara, seperti tempat pertemuan (convention center).
Menurut Hatta, fasilitas yang sama akan digunakan terlebih dahulu untuk menyambut para tamu-tamu yang akan menghadiri KTT ASEAN 2011 pada November mendatang.
"Intinya kita menetapkan kawasannya di Jimbaran dan akan membangun untuk melaksanakan retreat dengan fasilitas untuk kepala-kepala negara. Nanti ada tempat untuk konvensi dan tempat berkumpul kepala negara, (pembangunan) infrakstruktur dan tata ruang dalam rangka persiapan itu," ujar Hatta.
Saat ini, pemerintah pusat dan berbagai instansi tingkat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terus melakukan koordinasi tentang penanganan infrastruktur jaringan untuk mempersiapkan Bali sebagai tuan rumah ajang pertemuan internasional.
Salah satu proyek infrastruktur tersebut adalah pengembangan Bandara Ngurah Rai yang harus selesai pengerjaannya pada Maret 2013.
Bahkan target penyelesaian tersebut diminta untuk diolah kembali agar bisa lebih cepat, karena sejumlah event penting berskala internasional akan segera berlangsung termasuk KTT ASEAN pada 2011 serta ajang Miss World pada 2014.
Kamis, 6 Januari 2011 11:45 WIB
Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Jakarta
Pemerintah akan menyiapkan peraturan kepanitiaan sebagai antisipasi persiapan Bali sebagai tuan rumah pertemuan pemimpin dunia dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) pada 2013.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis, mengatakan, peraturan tersebut berupa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepanitiaan yang berkaitan dengan substansi sarana dan pelaksanaan acara.
"Tadi kita membahas Keppres kepanitiaan untuk persiapan APEC 2013 berkaitan dengan substansi sarana dan prasarana. Ketua pelaksananya adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik," ujarnya.
Ia juga menjelaskan tempat berlangsungnya acara akan dipusatkan di Jimbaran dan akan dibangun fasilitas infrastruktur pendukung untuk menyambut para tamu dari 21 negara, seperti tempat pertemuan (convention center).
Menurut Hatta, fasilitas yang sama akan digunakan terlebih dahulu untuk menyambut para tamu-tamu yang akan menghadiri KTT ASEAN 2011 pada November mendatang.
"Intinya kita menetapkan kawasannya di Jimbaran dan akan membangun untuk melaksanakan retreat dengan fasilitas untuk kepala-kepala negara. Nanti ada tempat untuk konvensi dan tempat berkumpul kepala negara, (pembangunan) infrakstruktur dan tata ruang dalam rangka persiapan itu," ujar Hatta.
Saat ini, pemerintah pusat dan berbagai instansi tingkat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terus melakukan koordinasi tentang penanganan infrastruktur jaringan untuk mempersiapkan Bali sebagai tuan rumah ajang pertemuan internasional.
Salah satu proyek infrastruktur tersebut adalah pengembangan Bandara Ngurah Rai yang harus selesai pengerjaannya pada Maret 2013.
Bahkan target penyelesaian tersebut diminta untuk diolah kembali agar bisa lebih cepat, karena sejumlah event penting berskala internasional akan segera berlangsung termasuk KTT ASEAN pada 2011 serta ajang Miss World pada 2014.
IHSG Dibuka Menguat Tipis 2,72 Poin
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 10:51 WIB
Jakarta
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis pagi dibuka menguat tipis 2,72 poin (0,07 persen) ke level 3.786,43.
Sedangkan kelompok 45 saham-saham unggulan (LQ 45) juga naik tipis 0,721 poin (0,10 persen) ke level 678,43.
Namun dalam beberapa menit perdagangan IHSG berbalik arah ke area negatif. Hingga pukul 9.45 WIB, IHSG turun 30,17 poin (0,20 persen) ke level 3.751,81.
Analis pasar modal Ahmad Riyadi di Jakarta, mengatakan, indeks sempat dibuka di teritori positif namun belum lima menit berjalan indeks berbalik arah ke area negatif. Pelemahan itu dipicu oleh melemahnya saham-saham unggulan.
"Indeks bergerak balik arah ke negatif salah satunya dipicu oleh bursa regional yang mayoritas bergerak melemah," katanya.
Namun, ia menambahkan, arus modal asing yang masih bertahan di dalam negeri terutama di pasar saham menjadi sentimen positif pada IHSG dan dapat memicu aksi beli investor lokal.
Ia memprediksi, investor tampaknya masih akan mengoleksi saham-saham berbasis komoditi. Saham-saham itu diperkirakan mencatat tingkat pendapatan bagus di kuartal pertama 2011 di tengah kenaikan harga komoditas.
Sementara bursa regional seperti Indeks Hang Seng melemah 18,92 poin (0,08 persen) ke level 23.738,90, Indeks Nikkei-225 naik 121,29 poin (1,17 persen) ke level 10.502,06, dan Indeks Straits Times menguat 11,61 poin (0,36 persen) ke level 3.266,12.
Kamis, 6 Januari 2011 10:51 WIB
Jakarta
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis pagi dibuka menguat tipis 2,72 poin (0,07 persen) ke level 3.786,43.
Sedangkan kelompok 45 saham-saham unggulan (LQ 45) juga naik tipis 0,721 poin (0,10 persen) ke level 678,43.
Namun dalam beberapa menit perdagangan IHSG berbalik arah ke area negatif. Hingga pukul 9.45 WIB, IHSG turun 30,17 poin (0,20 persen) ke level 3.751,81.
Analis pasar modal Ahmad Riyadi di Jakarta, mengatakan, indeks sempat dibuka di teritori positif namun belum lima menit berjalan indeks berbalik arah ke area negatif. Pelemahan itu dipicu oleh melemahnya saham-saham unggulan.
"Indeks bergerak balik arah ke negatif salah satunya dipicu oleh bursa regional yang mayoritas bergerak melemah," katanya.
Namun, ia menambahkan, arus modal asing yang masih bertahan di dalam negeri terutama di pasar saham menjadi sentimen positif pada IHSG dan dapat memicu aksi beli investor lokal.
Ia memprediksi, investor tampaknya masih akan mengoleksi saham-saham berbasis komoditi. Saham-saham itu diperkirakan mencatat tingkat pendapatan bagus di kuartal pertama 2011 di tengah kenaikan harga komoditas.
Sementara bursa regional seperti Indeks Hang Seng melemah 18,92 poin (0,08 persen) ke level 23.738,90, Indeks Nikkei-225 naik 121,29 poin (1,17 persen) ke level 10.502,06, dan Indeks Straits Times menguat 11,61 poin (0,36 persen) ke level 3.266,12.
Rupiah Pagi Menguat 12,50 Poin
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 09:55 WIB
Jakarta
Kurs rupiah terhadap dolar di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis pagi menguat 12,50 poin, setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan bunga BI Rate pada 6,5 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar naik menjadi Rp8.987-Rp8.990 dibanding penutupan hari sebelumnya Rp8.942-Rp9.032.
Pengamat pasar uang, Ahmad Riyadi di Jakarta, Kamis mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga BI Rate memberikan sentimen positif terhadap rupiah.
"Sentimen positif BI Rate itu mampu memicu pelaku pasar membeli rupiah dan melepas dolar setelah kemarin menguat," ucapnya.
Selain itu, menurut dia, dolar di pasar regional cenderung melemah terhadap euro dan yen, karena pelaku pasar mengikuti tren pelemahan itu.
"Karena itu kami optimistis rupiah akan berlanjut menguat hingga mendekati angka Rp8.900 per dolar," ujarnya.
Ia menambahkan, Mata uang lokal terlihat sedang mencari titik equilibrium (titik keseimbangan) baru sesuai dengan asumsi makro Indonesia yang pada tahun 2011 sebesar Rp8.900 per dolar.
"Beberapa faktor positif yang akan mendukung rupiah antara lain perkiraan membaiknya ekonomi dalam negeri yang akan tumbuh 6,4 persen dan fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat," katanya.
Kamis, 6 Januari 2011 09:55 WIB
Jakarta
Kurs rupiah terhadap dolar di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis pagi menguat 12,50 poin, setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan bunga BI Rate pada 6,5 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar naik menjadi Rp8.987-Rp8.990 dibanding penutupan hari sebelumnya Rp8.942-Rp9.032.
Pengamat pasar uang, Ahmad Riyadi di Jakarta, Kamis mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga BI Rate memberikan sentimen positif terhadap rupiah.
"Sentimen positif BI Rate itu mampu memicu pelaku pasar membeli rupiah dan melepas dolar setelah kemarin menguat," ucapnya.
Selain itu, menurut dia, dolar di pasar regional cenderung melemah terhadap euro dan yen, karena pelaku pasar mengikuti tren pelemahan itu.
"Karena itu kami optimistis rupiah akan berlanjut menguat hingga mendekati angka Rp8.900 per dolar," ujarnya.
Ia menambahkan, Mata uang lokal terlihat sedang mencari titik equilibrium (titik keseimbangan) baru sesuai dengan asumsi makro Indonesia yang pada tahun 2011 sebesar Rp8.900 per dolar.
"Beberapa faktor positif yang akan mendukung rupiah antara lain perkiraan membaiknya ekonomi dalam negeri yang akan tumbuh 6,4 persen dan fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat," katanya.
Cabai Merah Turun, Cabai Rawit Naik Hingga Rp60 Ribu
INDONESIA PLASA
Kamis, 6 Januari 2011 07:01 WIB
cabai merah. Octavianus)
Bandarlampung
Harga cabai rawit di Bandarlampung menembus Rp60 ribu per kilogram sedangkan cabai merah berkisar Rp50 ribu/kg.
"Kalau cabai merah mulai menurun dari beberapa hari lalu, tetapi cabai rawit masih stabil tinggi," kata Warini, pedagang makanan gorengan seperti tahu goreng, tempe goreng dan lainnya, di Bandarlampung, Kamis.
Ia menjelaskan, membeli cabai rawit atau cabai kecil untuk melengkapi dagangannya tersebut karena umumnya pembeli menyukainya.
"Makan tahu isi kalau tidak dibarengi dengan cabai rawit sepertinya belum lengkap. Bahkan terkadang pembeli meminta lebih banyak cabainya," terang dia.
Warga lainnya, Yulia Nasri mengatakan, harga cabai di Bandarlampung masih tinggi seperti daerah lainnya, sehingga stok pembelian pun dikurangi.
"Kalau biasanya membeli dalam jumlah banyak, namun sekarang agak dikurangi. Karena kedua jenis cabai ini sama-sama naik, tidak ada sistem penggantian fungsi," kata dia, yang berdagang bakso.
Maksudnya, lanjut dia, kalau yang naik hanya cabai merah, maka untuk membuat sambal yang selama ini menggunakan jenis cabai tersebut bisa dicampur dengan cabe rawit.
"Tetapi ini semua naik. Sehingga terjadi pengurangan pembuatan dan kualitasnya agak diturunkan yakni lebih ditambahkan air," terang dia.
Sebab, katanya, banyak pembeli yang memilih menggunakan sambal buatan atau tidak mau dengan sambal botol.
Sementara itu, pedagang aneka bumbu dapur di Pasar Labuhanratu, Bandarlampung, Suprapti mengatakan dengan kenaikan harga cabe menurunkan penghasilannya.
"Banyak pelanggan yang menurunkan jumlah pembelian. Selain itu, jumlah pembeli pun menurun dibandingkan harga ketika rendah. Akibatnya peredaran uang mengecil," kata dia.
Kamis, 6 Januari 2011 07:01 WIB
cabai merah. Octavianus)
Bandarlampung
Harga cabai rawit di Bandarlampung menembus Rp60 ribu per kilogram sedangkan cabai merah berkisar Rp50 ribu/kg.
"Kalau cabai merah mulai menurun dari beberapa hari lalu, tetapi cabai rawit masih stabil tinggi," kata Warini, pedagang makanan gorengan seperti tahu goreng, tempe goreng dan lainnya, di Bandarlampung, Kamis.
Ia menjelaskan, membeli cabai rawit atau cabai kecil untuk melengkapi dagangannya tersebut karena umumnya pembeli menyukainya.
"Makan tahu isi kalau tidak dibarengi dengan cabai rawit sepertinya belum lengkap. Bahkan terkadang pembeli meminta lebih banyak cabainya," terang dia.
Warga lainnya, Yulia Nasri mengatakan, harga cabai di Bandarlampung masih tinggi seperti daerah lainnya, sehingga stok pembelian pun dikurangi.
"Kalau biasanya membeli dalam jumlah banyak, namun sekarang agak dikurangi. Karena kedua jenis cabai ini sama-sama naik, tidak ada sistem penggantian fungsi," kata dia, yang berdagang bakso.
Maksudnya, lanjut dia, kalau yang naik hanya cabai merah, maka untuk membuat sambal yang selama ini menggunakan jenis cabai tersebut bisa dicampur dengan cabe rawit.
"Tetapi ini semua naik. Sehingga terjadi pengurangan pembuatan dan kualitasnya agak diturunkan yakni lebih ditambahkan air," terang dia.
Sebab, katanya, banyak pembeli yang memilih menggunakan sambal buatan atau tidak mau dengan sambal botol.
Sementara itu, pedagang aneka bumbu dapur di Pasar Labuhanratu, Bandarlampung, Suprapti mengatakan dengan kenaikan harga cabe menurunkan penghasilannya.
"Banyak pelanggan yang menurunkan jumlah pembelian. Selain itu, jumlah pembeli pun menurun dibandingkan harga ketika rendah. Akibatnya peredaran uang mengecil," kata dia.
Jawa Barat Bangun "Pusat Makanan"
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 21:27 WIB
Bandung
Jawa Barat akan membangun pusat makanan (food center) dan "terminal agrobisnis" di Bekasi untuk mengontrol arus distribusi produk pertanian asal Jawa Barat yang masuk ke DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.
"Food Center dan Terminal Agrobisnis akan dibangun 2011 ini. Fungsinya untuk mengawasi distribusi produk pertanian terutama beras dan agrobisnis," kata Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jabar, Ferry Sofyan Arief di Bandung, Rabu.
Ia menyebutkan, food center akan berperan seperti "Bulog versi Jawa Barat" namun tidak menyaingi fungsi dan peran BUMN itu.
Food Center dan terminal agrobisnis itu untuk memperpendek alur distribusi sehingga tidak membuat harga di pasar melambung.
Selama ini, kata Sofyan, beras dan sayur mayur didistribusikan melalui beberapa tangan, makelar hingga calo. Namun nanti tidak akan lagi seperti ini karena ada pusat makanan dan terminal agrobisnis.
"Ke depan akan ada pencatatan produk asal Jabar, sehingga arus distribusinya lebih terkontrol dan jelas volumenya. Sekarang ini tidak ada data beras dan sayur mayur Jabar yang didistribuskan ke pasar-pasar di Jakarta," katanya.
Akibatnya, tidak jelas berapa jumlah beras yang keluar dari Jawa Barat sehingga stok pangan di sentra padi sekalipun kadang kurang dari kebutuhan ideal.
"Selain mengawasi distribusi komoditas, food center dan terminal agrobisnis juga diharapkan bisa menentukan harga yang pas, sehingga bisa berperan dalam menekan angka inflasi dari kelompok bahan makanan," kata Ferry.
Rabu, 5 Januari 2011 21:27 WIB
Bandung
Jawa Barat akan membangun pusat makanan (food center) dan "terminal agrobisnis" di Bekasi untuk mengontrol arus distribusi produk pertanian asal Jawa Barat yang masuk ke DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.
"Food Center dan Terminal Agrobisnis akan dibangun 2011 ini. Fungsinya untuk mengawasi distribusi produk pertanian terutama beras dan agrobisnis," kata Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jabar, Ferry Sofyan Arief di Bandung, Rabu.
Ia menyebutkan, food center akan berperan seperti "Bulog versi Jawa Barat" namun tidak menyaingi fungsi dan peran BUMN itu.
Food Center dan terminal agrobisnis itu untuk memperpendek alur distribusi sehingga tidak membuat harga di pasar melambung.
Selama ini, kata Sofyan, beras dan sayur mayur didistribusikan melalui beberapa tangan, makelar hingga calo. Namun nanti tidak akan lagi seperti ini karena ada pusat makanan dan terminal agrobisnis.
"Ke depan akan ada pencatatan produk asal Jabar, sehingga arus distribusinya lebih terkontrol dan jelas volumenya. Sekarang ini tidak ada data beras dan sayur mayur Jabar yang didistribuskan ke pasar-pasar di Jakarta," katanya.
Akibatnya, tidak jelas berapa jumlah beras yang keluar dari Jawa Barat sehingga stok pangan di sentra padi sekalipun kadang kurang dari kebutuhan ideal.
"Selain mengawasi distribusi komoditas, food center dan terminal agrobisnis juga diharapkan bisa menentukan harga yang pas, sehingga bisa berperan dalam menekan angka inflasi dari kelompok bahan makanan," kata Ferry.
Wapres Minta Transportasi Jakarta Segera Dibenahi
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 19:43 WIB
Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta, agar pembenahan sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya dapat segera dilaksanakan secara bertahap.
Juru bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai menghadiri rapat transportasi di Kantor Wakil Presiden, mengatakan, 17 langkah pembenahan sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya yang telah ditetapkan sebelumnya,terus dikaji kemungkinan pelaksanaannya.
"Kajian masing-masing langkah itu tadi dibahas dan Wapres meminta untuk dilaporkan kembali perkembangannya dalam dua bulan kedepan," katanya.
Ke-17 langkah pembenahan itu adalah penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi dan penambahan jalur bus transjakarta, perbaikan jalan, kebijakan perparkiran, penetapan harga gas bagi angkutan transportasi, restrukturisasi angkutan jalan raya, perbaikan pengelolaan angkutan kereta api, pembuatan jalur ganda berganda (double-double track) kereta api.
Kemudian, pembangunan jalur rel kereta api lingkar dalam kota, penambahan jalan tol, peninjauan penggunaan kendaraan kecil bagi angkutan transportasi, sampai larangan angkutan liar.
Bahkan, pemerintah juga bertekad merealisasikan pembangunan sarana dan jalur transportasi massal (mass rapid transportation) , pemanfaatan monorel, kereta api Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Manggarai.
Selain itu , pembentukan badan otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sarana transportasi terpadu Jabodetabek hingga pengendalian jumlah kendaran sampai penyiapan lahan parkir di dekat-dekat stasiun kereta api di Kabupaten Bogor dan Tangerang.
Menteri Koordnator Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan bahwa masih ada beberapa langkah pembenahan yang tertunda.
"Kementerian koordinator perekonomian bertanggung jawab atas masterplan transportasi Jabodetabek, badan otoritas transportasi Jabodetabek, peraturan pemerintah yang terkait sistem transportasi Jabodetabek dan jalur transportasi massal," tuturnya.
Sedangkan, di tingkat Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penerapan ERP, jalur kereta api angkutan barang yang langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok, kata Hatta menambahkan.
Dari 17 langkah pembenahan transportasi itu telah dijabarkan oleh UKP4 hingga 20 langkah dengan 73 rencana aksi dan 94 subrencana aksi.
Rabu, 5 Januari 2011 19:43 WIB
Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta, agar pembenahan sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya dapat segera dilaksanakan secara bertahap.
Juru bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai menghadiri rapat transportasi di Kantor Wakil Presiden, mengatakan, 17 langkah pembenahan sistem transportasi Jakarta dan sekitarnya yang telah ditetapkan sebelumnya,terus dikaji kemungkinan pelaksanaannya.
"Kajian masing-masing langkah itu tadi dibahas dan Wapres meminta untuk dilaporkan kembali perkembangannya dalam dua bulan kedepan," katanya.
Ke-17 langkah pembenahan itu adalah penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi dan penambahan jalur bus transjakarta, perbaikan jalan, kebijakan perparkiran, penetapan harga gas bagi angkutan transportasi, restrukturisasi angkutan jalan raya, perbaikan pengelolaan angkutan kereta api, pembuatan jalur ganda berganda (double-double track) kereta api.
Kemudian, pembangunan jalur rel kereta api lingkar dalam kota, penambahan jalan tol, peninjauan penggunaan kendaraan kecil bagi angkutan transportasi, sampai larangan angkutan liar.
Bahkan, pemerintah juga bertekad merealisasikan pembangunan sarana dan jalur transportasi massal (mass rapid transportation) , pemanfaatan monorel, kereta api Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Manggarai.
Selain itu , pembentukan badan otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sarana transportasi terpadu Jabodetabek hingga pengendalian jumlah kendaran sampai penyiapan lahan parkir di dekat-dekat stasiun kereta api di Kabupaten Bogor dan Tangerang.
Menteri Koordnator Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan bahwa masih ada beberapa langkah pembenahan yang tertunda.
"Kementerian koordinator perekonomian bertanggung jawab atas masterplan transportasi Jabodetabek, badan otoritas transportasi Jabodetabek, peraturan pemerintah yang terkait sistem transportasi Jabodetabek dan jalur transportasi massal," tuturnya.
Sedangkan, di tingkat Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penerapan ERP, jalur kereta api angkutan barang yang langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok, kata Hatta menambahkan.
Dari 17 langkah pembenahan transportasi itu telah dijabarkan oleh UKP4 hingga 20 langkah dengan 73 rencana aksi dan 94 subrencana aksi.
Presiden Dijadwalkan Hadiri Forum Ekonomi Davos
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 19:14 WIB
Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Swiss guna menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos pada pekan terakhir Januari 2011.
"Kunjungan kerja ke Swiss ini untuk menghadiri acara tahunan yang penting, pertemuan Forum Ekonomi Dunia, di mana banyak sekali kepala negara yang diundang," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden mengenai persiapan lawatan tersebut.
Menurut Marty, Presiden Yudhoyono selain diundang sebagai Presiden Indonesia juga hadir selaku Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Di sela-sela pertemuan tersebut, kata Menlu, juga akan dilakukan sejumlah pertemuan dwipihak mengingat banyak kepala negara sahabat yang juga menghadiri pertemuan tersebut.
"Antara lain, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang telah meminta waktu," katanya.
World Economic Forum (WEF) adalah lembaga nirlaba yang berkantor pusat di Jenewa yang setiap tahunnya selalu mempertemukan para pelaku utama dunia usaha, pemimpin politik internasional, para cendekiawan dan wartawan terpilih untuk membahas isu-isu utama yang dihadapi dunia, termasuk isu kesehatan dan lingkungan.
WEF dibentuk pada 1971 oleh Klaus Martin Schwab, seorang profesor dari Universitas Jenewa, Swiss. Mulanya lembaga itu bernama Forum Manajemen Eropa, namun pada 1987 berubah nama menjadi WEF untuk memperluas visinya.
Pertemuan tahunan WEF pada 2011 akan berlangsung 26-30 Januari. Sebelum menghadiri pertemuan tahunan WEF, Presiden Yudhoyono terlebih dahulu dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke India sebagai tamu utama peringatan Hari Republik India.
Rabu, 5 Januari 2011 19:14 WIB
Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Swiss guna menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos pada pekan terakhir Januari 2011.
"Kunjungan kerja ke Swiss ini untuk menghadiri acara tahunan yang penting, pertemuan Forum Ekonomi Dunia, di mana banyak sekali kepala negara yang diundang," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden mengenai persiapan lawatan tersebut.
Menurut Marty, Presiden Yudhoyono selain diundang sebagai Presiden Indonesia juga hadir selaku Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Di sela-sela pertemuan tersebut, kata Menlu, juga akan dilakukan sejumlah pertemuan dwipihak mengingat banyak kepala negara sahabat yang juga menghadiri pertemuan tersebut.
"Antara lain, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang telah meminta waktu," katanya.
World Economic Forum (WEF) adalah lembaga nirlaba yang berkantor pusat di Jenewa yang setiap tahunnya selalu mempertemukan para pelaku utama dunia usaha, pemimpin politik internasional, para cendekiawan dan wartawan terpilih untuk membahas isu-isu utama yang dihadapi dunia, termasuk isu kesehatan dan lingkungan.
WEF dibentuk pada 1971 oleh Klaus Martin Schwab, seorang profesor dari Universitas Jenewa, Swiss. Mulanya lembaga itu bernama Forum Manajemen Eropa, namun pada 1987 berubah nama menjadi WEF untuk memperluas visinya.
Pertemuan tahunan WEF pada 2011 akan berlangsung 26-30 Januari. Sebelum menghadiri pertemuan tahunan WEF, Presiden Yudhoyono terlebih dahulu dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke India sebagai tamu utama peringatan Hari Republik India.
BI: Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 16:57 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution
Jakarta Bank Indonesia meyakini prospek ekonomi Indonesia akan tetap kuat dengan pertumbuhan PDB pada tahun 2011 dan 2012 diprakirakan lebih tinggi, masing-masing 6,3 persen terutama didorong permintaan domestik khususnya investasi yang mengalami akselerasi.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta Rabu mengatakan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2011 diprakirakan masih akan mencatat surplus yang relatif besar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun 2010.
"Ekspor tetap tumbuh tinggi namun impor tumbuh lebih cepat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik sehingga surplus Neraca Transaksi Berjalan diprakirakan lebih rendah.
Di sisi lain, Neraca Transaksi Modal dan Finansial (TMF) diprakirakan masih akan mencatat surplus cukup tinggi, didorong besarnya aliran modal masuk baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (PMA)," kata Darmin Nasution .
Dikatakannya, momentum pemulihan ekonomi global kembali meningkat meskipun masih dibayangi oleh risiko krisis utang di Eropa. Meski begitu, ditengah masih lemahnya pemulihan ekonomi di negara maju, kinerja ekonomi negara emerging markets tetap menunjukkan peningkatan.
Selain itu, harga komoditas global terus menunjukkan peningkatan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor supply-demand tetapi juga didorong oleh beralihnya investasi ke pasar komoditas akibat pelemahan dolar AS dan rendahnya imbal hasil di negara maju.
Sejauh ini, respon kebijakan bank sentral negara-negara maju masih cenderung mempertahankan suku bunga pada level yang relatif rendah. Sementara itu, beberapa negara emerging markets telah meningkatkan suku bunga kebijakannya yang disertai kebijakan untuk mengelola capital inflows dan menstabilkan pergerakan nilai tukar.
Ditengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian tersebut, Dewan Gubernur Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia pada 2010 dapat tumbuh sekitar enam persen.
Capaian ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2010 yang diperkirakan mencapai 6,1 persen, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Peningkatan ekonomi Indonesia juga didukung oleh kinerja sisi eksternal yang cukup solid.
Untuk keseluruhan 2010, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus yang cukup besar didukung oleh masih kuatnya aliran masuk modal asing khususnya investasi langsung (PMA) dan investasi portofolio.
"Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa sampai dengan akhir Desember 2010 tercatat sebesar 96,2 miliar dolar AS atau setara dengan 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," katanya.
Sejalan dengan kuatnya kinerja eksternal ekonomi Indonesia tersebut, nilai tukar rupiah mencatat apresiasi disertai tingkat volatilitas yang cukup rendah. Secara point-to-point Rupiah menguat 4,4 persen (ytd) menjadi Rp9.010 per dolar AS disertai volatilitas yang menurun.
Kebijakan pengelolaan capital inflows dan stabilitas nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia melalui intervensi valas dan akumulasi cadangan devisa mendorong ekspektasi positif terhadap perekonomian domestik.
Secara relatif, penguatan Rupiah lebih rendah dari apresiasi nilai tukar negara di kawasan, sehingga daya saing Indonesia masih cukup kompetitif.
Rabu, 5 Januari 2011 16:57 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution
Jakarta Bank Indonesia meyakini prospek ekonomi Indonesia akan tetap kuat dengan pertumbuhan PDB pada tahun 2011 dan 2012 diprakirakan lebih tinggi, masing-masing 6,3 persen terutama didorong permintaan domestik khususnya investasi yang mengalami akselerasi.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta Rabu mengatakan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2011 diprakirakan masih akan mencatat surplus yang relatif besar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun 2010.
"Ekspor tetap tumbuh tinggi namun impor tumbuh lebih cepat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik sehingga surplus Neraca Transaksi Berjalan diprakirakan lebih rendah.
Di sisi lain, Neraca Transaksi Modal dan Finansial (TMF) diprakirakan masih akan mencatat surplus cukup tinggi, didorong besarnya aliran modal masuk baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (PMA)," kata Darmin Nasution .
Dikatakannya, momentum pemulihan ekonomi global kembali meningkat meskipun masih dibayangi oleh risiko krisis utang di Eropa. Meski begitu, ditengah masih lemahnya pemulihan ekonomi di negara maju, kinerja ekonomi negara emerging markets tetap menunjukkan peningkatan.
Selain itu, harga komoditas global terus menunjukkan peningkatan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor supply-demand tetapi juga didorong oleh beralihnya investasi ke pasar komoditas akibat pelemahan dolar AS dan rendahnya imbal hasil di negara maju.
Sejauh ini, respon kebijakan bank sentral negara-negara maju masih cenderung mempertahankan suku bunga pada level yang relatif rendah. Sementara itu, beberapa negara emerging markets telah meningkatkan suku bunga kebijakannya yang disertai kebijakan untuk mengelola capital inflows dan menstabilkan pergerakan nilai tukar.
Ditengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian tersebut, Dewan Gubernur Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia pada 2010 dapat tumbuh sekitar enam persen.
Capaian ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2010 yang diperkirakan mencapai 6,1 persen, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Peningkatan ekonomi Indonesia juga didukung oleh kinerja sisi eksternal yang cukup solid.
Untuk keseluruhan 2010, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus yang cukup besar didukung oleh masih kuatnya aliran masuk modal asing khususnya investasi langsung (PMA) dan investasi portofolio.
"Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa sampai dengan akhir Desember 2010 tercatat sebesar 96,2 miliar dolar AS atau setara dengan 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," katanya.
Sejalan dengan kuatnya kinerja eksternal ekonomi Indonesia tersebut, nilai tukar rupiah mencatat apresiasi disertai tingkat volatilitas yang cukup rendah. Secara point-to-point Rupiah menguat 4,4 persen (ytd) menjadi Rp9.010 per dolar AS disertai volatilitas yang menurun.
Kebijakan pengelolaan capital inflows dan stabilitas nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia melalui intervensi valas dan akumulasi cadangan devisa mendorong ekspektasi positif terhadap perekonomian domestik.
Secara relatif, penguatan Rupiah lebih rendah dari apresiasi nilai tukar negara di kawasan, sehingga daya saing Indonesia masih cukup kompetitif.
Bertahannya BI Rate Naikkan IHSG
INDONESIA PLASA
Bertahannya suku bunga Bank Indonesia atau BI rate sebesar 6,5 persen telah menguatkan saham-saham perbankan di Bursa Efek Indonesia, Rabu, sekaligus mendorong Indeks Harga Saham Gabungan meningkat di akhir perdagangan hari ini.
IHSG BEI ditutup naik 23,65 poin (0,63 persen) ke posisi 3.783,71 poin dan indeks LQ45 menguat 4,672 poin (0,69 persen)ke level 677,72.
"Pada pembukaan tadi pagi IHSG bergerak melemah, namun langsung berbalik arah disebabkan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) yang tetap," ujar analis PT Millenium Danatama Securities Ahmad Riyadi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pernyataan BI yang mempertahankan BI Rate pada 6,5 persen telah memicu aksi beli di BEI.
Ia menambahkan, masuknya dana asing ke pasar modal, serta positifnya mayoritas bursa regional telah memberi sentimen positif pada indeks BEI.
"BI rate masih sama, suku bunga 6,5 persen dianggap realistis oleh pelaku pasar saham," kata Analis PT Millenium Danatama Securities Ahmad Riyadi di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjut dia, arus modal asing yang masih bertahan di dalam negeri terutama di pasar saham memicu aksi beli investor lokal.
"Dana asing yang masuk masih deras," katanya.
Hari ini asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp282,987 miliar pada perdagangan saham hari ini.
Saham-saham unggulan yang mengalami kenaikan antara lain saham PT Bank Mandiri (BMRI) naik 25 ke rp6.850, Bank Rakyat indonesia (BBRI) naik Rp300 ke Rp10.600, Bumi Resources (BUMI) naik Rp25 ke Rp3.275.
BEI ditutup dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 3,546 miliar dengan total nilai Rp4,923 miliar dari 115.507 kali transaksi, di mana 110 saham yang diperdagangkan menguat, 113 saham melemah, dan 98 saham belum bergerak harganya.
Sementara bursa regional seperti Indeks Hang Seng menguat 89,34 poin (0,38 persen) ke level 23.757,82, Indeks Nikkei-225 turun 17,33 poin (0,17 persen) ke level 10.380,77, dan Indeks Straits Times menguat 3,96 poin (0,12 persen) ke level 3.254,25.
Rabu, 5 Januari 2011 16:53 WIB
JakartaBertahannya suku bunga Bank Indonesia atau BI rate sebesar 6,5 persen telah menguatkan saham-saham perbankan di Bursa Efek Indonesia, Rabu, sekaligus mendorong Indeks Harga Saham Gabungan meningkat di akhir perdagangan hari ini.
IHSG BEI ditutup naik 23,65 poin (0,63 persen) ke posisi 3.783,71 poin dan indeks LQ45 menguat 4,672 poin (0,69 persen)ke level 677,72.
"Pada pembukaan tadi pagi IHSG bergerak melemah, namun langsung berbalik arah disebabkan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) yang tetap," ujar analis PT Millenium Danatama Securities Ahmad Riyadi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pernyataan BI yang mempertahankan BI Rate pada 6,5 persen telah memicu aksi beli di BEI.
Ia menambahkan, masuknya dana asing ke pasar modal, serta positifnya mayoritas bursa regional telah memberi sentimen positif pada indeks BEI.
"BI rate masih sama, suku bunga 6,5 persen dianggap realistis oleh pelaku pasar saham," kata Analis PT Millenium Danatama Securities Ahmad Riyadi di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjut dia, arus modal asing yang masih bertahan di dalam negeri terutama di pasar saham memicu aksi beli investor lokal.
"Dana asing yang masuk masih deras," katanya.
Hari ini asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp282,987 miliar pada perdagangan saham hari ini.
Saham-saham unggulan yang mengalami kenaikan antara lain saham PT Bank Mandiri (BMRI) naik 25 ke rp6.850, Bank Rakyat indonesia (BBRI) naik Rp300 ke Rp10.600, Bumi Resources (BUMI) naik Rp25 ke Rp3.275.
BEI ditutup dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 3,546 miliar dengan total nilai Rp4,923 miliar dari 115.507 kali transaksi, di mana 110 saham yang diperdagangkan menguat, 113 saham melemah, dan 98 saham belum bergerak harganya.
Sementara bursa regional seperti Indeks Hang Seng menguat 89,34 poin (0,38 persen) ke level 23.757,82, Indeks Nikkei-225 turun 17,33 poin (0,17 persen) ke level 10.380,77, dan Indeks Straits Times menguat 3,96 poin (0,12 persen) ke level 3.254,25.
15 Januari Harga BBM di Jatim Naik
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 16:17 WIB
Ilustrasi seorang pegawai melayani pengisian bahan bakar kendaraan di sebuah pom bensin di Jakarta, Jakarta
Surabaya
Harga Bahan Bakar Minyak subsidi dan nonsubsidi di Jawa Timur akan naik 10 persen karena mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.
"Peraturan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memberlakukan kenaikan pajak tersebut 5 persen dari yang berlaku selama ini 5 persen," kata "Asistant External Relation Manager" PT Pertamina Region V, Eviyanti Rofraidah, di Surabaya, Rabu.
Kenaikan pajak itu, jelas dia, berlaku sejak 1 Januari 2011. Namun Pertamina akan menerapkannya per 15 Januari 2011, mengingat kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim itu minim sosialisasi dan perlu persiapan lebih lanjut untuk mewujudkannya.
"Dampak kenaikan tersebut, tentu berimbas terhadap konsumen, baik masyarakat maupun kalangan industri," ujarnya.
Padahal, ungkap dia, per 1 Januari 2011 harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti pertamax dan pertamax plus sudah mengalami kenaikan pascanaiknya harga minyak dunia.
"Semisal, harga pertamax kini Rp7.850,00 per liter, pertamax plus Rp8.200,00 per liter, bio pertamax Rp7.850,00 per liter, dan pertamina dex Rp8.300,00 per liter," katanya.
Harga BBM nonsubsidi per 1 Januari 2011 tersebut, ulas dia, masih ditetapkan dengan pemberlakuan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 persen.
"Di sisi lain, per akhir tahun 2010 harga BBM nonsubsidi masih Rp7.450,00 untuk satu liter pertamax dan pertamax plus Rp7.750,00 per liter," katanya.
Pemberlakuan kebijakan tersebut, tambah dia, sudah diterapkan di Kalimantan Tengah. Di samping itu, provinsi yang bersebelahan dengan Jatim misalnya, Jawa Tengah belum menerapkannya.
"Kami khawatir terjadi perpindahan pembelian BBM bagi konsumen yang berada di wilayah perbatasan Jateng dan Jatim, demi menghemat biaya BBM," ucapnya.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Dedy Suhajadi melanjutkan, tidak tahu tentang adanya pemberlakuan kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor per 1 Januari 2011.
"Kami harap, pemerintah segera menyosialisasinya ke konsumen karena mereka yang kena dampak langsung kebijakan tersebut," katanya.
Rabu, 5 Januari 2011 16:17 WIB
Ilustrasi seorang pegawai melayani pengisian bahan bakar kendaraan di sebuah pom bensin di Jakarta, Jakarta
Surabaya
Harga Bahan Bakar Minyak subsidi dan nonsubsidi di Jawa Timur akan naik 10 persen karena mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.
"Peraturan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memberlakukan kenaikan pajak tersebut 5 persen dari yang berlaku selama ini 5 persen," kata "Asistant External Relation Manager" PT Pertamina Region V, Eviyanti Rofraidah, di Surabaya, Rabu.
Kenaikan pajak itu, jelas dia, berlaku sejak 1 Januari 2011. Namun Pertamina akan menerapkannya per 15 Januari 2011, mengingat kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim itu minim sosialisasi dan perlu persiapan lebih lanjut untuk mewujudkannya.
"Dampak kenaikan tersebut, tentu berimbas terhadap konsumen, baik masyarakat maupun kalangan industri," ujarnya.
Padahal, ungkap dia, per 1 Januari 2011 harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti pertamax dan pertamax plus sudah mengalami kenaikan pascanaiknya harga minyak dunia.
"Semisal, harga pertamax kini Rp7.850,00 per liter, pertamax plus Rp8.200,00 per liter, bio pertamax Rp7.850,00 per liter, dan pertamina dex Rp8.300,00 per liter," katanya.
Harga BBM nonsubsidi per 1 Januari 2011 tersebut, ulas dia, masih ditetapkan dengan pemberlakuan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 persen.
"Di sisi lain, per akhir tahun 2010 harga BBM nonsubsidi masih Rp7.450,00 untuk satu liter pertamax dan pertamax plus Rp7.750,00 per liter," katanya.
Pemberlakuan kebijakan tersebut, tambah dia, sudah diterapkan di Kalimantan Tengah. Di samping itu, provinsi yang bersebelahan dengan Jatim misalnya, Jawa Tengah belum menerapkannya.
"Kami khawatir terjadi perpindahan pembelian BBM bagi konsumen yang berada di wilayah perbatasan Jateng dan Jatim, demi menghemat biaya BBM," ucapnya.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Dedy Suhajadi melanjutkan, tidak tahu tentang adanya pemberlakuan kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor per 1 Januari 2011.
"Kami harap, pemerintah segera menyosialisasinya ke konsumen karena mereka yang kena dampak langsung kebijakan tersebut," katanya.
Tujuh Produk Impor Dikenai Antidumping Selama 2010
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 15:45 WIB
Jakarta
Selama 2010 Kementerian Perdagangan telah mengenakan bea masuk antidumping terhadap tujuh produk impor yang dinilai diperdagangkan secara tidak adil.
"Untuk mengamankan pasar dalam negeri, telah dikenakan tindakan antidumping terhadap tujuh produk impor," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat menyampaikan keterangan mengenai kinerja ekspor impor di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu.
Pemerintah antara lain mengenakan bea masuk antidumping terhadap produk "alumunium mealdish" dari Malaysia; "polyester staple fiber" asal India, China dan Taiwan serta "hot rolled coil" dari Malaysia dan Korea Selatan.
Bea masuk antidumping dikenakan pula pada kertas tulis tak berlapis (uncoated writing paper) asal Finlandia, Korea, India dan Malaysia.
Kementerian Perdagangan saat ini juga sedang melakukan penyelidikan antidumping untuk produk "hot rolled plate" asal China, Singapura dan Ukraina.
"Selain itu, pengamanan pasar dalam negeri juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa," kata Menteri Perdagangan.
Menurut dia, pemerintah melakukan pengawasan berkala terhadap perdagangan 15 komoditas dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dan lima produk jasa di 15 daerah serta distribusi gula, bahan berbahaya dan minuman beralkohol.
Amankan Pasar
Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pasar produk Indonesia di luar negeri.
Menurut dia, selama 2007 sampai 2010 pemerintah menangani 60 kasus tuduhan dumping, tiga kasus tuduhan subsidi dan 15 kasus tindakan pengamanan terhadap produk Indonesia.
"Dari berbagai tuduhan itu, 24 kasus telah dihentikan karena tidak terbukti dan 13 kasus lainnya masih dalam proses penanganan," katanya.
Pemerintah, kata dia, juga telah menyelesaikan kasus perdagangan produk Indomie di Taiwan.
"Penyelesaian kasus ini sangat penting bagi citra produk Indonesia karena produk Indomie paling tidak sudah tersebar di 80 negara di dunia," demikian Menteri Perdagangan.
Rabu, 5 Januari 2011 15:45 WIB
Jakarta
Selama 2010 Kementerian Perdagangan telah mengenakan bea masuk antidumping terhadap tujuh produk impor yang dinilai diperdagangkan secara tidak adil.
"Untuk mengamankan pasar dalam negeri, telah dikenakan tindakan antidumping terhadap tujuh produk impor," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat menyampaikan keterangan mengenai kinerja ekspor impor di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu.
Pemerintah antara lain mengenakan bea masuk antidumping terhadap produk "alumunium mealdish" dari Malaysia; "polyester staple fiber" asal India, China dan Taiwan serta "hot rolled coil" dari Malaysia dan Korea Selatan.
Bea masuk antidumping dikenakan pula pada kertas tulis tak berlapis (uncoated writing paper) asal Finlandia, Korea, India dan Malaysia.
Kementerian Perdagangan saat ini juga sedang melakukan penyelidikan antidumping untuk produk "hot rolled plate" asal China, Singapura dan Ukraina.
"Selain itu, pengamanan pasar dalam negeri juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa," kata Menteri Perdagangan.
Menurut dia, pemerintah melakukan pengawasan berkala terhadap perdagangan 15 komoditas dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dan lima produk jasa di 15 daerah serta distribusi gula, bahan berbahaya dan minuman beralkohol.
Amankan Pasar
Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pasar produk Indonesia di luar negeri.
Menurut dia, selama 2007 sampai 2010 pemerintah menangani 60 kasus tuduhan dumping, tiga kasus tuduhan subsidi dan 15 kasus tindakan pengamanan terhadap produk Indonesia.
"Dari berbagai tuduhan itu, 24 kasus telah dihentikan karena tidak terbukti dan 13 kasus lainnya masih dalam proses penanganan," katanya.
Pemerintah, kata dia, juga telah menyelesaikan kasus perdagangan produk Indomie di Taiwan.
"Penyelesaian kasus ini sangat penting bagi citra produk Indonesia karena produk Indomie paling tidak sudah tersebar di 80 negara di dunia," demikian Menteri Perdagangan.
BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,5 Persen
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 15:27 WIB
Jakarta
Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 6,5 persen meski menilai tekanan inflasi yang tinggi harus diwaspadai dengan cermat.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta Rabu mengatakan, keputusan mempertahankan BI rate 6,5 persen karena tekanan inflasi yang tinggi di 2010 lebih akibat kenaikan harga barang-barang pokok dan kenaikan harga yang ditentukan pemerintah.
"Tekanan inflasi karena kenaikan harga komoditi beras terutama, bukan fenomena moneter sehingga tidak perlu dijawab oleh perubahan kebijakan moneter," katanya.
Rabu, 5 Januari 2011 15:27 WIB
Jakarta
Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 6,5 persen meski menilai tekanan inflasi yang tinggi harus diwaspadai dengan cermat.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta Rabu mengatakan, keputusan mempertahankan BI rate 6,5 persen karena tekanan inflasi yang tinggi di 2010 lebih akibat kenaikan harga barang-barang pokok dan kenaikan harga yang ditentukan pemerintah.
"Tekanan inflasi karena kenaikan harga komoditi beras terutama, bukan fenomena moneter sehingga tidak perlu dijawab oleh perubahan kebijakan moneter," katanya.
Perum Damri Diminta Remajakan Armada
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 13:53 WIB
Makassar
Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan meminta Perum Damri segera meremajakan 20 armadanya yang beroperasi di kota itu.
"Banyak armada Perum Damri yang tidak layak pakai lagi karena itu Perum Damri diminta untuk melakukan peremajaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Makassar Chaerul Andi Tau di Makassar, Selasa.
Ia menuturkan, peremajaan penting dilakukan karena di jalan raya sering ditemukan asap yang keluar dari bus tersebut sangat hitam yang mengganggu pengguna jalan lainnya, ditambah dengan polusi yang ditimbulkan juga mengganggu kesehatan.
Rencana peremajaan itu juga sudah pernah diutarakan oleh Kepala Perum Damri di Makassar jika pihaknya akan segera melakukan peremajaan pada awal 2011.
"Hampir semua kendaraan damri yang beroperasi di Makassar itu sudah tidak layak. Karena itu, kami akan segera menagih janji dari Perum Damri agar mereka melakukan peremajaan armada," ujarnya.
Berdasarkan data izin trayek yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan Makassar untuk Perum Damri sebanyak 20.
Selain masalah peremajaan kendaraan, Dishub Kota Makassar akan memberikan saran kepada Perum Damri untuk pembuatan jalur yang menghubungkan wilayah selatan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yakni, Terminal Mallengkeri.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Mujiburrahman juga sangat menyayangkan masih banyaknya Damri yang beroperasi dengan kondisi yang tidak layak jalan.
"Sangat disayangkan jika masih banyak bus Damri yang kondisinya sudah sangat tua dan tetap beroperasi karena berdampak pada laju kendaraan arus lalu lintas serta kesehatan pengguna jalan," katanya.
Ia juga menilai masih beroperasinya bus angkutan massal yang kondisinya sudah tidak layak jalan itu sangat membahayakan penumpang. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
"Emisi gas buang atau karbon yang dibuang dari pembakaran asapnya sangat tebal. Jadi mestinya ada rehabilitasi kendaraan yang dilakukan Dishub untuk bus yang kondisinya sudah tua dan tidak layak jalan demi keselamatan penumpang," terangnya.
Rabu, 5 Januari 2011 13:53 WIB
Makassar
Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan meminta Perum Damri segera meremajakan 20 armadanya yang beroperasi di kota itu.
"Banyak armada Perum Damri yang tidak layak pakai lagi karena itu Perum Damri diminta untuk melakukan peremajaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Makassar Chaerul Andi Tau di Makassar, Selasa.
Ia menuturkan, peremajaan penting dilakukan karena di jalan raya sering ditemukan asap yang keluar dari bus tersebut sangat hitam yang mengganggu pengguna jalan lainnya, ditambah dengan polusi yang ditimbulkan juga mengganggu kesehatan.
Rencana peremajaan itu juga sudah pernah diutarakan oleh Kepala Perum Damri di Makassar jika pihaknya akan segera melakukan peremajaan pada awal 2011.
"Hampir semua kendaraan damri yang beroperasi di Makassar itu sudah tidak layak. Karena itu, kami akan segera menagih janji dari Perum Damri agar mereka melakukan peremajaan armada," ujarnya.
Berdasarkan data izin trayek yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan Makassar untuk Perum Damri sebanyak 20.
Selain masalah peremajaan kendaraan, Dishub Kota Makassar akan memberikan saran kepada Perum Damri untuk pembuatan jalur yang menghubungkan wilayah selatan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yakni, Terminal Mallengkeri.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Mujiburrahman juga sangat menyayangkan masih banyaknya Damri yang beroperasi dengan kondisi yang tidak layak jalan.
"Sangat disayangkan jika masih banyak bus Damri yang kondisinya sudah sangat tua dan tetap beroperasi karena berdampak pada laju kendaraan arus lalu lintas serta kesehatan pengguna jalan," katanya.
Ia juga menilai masih beroperasinya bus angkutan massal yang kondisinya sudah tidak layak jalan itu sangat membahayakan penumpang. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
"Emisi gas buang atau karbon yang dibuang dari pembakaran asapnya sangat tebal. Jadi mestinya ada rehabilitasi kendaraan yang dilakukan Dishub untuk bus yang kondisinya sudah tua dan tidak layak jalan demi keselamatan penumpang," terangnya.
Izin Empat Perusahaan Pialang Asuransi Dicabut
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 13:28 WIB
Jakarta Menteri Keuangan mencabut izin usaha empat perusahaan pialang asuransi karena empat perusahaan tersebut tidak lagi bisa menjalankan usahanya.
Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Ngalim Sawega dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan, keempat perusahaan tersebut yakni PT Agilent Risk Specialities (pialang reasuransi) yang izin usahanya dicabut dengan surat nomor KEP-609/KM.10/2010 tanggal 5 November 2010.
Kemudian PT Siusar Insurance Service Company (pialang asuransi) yang izinnya dicabut dengan surat nomor KEP-611/KM.10/2010 tanggal 11 November 2010, dan PT Surya Sejahtera Makmur Perdana d/h PT Beringin Sejahtera Makmur Putra (pialang reasuransi) dicabut dengan surat nomor KEP-612/KM.10/2010 tanggal 11 November 2010.
Selanjutnya PT Malindo International Insurance Brokers d/h PT Dinamika Mitra Nusantara Insurance Brokers (pialang asuransi) dicabut dengan surat nomor KEP-613/KM.10/2010 tanggal 11 November 2010.
Ngalim mengatakan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan atas nama masing-masing perusahaan.
Rabu, 5 Januari 2011 13:28 WIB
Jakarta Menteri Keuangan mencabut izin usaha empat perusahaan pialang asuransi karena empat perusahaan tersebut tidak lagi bisa menjalankan usahanya.
Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Ngalim Sawega dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan, keempat perusahaan tersebut yakni PT Agilent Risk Specialities (pialang reasuransi) yang izin usahanya dicabut dengan surat nomor KEP-609/KM.10/2010 tanggal 5 November 2010.
Kemudian PT Siusar Insurance Service Company (pialang asuransi) yang izinnya dicabut dengan surat nomor KEP-611/KM.10/2010 tanggal 11 November 2010, dan PT Surya Sejahtera Makmur Perdana d/h PT Beringin Sejahtera Makmur Putra (pialang reasuransi) dicabut dengan surat nomor KEP-612/KM.10/2010 tanggal 11 November 2010.
Selanjutnya PT Malindo International Insurance Brokers d/h PT Dinamika Mitra Nusantara Insurance Brokers (pialang asuransi) dicabut dengan surat nomor KEP-613/KM.10/2010 tanggal 11 November 2010.
Ngalim mengatakan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan atas nama masing-masing perusahaan.
Turis Asing Dominasi Pengunjung Rinjani
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 13:43 WIB
Mataram
Wisatawan asing mendominasi jumlah pengunjung wisata pendakian Gunung Rinjani (3.726 mdpl) di Lombok dalam 2010 dengan jumlah 9.368 orang dari total pengunjung 13.956 orang.
Wisatawan domestik yang mengunjungi gunung itu hanya 4.588 orang.
"Wisatawan yang berkunjung ke Gunung Rinjani selama tahun 2010 lebih banyak turis asing," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Ketut Linggih, di Mataram, Rabu.
Menurut dia, angka kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) pada 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebanyak 12.756 orang.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi pariwisata di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat.
"Di Bali juga terjadi peningkatan angka kunjungan wisatawan. Hal itu berdampak terhadap NTB yang letak wilayahnya relatif dekat Bali. Bisa jadi peningkatan kunjungan wisatawan ke TNGR limpahan dari sana," ujarnya.
Para wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke TNGR sebagian besar wisatawan minat khusus. Mereka menyukai tantangan pada pendakian ke Rinjani, gunung tertinggi kedua di Indonesia itu.
Sebelum mencapai puncak Gunung Rinjani, para wisatawan dapat menikmati keindahan panorama alam Danau Segara Anak. Danau tersebut berada pada ketinggian sekitar 2.010 meter dpl sebelum puncak Gunung Rinjani.
Untuk mencapai Danau Segara Anak atau puncak Gunung Rinjani, kata Linggih, para wisatawan mendaki melalui jalur Senaru di Lombok Utara dan Jalur pendakian Sembalun, Timbanuh dan Kembang Kuning, di Lombok Timur.
"Empat jalur tersebut merupakan jalur resmi. Memang ada jalur-jalur yang pendakian tidak resmi yang biasa dilalui warga lokal, tetapi kalau wisatawan mancanegara tidak mau mengambil resiko melalui jalur tersebut," katanya.
Dia mengatakan, dengan kondisi pariwisata NTB yang terus membaik, pihaknya menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan ke TNGR pada 2011 sebesar 10 persen dari 2010.
Linggih berharap dengan terus meningkatnya angka kunjungan wisatawan dalam kurun waktu lima tahun terakhir akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi NTB terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja.
"Masyarakat di sekitar kawasan TNGR bisa bekerja menjadi porter atau guide (pemandu wisata pendakian) dengan pendapatan per hari bisa mencapai Rp150 ribu," ujarnya.
Rabu, 5 Januari 2011 13:43 WIB
Mataram
Wisatawan asing mendominasi jumlah pengunjung wisata pendakian Gunung Rinjani (3.726 mdpl) di Lombok dalam 2010 dengan jumlah 9.368 orang dari total pengunjung 13.956 orang.
Wisatawan domestik yang mengunjungi gunung itu hanya 4.588 orang.
"Wisatawan yang berkunjung ke Gunung Rinjani selama tahun 2010 lebih banyak turis asing," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Ketut Linggih, di Mataram, Rabu.
Menurut dia, angka kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) pada 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebanyak 12.756 orang.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi pariwisata di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat.
"Di Bali juga terjadi peningkatan angka kunjungan wisatawan. Hal itu berdampak terhadap NTB yang letak wilayahnya relatif dekat Bali. Bisa jadi peningkatan kunjungan wisatawan ke TNGR limpahan dari sana," ujarnya.
Para wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke TNGR sebagian besar wisatawan minat khusus. Mereka menyukai tantangan pada pendakian ke Rinjani, gunung tertinggi kedua di Indonesia itu.
Sebelum mencapai puncak Gunung Rinjani, para wisatawan dapat menikmati keindahan panorama alam Danau Segara Anak. Danau tersebut berada pada ketinggian sekitar 2.010 meter dpl sebelum puncak Gunung Rinjani.
Untuk mencapai Danau Segara Anak atau puncak Gunung Rinjani, kata Linggih, para wisatawan mendaki melalui jalur Senaru di Lombok Utara dan Jalur pendakian Sembalun, Timbanuh dan Kembang Kuning, di Lombok Timur.
"Empat jalur tersebut merupakan jalur resmi. Memang ada jalur-jalur yang pendakian tidak resmi yang biasa dilalui warga lokal, tetapi kalau wisatawan mancanegara tidak mau mengambil resiko melalui jalur tersebut," katanya.
Dia mengatakan, dengan kondisi pariwisata NTB yang terus membaik, pihaknya menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan ke TNGR pada 2011 sebesar 10 persen dari 2010.
Linggih berharap dengan terus meningkatnya angka kunjungan wisatawan dalam kurun waktu lima tahun terakhir akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi NTB terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja.
"Masyarakat di sekitar kawasan TNGR bisa bekerja menjadi porter atau guide (pemandu wisata pendakian) dengan pendapatan per hari bisa mencapai Rp150 ribu," ujarnya.
BC Keluarkan Aturan Pengajuan Keberatan Kepabeanan
INDONESIA PLASA
Rabu, 5 Januari 2011 12:00 WIB
Jakarta
Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan aturan tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan yaitu Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 yang berlaku mulai 3 Januari 2011.
Salinan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: PER-1/BC/2011 yang diperoleh di Jakarta, Rabu, antara lain menyebutkan, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Dirjen Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai terkait dengan tiga hal.
Tiga hal dimaksud adalah pertama, tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.
Kedua, selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, atau ketiga pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
Pemohon adalah pertama, importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan.
Kedua, orang yang namanya tercantum di dalam Angka Pengenal Impor, atau ketiga, orang yang diberi kuasa oleh orang sebagaimana dimaksud dalam kelompok pertama atau kedua.
Atas pengajuan keberatan secara tertulis, pemohon wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
Jaminan dimaksud tidak wajib diserahkan dalam hal tagihan yang harus dibayar telah dilunasi atau barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.
Keberatan secara tertulis itu diajukan kepada kepada Dirjen Bea dan Cukai up Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepababeanan dan Cukai (PPKC) melalui Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
Dalam hal penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pusat, penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah, atau penetapan atas hasil audit yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC.
Diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai up Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC dalam hal penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPPBC.
Atau diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai up Kepala KPUBC dalam hal penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal surat penetapan.
Direktur PPKC, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC, atas nama Dirjen Bea dan Cukai memutuskan keberatan itu dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan atau menolak.
Apabila Direktur PPKC, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC tidak memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari, keberatan dianggap dikabulkan.
Jika keputusan Dirjen Bea dan Cukai diajukan banding ke Pengadilan Pajak, maka Dirjen Bea dan Cukai menunjuk Direktur PPKC, untuk keberatan yang diputuskan oleh Direktur PPKC, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPUBC Batam, atau Kepala KPPBC untuk mewakili pepelaksanaan sidang banding di Pengadilan Pajak.
Atau menunjuk Kepala KPUBC Tanjung Priok, untuk keberatan yang diputuskan oleh Kepala KPUBC Tanjung Priok.
Direktur PPKC atau Kepala KPUBC Tanjung Priok dapat menugaskan pejabat dari unit yang menangani keberatan dan banding atau meminta kepada unit lain yang terkait untuk menugaskan pejabat atau pegawai menghadiri sidang banding di Pengadilan Pajak.
Ketentuan Peralihan dan Penutup peraturan itu menyebutkan bahwa terhadap keberatan yang diajukan sebelum berlakunya peraturan baru ini.
Proses penyelesaian terhadap keberatan dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 64/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan, dan Penyelesaian Keberatan Kepabeanan dan Cukai.
Rabu, 5 Januari 2011 12:00 WIB
Jakarta
Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan aturan tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan yaitu Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 yang berlaku mulai 3 Januari 2011.
Salinan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: PER-1/BC/2011 yang diperoleh di Jakarta, Rabu, antara lain menyebutkan, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Dirjen Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai terkait dengan tiga hal.
Tiga hal dimaksud adalah pertama, tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.
Kedua, selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, atau ketiga pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
Pemohon adalah pertama, importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan.
Kedua, orang yang namanya tercantum di dalam Angka Pengenal Impor, atau ketiga, orang yang diberi kuasa oleh orang sebagaimana dimaksud dalam kelompok pertama atau kedua.
Atas pengajuan keberatan secara tertulis, pemohon wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
Jaminan dimaksud tidak wajib diserahkan dalam hal tagihan yang harus dibayar telah dilunasi atau barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.
Keberatan secara tertulis itu diajukan kepada kepada Dirjen Bea dan Cukai up Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepababeanan dan Cukai (PPKC) melalui Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
Dalam hal penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pusat, penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah, atau penetapan atas hasil audit yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC.
Diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai up Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC dalam hal penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPPBC.
Atau diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai up Kepala KPUBC dalam hal penetapan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal surat penetapan.
Direktur PPKC, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC, atas nama Dirjen Bea dan Cukai memutuskan keberatan itu dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan atau menolak.
Apabila Direktur PPKC, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPUBC tidak memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari, keberatan dianggap dikabulkan.
Jika keputusan Dirjen Bea dan Cukai diajukan banding ke Pengadilan Pajak, maka Dirjen Bea dan Cukai menunjuk Direktur PPKC, untuk keberatan yang diputuskan oleh Direktur PPKC, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPUBC Batam, atau Kepala KPPBC untuk mewakili pepelaksanaan sidang banding di Pengadilan Pajak.
Atau menunjuk Kepala KPUBC Tanjung Priok, untuk keberatan yang diputuskan oleh Kepala KPUBC Tanjung Priok.
Direktur PPKC atau Kepala KPUBC Tanjung Priok dapat menugaskan pejabat dari unit yang menangani keberatan dan banding atau meminta kepada unit lain yang terkait untuk menugaskan pejabat atau pegawai menghadiri sidang banding di Pengadilan Pajak.
Ketentuan Peralihan dan Penutup peraturan itu menyebutkan bahwa terhadap keberatan yang diajukan sebelum berlakunya peraturan baru ini.
Proses penyelesaian terhadap keberatan dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 64/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan, dan Penyelesaian Keberatan Kepabeanan dan Cukai.
DPR: Mendesak Pembentukan Tim Pengamanan Pangan
INDONESIA PLASA
Selasa, 4 Januari 2011 23:26 WIB
Jakarta
Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, pembentukan sebuah Tim Penanganan Pangan saat ini sangat mendesak menghadapi situasi kurang menguntungkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau rakyat.
"Tim ini sangat diperlukan menyusul segera terbitnya dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengamanan Pangan yang akan dilansir Pemerintah. Jadi sebaiknya itu ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus tersebut," ujarnya kepada di Jakarta, Selasa.
Bambang Soesatyo menambahkan, Tim Pengamanan Pangan ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden, karena kondisinya kini yang benar-benar amat memerlukan perhatian.
"Tim ini diperlukan karena ada masalah kewenangan lintas sektoral berdasarkan pembagian tugas di kabinet. Sebab selama ini sudah terbukti, bahwa pemecahan kewenangan itu menyebabkan strategi pengamanan pangan tidak efektif," ungkapnya.
Dengan sebuah tim beranggotakan unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Bulog, menurutnya, implementasi strategi pengamanan pangan lebih efektif.
Sebagaimana dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Istana Bogor, Kamis (30/12) lalu, diungkapkan rencana Pemerintah sedang menyiapkan dua Inpres untuk menjamin ketahanan pangan.
Inpres pertama misalnya, hanya fokus mengatur tugas Menteri Pertanian, antara lain memberi fleksibilitas merespons perubahan iklim yang ekstrem dengan pengaruh kepada berubahnya musim tanam, serangan hama atau kerusakan lahan pertanian.
Inpres ini juga memberi Menteri Pertanian wewenang menerbitkan kebijakan, seperti pembagian benih lebih awal atau memiliki dana cadangan.
Diharapkan Menteri Pertanian bisa mengantisipasi perubahan produksi pertanian akibat gangguan cuaca dengan cara mekanisme lain.
Sementara itu, fokus Inpres kedua pada fungsi Bulog, yakni memberi fleksibilitas kepada Perum ini untuk memasok dan membeli beras petani (ini tidak hanya berlaku untuk beras dengan kualitas tertentu).
Dengan Inpres itu, Bulog memiliki fleksibilitas membeli beras dengan harga komersial.
Selain itu, bisa melepas beras kualitas premium.
Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, tugas utama tim pengamanan pangan itu ialah menjaga stok pangan dalam negeri selalu pada tingkat aman.
"Selain itu, mengendalikan harga pangan dan berwenang mengintervensi pasar. Tak kalah pentingnya, tim itu juga bertugas memerangi spekulan. Tegasnya, setiap oknum yang diketahui dan terbukti berkonspirasi dengan spekulan, langsung ditindak dengan sanksi keras," ujarnya.
Di sinilah pentingnya sebuah tim khusus yang mampu mengantisipasi serta melakukan terobosan signifikan dalam mengamankan pangan nasional.
"Saatnya kita bertindak tegas, serta terorganisasi untuk memberi yang terbaik kepada rakyat, melalui penjagaan stok pangan nasional serta mengamankan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat itu," kata Bambang Soesatyo lagi.(*)
Selasa, 4 Januari 2011 23:26 WIB
Jakarta
Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, pembentukan sebuah Tim Penanganan Pangan saat ini sangat mendesak menghadapi situasi kurang menguntungkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau rakyat.
"Tim ini sangat diperlukan menyusul segera terbitnya dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengamanan Pangan yang akan dilansir Pemerintah. Jadi sebaiknya itu ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus tersebut," ujarnya kepada di Jakarta, Selasa.
Bambang Soesatyo menambahkan, Tim Pengamanan Pangan ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden, karena kondisinya kini yang benar-benar amat memerlukan perhatian.
"Tim ini diperlukan karena ada masalah kewenangan lintas sektoral berdasarkan pembagian tugas di kabinet. Sebab selama ini sudah terbukti, bahwa pemecahan kewenangan itu menyebabkan strategi pengamanan pangan tidak efektif," ungkapnya.
Dengan sebuah tim beranggotakan unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Bulog, menurutnya, implementasi strategi pengamanan pangan lebih efektif.
Sebagaimana dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Istana Bogor, Kamis (30/12) lalu, diungkapkan rencana Pemerintah sedang menyiapkan dua Inpres untuk menjamin ketahanan pangan.
Inpres pertama misalnya, hanya fokus mengatur tugas Menteri Pertanian, antara lain memberi fleksibilitas merespons perubahan iklim yang ekstrem dengan pengaruh kepada berubahnya musim tanam, serangan hama atau kerusakan lahan pertanian.
Inpres ini juga memberi Menteri Pertanian wewenang menerbitkan kebijakan, seperti pembagian benih lebih awal atau memiliki dana cadangan.
Diharapkan Menteri Pertanian bisa mengantisipasi perubahan produksi pertanian akibat gangguan cuaca dengan cara mekanisme lain.
Sementara itu, fokus Inpres kedua pada fungsi Bulog, yakni memberi fleksibilitas kepada Perum ini untuk memasok dan membeli beras petani (ini tidak hanya berlaku untuk beras dengan kualitas tertentu).
Dengan Inpres itu, Bulog memiliki fleksibilitas membeli beras dengan harga komersial.
Selain itu, bisa melepas beras kualitas premium.
Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, tugas utama tim pengamanan pangan itu ialah menjaga stok pangan dalam negeri selalu pada tingkat aman.
"Selain itu, mengendalikan harga pangan dan berwenang mengintervensi pasar. Tak kalah pentingnya, tim itu juga bertugas memerangi spekulan. Tegasnya, setiap oknum yang diketahui dan terbukti berkonspirasi dengan spekulan, langsung ditindak dengan sanksi keras," ujarnya.
Di sinilah pentingnya sebuah tim khusus yang mampu mengantisipasi serta melakukan terobosan signifikan dalam mengamankan pangan nasional.
"Saatnya kita bertindak tegas, serta terorganisasi untuk memberi yang terbaik kepada rakyat, melalui penjagaan stok pangan nasional serta mengamankan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat itu," kata Bambang Soesatyo lagi.(*)
Menkeu Atur Perlakuan Kepabeanan Operator Ekonomi
INDONESIA PLASA
Selasa, 4 Januari 2011 19:23 WIB
Jakarta
Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan perlakuan kepabeanan terhadap operator ekonomi yang mendapat pengakuan dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Yudi Pramadi, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan dalam rangka mendukung iklim investasi dan iklim usaha perlu ditingkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor dengan memberikan perlakuan kepabeanan khusus terhadap authorized economic operator (AEO).
"Oleh karena itu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap AEO," kata Yudi.
AEO adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh dan atas nama administrasi kepabeanan nasional bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS).
Yang dimaksud dengan operator ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dalam berbagai fungsi rantai pasokan global. Sedangkan SAFE FoS adalah standar Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO) yang terkait dengan prinsip keamanan dan fasilitas pada rantai pasokan global.
Operator ekonomi dapat diakui sebagai AEO sepanjang memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan dalam SAFE FoS. Operator ekonomi yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO dapat memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu. Operator ekonomi tersebut adalah importir, eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan AEO meliputi antara lain kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sistem manajemen data perdagangan yang memadai, kemampuan keuangan, konsultasi dan kerjasama serta komunikasi, pendidikan dan pelatihan, serta kepedulian, pertukaran informasi dan akses serta kerahasian, keamanan kargo, keamanan pengiriman, keamanan lokasi, keamanan pegawai, keamanan mitra dagang, dan manajemen krisis dan pemulihan insiden.
Menurut Yudi, untuk mendapatkan pengakuan sebagai AEO, operator ekonomi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Jika permohonan disetujui maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pengakuan operator ekonomi sabagai AEO.
Sementara apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Operator ekonomi yang telah mendapat pengakuan sebagai AEO akan memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu berupa percepatan proses pengeluaran barang dengan tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik, penyingkatan waktu transit sehingga mengurangi biaya penumpukan, akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan para AEO, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan perdagangan serta ancaman yang meningkat (elevated threat level), dan prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan.
Pelaksanaan penerapan persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai AEO dan pemberian perlakuan kepabeanan terhadap operator ekonomi yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO
memperhatikan Perjanjian Pengakuan Timbal Balik (Mutual Recognition Agreement) mengenai AEO yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara lain yang mengatur mengenai pengakuan AEO.
Penerapan ketentuan mengenai AEO sebagaimana diatur dalam PMK itu mengacu kepada prinsip? prinsip dalam SAFE FoS yang dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selasa, 4 Januari 2011 19:23 WIB
Jakarta
Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan perlakuan kepabeanan terhadap operator ekonomi yang mendapat pengakuan dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Yudi Pramadi, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan dalam rangka mendukung iklim investasi dan iklim usaha perlu ditingkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor dengan memberikan perlakuan kepabeanan khusus terhadap authorized economic operator (AEO).
"Oleh karena itu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap AEO," kata Yudi.
AEO adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh dan atas nama administrasi kepabeanan nasional bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS).
Yang dimaksud dengan operator ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dalam berbagai fungsi rantai pasokan global. Sedangkan SAFE FoS adalah standar Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO) yang terkait dengan prinsip keamanan dan fasilitas pada rantai pasokan global.
Operator ekonomi dapat diakui sebagai AEO sepanjang memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan dalam SAFE FoS. Operator ekonomi yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO dapat memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu. Operator ekonomi tersebut adalah importir, eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan AEO meliputi antara lain kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sistem manajemen data perdagangan yang memadai, kemampuan keuangan, konsultasi dan kerjasama serta komunikasi, pendidikan dan pelatihan, serta kepedulian, pertukaran informasi dan akses serta kerahasian, keamanan kargo, keamanan pengiriman, keamanan lokasi, keamanan pegawai, keamanan mitra dagang, dan manajemen krisis dan pemulihan insiden.
Menurut Yudi, untuk mendapatkan pengakuan sebagai AEO, operator ekonomi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Jika permohonan disetujui maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pengakuan operator ekonomi sabagai AEO.
Sementara apabila permohonan ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Operator ekonomi yang telah mendapat pengakuan sebagai AEO akan memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu berupa percepatan proses pengeluaran barang dengan tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik, penyingkatan waktu transit sehingga mengurangi biaya penumpukan, akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan para AEO, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan perdagangan serta ancaman yang meningkat (elevated threat level), dan prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan.
Pelaksanaan penerapan persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai AEO dan pemberian perlakuan kepabeanan terhadap operator ekonomi yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO
memperhatikan Perjanjian Pengakuan Timbal Balik (Mutual Recognition Agreement) mengenai AEO yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara lain yang mengatur mengenai pengakuan AEO.
Penerapan ketentuan mengenai AEO sebagaimana diatur dalam PMK itu mengacu kepada prinsip? prinsip dalam SAFE FoS yang dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Anggota DPR Prihatin Kondisi Jalan Pasaman Barat
INDONESIA PLASA
Selasa, 4 Januari 2011 19:20 WIB
Padang
Anggota DPR RI asal wilayah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) prihatin melihat kondisi jalan lintas di Kabupaten Pasaman Barat, karena kecil, berlombang dan sempit untuk kendaraan lalu lalang keluar masuk wilayah itu.
"Kondisi jalan di Pasaman Barat harus menjadi perhatian semua pihak untuk memudahkan arus transportasi membawa produksi Sumber Daya Alam dari kabupaten pemekaran itu," kata anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Djufri di Pasaman Barat, Selasa.
Menurut mantan Wali Kota Bukittinggi itu, Pasaman Barat sebagai daerah pemekaran, dinilai terus berbenah dan berkembang disegala bidang, terutama sektor pertanian dan perkebunan.
Justru itu, jalan yang merupakan urat nadi perekonomian sehingga keberadaannya sangat penting dan strategis.
"Kami akan terus memperjuangkan anggaran di pemerintah pusat agar jalan-jalan negara terus diperbaiki," kata Djufri.
Djufri yang didampingi sejumlah anggota lainnya, menilai kondisi jalan Pasbar sudah tidak layak lagi untuk menampung arus kendaraan pengangkut SDA yang ada di kabupaten itu.
Jadi, dibutuhkan perlebaran dan perbaikan jalan sehingga akan memperlancar aktivitas perekonomian dari dan ke Pasbar.
Menurut Djufri lagi, kondisi jalan mutlak diperbaiki dan diperlebar karena memiliki efek yang luas untuk pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran itu.
"Kami di DPR RI akan terus berupaya memperjuangkan agar jalan di Pasbar dapat diperbaiki. Apalagi saat ini Pasbar terus berkembang terutama dibidang perkebunan kelapa sawit, jagung, kakao dan perikanan," katanya.
Selain persoalan jalan, pembangunan pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas juga mendapat apresiasi positif dari wakil rakyat itu.
Selain akan mempermudah membawa hasil SDA Pasbar, kata Djufri yang juga anggota MPR itu, dengan adanya pelabuhan tersebut akan membawa effek luar biasa untuk perkembangan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Pelabuhan Teluk Tapang tersebut, menurut dia, tentu akan mampu menjadi pelabuhan Teluk Bayur II di Sumbar yang nantinya akan mampu menjadi jalur transportasi alternatif selain jalur darat di wilayah pantai barat Sumatra.
Justru itu, pihaknya akan terus memperjuangkan anggaran untuk percepatan pembangunan pelabuhan tersebut melalui pemerintah pusat sehingga pembangunannya akan cepat selesai.
"Dari informasi pemerintah daerah, saat ini pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah tahap pengerjaan jalan menuju dermaga. pembangunan pelabuhan tersebut akan dilakukan secara bertahap baik melalui anggaran Pemkab Pasbar, provinsi maupun anggaran APBN," katanya.(
Selasa, 4 Januari 2011 19:20 WIB
Padang
Anggota DPR RI asal wilayah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) prihatin melihat kondisi jalan lintas di Kabupaten Pasaman Barat, karena kecil, berlombang dan sempit untuk kendaraan lalu lalang keluar masuk wilayah itu.
"Kondisi jalan di Pasaman Barat harus menjadi perhatian semua pihak untuk memudahkan arus transportasi membawa produksi Sumber Daya Alam dari kabupaten pemekaran itu," kata anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Djufri di Pasaman Barat, Selasa.
Menurut mantan Wali Kota Bukittinggi itu, Pasaman Barat sebagai daerah pemekaran, dinilai terus berbenah dan berkembang disegala bidang, terutama sektor pertanian dan perkebunan.
Justru itu, jalan yang merupakan urat nadi perekonomian sehingga keberadaannya sangat penting dan strategis.
"Kami akan terus memperjuangkan anggaran di pemerintah pusat agar jalan-jalan negara terus diperbaiki," kata Djufri.
Djufri yang didampingi sejumlah anggota lainnya, menilai kondisi jalan Pasbar sudah tidak layak lagi untuk menampung arus kendaraan pengangkut SDA yang ada di kabupaten itu.
Jadi, dibutuhkan perlebaran dan perbaikan jalan sehingga akan memperlancar aktivitas perekonomian dari dan ke Pasbar.
Menurut Djufri lagi, kondisi jalan mutlak diperbaiki dan diperlebar karena memiliki efek yang luas untuk pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran itu.
"Kami di DPR RI akan terus berupaya memperjuangkan agar jalan di Pasbar dapat diperbaiki. Apalagi saat ini Pasbar terus berkembang terutama dibidang perkebunan kelapa sawit, jagung, kakao dan perikanan," katanya.
Selain persoalan jalan, pembangunan pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas juga mendapat apresiasi positif dari wakil rakyat itu.
Selain akan mempermudah membawa hasil SDA Pasbar, kata Djufri yang juga anggota MPR itu, dengan adanya pelabuhan tersebut akan membawa effek luar biasa untuk perkembangan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Pelabuhan Teluk Tapang tersebut, menurut dia, tentu akan mampu menjadi pelabuhan Teluk Bayur II di Sumbar yang nantinya akan mampu menjadi jalur transportasi alternatif selain jalur darat di wilayah pantai barat Sumatra.
Justru itu, pihaknya akan terus memperjuangkan anggaran untuk percepatan pembangunan pelabuhan tersebut melalui pemerintah pusat sehingga pembangunannya akan cepat selesai.
"Dari informasi pemerintah daerah, saat ini pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah tahap pengerjaan jalan menuju dermaga. pembangunan pelabuhan tersebut akan dilakukan secara bertahap baik melalui anggaran Pemkab Pasbar, provinsi maupun anggaran APBN," katanya.(
Langganan:
Postingan (Atom)