23 Desember 2010
APBN 2011 Alokasikan PMN BUMN Rp6,41 Triliun
INDONESIA PLASA
Kamis, 23 Desember 2010 20:22 WIB
Jakarta
Sejumlah badan usaha milik negara akan menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6,41 triliun pada 2011 dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
Dokumen UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, total alokasi dana PMN mencapai Rp7,13 triliun yang terdiri dari PMN kepada BUMN sebesar Rp6,41 tiliun dan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar Rp721,52 miliar.
PMN kepada BUMN meliputi PMN kepada PT penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp2 triliun, PT Dirgantata Indonesia Rp127 miliar, Perusahaan Penerbit Surat Berharga Negara (SBSN) Indonesia IV Rp100 juta, Perusahaan Penerbit SBSN V sebesar Rp100 juta.
Selain itu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1 triliun, PT Geo Dipa Energi (hibah saham dari PT Pertamina) sebesar Rp443,53 miliar, dan untuk PT Pupuk Iskanda Muda sebesar Rp1,34 triliun.
Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi "exposure` langsung APBN terhadap klaim.
Sedangkan tambahan dana PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan kedua BUMN itu dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tambahan PMN untuk PT Dirgantara Indonesia merupakan PMN dari konversi dana talangan (utang) yang diterima PT Dirgantara Indonesia dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
PMN ini akan bersifat "in out" dalam pembiayaan, sebagai hasil pengelolaan aset pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, tambahan PMN untuk perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing Rp100 juta dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional tahun 2011 dan untuk mengantisipasi penerbitan di awal tahun 2012.
Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMF melalui kegiatan "fund raising", serta meningkatkan modal PT SMF sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan di pasar sekunder untuk kredit pemilikan rumah (KPR).
Tambahan dana PMN untuk PT Geo Dipa Energi dimaksudkan dalam rangka rencana pengalihan PT Geo Dipa Energi menjadi BUMN dengan pengalihan saham PT Pertamina di PT Geo Dipa Energi kepada pemerintah.
Sedangkan PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) merupakan konversi piutang pemerintah kepada PT PIM. PMN ini akan bersifat "in out" dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.
Pada tahun-tahun sebelumnya, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dialokasikan melalui belanja lain-lain. Namun sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian dialokasikan di PMN.
Rincian PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional itu adalah untuk Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar Rp117,50 miliar, The Islamic Corporation for the Development of Private Sector Rp28,5 miliar, Bank Pembangunan Asia (ADB) Rp371,94 miliar, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp40 miliar.
Selain itu untuk International Finance Corporation (IFC) sebesar Rp8,58 miliar, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp15 miliar, dan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) Rp140 miliar.
Kamis, 23 Desember 2010 20:22 WIB
Jakarta
Sejumlah badan usaha milik negara akan menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6,41 triliun pada 2011 dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
Dokumen UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, total alokasi dana PMN mencapai Rp7,13 triliun yang terdiri dari PMN kepada BUMN sebesar Rp6,41 tiliun dan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar Rp721,52 miliar.
PMN kepada BUMN meliputi PMN kepada PT penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp2 triliun, PT Dirgantata Indonesia Rp127 miliar, Perusahaan Penerbit Surat Berharga Negara (SBSN) Indonesia IV Rp100 juta, Perusahaan Penerbit SBSN V sebesar Rp100 juta.
Selain itu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1 triliun, PT Geo Dipa Energi (hibah saham dari PT Pertamina) sebesar Rp443,53 miliar, dan untuk PT Pupuk Iskanda Muda sebesar Rp1,34 triliun.
Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi "exposure` langsung APBN terhadap klaim.
Sedangkan tambahan dana PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan kedua BUMN itu dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tambahan PMN untuk PT Dirgantara Indonesia merupakan PMN dari konversi dana talangan (utang) yang diterima PT Dirgantara Indonesia dari eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
PMN ini akan bersifat "in out" dalam pembiayaan, sebagai hasil pengelolaan aset pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, tambahan PMN untuk perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing Rp100 juta dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional tahun 2011 dan untuk mengantisipasi penerbitan di awal tahun 2012.
Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMF melalui kegiatan "fund raising", serta meningkatkan modal PT SMF sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan di pasar sekunder untuk kredit pemilikan rumah (KPR).
Tambahan dana PMN untuk PT Geo Dipa Energi dimaksudkan dalam rangka rencana pengalihan PT Geo Dipa Energi menjadi BUMN dengan pengalihan saham PT Pertamina di PT Geo Dipa Energi kepada pemerintah.
Sedangkan PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) merupakan konversi piutang pemerintah kepada PT PIM. PMN ini akan bersifat "in out" dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan, dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.
Pada tahun-tahun sebelumnya, tambahan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dialokasikan melalui belanja lain-lain. Namun sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian dialokasikan di PMN.
Rincian PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional itu adalah untuk Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar Rp117,50 miliar, The Islamic Corporation for the Development of Private Sector Rp28,5 miliar, Bank Pembangunan Asia (ADB) Rp371,94 miliar, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp40 miliar.
Selain itu untuk International Finance Corporation (IFC) sebesar Rp8,58 miliar, International Fund for Agricultural Development (IFAD) Rp15 miliar, dan Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) Rp140 miliar.
Menteri Kelautan Canangkan Program Gempita
INDONESIA PLASA
Selasa, 21 Desember 2010 22:11 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. (ANTARA) Pariaman (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mencanangkan program Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan (Gempita) untuk mendorong kesadaran wirausaha masyarakat dengan basis pemberdayaan sumber hayati kelautan.
"Program Gempita antara lain dilaksanakan melalui lomba Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) Mina Bahari," kata Fadel dalam acara peluncuran Gempita di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM-N), Pariaman, Sumatera Barat, Selasa.
Ia memaparkan, lomba tersebut adalah ajang kolaborasi sekaligus kompetisi sehat kelompok pembudidaya dan nelayan dari seluruh Indonesia.
Selain itu, lanjutnya, lomba yang termasuk dalam rangkaian program Gempita itu akan dilaksanakan setiap bulan mulai tahun 2011 dengan melibatkan peserta dari seluruh provinsi.
Rencananya, babak penyisihan akan dilakukan di 11 provinsi mulai bulan Januari hingga November tahun 2011, serta babak final akan diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2011.
Menurut dia, Gempita sejalan dengan berbagai kegiatan KKP yang mendorong keikutsertaan masyarakat pedesaan di sejumlah sentra produksi dalam kawasan Minapolitan.
Kegiatan yang dimaksud antara lain berupa pemberian paket bantuan langsung bagi masyarakat melalui Program Nasional Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR).
Pada tahun 2010 ini, KKP telah menggerakaan pelaku wirausaha perikanan pemula dengan memberikan 25.933 paket bantuan langsung wirausaha di 273 kabupaten/kota.
"Kehadiran sarjana sebagai wirausaha muda diharapkan mempercepat gerak ekonomi kawasan," katanya.
Dalam acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi sebanyak 25 anak korban bencana Mentawai, 35 anak korban bencana Merapi, dan 15 anak korban bencana Wasior.
Anak-anak tersebut mendapat beasiswa di lembaga pendidikan milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), yaitu empat orang di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta, 11 orang di Akademi Perikanan (AP) Sidoarjo, 12 orang di SUPM-N Pariaman, 25 orang di SUPM-N Tegal, dan sebanyak 10 orang di SUPM-N Sorong.
Selasa, 21 Desember 2010 22:11 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. (ANTARA) Pariaman (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mencanangkan program Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan (Gempita) untuk mendorong kesadaran wirausaha masyarakat dengan basis pemberdayaan sumber hayati kelautan.
"Program Gempita antara lain dilaksanakan melalui lomba Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) Mina Bahari," kata Fadel dalam acara peluncuran Gempita di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM-N), Pariaman, Sumatera Barat, Selasa.
Ia memaparkan, lomba tersebut adalah ajang kolaborasi sekaligus kompetisi sehat kelompok pembudidaya dan nelayan dari seluruh Indonesia.
Selain itu, lanjutnya, lomba yang termasuk dalam rangkaian program Gempita itu akan dilaksanakan setiap bulan mulai tahun 2011 dengan melibatkan peserta dari seluruh provinsi.
Rencananya, babak penyisihan akan dilakukan di 11 provinsi mulai bulan Januari hingga November tahun 2011, serta babak final akan diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2011.
Menurut dia, Gempita sejalan dengan berbagai kegiatan KKP yang mendorong keikutsertaan masyarakat pedesaan di sejumlah sentra produksi dalam kawasan Minapolitan.
Kegiatan yang dimaksud antara lain berupa pemberian paket bantuan langsung bagi masyarakat melalui Program Nasional Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR).
Pada tahun 2010 ini, KKP telah menggerakaan pelaku wirausaha perikanan pemula dengan memberikan 25.933 paket bantuan langsung wirausaha di 273 kabupaten/kota.
"Kehadiran sarjana sebagai wirausaha muda diharapkan mempercepat gerak ekonomi kawasan," katanya.
Dalam acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi sebanyak 25 anak korban bencana Mentawai, 35 anak korban bencana Merapi, dan 15 anak korban bencana Wasior.
Anak-anak tersebut mendapat beasiswa di lembaga pendidikan milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), yaitu empat orang di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta, 11 orang di Akademi Perikanan (AP) Sidoarjo, 12 orang di SUPM-N Pariaman, 25 orang di SUPM-N Tegal, dan sebanyak 10 orang di SUPM-N Sorong.
Dubes RI Kunjungi Gdansk Jajaki Kerja Sama
INDONESIA PLASA
Rabu, 22 Desember 2010 00:45 WIB
Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia Darmansjah Djumala melakukan kunjungan ke kota Gdansk dan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Pomeranian, Roman Zaborowski, dan Wakil Deputi Kamar Dagang Provinsi Pomeranian, Slawomir Halbryt guna menjajaki kerja sama.
Selain untuk memperkenalkan diri, kunjungan itu yang berlangsung akhir pekan lalu itu dimaksudkan untuk menggali potensi kerja sama ekonomi antara Provinsi Pomeranian dengan Indonesia, kata Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Warsawa, Aditya Kardin, dalam siaran pers KBRI Warsawa, Selasa.
Kota Gdansk terletak di sebelah utara Warsawa dan merupakan ibu kota Provinsi Pomeranian. Selain sebagai kota pelabuhan, Gdansk juga terkenal sebagai kota industri pembuat kapal dan tujuan pariwisata.
"Industri pembangunan kapal kami sempat mengalami kemunduran di saat krisis keuangan global, namun dengan bantuan keuangan dari Uni Eropa, saat ini bisnis pembuatan kapal kembali tumbuh dan berkembang," kata Roman Zaborowski saat bertemu dengan Duta Besar Djumala.
Industri kapal di Provinsi Pomeranian juga telah direstrukturisasi untuk meningkatkan daya saing.
"Tidak ada lagi intervensi politik di dalam industri pembuatan kapal bahkan ada salah satu industri galangan kapal yang telah diprivatisasi," ujar Zaborowski.
Selain potensi kerja sama di bidang pembuatan kapal, kerja sama di bidang pembangkit tenaga listrik dan perdagangan batubara merupakan potensi kerja sama lain yang diusulkan oleh Duta Besar RI untuk dapat dikembangkan antara Provinsi Pomeranian dan Indonesia.
"Kami baru dapat menghasilkan 30 persen dari kebutuhan listrik di Provinsi Pomeranian dan rencananya kami akan membangun pembangkit tenaga listrik baru berdaya 1600 MW," kata Roman Zawborowski yang menyambut baik usulan tersebut.
Usulan kerja sama di bidang pembuatan kapal dan batubara juga disambut baik oleh Wakil Deputi Kamar Dagang Provinsi Pomeranian, Slawomir Halbryt.
"Dengan berkembangnya Provinsi Pomeranian, kebutuhan akan listrik tentunya akan meningkat, begitu pula kebutuhan akan sumber daya pembangkit energi seperti batu bara," katanya.
"Oleh karena itu, kami harapkan ada tindak lanjut dari hasil kunjungan Duta Besar Darmansjah Djumala ke Gdansk," kata Halbryt di akhir pertemuan.
Rabu, 22 Desember 2010 00:45 WIB
Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia Darmansjah Djumala melakukan kunjungan ke kota Gdansk dan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Pomeranian, Roman Zaborowski, dan Wakil Deputi Kamar Dagang Provinsi Pomeranian, Slawomir Halbryt guna menjajaki kerja sama.
Selain untuk memperkenalkan diri, kunjungan itu yang berlangsung akhir pekan lalu itu dimaksudkan untuk menggali potensi kerja sama ekonomi antara Provinsi Pomeranian dengan Indonesia, kata Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Warsawa, Aditya Kardin, dalam siaran pers KBRI Warsawa, Selasa.
Kota Gdansk terletak di sebelah utara Warsawa dan merupakan ibu kota Provinsi Pomeranian. Selain sebagai kota pelabuhan, Gdansk juga terkenal sebagai kota industri pembuat kapal dan tujuan pariwisata.
"Industri pembangunan kapal kami sempat mengalami kemunduran di saat krisis keuangan global, namun dengan bantuan keuangan dari Uni Eropa, saat ini bisnis pembuatan kapal kembali tumbuh dan berkembang," kata Roman Zaborowski saat bertemu dengan Duta Besar Djumala.
Industri kapal di Provinsi Pomeranian juga telah direstrukturisasi untuk meningkatkan daya saing.
"Tidak ada lagi intervensi politik di dalam industri pembuatan kapal bahkan ada salah satu industri galangan kapal yang telah diprivatisasi," ujar Zaborowski.
Selain potensi kerja sama di bidang pembuatan kapal, kerja sama di bidang pembangkit tenaga listrik dan perdagangan batubara merupakan potensi kerja sama lain yang diusulkan oleh Duta Besar RI untuk dapat dikembangkan antara Provinsi Pomeranian dan Indonesia.
"Kami baru dapat menghasilkan 30 persen dari kebutuhan listrik di Provinsi Pomeranian dan rencananya kami akan membangun pembangkit tenaga listrik baru berdaya 1600 MW," kata Roman Zawborowski yang menyambut baik usulan tersebut.
Usulan kerja sama di bidang pembuatan kapal dan batubara juga disambut baik oleh Wakil Deputi Kamar Dagang Provinsi Pomeranian, Slawomir Halbryt.
"Dengan berkembangnya Provinsi Pomeranian, kebutuhan akan listrik tentunya akan meningkat, begitu pula kebutuhan akan sumber daya pembangkit energi seperti batu bara," katanya.
"Oleh karena itu, kami harapkan ada tindak lanjut dari hasil kunjungan Duta Besar Darmansjah Djumala ke Gdansk," kata Halbryt di akhir pertemuan.
Kemkominfo-KKP Kerja Sama Berdayakan Pesisir Sumbar
INDONESIA PLASA
Selasa, 21 Desember 2010 22:08 WIB
Pariaman
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani nota kesepakatan untuk melakukan kerja sama memberdayakan sektor kelautan dan perikanan di pesisir Sumatera Barat (Sumbar).
"Banyak hal yang harus diberdayakan agar wilayah pesisir dapat lebih sejahtera," kata Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Basuki Yusuf Iskandar, sebelum penandatanganan nota kesepakatan Kemkominfo-KKP di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa.
Menurut Sekjen Kemkominfo, pemberdayaan pesisir menguntungkan Indonesia secara geografis antara lain karena kawasan tersebut merupakan wilayah terdepan secara psikologis dalam menjalin kontak budaya dengan pihak luar negeri.
Karenanya, ujar dia, para penduduk di wilayah pesisir juga dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam melakukan komunikasi dengan pihak luar tersebut.
Selain itu, kawasan pesisir juga dinilai sangat penting untuk diberdayakan karena merupakan salah satu ciri utama Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan.
"Dalam konteks pembangunan karakter, penting untuk memfokuskan pada wilayah pesisir agar karakter Indonesia tetap bertahan di era global dan tidak kehilangan jati diri," katanya.
Ia juga mengatakan, sejalan dengan program Desa Berdering milik Kemkominfo, maka pada tahun 2014 mendatang diharapkan semua desa di Tanah Air telah memiliki saluran telepon dan juga jaringan internet.
Penandatanganan nota kesepakatan Kemkominfo-KKP ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Sekjen Kemkominfo, Basuki Yusuf Iskandar.
Isi dari kerja sama antara Kemkominfo dan KKP antara lain tentang pengembangan penyelenggaraan informasi dan komunikasi di sektor kelautan dan perikanan serta melakukan edukasi publik sertai diseminasi informasi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
Setelah penandatanganan, Menteri KP Fadel Muhammad dalam sambutannya mengemukakan, pihaknya bermaksud untuk memohon dukungan pemanfaatan infrastruktur teknologi melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) serta Mobil Layanan Internet Kecamatan (M-LIK) yang merupakan program utama Kemkominfo.
Fadel mengutarakan harapannya agar melalui program internet tersebut akan membantu penyebarluasan teknologi dan informasi bidang Kelautan dan Perikanan sampai di sentra-sentra produksi, untuk mempercepat akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sebelumnya, untuk memberdayakan dan mengelola wilayah pesisir, pemerintah dan DPR juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Selasa, 21 Desember 2010 22:08 WIB
Pariaman
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani nota kesepakatan untuk melakukan kerja sama memberdayakan sektor kelautan dan perikanan di pesisir Sumatera Barat (Sumbar).
"Banyak hal yang harus diberdayakan agar wilayah pesisir dapat lebih sejahtera," kata Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Basuki Yusuf Iskandar, sebelum penandatanganan nota kesepakatan Kemkominfo-KKP di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa.
Menurut Sekjen Kemkominfo, pemberdayaan pesisir menguntungkan Indonesia secara geografis antara lain karena kawasan tersebut merupakan wilayah terdepan secara psikologis dalam menjalin kontak budaya dengan pihak luar negeri.
Karenanya, ujar dia, para penduduk di wilayah pesisir juga dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam melakukan komunikasi dengan pihak luar tersebut.
Selain itu, kawasan pesisir juga dinilai sangat penting untuk diberdayakan karena merupakan salah satu ciri utama Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan.
"Dalam konteks pembangunan karakter, penting untuk memfokuskan pada wilayah pesisir agar karakter Indonesia tetap bertahan di era global dan tidak kehilangan jati diri," katanya.
Ia juga mengatakan, sejalan dengan program Desa Berdering milik Kemkominfo, maka pada tahun 2014 mendatang diharapkan semua desa di Tanah Air telah memiliki saluran telepon dan juga jaringan internet.
Penandatanganan nota kesepakatan Kemkominfo-KKP ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Sekjen Kemkominfo, Basuki Yusuf Iskandar.
Isi dari kerja sama antara Kemkominfo dan KKP antara lain tentang pengembangan penyelenggaraan informasi dan komunikasi di sektor kelautan dan perikanan serta melakukan edukasi publik sertai diseminasi informasi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
Setelah penandatanganan, Menteri KP Fadel Muhammad dalam sambutannya mengemukakan, pihaknya bermaksud untuk memohon dukungan pemanfaatan infrastruktur teknologi melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) serta Mobil Layanan Internet Kecamatan (M-LIK) yang merupakan program utama Kemkominfo.
Fadel mengutarakan harapannya agar melalui program internet tersebut akan membantu penyebarluasan teknologi dan informasi bidang Kelautan dan Perikanan sampai di sentra-sentra produksi, untuk mempercepat akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sebelumnya, untuk memberdayakan dan mengelola wilayah pesisir, pemerintah dan DPR juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pemerintah Siap Atur Pemakaian BBM
INDONESIA PLASA
Selasa, 21 Desember 2010 20:18 WIB
Jakarta
Pemerintah menyatakan telah siap menjalankan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir Maret 2011.
"Meski kemungkinan di awalnya berjalan tidak dengan 100 persen sempurna, namun kita harus memulai program pengaturan ini," kata Menteri ESDM Darwin Saleh di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah bertekad memenuhi keadilan dengan memberikan subsidi hanya pada masyarakat yang berhak.
Apalagi, lanjutnya, alokasi subsidi sudah membebani anggaran, sehingga perlu dikelola dengan lebih baik lagi.
Darwin mengatakan, pemerintah sudah membentuk lima kelompok kerja (pokja) yang akan menjalankan program pengaturan BBM bersubsidi.
Kelima pokja itu adalah operasi yang dilakukan PT Pertamina, pengawasan oleh BPH Migas, sosialisasi oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM, regulasi oleh Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, dan dampak sosial dan ekonomi oleh Bappenas.
"Adanya lima pokja tersebut mencerminkan kebijakan pengaturan ini menyangkut lintas sektoral seperti perhubungan, UKM, nelayan, perdagangan barang dan jasa, dan pertanian," ujarnya.
Ia menambahkan, aspek pengawasan saat ini tengah didalami termasuk penggunaan teknologi yang akan mendeteksi pembelian BBM subsidi.
"Penggunaan teknologi ini perlu waktu," katanya.
Opsi teknologi yang ada adalah memakai alat kendali berupa "radio frequency identification" (RFID) yang merupakan metoda identifikasi berbasis gelombang radio.
Darwin juga mengatakan, draf perpres akan segera dibahas antarkementerian, sebelum diserahkan ke Sekretariat Negara.
Pemerintah dan DPR pada 14 Desember 2010 menyepakati pemberlakuan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap yang dimulai Maret 2011 untuk jenis premium di wilayah Jabodetabek.
Dengan kesepakatan tersebut, maka mulai Maret 2011, seluruh mobil pribadi tidak boleh memakai premium bersubsidi, tapi mesti nonsubsidi seperti pertamax.
Namun, pengaturan itu akan diberlakukan setelah pemerintah menyerahkan kajian komprehensif dan disetujui Komisi VII DPR.
Pembahasan kajian dijadwalkan pada akhir Januari 2011.
Pengaturan merupakan amanat UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM subsidi secara bertahap agar lebih tepat volume dan sasaran.
Sesuai amanat APBN 2011, kuota BBM subsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter.
Selasa, 21 Desember 2010 20:18 WIB
JakartaPemerintah menyatakan telah siap menjalankan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir Maret 2011.
"Meski kemungkinan di awalnya berjalan tidak dengan 100 persen sempurna, namun kita harus memulai program pengaturan ini," kata Menteri ESDM Darwin Saleh di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah bertekad memenuhi keadilan dengan memberikan subsidi hanya pada masyarakat yang berhak.
Apalagi, lanjutnya, alokasi subsidi sudah membebani anggaran, sehingga perlu dikelola dengan lebih baik lagi.
Darwin mengatakan, pemerintah sudah membentuk lima kelompok kerja (pokja) yang akan menjalankan program pengaturan BBM bersubsidi.
Kelima pokja itu adalah operasi yang dilakukan PT Pertamina, pengawasan oleh BPH Migas, sosialisasi oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM, regulasi oleh Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, dan dampak sosial dan ekonomi oleh Bappenas.
"Adanya lima pokja tersebut mencerminkan kebijakan pengaturan ini menyangkut lintas sektoral seperti perhubungan, UKM, nelayan, perdagangan barang dan jasa, dan pertanian," ujarnya.
Ia menambahkan, aspek pengawasan saat ini tengah didalami termasuk penggunaan teknologi yang akan mendeteksi pembelian BBM subsidi.
"Penggunaan teknologi ini perlu waktu," katanya.
Opsi teknologi yang ada adalah memakai alat kendali berupa "radio frequency identification" (RFID) yang merupakan metoda identifikasi berbasis gelombang radio.
Darwin juga mengatakan, draf perpres akan segera dibahas antarkementerian, sebelum diserahkan ke Sekretariat Negara.
Pemerintah dan DPR pada 14 Desember 2010 menyepakati pemberlakuan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap yang dimulai Maret 2011 untuk jenis premium di wilayah Jabodetabek.
Dengan kesepakatan tersebut, maka mulai Maret 2011, seluruh mobil pribadi tidak boleh memakai premium bersubsidi, tapi mesti nonsubsidi seperti pertamax.
Namun, pengaturan itu akan diberlakukan setelah pemerintah menyerahkan kajian komprehensif dan disetujui Komisi VII DPR.
Pembahasan kajian dijadwalkan pada akhir Januari 2011.
Pengaturan merupakan amanat UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM subsidi secara bertahap agar lebih tepat volume dan sasaran.
Sesuai amanat APBN 2011, kuota BBM subsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter.
Indonesia Jadi Basis Produksi Baru Asia Tenggara
INDONESIA PLASA
Selasa, 21 Desember 2010 16:05 WIB
Makassar
Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah menjadi perhatian GM Autoworld Indonesia (GMAI) selaku agen tunggal pemegang merek Chevrolet untuk dijadikan basis produksi baru di Asia Tenggara.
"Hal itu karena Indonesia adalah salah satu dari 11 negara yang dikategorikan GM sebagai negara dengan perkembangan pasar otomotif yang cukup pesat, kata Managing Direktor GMAI Mukiat Sutikno yang disampaikan "PR" dan Corporat Communication Manager GMAI, Kiki Fajar melalui email yang diterima di Makassar, Selasa.
Yang terpenting, menurut Mukiat Sutikno, GM tidak pernah berencana memindahkan basis produksinya di wilayah Asia Tenggara yang berada di Thailand ke Indonesia, Namun GM tengah melakukan studi untuk memperluas basis produksinya di wilayah Asia Tenggara.
Di Asia Tenggara, pusat kendali GM ada di Thailand yang dipimpin Presiden GM Asia Tenggara Martin Apfel yang meliputi Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia dan negara lainnya.
Di Indonesia, GM hanya memasarkan produk merek Chevrolet dengan 40 jaringan dialer 3S (sales, service dan spare part) serta 430 "parts shop", termasuk di Makassar.
Pertumbuhan penjualan Chevrolet di Indonesia sangat pesat. Pada 2010 ditargetkan 4.500 unit dan 2011 sebanyak 6.000 unit.
Selasa, 21 Desember 2010 16:05 WIB
Makassar
Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah menjadi perhatian GM Autoworld Indonesia (GMAI) selaku agen tunggal pemegang merek Chevrolet untuk dijadikan basis produksi baru di Asia Tenggara.
"Hal itu karena Indonesia adalah salah satu dari 11 negara yang dikategorikan GM sebagai negara dengan perkembangan pasar otomotif yang cukup pesat, kata Managing Direktor GMAI Mukiat Sutikno yang disampaikan "PR" dan Corporat Communication Manager GMAI, Kiki Fajar melalui email yang diterima di Makassar, Selasa.
Yang terpenting, menurut Mukiat Sutikno, GM tidak pernah berencana memindahkan basis produksinya di wilayah Asia Tenggara yang berada di Thailand ke Indonesia, Namun GM tengah melakukan studi untuk memperluas basis produksinya di wilayah Asia Tenggara.
Di Asia Tenggara, pusat kendali GM ada di Thailand yang dipimpin Presiden GM Asia Tenggara Martin Apfel yang meliputi Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia dan negara lainnya.
Di Indonesia, GM hanya memasarkan produk merek Chevrolet dengan 40 jaringan dialer 3S (sales, service dan spare part) serta 430 "parts shop", termasuk di Makassar.
Pertumbuhan penjualan Chevrolet di Indonesia sangat pesat. Pada 2010 ditargetkan 4.500 unit dan 2011 sebanyak 6.000 unit.
Langganan:
Postingan (Atom)