Bakrieland Targetkan Pendapatan Rp1,3 Triliun

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 17:03 WIB

PT Bakrieland Development Tbk., (ELTY) menargetkan pendapatan hingga akhir tahun ini akan mencapai Rp1,3 triliun.

Sampai kuartal ketiga, pendapatan Bakrieland telah mencapai sekitar Rp900 miliar, kata Presiden Direktur & CEO Bakrieland, Hiramsyah S. Thaib, di Jakarta.

"Secara historis, pendapatan kuartal ke empat cenderung jauh lebih tinggi dibanding kuartal lainnya. Pendapatan kuartal ke empat ini didukung oleh unit bisnis Landed Residential and Hotel & Resort," katanya.

Thaib mengatakan, tahun ini saham Bakrieland kembali menjadi salah satu saham properti paling likuid di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai rata-rata perdagangan harian melebihi Rp50 miliar.

"Nilai transaksi harian sebesar ini sangat jauh bila dibandingkan dengan rata-rata nilai perdagangan harian saham-saham properti yang tercatat di BEI," ujarnya.

Hal ini, kata Thaib, mencerminkansaham Bakrieland memiliki fundamental dan prospek yang baik ke depan.

Ia menambahkan, tren peningkatan permintaan atas produk-produk pengembang properti diperkirakan akan berlanjut di tahun 2011, setelah permintaan di tahun 2010 meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Hal ini didukung oleh estimasi Pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2010 mencapai 6 persen dan tahun 2011 meningkat menjadi 6,4 persen," katanya.

Estimasi Pemerintah untuk suku bunga acuan (BI rate) yang tetap 6,5 persen juga turut mendukung industri properti di tanah air, kata Thaib.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, menurut dia, pertumbuhan sektor properti di tanah air diperkirakan masih didominasi wilayah Jabodetabek. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan yang tinggi pada daerah-daerah ini.

"Di tahun 2010, jumlah pasokan baru di seluruh sektor properti terus bertumbuh dan permintaan belum direspon secara maksimal. Pasar properti ke depan sesungguhnya masih sangat menjanjikan," ujar Hiramsyah.

Terkait proyek jalan tol pertama Bakrieland yang menghubungkan Kanci (Cirebon) dengan Pejagan (Brebes) dan merupakan bagian jaringan Jalan Tol Trans Jawa, kata Hiramsyah, telah menunjukan tren peningkatan lalu lintas harian sekitar 20 persen setiap bulannya dibanding dengan lalu lintas harian di awal beroperasinya pada bulan Januari tahun ini.

"Dengan optimisme yang tinggi atas proyek jalan tol, Bakrieland saat ini sedang mengembangkan tiga ruas baru yaitu Ciawi-Sukabumi, Pejagan-Pemalang, dan Batang-Semarang," katanya.

Ketiga jalan tol itu, lanjut dia, telah mendapatkan komitmen dukungan dana dari Pemerintah dalam bentuk BLU (Bantuan Layanan Umum) sebesar Rp1,2 triliun yang dapat mempercepat proses pengembangan jalan tol tersebut.

BI: Inflasi 2010 Sekitar Enam Persen

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 17:05 WIB

Jakarta

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa inflasi tahun ini diperkirakan sekitar 6 persen diatas asumsi APBN yang ditetapkan 5,3 persen.

"Kita masih melihat sampai akhir tahun ya di sekitar enam itulah. Ya kalaupun kurang sedikit sekali dan kalau di atas juga sedikit sekali," katanya seusai rapat kerja dengan DPD di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, perhitungan harian selama November ini bervariasi, ada yang inflasi namun ada juga yang mengalami deflasi. Ia memperkirakan November 2010 ini, masih akan terjadi inflasi yang relatif kecil.

"Artinya year to date sampai November (inflasi Januari-November) masih jelas di bawah enam persen ya, YoY nya pun masih dibawah enam, sehingga kita masih melihat sampai akhir tahun ya di sekitar enam itulah," katanya.

Pada 2011, menurut dia, selama tidak ada kondisi yang ekstrem serta masalah iklim yang sulit dipredikisi, pihaknya masih meyakini inflasi masih sejalan dengan asumsi APBN 2011 yang sebesar 5,3 persen.

Ketika ditanyakan apakah kondisi inflasi ini akan mempengaruhi suku bunga acuan Bank Indonesia BI rate ke depan, Darmin enggan menjawab.

Menurutnya, BI rate dibentuk tidak hanya didasrakan oleh inflasi di masa lalu, namun juga dipergunakan untuk membentuk ekpektasi di masa depan.

"BI rate juga berfungsi untuk membentuk ekpektasi, kita tidak membiarkan ia sekedar dipengaruhi inflasi masa lalu," katanya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan juga mengatakan inflasi 2010 masih di bawah enam persen namun melampaui asumsi APBN 2010 sebesar 5,3 persen.

"Kalau terjadi inflasi dalam dua bulan terakhir berarti sudah melampaui target 5,3 persen, karena dari Januari-Oktober telah mencapai 5,35 persen, (tapi) mudah-mudahan tidak melewati enam persen, karena masih ada ruang 0,65 persen," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Oktober mencapai 0,06 persen. Dengan demikian inflasi tahun kalender selama Januari hingga Oktober sebesar 5,35 persen, sedangkan inflasi (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar 5,67 persen.

Menteri ESDM: Penghematan BBM Harus Dimulai

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 17:23 WIB

Jakarta

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, menilai bahwa penghematan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah harus dimulai.

"Kita harus berani melangkah. Kalau tidak, maka beban APBN akan berat," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kenaikan volume BBM bersubsidi sebesar 10 persen per tahun akan meningkatkan beban subsidi hingga Rp10 triliun.

Ia mengatakan, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut rencana penghematan BBM tersebut dengan Komisi VII DPR.

Darwin juga mengatakan, dalam komunikasinya dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, komisi tersebut telah meminta pemerintah lebih tegas dan mempersiapkan dengan baik penghematan BBM tersebut.

"Penghematan penting karena subsidi BBM yang hampir Rp90 triliun, masih banyak dinikmati mereka yang tidak berhak," katanya.

Namun, Darwin tidak mau menjelaskan mekanisme dan opsi-opsi penghematan BBM subsidi tersebut.

"Masih dibicarakan. Ibu Dirjen Migas, BPH Migas, dan Pertamina lebih berkompeten menjawabnya," ujarnya.

Pemerintah merencanakan penghematan BBM subsidi mulai diberlakukan 1 Januari 2011.

Nantinya, BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum, sepeda motor, dan nelayan.

Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo menyatakan,

moda transportasi sektor komersial seperti kapal laut, kapal nelayan skala besar, kendaraan alat berat, truk tambang dan industri, serta kereta api barang akan dilarang memakai BBM subsidi.

Saat ini, sesuai Perpres No 9 Tahun 2006, kapal berbendera nasional dengan trayek dalam negeri, nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 gross ton (GT), dan seluruh transportasi darat boleh memakai solar bersubsidi.

Pelarangan pemakaian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi, menurut Adi, masih ada dua opsi yang dibahas, yakni berlaku ke semua kendaraan pribadi atau kendaraan dengan produksi di atas tahun 2005.

Kalau diterapkan pada semua moda transportasi termasuk mobil pribadi, maka penghematan memerlukan alat bisa berupa kartu pintar (smart card) atau stiker.

Namun, kalau hanya berlaku bagi moda transportasi komersial, maka bisa langsung diterapkan dan tidak memerlukan smart card.

BPH Migas memperkirakan, kalau hanya berlaku pada moda komersial, tanpa kendaraan pribadi, maka pengurangan pemakaian BBM subsidi bisa mencapai empat juta kiloliter.

Penghematan BBM subsidi itu akan dituangkan dalam peraturan presiden sebagai revisi Perpres No 55 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri.

Draf revisi perpres itu sudah diserahkan BPH Migas ke Kementerian ESDM.

BPH Migas juga sudah meminta PT Pertamina (Persero) melakukan penambahan dispenser BBM nonsubsidi sebagai persiapan program penghematan.

Rp10 Miliar Per Bulan dari TKI

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 17:27 WIB

Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar melihat kondisi kerja TKW asal Indonesia yang bekerja di Western Digital, di Selangor, Sabtu (19/07/09).

Jumlah pengiriman uang dari para tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Lebak untuk membantu anggota keluarga mereka di kampung halaman mencapai rata-rata Rp10 miliar per bulan.

Pengiriman tersebut dilakukan melalui rekening bank pemerintah maupun jasa Western Union dan Kantor Pos Rangkasbitung.

"Jika rata-rata TKI mengirim uang Rp500 ribu per bulan, uang yang masuk mencapai Rp10 miliar dari 20.000 orang yang bekerja di luar negeri," kata Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Lebak Suprapto di Rangkasbitung, Rabu.

Suprapto mengatakan, pihaknya memperkirakan jumlah TKI Kabupaten Lebak yang bekerja di luar negeri sekitar 20.000 orang.

Sebagian besar mereka bekerja di Timur Tengah dengan berbagai jenis pekerjaan seperti penata laksana rumah tangga, pengemudi, penjaga kebun dan supermarket.

Dari 20.000 TKI tersebut, kebanyakan tenaga kerja wanita dengan rata-rata pendidikan sekolah dasar (SD).

Suprapto menjelaskan, pengiriman uang TKI tentu memberikan kontribusi besar bagi devisa negara, selain bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan kemiskinan.

Selain itu uang yang masuk dari TKI di luar negeri juga bisa menyerap tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Lebak, jelas Suprapto, terus berupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui pengiriman TKI secara legal.

Saat ini, kata dia, jumlah pengangguran di Kabupaten Lebak cukup tinggi sehingga penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi yang positif.

Penyerapan tenaga kerja lokal terbatas hanya sebanyak 1.500 orang per tahun.

"Dengan tingginya warga yang bekerja ke luar negeri diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri karena dapat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan devisa negara.

Pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di luar negeri seperti Arab Saudi, Jepang, Malaysia, dan Hongkong.

Dia menyebutkan, jika TKI bisa mencapai ribuan orang tentu perputaran uang yang dihasilkan TKI di Kabupaten Lebak dapat menyejahterakan masyarakat.

Saat ini, kantong-kantong TKI di Kabupaten Lebak tersebar di Kecamatan Cipanas, Sajira, Wanasalam, Cilograng, Malingping, Curugbitung, Cijaku dan Rangkasbitung, dan Maja.

Mereka mampu membangun rumah, membeli sawah, kebun cengkih, dan membeli sepeda motor, bahkan banyak anak-anak mereka bisa kuliah di perguruan tinggi.

Sementara itu, Mulyati (40) seorang mantan TKI, warga Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan karena TKI rawan terhadap tindak penyiksaan dari majikanya.

"Saya minta pelaku penyiksaan terhadap TKI dihukum seberat-beratnya," katanya.

Namun demikian, ia mengatakan tidak setuju jika pemerintah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

"Sebagian besar warga desa kami bekerja di Arab Saudi dan ekonomi keluarga sangat terbantu," katanya.

IPO Garuda Diharapkan Cepat Terlaksana

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 17:42 WIB

Ilustrasi Garuda

Jakarta Rencana penawaran umum saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia diharapkan bisa secepatnya dilaksanakan karena sekarang dinilai dalam momentum tepat untuk melakukan penawaran.

Sekjen Analis Asosiasi Efek Indomesia (AAEI) Pardomuan Sihombing disela seminar mengenai peluang dan prospek investasi di Indonesia di Jakarta Rabu mengatakan, tren penguatan kinerja bursa saham domestik diproyeksikan akan terus berlanjut hingga tahun depan.

Momentum itu, katanya, sangat baik bagi perusahaan yang akan melakukan IPO seperti PT Garuda.

"Kehadiran saham-saham BUMN selalu menarik bagi kalangan investor dan hampir selalu menjadi primadona dan menopang pergerakan indeks di bursa saham domestik," katanya.

Ia menambahkan, minat investor terhadap saham-saham IPO masih terus berlanjut di pasar sekunder. Bahkan, saham-saham yang baru masuk bursa seperti saham PT Krakatau Steel (KS) menjadi primadona pada perdagangan beberapa pekan lalu.

Namun, lanjut dia, agar tidak terjadi kisruh yang terjadi pada saham PT Krakatau Steel diharapkan regulator beserta institusi terkait lebih transparan dalam pengalokasian jatah saham.

"Dengan lebih cepat IPO Garuda dilaksanakan, institusi dapat menunjukkan perbaikkan kinerja, seperti transparansi yang selama ini menjadi pembicaraan, selain itu perbanyak porsi saham untuk ritel," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai pengaruh KS terhadap perusahaan yang IPO seperti perusahaan BUMN yakni PT Garuda, ia mengatakan, pengaruh kisruh KS tidak akan terpengaruh pada perusahaan yang akan melaksanakan IPO.

"Saat ini sentimen fundamental ekonomi dalam negeri positif, ditambah wacana Indonesia yang masuk kategori negara yang layak untuk investasi (investment grade) akan semakin banyak pemodal asing yang masuk untuk berinvestasi," katanya.

Secara terpisah analis Millenium Danathama Securities Ahmad Riyadi mengatakan, IPO Garuda diproyeksikan berprospek bagus dan dapat menambah kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dapat mengundang lebih banyak investor untuk masuk bursa baik dalam negeri maupun luar negeri.

"IPO Garuda masih berprospek bagus, karena sebagai BUMN pastinya IPO itu ditunggu investor banyak," katanya.

Menurut rencana, IPO Garuda akan terealisasi pada kuartal I 2011. Perusahaan penerbangan plat merah itu akan melepas 30 persen saham, dari total 40 persen saham yang disetujui DPR.

Dana kemungkinan bisa diserap dalam IPO tersebut berkisar 300 juta dolar AS sampai 400 juta dolar AS.

Asuransi Berdikari Usut Penipuan Klaim Asuransi

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 20:38 WIB

Jakarta Perusahaan asuransi BUMN PT Berdikari Insurance saat ini sedang membongkar dan mengusut tuntas dugaan penipuan asuransi dan pemalsuan dokumen klaim asuransi yang diduga dilakukan oleh tertanggungnya PT KDM, PT PK, CV SJU dan PT BAP.

"Akibat dari usaha penipuan dan pemalsuan tersebut, PT Berdikari Insurance mengalami kerugian materil lebih dari Rp80 miliar dan ratusan miliar rupiah atas kerugian reputasi dan nama baik yang telah dibangun oleh Berdikari selama ini," kata Kepala Divisi Klaim PT Berdikari Insurance, Nizomudin, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, katanya, Berdikari Insurance juga menghadapi sanksi dari Bapepam/LK Kemenkeu RI berupa Surat Peringatan dan pembatasan kegiatan usaha sebagian.

Padahal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan asuransi tidak boleh mentolerir, mengakui atau menyetujui klaim asuransi yang merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Oleh sebab itu, Berdikari saat ini meminta agar Bapepam mencabut kembali sanksi yang telah dijatuhkan kepada PT Berdikari Insurance.

"Berdikari meminta agar Bapepam mencabut kembali sanksi yang telah dijatuhkan kepada PT Berdikari Insurance," katanya.

Pihaknya menilai Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) tidak proporsional dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Berdikari.

Ia juga menjelaskan, saat ini PT Berdikari Insurance sedang melakukan upaya hukum termasuk menyeret para pelaku kejahatan asuransi ini ke pengadilan agar dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, Berdikari juga akan melakukan gugatan perdata untuk ganti rugi sebesar Rp 500 miliar atas perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang diduga dilakukan oleh para oknum-oknum PT KDM Cs.

KPDT Pamerkan Produk Unggulan Daerah Tertinggal

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 21:33 WIB

Jakarta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menggelar pameran produk unggulan daerah tertinggal yang dikemas dalam acara Festival PDT di pusat perbelanjaan Central Park Jakarta pada 24-28 November 2011.

"Festival ini jadi bagian penting dalam upaya membangun daerah tertinggal, khususnya untuk mengenalkan berbagai produk unggulan daerah tertinggal kepada investor," kata Menteri PDT Helmy Faishal Zaini saat membuka festival tersebut di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, sebenarnya banyak daerah tertinggal yang memiliki potensi besar yang bisa dijadikan modal untuk maju, baik potensi kekayaan alam maupun komoditas unggulan.

"Tetapi potensi itu belum bisa dimaksimalkan karena minimnya investasi yang masuk ke daerah tertinggal," katanya.

KPDT sendiri, kata Helmy, mulai mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah tertinggal berbasis komoditas unggulan masing-masing daerah melalui instrumen Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT).

"Seperti kita lihat dalam festival ini, produk-produk unggulan daerah tertinggal tidak kalah dengan produk yang sudah bermerek," kata Helmy.

Menurut Helmy, jika semua pemangku kepentingan bersinergi, termasuk sektor swasta, menggarap dengan serius produk unggulan daerah tertinggal, maka bukan tidak mungkin dalam empat tahun daerah tersebut bisa dientaskan dari ketertinggalan.

"KPDT sendiri terus berupaya memetakan potensi daerah tertinggal yang bisa dijadikan peluang untuk mendorong daerah itu terentaskan dari ketertinggalan, termasuk memetakan pula berbagai kendala yang dihadapi," katanya.

Saat ini, sebanyak 183 kabupaten di Indonesia masuk dalam kategori daerah tertinggal.

Sebenarnya, sejak kementerian itu berdiri pada 2004, sudah beberapa kabupaten yang berhasil dientaskan dari ketertinggalan, namun jumlah kabupaten tertinggal kembali bertambah seiring dengan lahirnya sejumlah kabupaten baru yang sebagian besar masuk kategori tertinggal dan adanya kabupaten yang menjadi tertinggal karena terkena bencana alam.

Menkeu: Waspadai Aliran Modal Penyebab Moral Hazard

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 22:12 WIB

Jakarta

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan aliran modal asing yang masuk dalam sektor dan bisnis perumahan diharapkan tidak menimbulkan efek moral hazard.

"`Capital inflow` masuk dan setelah masuk akan masuk ke pasar modal, pasar saham dan biasanya dia juga masuk ke bidang-bidang yang mudah merespon dan mudah diinvestasikan, dan itu diantara lain akan masuk juga ke properti. Untuk itu saya pesankan bahwa tolong hati-hati di sistem keuangan jangan sampai terjadi `moral hazard`," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan apabila aliran modal masuk sebagai pembiayaan dalam sektor perumahan harus diwaspadai tiga kemungkinan ketidaksesuaian (mismatch) yang menjadi penyebab krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) pada 2008.

"Tiga `mismatch` tadi yaitu jangan dana jangka pendek digunakan untuk jangka panjang, jangan dana-dana yang bunganya `floating` itu digunakan untuk pinjaman dengan bunga tetap dan juga jangan pinjaman dalam mata uang asing apalagi `currency` yang cenderung menguat di`investasikan` di `currency` yang cenderung melemah," ujarnya.

Menurut dia, apabila sistem perbankan menerima dana murah dengan kemungkinan dana tersebut jangka pendek dan kemudian dilakukan pembiayaan untuk sektor perumahan, maka harus berhati-hati terhadap kemungkinan kalau sewaktu-waktu dana tersebut ditarik.

"Hati-hati terhadap moral hazard, dan biasanya terjadi pada pembiayaan-pembiayaan yang tidak dilakukan dengan hati-hati. Jadi kalau ada dana itu mau keluar, uangnya tidak bisa ditarik karena uangnya sudah masuk di properti ataupun kegiatan yang misalnya lebih beresiko," ujar Menkeu.

Sementara langkah-langkah yang dapat dilakukan agar aliran modal asing bertahan di Indonesia, lanjut Menkeu, pemerintah antara lain menyarankan perusahaan BUMN untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) atau "right issues" agar mengundang investasi dan memancing dana tersebut ke tempat yang lebih produktif.

"Jadi menjaga `balance of trade`, `balance of payment`, menjaga fiskal, menjaga industri keuangan yang sehat, menjaga posisi yang kompetitif, merangsang perusahaan BUMN yang `go public`, merangsang BUMN untuk `right issue`, merangsang masuknya investasi itu sudah dilakukan, itu semua dilakukan untuk `connect` dana-dana itu ke tempat yang lebih produktif," ujarnya.

Ia memprediksi aliran modal masih akan terus masuk ke Indonesia hingga pertengahan 2011 dan pemerintah serta Bank Indonesia (BI) selalu berkoordinasi serta menyiapkan protokol krisis keuangan.

"Dengan keyakinan itu, kita lihat jaga sampai pertengahan 2011 kondisi masih akan terjadi seperti ini. Kita (Pemerintah dan BI) langkah-langkahnya sudah banyak, sudah jalankan kita punya `finance crisis protocol` dan melakukan koordinasi terus sehingga kita saat ini waspadai saja," ujarnya.

Henri: Garuda Kurang Profesional Perlu Direformasi

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 22:31 WIB

Denpasar Dosen komunikasi Universitas Airlangga Surabaya Dr Henri Subiakto menilai, Garuda Indonesia kurang profesional dalam memberikan penjelasan dan merespons keluhan pengguna jasa terkait kekacauan penerbangan belakangan ini, sehingga perlu direformasi.

"Masih ada fakta-fakta yang tidak dijelaskan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti soal penerbangan haji, seharusnya tidak serta merta menyalahkan pihak Bandara Madinah maupun Jedah," kata Henri saat dihubungi dari Denpasar, Rabu.

Henri yang usai menjalankan ibadah haji dan jadwal kembali ke tanah air menggunakan Garuda (reguler) tertunda lebih 24 jam, Rabu siang kembali "terlantar" di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ketika hendak terbang menggunakan Garuda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Saya sudah ditunggu dua jadwal talkshow di RRI Banjarmasin dan TVRI Kalsel pukul 16.00 Wita, tetapi karena sampai 14.00 WIB (15.00 Wita) belum ada kejelasan terbang, ya terpaksa pilih balik ke rumah. Ke Banjarmasin juga sudah terlambat," katanya dalam suara keras, sedikit emosi.

Staf ahli Menteri Kominfo bidang media massa itu menjelaskan bahwa sesuai jadwal, rombongan haji khusus (ONH plus) menggunakan pesawat Garuda reguler GA 918 dari Jedah dijadwalkan terbang Senin (22/11) pukul 19.30 waktu setempat.

Namun menunggu berjam-jam tidak ada kejelasan dan pesawat yang akan menerbangkan rombongannya, ternyata belum datang. Rombongan Henri akhirnya baru terbang Selasa (23/11) pukul 22.10, setelah sebelumnya diumumkan siap terbang pukul 20.00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Henri menilai penjelasan Vice President Corporate Communications Garuda Pujobroto yang saat itu disiarkan berbagai media tidak "fair", karena menyatakan keterlambatan pesawat tak terkait masalah sistem baru Garuda.

"Saat itu pesawat dari Jakarta yang akan menerbangkan rombongan kami, baru tiba di Jedah Selasa pukul 16.00. Tetapi kenapa penjelasan dari pihak Garuda di Jakarta berbeda. Sebagai maskapai terbesar dan paling dipercaya di tanah air, seharusnya profesional," katanya.

Henri yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA, juga menyayangkan respons pelayanan terhadap keluhan rombongan jemaah haji yang jauh dari memuaskan. "Dikatakan siap boarding pukul 20.00, ternyata baru terbang lebih dua jam kemudian," ucapnya.

Demikian pula saat dirinya "terlantar" di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, tidak ada ketegasan, apakah pesawat yang dijadwalkan terbang ke Banjarmasin pukul 12.20 WIB dan sudah terlambat dua jam itu ada kepastian terbang atau tidak.

"Semestinya kan dijelaskan yang sebenarnya. Kalau memang tidak siap terbang ya beritahukan kepada calon penumpang apa adanya, sehingga pengguna jasa tidak kembali dibuat kecewa," harapnya.

Mengenai pengembalian uang tiket bagi yang batal terbang, hal itu merupakan keharusan. Bagi pengguna jasa bukan hanya rugi waktu dan lelah menunggu, tetapi juga banyak kegiatan yang terpaksa batal. "Ini kerugian yang tidak ternilai, Garuda seharusnya punya empati dengan melakukan komunikasi secara baik," tuturnya.

Dari komunikasi yang disampaikan para pejabat Garuda Indonesia, Henri menilai pimpinan maskapai penerbangan terbaik di Indonesia tersebut dinilai tidak memahami persoalan yang sebenarnya.

Dia juga menyayangkan implemenasi sistem baru Integrated Operation Control System (IOCS) tidak mempertimbangkan ketepatan waktu, yakni justru dilaksanakan saat musim pulang haji. "Ini juga menandakan komunikasi dari tingkatan perencana, pelaksana dengan pimpinan manajemen tidak berjalan dengan baik," kritiknya.

Melihat berbagai fakta tersebut, Henri mengingatkan perlunya reformasi di Garuda Indonesia demi menyelamatkan maskapai penerbangan ternama yang menjadi salah satu "bendera Indonesia" di kancah internasional itu.(*

Bappenas: Rekonstruksi Wasior Butuh Rp370 Miliar

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 23:21 WIB

Jakarta

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, menyatakan bahwa untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Wasior, Papua Barat akibat bencana banjir bandang membutuhkan dana sebesar Rp370,353 miliar.

Dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana Wasior mencapai Rp280,584 miliar.

"Total kerugian akibat Bencana Wasior mencapai Rp280,584 miliar dan total kebutuhan rehabilitasi mencapai Rp370,353 miliar," ujarnya

Menurut dia, nantinya dalam proses rekonstruksi masyarakat yang menjadi korban banjir bandang Wasior tidak semuanya bisa kembali tinggal di tempat asal, karena ada sebagian yang harus dipindahkan pada lokasi 56 km sebelah selatan Wasior dengan luas lahan 1.500 hektar.

"Tidak semua ke daerah asal tapi sebagian direlokasi. Nanti di tempat itu juga dapat dibuka akses lewat darat," ujarnya.

Ia menyatakan relokasi akan mulai dilakukan pada awal 2011 usai berakhirnya masa tanggap darurat pada akhir Desember hingga 2012, sedangkan pemindahan para korban akan dilakukan pada 2012.

"Persiapan konstruksi akan dikerjakan 2011, pemindahan penduduk di lokasi baru akan dimulai 2012," ujarnya.

Sementara untuk pemulihan wilayah bencana Mentawai akan membutuhkan dana sebesar Rp389,4 miliar dan digunakan untuk relokasi rumah dan pembangunan infrastruktur.

Armida mengatakan total kerusakan wilayah Mentawai pascatsunami dan gempa beberapa waktu lalu mencapai Rp314,962 miliar.

"Kebutuhan pemulihan Rp389,428 miliar. Itu terutama untuk pembangunan rumah dan infrastruktur. Sudah memperhitungkan untuk relokasi, banyak yang direlokasi karena mengingat kemungkinan adanya bencana dan tsunami di masa datang," ujarnya.

Armida menjelaskan rehabilitasi dan rekonstrukrisasi di Mentawai akan dilakukan dari segi perumahan, sosial, infrastruktur, dan ekonomi.

"Langkah tersebut tergantung per lokasi, apa diperlukan rehabilitasi yang in situ atau relokasi atau kombinasi keduanya. Itu supaya kehidupan lebih baik," ujarnya.

Pada akhir Desember nanti, Mentawai akan mengakhiri masa tanggap darurat dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dimulai pada 2011.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyebutkan saat ini telah merealisasikan dana tanggap darurat sebesar Rp36 miliar selama masa tanggap darurat untuk kawasan bencana Wasior hingga akhir November.

"Wasior itu dana tanggap darurat dialokasikan Rp50 miliar, yang sudah terealisasi sebesar Rp36 miliar," ujarnya.

Untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN dan APBD tahun anggaran 2011, sedangkan dana tanggap darurat berasal dari alokasi dana dalam APBN untuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Menkeu: Modal Masuk Berlanjut Hingga Pertengahan 2011

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Rabu, 24 November 2010 23:26 WIB

Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, memperkirakan arus modal masuk ke Indonesia akan berlanjut hingga pertengahan 2011 sehingga rekomendasi salah satu manajer investasi global untuk mengurangi portofolio saham di Indonesia tidak memberikan pengaruh.

"Kita lihat sampai pertengahan 2011, kondisi masih akan terjadi seperti ini. Untuk itu kita harus tetap waspada, tapi kita sudah siapkan langkah-langkah untuk mengamankan Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut Menkeu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sudah dan akan terus menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi kemungkinan yang timbul akibat derasnya arus modal masuk.

"Langkah-langkah sudah banyak yang kita lakukan, kita juga punya finance crisis protocol, dan kita melakukan koordinasi terus sehingga kita saat ini waspadai saja," katanya.

Ia menyebutkan, pemerintah dan BI juga berupaya menjaga neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan menjaga kesehatan industri keuangan.

"Kita juga merangsang perusahaan BUMN melakukan go publik, merangsang BUMN untuk right issue, merangsang masuknya investasi. Disiapkan chanel-chanel agar dana-dana itu masuk ke tempat yang lebih produktif," katanya.

Menkeu juga meminta agar industri keuangan waspada dan hati-hati memperlakukan arus modal masuk itu sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Tolong hati-hati di sistem keuangan, jangan sampai terjadi moral hazard, waspada dan antisipasi atas tiga mismatch, yaitu suku bunga, jangka waktu, dan currency," katanya.

Ia mengingatkan, agar dana jangka pendek tidak digunakan untuk keperluan jangka panjang, demikian juga dana dengan bunga mengambang jangan digunakan untuk memberi pinjaman dengan bunga tetap, serta pinjaman dalam mata uang asing yang cenderung menguat diinvestasi ke mata uang yang cenderung melemah.

Realisasi Penerimaan Cukai 95,40 Persen

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Kamis, 25 November 2010 01:27 WIB

Jakarta

Realisasi penerimaan cukai hingga 16 Nopember 2010 mencapai Rp56,54 triliun atau 95,40 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp59,27 triliun.

Data Modul Pelaporan Online (MPO) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, Kamis, juga menyebutkan, realisasi penerimaan bea masuk (BM) yang mencapai Rp17,04 triliun atau 99,64 persen dari target Rp17,11 triliun.

Sementara realisasi penerimaan bea keluar (BK) mencapai Rp4,89 triliun atau 89,67 persen dari target Rp5,45 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi hingga 28 Oktober 2010, realisasi penerimaan hingga 16 Nopember 2010 menunjukkan kenaikan. Realisasi penerimaan cukai hingga 28 Oktober 2010 mencapai Rp53,73 triliun atau 90,66 persen dari target APBNP 2010.

Sementara realisasi penerimaan BM hingga 28 oktober 2010 mencapai Rp16,02 triliun atau 93,63 persen dari target Rp17,11 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan BK mencapai Rp4,12 triliun atau 75,52 persen dari target Rp5,45 triliun.

"Bea keluar memang bukan merupakan instrumen penerimaan tetapi merupakan instrumen pengendalian ekspor," kata Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata.

Ia menyebutkan, dengan adanya kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) saat ini, diharapkan penerimaan bea keluar juga akan mengalami kenaikan signifikan.

Kurs Valuta Utama Terhadap Dolar di London

INDONESIA PLASA BY: TONI.S

Kamis, 25 November 2010 04:16 WIB |

London

Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Rabu 2100 GMT (Kamis 0400 WIB), sebagai berikut:

Akhir Tinggi Rendah

Euro 1,3326 1,3421 1,3284

Yen Jepang 83,58 83,66 82,95

Pound Inggris 1,5773 1,5835 1,5743

Franc Swiss 0,9961 0,9989 0,9898

Crown Denmark 5,5911 5,6119 5,5552

Crown Norwegia 6,0929 6,0604 6,14

Crown Swedia 6,9478 6,9178 7,028

Dolar Australia 0,9812 0,9851 0,972

Real Brazil 1,7205 1,7348 1,7177

Dolar Kanada 1,0114 1,0247 1,0092

Dolar Hong Kong 7,759 7,7598 7,7572

Peso Meksiko 12,3709 12,4988 12,3371

Rubel Rusia 31,4446 31,321 31,237

Dolar Singapura 1,3103 1,3146 1,307

Kurs Valuta Utama Terhadap Euro di London

INDONESIA PLASA BY: TONI.S
Kamis, 25 November 2010 04:14 WIB

London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap euro di London, Rabu 2100 GMT (Kamis 0400 WIB), sebagai berikut:

Akhir Tinggi Rendah

Dolar Amerika Serikat 1,3326 1,3421 1,3284

Yen Jepang 111,41 111,76 110,33

Pound Inggris 0,8449 0,8499 0,8429

Franc Swiss 1,328 1,3349 1,3243

Crown Denmark 7,4548 7,4558 7,4547

Dram Yunani - - -

Crown Norwegia 8,1198 8,1737 8,116

Crown Swedia 9,2598 9,3513 9,2622

Dolar Australia 1,3574 1,3753 1,3563

Dolar Kanada 1,3479 1,3698 1,347

Dolar Hong Kong 10,3417 10,4102 10,3083

Rubel Rusia 41,7225 42,024 41,695

Dolar Singapura 1,7451 1,7591 1,7443