INI KOTA TOKYO BUKAN KUALA LUMPUR GAN
INDONESIA PLASA
Malaysia Lakukan Program Pemutihan Bagi PATI
Pemerintah Malaysia akhirnya melakukan program pemutihan bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) mulai pertengahan Januari 2011 hingga ada pemberitahuan batas akhir program tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.
"Pemerintah Malaysia sudah buka pemutihan, tapi hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki dengan biaya 600 ringgit," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Agus Trianto AS kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Selasa.
Dijelaskannya bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tersebut yaitu memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), memo periksa keluar (check out memo) , bukti konfirmasi tiket (confirm ticket), bukti pembayaran (bankdraft) ke imigrasi sebesar 400 ringgit. dan bankdraft untuk perusahaan yang di tunjuk pemerintah Malaysia sebesar 200 ringgit.
Menurut dia, pengurusannya hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki, yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia dan ada empat pintu keluar yang disetujui pemerintah Malaysia yaitu di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Low Cost Carrier Terminal (LCCT), Pelabuhan Klang (Kuala Lumpur) dan Stulang Laut (Johor).
Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya juga sudah beredar adanya pemutihan yang akan dilakukan oleh pihak KDN, namun pada saat itu informasinya masih simpang siur sehingga masyarakat terus menantikan kepastian tersebut.
Bahkan sejumlah pihak ada yang menawarkan formulir untuk pemutihan tersebut dengan dipungut biaya 100 hingga 200 ringgit per satu formulir.
Dengan adanya informasi tersebut, tentu akan banyak direspon masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh pemutihan tersebut.
Malaysia - Indonesia Berkomitmen Kuatkan Kerjasama Ekonomi Kawasan
Malaysia dan Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama ekonomi dalam rangka mendukung terciptanya kawasan perekonomian ASEAN yang kuat dan diperhitungkan dunia.
"Kerjasama Malaysia dan Indonesia jelas memegang peranan penting dalam penciptaan komunitas kawasan ekonomi ASEAN yang kuat. Ke depan ASEAN memiliki peranan yang tidak kecil dalam percaturan perekonomian dunia," kata Menteri Keuangan Kedua Malaysia Dato Seri Ahmad Husni Hanadzlah di sela-sela Seminar Ekonomi Indonesia - Malaysia yang digelar Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia - Indonesia (Iswami) di Bandung, Jumat.
Ia menyebutkan, selain dengan Indonesia peningkatan kerjasama juga dilakukan dengan negara ASEAN lainnya yakni Singapura, Thailand, Filipina dan yang lainnya.
Menurut dia, kerjasama bilateral antar negara ASEAN perlu ditingkatkan lagi sehingga kerangka pembentukan ASEAN Economic Community pada 2015 bisa terealisasi, dimana kekuatan perekonomian kawasan Asia Tenggara menjadi pemegang peranan penting dan kuat.
Kerjasama yang dilakukan, kata dia yakni dengan memaksimalkan potensi masing-masing dan saling melengkapi antar negara di kawasan seperti di sektor infrastruktur, energi, teknologi informasi, pertanian dan perkebunan serta potensi lainnya menyangkut optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kawasan.
"Kolaborasi dalam optimalisasi potensi masing-masing perlu terus ditingkatkan dan terus dilakukan pendalaman. Kerjasama bisnis antara usahawan Indonesia dan Malaysia perlu ditingkatkan lagi, sehingga satu sama lain saling menguatkan dan menguntungkan," kata Ahmad Husni Hanadzlah.
Ia menyebutkan, peluang kolaborasi antara kedua negara masih terbuka antara lain di sektor infrastruktur dan pemanfaatan energi. Ia menyebutkan salah satu peluang itu adalah pengadaan energi listrik di Kalimantan yang bisa saling melengkapi.
"Kerjasama riset juga memegang peranan dalam kerjasama ke depan, sehingga bisa saling mendukung dan saling melengkapi. Termasuk salah satunya dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini, bisa dilakukan bersama-sama Indonesia, terutama dalam mengamankan produksi pangan di negara masing-masing," katanya.
Ia menyebutkan, kerjasama perdagangan Malaysia dengan Indonesia sejauh ini berjalan cukup baik dan saling menguntungkan. Ia menyebutkan total perdagangan Malaysia ke Indonesia sebesar 12,1 miliar dollar AS.
Sementara itu Penasihat Khusus Menteri Kominfo, Henri Subiakto menyebutkan, komitmen untuk membangun komunitas ekonomi negara-negara ASEAN yang kuat pada 2015 merupakan sebuah target yang riil.
"Dengan komitmen seperti itu kekuatan kita akan menjadi kekuatan bersama ASEAN. Indonesia bisa berperan besar di sana karena sebagai negara dengan penghasilan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar," kata Henri.
Henri menyebutkan, tanpa ada penguatan kerjasama ekonomi yang dilakukan diantara negara-negara ASEAN sejak saat ini, akan sulit untuk menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa berpengaruh di tataran global.
Ia menyebutkan, peranan sektor perdagangan dunia pada abad ini telah bergeser ke Asia, salah salah satunya ke negara-negara Asia Tenggara.
Hal sama juga diungkapkan oleh Stad Ahli Bidang Kepabean dan Cukai, Heru S menyebutkan, kerjasama Malaysia - Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dari kerjasama penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara.
"Perlu penguatan kerjasama diantara negara-negara itu, tanpa ada kerjasama yang kuat dan saling melengkapi, tidak mustahil kawasan ini hanya menjadi target pasar produk-produk dari negara industri lain," kata Heru.
Seminar
Sementara itu, Seminar Ekonomi Malaysia Indonesia digelar atas kerjasama Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (Iswami) digelar sehari di Kota Bandung. Kegiatan itu diawali dengan pra peluncuran buku "Fakta Iswami - Wajah-Wajah Malaysia - Indonesia`.
Sedangkan sesi pembahasan seminar masing-masing membahas tentang integrasi ekonomi ASEAN, fasilitasi perdagangan dan sistem percukaian Malaysia - Indonesia, fasilitas perbankan dan usahawan, penggunaan IT dan pemasaran produk halal, perniagaan bidang `wellness dan herba`, kisah kejayaan kerjasama usahawan Malaysia - Indonesia.
Sedangkan pada sesi penutup menampilkan pembicara Siti Nurhaliza sebagai Presiden SumplySiti dan Fenny (pendiri Shafira Bandung) dalam bahasan perniagaan bidang fesyen dan kosmetik.
Sementara itu Ketua Umum Iswami Siaful Hadi menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar Iswami. Penyelenggaraan pertama digelar di Malaysia pada 2010 lalu.
"Kegiatan ini dalam upaya merekatkan dan meningkatkan kesetiakawanan dan kerjasama Malaysia - Indonesia. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah," kata Saiful Hadi yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA itu menambahkan.
Wamenlu: Batas RI-Malaysia dan RI-Filipina Belum Tuntas
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Triyono Wibowo menegaskan bahwa batas wilayah antara RI dengan Malaysia dan Filipina hingga kini belum tuntas.
"Batas wilayah yang sudah ada kesepakatan adalah dengan Vietnam, Papua Nugini, dan India," katanya dalam seminar nasional di Universitas Narotama (Unnar) Surabaya, Sabtu.
Di hadapan peserta seminar nasional bertajuk "Penegakan Hukum dan Kedaulatan RI serta Masalah Perbatasan dengan Negara Tetangga", ia menyatakan perbatasan ZEE (zona ekonomi eksklusif) dengan Malaysia dan Filipina masih dirundingkan.
"Untuk perbatasan ZEE dengan Timor Timur belum dimulai sama sekali dan harus dirundingkan kembali, karena Timor Timur telah lepas dari Indonesia," katanya.
Di masa lalu, para pendiri RI berpendapat Timor Timur (Leste), Melayu (Malaysia), dan Kalimantan Selatan sebaiknya dijadikan bagian dari wilayah RI karena kesamaan suku dan ras.
"Namun yang menjadi kesepakatan akhir hanyalah wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda yang merdeka dan menjadi wilayah kesatuan dengan ketentuan yaitu wilayah RI sekitar (+/-) 100 ribu kilometer dan wilayah kedaulatan laut dihitung 3 mil dari pantai," paparnya.
Untuk mewujudkan konsep wawasan Nusantara, Indonesia mengadakan konferensi hukum laut dengan meminta negara-negara yang menjadi negara kesatuan segera melakukan ratifikasi.
"Kenyataannya, Malaysia, Thailand, dan Filiphina tidak menerima gagasan konferensi hukum laut I (1958), lalu diadakan konferensi hukum laut II (1960) yang lebih tegas dan konferensi hukum laut III yang lebih sah," ujarnya, menegaskan.
Pada tahun 1983, katanya, misi telah tercapai dengan total 60 negara yang sudah melakukan ratifikasi.
"Pasal-pasal UNCLOS mengharuskan kita menghargai kepentingan internasional dengan mengizinkan kapal-kapal dagang untuk berlalu lalang di perairan kita, namun negara-negara yang melewati perbatasan juga harus meminta izin dan melapor ke negara yang akan dilewati," paparnya.
Saat ini, Indonesia sedang menyusun suatu program pengelolaan perbatasan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) yang akan menyepakati batas-batas wilayah agar RI tidak kehilangan wilayah terluar.
"Untuk saat ini, program BNPP telah berjalan, dan perbatasan yang telah disepakati yaitu Vietnam, Papua Nugini, dan India, sedangkan lainnya masih belum tuntas," ucapnya.
KBRI Inginkan Pemutihan "PATI" Seperti di Sabah
Dai Bachtiar
KBRI di Kuala Lumpur , Malaysia menginginkan program pemutihan terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) dilaksanakan seperti di Sabah agar mereka yang ikut program tersebut bisa tetap di negeri ini tanpa harus pulang ke tanah air.
"Kami ingin pemutihan seperti di Sabah. Kalau program yang sekarang ini adalah pemulangan," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Da`i Bachtiar di sela-sela Pertemuan Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi ASEAN (Telmin) ke-10 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.
Kalau pemutihan di Sabah beberapa waktu lalu, lanjut dia, maka PATI itu tidak perlu pulang ke negaranya, karena proses dokumentasi tetap dapat dilakukan di sini.
Untuk itu, lanjut Da`i, diharapkan pada program yang dilaksanakan di Semenanjung Malaysia ini juga mengikuti program pemutihan di Sabah beberapa tahun lalu.
"Ada keberatan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan di Semenanjung Malaysia karena dalam Undang-Undang mereka tidak ada klausul pemutihan. Tapi mengapa di negara bagian Sabah bisa dilakukan pemutihan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, negara bagian Sabah itu bisa melakukan pemutihan sekitar 200.000 TKI ilegal di sana. Program pemutihan atau yang dikenal dengan legalisasi pekerja Indonesia ilegal dengan memberi paspor dan izin kerja.
Sementara itu, program yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia sekarang ini bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) mulai pertengahan Januari 2011 hingga ada pemberitahuan batas akhir program tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia hanyalah program pemulangan.
Sudah mulai
Pemerintah Malaysia sudah membuka program tersebut, tapi hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki dengan biaya 600 ringgit," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Agus Trianto AS kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Selasa.
Sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tersebut yaitu memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), memo periksa keluar , bukti konfirmasi tiket , bukti pembayaran (bankdraft) ke imigrasi sebesar 400 ringgit. dan bankdraft untuk perusahaan yang ditunjuk pemerintah Malaysia sebesar 200 ringgit.
Menurut dia, pengurusannya hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki, yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia dan ada empat pintu keluar yang disetujui pemerintah Malaysia yaitu di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Low Cost Carrier Terminal (LCCT), Pelabuhan Klang (Kuala Lumpur) dan Stulang Laut (Johor).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA