Minggu, 23 Januari 2011 00:31 WIB
Wakil Presiden Boediono.
Jakarta Wakil Presiden Boediono membentuk tim yang terdiri dari sejumlah menteri dan gubernur untuk mengawasi penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan akibat penambangan di provinsi itu.
"Soal penambangan di Babel akan dibentuk tim dari pusat yang terdiri dari unsur menteri yang didukung oleh gubernur serta muspida," kata Wapres Boediono di dalam pesawat Kepresidenan Foker 100 Pelita Air dalam perjalanan dari Pangkalpinang-Jakarta, Sabtu.
Ikut dalam perjalanan di dalam pesawat itu Ibu herawati Boediono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendiknas M Nuh serta Menteri LH Gusti M Hatta.
Sebelum menaiki pesawat, Wapres yang didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Babel Eko Maulana Ali Suroso memimpin rapat tentang penanganan penambangan di provinsi itu.
Wapres menyatakan tim itu nantinya akan diketuai oleh menteri kehutanan, dibantu oleh menteri ESDM dan menteri Lingkungan Hidup dan kemungkinan bisa melibatkan menteri yang lain.
Inti dari pembentukan tim, kata Boediono, memberikan langkah strategis yang bisa dilaksanakan secara konkrit selama beberapa tahun ke depan termasuk aspek lain yang tidak dalam hitungan ekonomi dan aspek hukum.
Dalam rapat tadi, kata wapres, semua pihak terkait telah berbicara dengan terbuka dan menyampaikan sejumlah masalah dengan berbagai pandangan.
"Tapi pada intinya kita bersepakat bahwa pemerintah pusat akan membantu gubernur untuk mempertajam rencana penanganan penambangan yang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan," kata Wapres.
Menhut Zulkifli mengatakan, eksploitasi penambangan di kawasan Bangka Belitung (Babel) sudah berjalan cukup panjang dan lama dan seringkali penambangan mengencam lingkungan di sekitarnya.
Akhir-akhir ini, katanya, bahkan berkembang baik penambangan di darat dan di laut semakin agak tidak terkendali. "Tadi dalam rapat Wapres memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh menhut dan dibantu sejumlah menteri," katanya.
Dalam tim itu diharapkan bisa mengatur agar penambangan betul-betul terkendali, ramah lingkungan sekaligus menyelesaikan tata ruang di Babel.
Menhut yang sudah lima kali melakukan pemantauan mengenai kerusakan wilayah pertambangan di Babel menilai bahwa daya dukung alam sudah kritis jika kegiatan penambangan dibiarkan terus tanpa kendali, baik di darat maupun di laut.
Terkait dengan upaya menggantikan mata pencaharian bagi para penambangan, menhut mengatakan bahwa masalah itu juga menjadi perhatian utama dan mengarahkan penambang untuk mencari pekerjaan lain.
"Seperti misalnya harga karet sekarang ini harganya tinggi, juga provinsi itu terkenal dengan lada putihnya. Memang itu membutuhkan waktu lama tapi harus mulai sekarang dengan kita tata dengan budidaya lain seperti perikanan dan pariwisata," kata Zulkifli.
Wapres dan rombongan selama 21-22 Januari 2011 melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan dan Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitiung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA