Pemerintah Harus Biayai Khusus Industri Strategis Pertahanan

INDONESIA PLASA

Minggu, 23 Januari 2011 12:03 WIB
Jakarta

Anggota Komisi I DPR RI, Yoyoh Yusroh, meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan dan jika mungkin pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

"Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak multi years," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah.

"Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, lanjutnya, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Untuk itu, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alustsista. Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.