INDONESIA PLASA
Sabtu, 18 Desember 2010 04:27 WIB
Jakarta
Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengatakan bahwa sebanyak 19 kontraktor pengadaan barang dan jasa berminat pada proyek reformasi birokrasi sistem administrasi perpajakan atau PINTAR.
"Ketika penawaran dibuka November kemarin, ada 19 perusahaan yang tertarik, dari berbagai negara seperti Spanyol dan Korea, yang punya pengalaman dalam membangun sistem yang sama di India dan Singapura," ujar Robert dalam sosialisasi perpajakan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan proyek yang sebagian besar pembiayaan berasal dari Bank Dunia ini, akan mulai aktif pada 2014 dan pada akhir Februari 2011 diharapkan para kontraktor peminat dapat menyelesaikan proposal mereka.
Setelah itu, lanjut Robert, pada Juli hingga Agustus 2011, proses penandatanganan kontrak dapat segera dilaksanakan setelah pemenang tender pengadaan diumumkan.
Kemudian, pada September hingga Oktober 2011, pembangunan desain program segera dikerjakan dan pada awal 2012 pembangunan perangkat keras sistem dapat segera dimulai.
Ia menjelaskan komponen Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) terdiri dari empat bagian yang meliputi sistem perpajakan inti, manajemen sumber daya manusia, keberatan, dan manajemen proyek.
Menurut dia, sistem ini nantinya juga dapat terintegrasi dengan lembaga lain dalam menciptakan keterbukaan administrasi perpajakan di Indonesia.
"Sistem ini akan menertibkan nama Wajib Pajak (WP) serta melahirkan standarisasi dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, sistem ini juga dapat mencatat rekam jejak WP, serta memeriksa surat pemberitahuan (SPT) dalam mengindetifikasi WP beresiko," ujar Robert.
Ia mengatakan nilai untuk pengadaan sistem ini diperkirakan sebesar 145 juta dolar AS dengan rincian nilai proyek sebesar 128 juta dolar AS dan dana cadangan 17 juta dolar AS.
"Sumber dana, sebanyak 75 persennya dari pinjaman Bank Dunia atau sekitar 110 juta dolar AS. Sisanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya.
Ia menjelaskan proses penyaluran dana akan berlangsung secara bertahap dan untuk tahun awal pada 2011 akan disalurkan Rp100 miliar atau sebesar 10 persen dari nilai kontrak.
Jumlah tersebut, lanjut dia, akan bertambah pada 2012 dan diperkirakan meningkat hingga Rp300 miliar.
"Kami mengharapkan sistem ini nantinya menjadi tulang punggung dalam meningkatkan tata kelola dalam administrasi perpajakan dengan memperkuat integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Robert.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA