INDONESIA PLASA
Selasa, 11 Januari 2011 19:43 WIB
Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak menandatangani Rancangan Instruksi Presiden (Rinpres) tentang Penundaan Pelayanan dan Penerbitan Izin Baru pada Hutan Primer dan Sekunder serta Lahan Gambut pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL), karena Rinpres tersebut dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum, mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan bisa menimbulkan keresahan sosial, kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo di Jakarta, Selasa.
"Kalau kebijakan itu tetap dijalankan, itu tanda-tanda awal keresahan sosial akan segera terjadi. Rakyat sudah terlalu sering dizalimi pemerintah. Pemerintah harus waspada," ujar Firman mengingatkan.
Firman mengaku heran, kenapa pemerintah terus-menerus diatur oleh kepentingan asing, sementara rakyat tetap dibiarkan menderita. Rakyat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya sehingga menimbulkan masalah baru seperti kasus bunuh diri, dan keresahan sosial.
"Ironisnya, di saat harga pangan terus melonjak, perluasan lahan kerap dihambat pemerintah," tambah Firman.
Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia tidak boleh diatur-atur asing. "Pemerintah jangan mau seenaknya sendiri sementara rakyat sudah menjerit. Apa memang negara kita negara anteknya asing?" tanya Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Menurut dia, upaya mendikte Indonesia memang sengaja dirancang untuk menguasai perekonomian nasional. Karena itu Firman mengingatkan jajaran pemerintah agar lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan jangan lagi mau didikte asing.
Kekecewaan juga dilontarkan Asmar Arsyad, Sekjen Apkasindo (Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Ia mengatakan, regulasi yang dipakai pemerintah saat ini sudah tak lagi berpihak pada investor. Akibatnya, para investor merasa tidak nyaman untuk berinvestasi.
"Sekarang, karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada jaminan investasi, investor tidak berpikir dua kali lagi, tetapi harus lima kali," jelasnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA