INDONESIA PLASA
Kamis, 30 Desember 2010 21:46 WIB
Lombok Barat
Usulan staf khusus Menhut bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof San Afri Awang tentang layaknya kegiatan "Sangkep Beleq" (pertemuan akbar) di kawasan hutan Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat bantuan pembiayaan melalui APBD.
"Tentu saja, kami sebagai pendamping program hutan kemasyarakatan (HKM) di Sesaot ini, sangat setuju atas usulan staf khusus Menhut itu, karena bisa meningkatkan kualitas kegiatan dan pemberdayaan masyarakat," kata Ir Rahmat Sabani di Lombok Barat, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB tersebut disela-sela acara puncak "Sangkep Beleq" III di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
"Sangkep Beleq" dilaksanakan pertama kali oleh para pemangku kepentingan kehutanan di kawasan hutan Desa Sesaot pada tahun 2008, dan kembali digelar pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 adalah penyelenggaraan ketiga.
Dalam lokakarya bertema "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Lestari serta Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Pembangunan Berkelanjutan" pada Selasa (28/12) di Mataram, San Afri Awang menyatakan bahwa penyelenggaraan secara periodik "Sangkep Beleq".
Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dibantu sejumlah lembaga donor, disebutkan "luar biasa" karena tidak semua daerah mempunyai kegiatan semacam itu, yang bisa mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.
"Jadi, `Sangkep Beleq` ini bisa jadi momentum solusi berbagai masalah yang belum bisa diselelesaikan, sehingga bisa didanai APBD karena disinilah tempat konsultasi parapihak," kata guru besar ilmu kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.
Menurut Rahmat Sabani, pada penyelenggaraan "Sangkep Beleq" III tahun 2010 ini, dana yang diperlukan nilainya mencapai lebih kurang Rp130 juta, dan dua kegiataan tahun-tahun sebelumnya jumlahnya juga tidak jauh dari angka dimaksud.
Ia mengemukakan bahwa jika pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, mengapresiasi apa yang disampaikan staf khusus Menhut tersebut, maka kualitas penyelenggaraan "Sangkep Beleq" diyakini akan semakin baik, mengingat kegiatan itu adalah dialog multipihak, antara masyarakat, pemerintah dan kalangan swasta.
"Dan tujuannya adalah pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari," katanya dan menambahkan bahwa hal itu juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan menuju pengelolaan hutan lestari (PHL) dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, dengan partisipasi pemerintah daerah melalui skema bantuan APBD untuk "Sangkep Beleq", maka harapan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat diraih karena bisa memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
"Sekali lagi, kami di Konsepsi tentu mengapresiasi usulan staf khusus Menhut itu. Kini terpulang kepada pemerintah daerah dan juga dukungan wakil rakyat di DPRD," kata Rahmat Sabani, yang juga staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram (Unram) itu.
Puncak kegiatan "Sangkep Beleq" III di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, yang dilaksanakan dalam suasana guyuran hujan itu, diikuti lebih kurang 1.500 warga yang selama ini melaksanakan program HKM.
Hadir pada acara itu staf ahli Menhut Prof Dr Ir San Afri Awang, M.Sc, staf ahli Menteri Koperasi Bidang Energi, Ali Herman Ibrahim, dan Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Agus Setiarso.
Di samping itu juga hadir Kasubdit Pengembangan HKM Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliras Sungai dan Pengelolaan Sumberdaya Kemenhut Erna Rosdiana, serta Asisten I Pemprov NTB H Nasibun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA