PEMERINTAH TIDAK AKAN MENAIKKAN HARGA BBM

INDONESIA PLASA
Pemerintah Tidak Akan Naikkan Harga BBM

Jumat, 31 Desember 2010 19:32 WIB

Jakarta

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menyusul naiknya harga minyak mentah dunia.

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2010 Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta, Jumat, Menteri ESDM mengatakan pemerintah pernah menghadapi harga minyak dunia yang sampai di atas 100 dolar AS per barel dan berhasil melewatinya.

"Kemungkinan kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia yang naik, hal itu tak ada," kata Darwin Zahedy Saleh .

Menurut dia, melonjaknya harga minyak fosil dunia, justru bisa menjadi hikmah yakni mempercepat diversifikasi energi dan mengembangkan energi terbarukan.

Seperti diketahui, tren kenaikan harga minyak yang sudah memasuki rata-rata 90 dolar AS per barel, menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut akan semakin membebankan masyarakat.

Apalagi jika harga minyak dunia masih terus naik sampai akhir kuartal pertama 2011, dimana pada saat itu rencana kebijakan Pembatasan BBM bersubsidi 2011 akan dilaksanakan (jika disetujui oleh komisi VII DPR ).

Hal itu berpotensi membebani rakyat karena jika kebijakan pembatasan tersebut dilaksanakan berarti akan ada pengalihan pembelian BBM Premium ke Pertamax yang mengacu pada harga pasar.

Sementara itu menyinggung rencana pengaturan BBM bersubsidi, Darwin mengatakan pemerintah akan menyiapkan rencana kebijakan pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara teknis daripada harus mempercepat pelaksanaannya.

"Bukannya ingin mempercepat, tetapi pemerintah ingin lebih siap secara teknis," katanya.

Menteri Darwin mengatakan, kenaikan harga minyak mentah justru semakin memperkuat argumen pemerintah untuk melaksanakan pengaturan BBM bersubsidi.

Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya merupakan hak rakyat, sehingga ketika harga minyak makin tinggi, maka makin besar hak rakyat.

"Yang jadi soal selama ini kan masih banyaknya yang tidak berhak menerima subsidi malah mengambil jatah bersubsidi," katanya.(*)