Intervensi politik terhadap Kadin Jalan untuk Menjadi Menteri

INDONESIA PLASA BY:Toni Samrianto.

Suryo Bambang Sulisto (kanan) resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2010-2015 setelah melakukan Sertijab dengan Plt Ketua Kadin lalu, Adi Putra Tahir (kiri) di Menara Kadin, Selasa (28/9/2010).

Kemungkinan intervensi politik terhadap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diperkirakan masih berlangsung. Bahkan, kemungkinan intervensi dengan kepengurusan baru itu diprediksi termasuk besar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi di Bandung, Selasa (5/10/2010), mengatakan, masih banyak kalangan mempersepsikan ketua umum Kadin sebagai jalan menjadi menteri. Jika masuk ke wilayah itu, Kadin otomatis sudah terlibat dalam politik.

Dalam Musyawarah Nasional VI Kadin di Jakarta, akhir September lalu , Suryo Bambang Sulisto terpilih sebagai ketua umum. Kedekatan emosional pengurus di Kadin yang banyak berasal dari partai tertentu mendukung besarnya peluang Kadin intim dengan politik amat besar.

"Kalau dilihat peran historis, Kadin tampaknya lebih banyak sebagai stempel persetujuan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah," katanya.

Acuviarta mencontohkan, saat terjadi persoalan-persoalan pelik menyangkut dunia usaha terkait liberalisasi perdagangan mencakup persoalan ketenagakerjaan, perubahan harga-harga yang diatur pemerintah, Kadin justru kurang gencar bersuara. Kadin lebih banyak berkutat dalam persoalan berbagai paket insentif yang diberikan pemerintah.