ANGGOTA DPR: JAKARTA SEPERTI TIDAK PUNYA GUBERNUR SAJA

INDONESIA PLASA

Kamis, 4 November 2010 12:21 WIB |

Kemacetan Jakarta

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Fayakhun Andriadi mengatakan, Jakarta bagaikan provinsi yang tidak memiliki gubernur, karena rakyat terkesan dibiarkan mengatasi sendiri berbagai persoalan berat, utamanya banjir dan kemacetan lalu lintas.

"Jika persoalan itu jadi rutin, seperti banjir atau kini istilahnya genangan air bertumpuk, juga kemacetan, ini tentu perlu disorot kritis," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Selatan dan pemilih luar negeri ini menambahkan, Jakarta seperti "terbiar".

"Artinya, ada Pemerintah, tetapi segalanya tumbuh secara alamiah saja, dan malah kini para pejabatnya termasuk gubernur mengkambinghitamkan alam (cuaca ekstrem) sebagai penyebab munculnya banyak genangan air serta kemacetan lalulintas, tanpa solusi atau alternatif upaya konkret secara radikal," ujarnya.

Fayakhun Andriadi lalu menunjuk pengalamannya dan banyak warga lainnya yang terpaksa pasrah begitu saja ketika terjadi kemacetan total di ruas jalan di ibu kota.

"Tak ada petugas yang datang membantu mengurai padatnya lalu lintas. Malah yang ada para `polisi cepe-an` (warga sipil yang mengais peruntungan sebagai `polantas` dadakan). Tetapi itu pun tak membawa solusi. Akhirnya, para pengguna jalan raya yang harus mencari solusi sendiri, kendati sering nyaris bentrok," ungkapnya.

Persoalan kemacetan lalu lintas yang dikatakannya telah menjadi "tumor membudaya" itu, telah mengancam banyak hal.

"Ini memicu timbulnya berbagai kejahatan kemanusiaan, baik dalam komunitas maupun di internal pekerjaan hingga dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Keterlambatan masuk kerja, `broken promise` sesama kerabat atau anggota keluarga, dan `berkelahi` di jalan raya akibat lalu lintas macet, merupakan indikasi dari munculnya kejahatan-kejahatan baru akibat masalah lalulintas ini," katanya.

Sementara mengenai urusan banjir atau terus bertambahnya jumlah ruang genangan air di mana-mana di Jakarta, menurut Fayakhun Andriadi, telah menstigmakan ibu kota negara ini sebagai "kampung besar yang tak ada pengurusnya".

"Padahal sumberdaya untuk mendapatkan solusi mengatasi kemacetan lalulintas dan ancaman genangan air itu tersedia. Hanya memang terobosan untuk melakukan gerakan radikal mengatasi berbagai `tumor membudaya` ini seperti kurang muncul," ujarnya.

Fayakhun lalu mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta bersama DPRD dengan melibatkan berbagai unsur segera bertemu, sekaligus merumuskan "crash program" mengatasi dua masalah pokok warga tersebut.