MENTRI BUMN DAHLAN ISKAN SE ORANG YANG CERDAS PERBAIKI KINERJA BUMN

INDONESIA PLASA

Menteri BUMN kunjungan mendadak ke Cilegon

Kamis, 29 Desember 2011 12:46 WIB |


Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten secara mendadak,

Dahlan yang datang ke Pemkot Cilegon pukul 10:00 WIB dengan mengendarai kendaraan pribadi, langsung disambut oleh Wali Kota beserta jajarannya.

Setelah melakukan ramah tamah, selama 30 menit, Dahlan yang mengendarai mobil sendiri didampingi oleh Wali Kota Cilegon, Tb Iman Ariyadi, dan Sekda Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis menuju ke Pelabuhan Cigading, melalui jalur Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Setelah satu jam perjalanan dari Pemkot Cilegon ke Pelabuhan Cigading, rombongan menteri dan pejabat Kota Cilegon menaiki kapal tug boat ke Pelabuhan Pemkot Cilegon di kawasan Warna Sari.

Sekda Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis mengatakan, kunjungan mendadak Menteri BUMN ke Pemkot Cilegon dalam rangka kunjungan kerja.

"Kunjungannya secara mendadak, dan, kedatangan pak Menteri BUMN ingin melihat secara langsung kondisi Cilegon," katanya.

Selama dalam perjalanan ke Pelabuhan Warna Sari, Dahlan Iskan yang juga didampingi oleh pejabat Pelindo II, nampak antusias mengamati kondisi Pelabuhan Cigading.



Dahlan: Stasiun KA Merak segera dipindahkan

Kamis, 29 Desember 2011 22:23 WIB |

Stasiun Kereta Api (KA) yang berada di atas lahan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry di Pelabuhan Merak akan segera dipindahkan.

Stasiun KA Merak yang selama ini berdiri diatas lahan PT ASDP di Pelabuhan Merak, akan segera dipindahkan dalam waktu dekat ini, kata Menteri BUMN Dahlan Iskan pada kunjungan mendadak ke Pemkot Cilegon, Banten, Kamis.

Dia menjelaskan, pemindahan Stasiun KA Merak, yang mengalami kendala, lantaran lokasi yang belum ditemukan, saat ini sudah selesai dan dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah menyepakatinya.

"Semua persoalan yang menjadi kendala atas pemindahan Stasiun Kereta Api sudah selesai," katanya.

Dahlan mengatakan, saat ini proses pemindahan ke lahan baru, tinggal diselesaikan antara pihak ASDP dengan PT KAI.

"Semuanya tinggal ASDP dan KAI yang mengurusnya," ujarnya.

Sementara itu, Wali kota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengatakan, proses pemindahan Stasiun Kereta Api Merak yang rencananya melibatkan pihak Pemkot Cilegon masih dalam tahap proses pembahasan.

"Masih dalam proses pembahasan, karena semuanya harus dibicarakan secara matang, baik dengan pihak KAI maupun ASDP. Apalagi ini menyangkut dengan pemerintah pusat," katanya.

Diketahui, proses pemindahan Stasiun Kereta Api Merak, sudah mulai dibahas selama satu tahun, namun dari pihak PT KAI belum menanggapinya, lantaran lokasi baru stasiun yang akan digunakan, jauh dari Pelabuhan Merak.

Sementara pihak ASDP sendiri bersikukuh, lahan yang digunakan oleh PT KAI membuat kendaraan yang akan menyeberang ke Bakauheni, Lampung dari Pelabuhan Merak, tidak bisa tertampung, dan harus mengantre di jalan layang Cikuasa Atas Merak.



Manufacturing hope (6): Bisakah Merpati hidup lagi?


Kadang libur itu penting. Di hari tanpa kesibukan itulah persoalan yang rumit bisa dibicarakan secara mendasar, detail, dan habis-habisan. Misalnya, di hari libur Sabtu lalu. Selama enam jam penuh bisa membicarakan rumitnya persoalan Merpati Nusantara Airline.

Tidak hanya direksi dan komisaris yang hadir, tetapi juga seluruh manajer senior. Ruang rapat sampai tidak cukup sehingga pindah ke ruang tamu yang secara kilat dijadikan arena perdebatan.

Meski saya yang memimpin rapat itu, tidak ada hierarki di situ. Segala macam jabatan dan predikat saya minta ditanggalkan. Tidak ada menteri, tidak ada dirut, tidak ada komisaris, dan tidak ada bawahan. Semua sejajar sebagai orang bebas.

Duduknya pun tidak diatur dan tidak teratur. Operator laptop dan proyektornya sampai duduk di lantai. Kebetulan saya juga hanya pakai kaus dan celana olahraga. Belum mandi pula. Baru selesai berolahraga bersama 30.000 karyawan dan keluarga Bank Rakyat Indonesia se-Jakarta memperingati ultah mereka ke-116 yang gegap gempita.

Pindah dari acara BRI ke acara Merpati pagi itu rasanya seperti pindah dari surga ke Marunda. Dari perusahaan yang labanya Rp14 triliun ke perusahaan yang ruginya tidak habis-habisnya.

Dari jalannya operasi saja Merpati sudah rugi besar. Apalagi kalau ditambah beban-beban utangnya. Tiap bulan pendapatannya hanya Rp133 miliar. Pengeluarannya Rp178 miliar. Pesawatnya tua-tua. Sekali dapat yang baru, MA 60 pula.

Suasana kerja di Merpati pun sudah seperti perusahaan yang no hope!

Maka jelaslah bahwa persoalan Merpati tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa.

Restrukturisasi perusahaan dengan cara yang modern sudah dicoba sejak dua tahun lalu. Belum ada hasilnya--bahkan tanda-tandanya sekali pun. Upaya restrukturisasi ini telah menghabiskan energi luar biasa. Lebih-lebih menghabiskan waktu dan kesempatan.

Panjangnya proses pengadaan pesawat Tiongkok MA 60 membuat peluang lama hilang begitu saja. Rute-rute yang kosong yang semula akan didahului diisi oleh MA 60 terlanjur dimasuki Wing dan Susi Air yang lebih kompetitif.

MA 60 yang menurut para pilot merupakan pesawat yang bagus, lebih berat lagi bebannya setelah terjadi kecelakaan di Kaimana. Peristiwa yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kualitas pesawat itu ikut membuat Merpati ibarat petinju yang sudah sempoyongan tiba-tiba terkena pukulan berat.

Sebelum kecelakaan Kaimana penumpang sebenarnya lebih senang naik MA 60. Pesawat ini sengaja didesain untuk negara tropis. AC-nya sudah bisa berfungsi sejak penumpang masuk pesawat. Tidak seperti pesawat baling-baling lain yang panas udara kabinnya luar biasa, dan baru berkurang setelah beberapa menit di udara.

Merpati memang sering kehilangan momentum. Bahkan, seperti sudah kehilangan momentum sejak dari lahirnya. Ketika pertama kali dipisahkan dari Garuda, pesawat-pesawatnya diambil, tetapi utangnya ditinggalkan. Beban-beban lainnya juga menumpuk.

Semua itu enak sekali dijadikan kambing hitam oleh manajemennya. Setiap manajemen yang gagal punya alasan pembenarannya. Kadang manajemen lebih sibuk mengumpulkan kambing hitam daripada bekerja keras dan melakukan efisiensi.

Benarkah tidak ada hope lagi di Merpati?

Itulah yang melalui forum di hari libur Sabtu lalu ingin saya ketahui, terutama sebelum saya membuat keputusan yang tragis: ditutup!

Segala macam usaha sudah dilakukan. Dua bulan lalu sebenarnya saya sudah menyederhanakan manajemen Merpati. Jabatan wakil dirut saya hapus. Jumlah direktur saya kurangi agar manajemen lebih lincah. Juga terbebas dari beban psikologis karena wakil dirutnya lebih senior dari sang dirut.

Rupanya belum cukup. Saya harus masuk lebih ke dalam. Tiba-tiba saya kepingin dialog langsung. Dialog yang intensif dan tanpa batas. Dialog dengan jajaran yang lebih bawah. Pada masa lalu saya sering mendapat pengalaman ini: banyak ide bagus justru datang dari orang bawah yang langsung bekerja di lapangan. Bukan dari konseptor yang bekerja di belakang meja.

Memang ada rencana pemerintah dan DPR untuk membantu keuangan Merpati Rp561 miliar. Tapi akankah uang itu nanti bermanfaat? Atau hanya akan terbang terhambur begitu saja ke udara? Seperti ratusan miliar uang-uang negara sebelumnya?

Tentu saya tidak ingin seperti itu. Harus ada jaminan ini: dengan suntikan tersebut Merpati bisa hidup dan berkembang. Tidak seperti suntikan-suntikan uang ratusan miliar pada masa lalu. Ini juga harus menjadi uang terakhir dari negara untuk Merpati. Sudah terlalu besar negara terus menyuntik Merpati, dengan hasil yang masih begitu-begitu saja.

Maka saya kemukakan terus terang di forum itu: daripada uang Rp561 miliar tersebut akan terhambur ke udara begitu saja dan karyawan pada akhirnya akan kehilangan pekerjaan juga, lebih baik Merpati ditutup sekarang juga. Uang itu bisa dibelikan kebun kelapa sawit. Tiap karyawan mendapat pesangon 2 hektare kebun sawit.

Orang Riau punya dalil: satu keluarga yang punya kebun sawit 2 ha, sudah bisa hidup bisa sampai menyekolahkan anak ke ITB! Memiliki kebun sawit 2 ha lebih memberikan masa depan daripada terus menjadi karyawan Merpati.

Tentu ide ini membuat pertemuan heboh. Sekaligus membuat peserta pertemuan tertantang untuk menolaknya. Mereka tidak rela kalau Merpati harus mati. Kebun sawit bukan bandingan untuk masa depan. Ok. Saya setuju. So what? Kalau dari operasionalnya saja sudah rugi, masih adakah alasan untuk mempertahankannya?

Maka saya ajukan ide untuk melakukan pembahasan topik per topik. Untuk mengecek apakah benar masih ada harapan?

Topik pertama adalah: bagaimana membuat pendapatan Merpati lebih besar dari pengeluarannya. Kalau tidak ada jalan yang konkret di topik ini, putusannya jelas: Merpati harus ditutup. Asusminya: bagaimana bisa memikul beban yang lain kalau dari operasionalnya saja sudah rugi besar. Berapa pun modal akan digerojokkan tidak akan ada artinya. Lebih baik untuk beli kebun sawit!

Meski logika sawit begitu jelas dan rasional, rupanya masih banyak yang takut mengubah jalan hidup. Ketika hal itu saya kemukakan, seseorang nyeletuk dari arah belakang. "Salah Pak Dahlan! Bukan kami takut menjadi petani sawit, tapi Merpati ini masih punya peluang besar," katanya. "Asal," katanya menambahkan,"semua orang di Merpati punya etos kerja yang hebat."

Etos kerja ini begitu seringnya dia sebut sebagai penyebab utama kesulitan Merpati sekarang ini. Dia sangat percaya etos itulah kuncinya sehingga sepanjang enam jam rapat itu dia selalu dipanggil dengan nama Pak Etos.

Pak Etos mungkin benar. Tapi itu masih kurang konkret. Yang diperlukan adalah usul konkret dan realistis. Yang bisa membuat pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Yang bisa dilaksanakan dalam keadaan Merpati as is.

Pagi itu begitu sulit mencari ide yang membumi. Maka saya pun teringat pada gurauan pedagang-pedagang sukses seperti ini: "Tuhan itu baik. Tapi uanglah yang bisa membuat orang mengatakan Tuhan itu baik". Rupanya perlu rangsangan material untuk melahirkan ide-ide kreatif. Rupanya perlu dana untuk mendatangkan Tuhan. Maka saya tawarkan di forum itu: peserta rapat yang mengusulkan ide terbaik akan saya beri hadiah satu mobil baru, Avanza, dari kantong saya pribadi.

Rapat pun menjadi heboh. Gelak tawa memenuhi ruangan. Ide belum muncul, tapi warna mobil sudah harus dibicarakan. Setuju: warna krem! Neraka sawit ternyata tidak menarik. Surga Avanzalah yang menggiurkan. Pantaslah kalau Jakarta macet!

Tuhan rupanya benar-benar datang. Inspirasi bermunculan. Hampir semua peserta rapat mengangkat tangan. Mereka berebut mendaftarkan ide. Angkat tangan lagi untuk ide kedua. Ide ketiga. Bahkan, ada yangs sampai mendaftarkan lima ide.

Setelah terkumpul 53 ide, barulah diperdebatkan. Mana yang konkret dan mana yang terlalu umum. Mana yang menghasilkan rupiah, mana yang menghasilkan semangat. Mana yang membuat pendapatan lebih besar, mana yang membuat pengeluaran lebih kecil.

Ide-ide itu kemudian di-ranking. Dari yang terbaik sampai yang terkurang. Dari yang terbanyak menghasilkan rupiah sampai yang menghasilkan etos. Perdebatan amat seru karena masing-masing mempertahankan idenya. Terjadi diskusi yang luar biasa intensif mengalahkan rapat kerja bagian pemasaran.

Dari ranking yang berhasil dibuat, memang sudah bisa diketahui siapa yang bakal dapat mobil. Tapi ada yang protes. "Sebaiknya hadiah baru diberikan setelah ide itu jadi kenyataan," teriaknya.

Rupanya dia ingin membuktikan bahwa meski idenya kalah ranking, dalam pelaksanaannya kelak akan mengalahkan juara ranking itu. Setuju. Kita lihat dulu kenyataannya di lapangan. Peluang bagi ide yang ranking-nya di bawah pun masih terbuka.

Tentu ide-ide itu minta dirahasiakan, terutama karena masih akan dirumuskan dalam bentuk program kerja nyata di lapangan. Tapi semua ide memang sangat menarik. Dari sinilah bisa diketahui bahwa Merpati seharusnya tidak akan rugi secara operasional. Kalau ini terlaksana, pemilik dana tidak akan ragu membantu. Alhamdulillah. Tuhan memberkati.

Topik berikutnya adalah MA 60. Bagaimana kinerjanya selama ini, apakah bisa menghasilkan uang dan terutama bagaimana mengembalikan citra yang rusak akibat kecelakaan Kaimana. Banyak juga ide gila yang muncul, termasuk ide bahwa khusus untuk MA 60 sebaiknya dicarikan pilot bule. Seperti pesawatnya Susi Air. Orang kita lebih percaya kepada bule daripada bangsa sendiri. Ketidakpercayaan orang terhadap MA 60 bisa ditutup dengan pilot orang bule. Huh!

Saya benci dengan ide ini.

Tapi demi Merpati saya menerimanya!

Maka setelah enam jam berdebat, tepat pukul 16.00 WIB, rapat pun diakhiri dengan lega. Saya bisa segera pulang untuk mandi pagi!

*Menteri BUMN



Manufacturing hope (5): Mengabdikah di BUMN? Lebih sulitkah?



Benarkah menjadi eksekutif di BUMN itu lebih sulit dibandingkan dengan di swasta? Benarkah menjadi direksi di perusahaan negara itu lebih makan hati? Lebih tersiksa? Lebih terkungkung birokrasi? Lebih terbelit peraturan? Lebih tidak ada hope?

Jawabnya: entahlah.

Belum ada penelitian ilmiahnya. Yang ada barulah rumor. Persepsi. Anggapan.

Bagaimana kalau dibalik: tidak mungkinkah anggapan itu hanya cerminan dari pepatah "rumput di halaman tetangga lebih hijau?" Atau bahkan lebih negatif lagi: sebagai kambing hitam? Yakni sebuah kambing hitam untuk pembenaran dari kegagalan? Atau sebuah kambing hitam untuk sebuah ketidakmampuan?

Agar lebih fair, sebaiknya didengar juga suara-suara dari kalangan eksekutif swasta.

Mereka tentu bisa banyak bercerita. Misalnya, cerita betapa stresnya mengejar target dari sang pemilik perusahaan. Di sisi ini jelas menjadi eksekutif di swasta jauh lebih sulit. Seorang eksekutif swasta yang tidak bisa mencapai target, hukumannya langsung di depan mata: diberhentikan. Bahkan, kalau lagi sial, yakni menghadapi pemilik perusahaan yang mulutnya kotor, seorang eksekutif swasta tidak ubahnya seperti penghuni kebun binatang.

Di BUMN konsekuensi tidak mencapai target tidak ada. Menteri yang mewakili pemilik BUMN setidaknya tidak akan pernah mencaci maki eksekutifnya di depan umum.

Bagaimana dengan citra campur tangan yang tinggi di BUMN? Ini pun kelihatannya juga hanya kambing hitam. Di swasta campur tangan dari pemilik jauh lebih dalam.

Katakanlah direksi BUMN mengeluh seringnya dipanggil DPR sebagai salah satu bentuk campur tangan. Tapi, saya lihat, pemanggilan oleh DPR itu tidak sampai memiliki konsekuensi seberat pemanggilan oleh pemilik perusahaan swasta. Apalagi Komisi VI DPR yang membawahkan BUMN sangat proporsional. Tidak banyak yang aneh-aneh.

Bahkan, salah satu anggota DPR di situ, Mumtaz Amin Rais, sudah seperti anggota parlemen dari Inggris. Kalau bertanya sangat singkat, padat, dan langsung pada pokok persoalan. Tidak sampai satu menit. Anggota yang lain juga tidak ada yang sampai menghujat tanpa alasan yang kuat. Jelaslah campur tangan pemilik perusahaan swasta jauh lebih mendalam.

Di swasta juga sering ditemukan kenyataan ini: banyak pemilik perusahaan swasta yang maunya aneh-aneh. Kediktatoran mereka juga luar biasa! Sangat biasa pemilik perusahaan swasta memaksakan kehendaknya. Dengan demikian, cerita soal campur tangan pemilik, soal pemaksaan kehendak, dan soal kediktatoran pemilik di swasta jauh lebih besar daripada di BUMN.

Bagaimana dengan iklim korporasinya? Sebenarnya juga sama saja. Hanya beda nuansanya. Bukankah di swasta Anda juga sering terjepit oleh besarnya dominasi keluarga pemilik--apalagi kalau si pemilik akhirnya sudah punya anak dan anak itu tumbuh dewasa dan menghasilkan menantu-menantu?

Dengan demikian, tidak cukup kuat juga alasan bahwa menjadi eksekutif di BUMN itu lebih sulit karena iklim korporasinya kurang mendukung.

Bagaimana soal campur tangan politik? Memang ada anggapan campur tangan politik sangat menonjol di BUMN. Ini pun saya meragukannya. Saya melihat campur tangan itu lebih banyak lantaran justru diundang oleh eksekutif itu sendiri.

Di swasta pun kini akan tertular penyakit itu. Dengan banyaknya pemilik perusahaan swasta yang terjun ke politik, maka bisa jadi kerepotan eksekutif di swasta juga akan bertambah-tambah. Tidakkah Anda pusing menjadi eksekutif swasta yang pemiliknya berambisi terjun ke politik?

Maka saya curiga orang-orang yang sering menghembuskan wacana bahwa menjadi eksekutif di BUMN itu sulit adalah orang-orang yang pada dasarnya memang tidak bisa bekerja. Di dunia ini alasan, dalih, kambing hitam, dan sebangsanya terlalu mudah dicari.

Orang yang sering diberi nasihat atasannya, tetapi gagal dalam melaksanakan pekerjaannya, dia akan cenderung beralasan "terlalu banyak dicampuri sih!". Sebaliknya, orang yang diberi kepercayaan penuh, tetapi juga gagal, dia akan bilang "tidak pernah ditengok sih!".

Maka pada akhirnya sebenarnya kembali ke who is he! Kalau dibilang menjadi direksi di BUMN itu sulit dan bekerja di swasta ternyata juga sulit, lalu di mana dong bekerja yang enak? Yang tidak sulit? Yang tidak repot? Yang tidak stres? Yang gajinya besar? Yang fasilitasnya baik? Yang bisa bermewah-mewah? Yang bisa semaunya?

Saya tidak bisa menjawab itu. Yang paling tepat menjawabnya adalah orang yang tingkatan hidupnya lebih tinggi dari saya. Bukan Rhenald Kasali atau Tanri Abeng atau Hermawan Kartajaya. Bukan Peter Drucker, bukan pula Jack Welch.

Yang paling tepat menjawab pertanyaan itu adalah seseorang yang lagi menikmati tidurnya yang pulas pada hari Senin pukul 10.00 WIB di bawah jembatan kereta api Manggarai dengan hanya beralaskan karton. Dialah seenak-enaknya orang. Sebebas-bebasnya manusia. Tidak mikir utang, tidak mikir target, tidak mikir tanggung jawab. Orang seperti dialah yang barangkali justru heran melihat orang-orang yang sibuk!

Maksud saya: maka berhentilah mengeluh!

Maksud saya: tetapkanlah tekad! Mau jadi direksi BUMN atau mau di swasta. Atau mau, he ... he ... , memilih hidup yang paling nikmat itu!

Maksud saya: kalau pilihan sudah dijatuhkan tinggallah kita fokus di pilihan itu. Sepenuh hati. Tidak ada pikiran lain, kecuali bekerja, bekerja, bekerja!

Daripada mengeluh terus, berhentilah bekerja. Masih banyak orang lain yang mau bekerja. Masih banyak orang lain yang tanpa mengeluh bisa menunjukkan kemajuan!

Lihatlah para direksi bank-bank BUMN itu. Mereka begitu majunya. Sama sekali tidak kalah dengan direksi bank swasta. Padahal direksi bank BUMN itu terjepit antara peraturan birokrasi BUMN dan peraturan yang ketat dari bank sentral. Mana ada direksi yang dikontrol begitu ketat dari dua jurusan sekaligus melebihi direksi bank BUMN? Buktinya bank-bank BUMN kita luar biasa.

Lihatlah pemilihan marketeer of the year yang sudah lima tahun dilaksanakan oleh Marks Plus-nya Hermawan Kartajaya. Empat tahun berturut-turut marketer of the year-nya adalah direksi BUMN! Swasta baru memang satu kali! Para marketer of the year dari BUMN itu adalah tipe orang-orang yang tidak pandai mengeluh! Mereka adalah tipe orang yang bekerja, bekerja, bekerja!

Lihatlah tiga CEO BUMN yang minggu lalu terpilih sebagai CEO BUMN of the year: RJ Lino (Dirut Pelindo-2), Tommy Soetomo (Dirut Angkasapura-1), dan Ignasius Jonan (Dirut Kereta Api Indonesia). Mereka adalah orang-orang yang sambil mengeluh terus bekerja keras. Mereka terus menghasilkan prestasi dari sela-sela jepitan birokrasi dan peraturan. Bahkan, salah satu dari tiga orang itu terus bekerja keras sambil menahan sakitnya yang berat.

Lihat pulalah para direksi BUMN yang malam itu memenangi berbagai kategori inovasi di BUMN. Mereka adalah orang-orang handal yang mau mengabdi di BUMN.

Maaf, mungkin inilah untuk terakhir kalinya saya menggunakan kata "mengabdi di BUMN". Setelah ini saya ingin menghapus istilah "mengabdi" itu. Istilah "mengabdi di BUMN" tidak lebih dari sebuah kemunafikan. Selalu ada udang di balik batu di balik istilah "mengabdi di BUMN" itu.

Setiap ada pihak yang mengucapkan kata "mengabdi di BUMN" pasti ada mau yang ingin dia sampaikan. Banyak sekali mantan pejabat BUMN yang ingin terus memiliki rumah jabatan dengan alasan sudah puluhan tahun mengabdi di BUMN.

Terlalu banyak orang BUMN yang memanfaatkan istilah mengabdi untuk tujuan-tujuan tersembunyi. Barangkali memang sudah waktunya BUMN bukan lagi tempat mengabdi, dalam pengertian seperti itu. Kecuali mereka benar-benar mau bekerja keras di BUMN tanpa digaji! Sudah waktunya BUMN hanya sebagai tempat membuat prestasi.

*Menteri BUMN


catatan akhir tahun - Menanti sentuhan Dahlan Iskan benahi BUMN


Malam itu, Rabu (18/10) sekitar pukul 20:00 WIB Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan nama-nama menteri hasil "reshuffle" Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dahlan Iskan ditunjuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan menteri sebelumnya Mustafa Abubakar.

Saat Kepala Negara mengumumkan nama-nama para pembantunya itu, Dahlan memilih melakukan nonton bareng melalui layar tv plasma di ruang kantornya di Kantor Pusat PLN didampingi sang istri Ny Nafsiah Sabri, sejumlah karyawan PLN dan belasan wartawan media cetak dan elekronik.

Ketika Presiden menyebutkan nama Dahlan menjadi orang nomor satu di Kementerian BUMN, Dahlan tidak memberikan respon apa-apa. Dahlan yang duduk santai berselonjor di bawah sofa coklat terlihat biasa saja dan tanpa ekspresi apapun.

Detik itu pula para jurnalis langsung memberondong Dahlan dengan sejumlah pertanyaan seputar bagaimana langkah yang akan ditempuhnya untuk membenahi dan merevitalisasi BUMN ke depan.

Pernyataan pertama yang keluar dari mulutnya yang perlu dilakukan segera adalah rapat di BUMN harus dikurangi hingga 50 persen. "Terlalu sering mengikuti rapat, pejabat BUMN itu justru semakin tidak fokus pada pekerjaannya," kata Dahlan.

Demikian juga dengan lalu lintas surat menyurat di BUMN, menurutnya harus dikurangi secara drastis sebagai bagian dari efisiensi perusahaan.

Keesokan harinya, Kamis 19 Oktober 2011 di Kantor Kepresidenan, Dahlan pun resmi dilantik menjadi Menteri BUMN yang tugasnya membenahi dan menjadi Pembina sebanyak 141 BUMN.

Sosok Dahlan di setiap kesempatan sepertinya telah menjadi perhatian publik. Dahlan dengan penampilannya yang khas mampu mencuri perhatian publik.

Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Dahlan langsung mendatangi Kantor Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan Jakarta untuk acara serah terima jabatan dengan Mustafa Abubakar.

Tidak seperti para direksi BUMN dan pejabat Kementerian BUMN yang umumnya menggunakan stelan jas lengkap, Dahlan justru hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang dan sepatu kets.

Suasana acara pisah sambut tersebut cukup mencair karena Dahlan berkali-kali menyampaikan pernyataan dan pengakuannya bagaimana awalnya "dipaksa" menjadi Menteri BUMN... yang mengundang tawa para hadirin.

Dahlan berpidato tanpa teks. Tidak berlama-lama, namun didalamnya tertuang pemikiran besar bagaimana kiatnya membenahi BUMN ke depan.

Terpilihnya Dahlan menjadi menteri BUMN sepertinya sudah banyak diduga banyak kalangan dengan respon positif.

Pengamat BUMN Muhammad Said Didu menilai penempatan Dahlan Iskan memimpin Kementerian BUMN merupakan keputusan yang tepat.

Memiliki kapasitas, gaya kepemimpinannya yang elegan, cepat mengambil keputusan, integritas tinggi dan berbekal pengetahuan korporasi yang sangat cukup.

"Di bawah kepemimpinan Dahlan penanganan BUMN bisa lebih baik lagi. Beliau memiliki segalanya baik dari sisi integritas maupun pengalaman dia di bidang bisnis," kata Said yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Selain itu Dahlan juga mewajibkan dirinya dan pejabat di Kementerian BUMN untuk mengikuti rapat pimpinan pada hari Selasa setiap minggu. Saat yang sama direksi dan komisaris BUMN juga harus rapat direksi di masing-masing perusahaan, sehingga tidak ada pejabat yang "berkeliaran".

Dahlan bergerak cepat dan tidak ingin sedikit pun memperlambat ritme kerjanya dalam membenahi BUMN.

Dalam sepekan memimpin Kementerian BUMN, Dahlan yang merupakan mantan CEO Jawa Pos Group ini langsung secara maraton tidak kenal hari Sabtu, Minggu ataupun hari libur meninjau sejumlah BUMN.

Sederet perusahaan yang langsung mendapat sentuhan Dahlan meliputi PT Angkasa Pura I, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Industri Kapal Indonesia, PT Kerta Leces, PT Perkebunan Nusantara, PT Pal Indonesia, termasuk PLN.

Tiada hari tanpa kerja, mengunjungi BUMN untuk mencari tahu permasalahan setiap BUMN termasuk memberikan solusi jangka pendek, menengah dan panjang menjadi "trade mark" Dahlan.

Lantas apa saja yang menjadi buah pikiran Dahlan untuk menyelesaikan berbagai keruwetan yang dialami sebagian besar BUMN itu?

Langkah awal untuk membenahi perusahaan milik negara, yaitu pertama menyelesaikan penanganan aset bermasalah pada 142 BUMN.

"Ini sejalan dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa aset BUMN yang berjumlah sekitar Rp2.500 triliun itu harus diverifikasi ulang. Dalam aset tersebut banyak yang tidak produktif dan membebani perusahaan," ujarnya.

Kedua, membentuk "The Dream Team" pada susunan direksi dan komisaris BUMN. Direktur Utama pada setiap BUMN dibolehkan untuk mencari sendiri siapa yang cocok menjadi direksi.

Ibarat sepak bola, Dahlan ingin membentuk tim manajemen yang lebih profesional, tidak asal-asalan sehingga menjadi sekumpulan direksi yang utuh dalam meningkatkan kinerja usaha ke depan.

Dream Team ini selain meningkatkan kerja sama yang lebih solid juga untuk menghindari intervensi dari dalam perusahaan maupun intervensi dari luar.

BUMN menurutnya masih terbebani besarnya intervensi baik dari luar perusahaan maupun intervensi yang diundang sendiri oleh orang dalam perusahaan.

"Jika terbukti ada direksi yang jelas-jelas mengundang intervensi kepada perusahaan, maka saya akan pecat," tegas Dahlan.

Adapun langkah ke tiga yaitu pengurangan jumlah (right sizing) BUMN dari saat ini sebanyak 141 BUMN menjadi sekitar 78 BUMN pada 2014, dan hanya menyisakan 25 BUMN pada 2025 agar lebih fokus dan sesuai dengan sektor yang benar-benar mendukung perekonomian nasional.

Mantan Direktur Utama PT PLN ini juga memberi catatan khusus bagi BUMN yang dalam kondisi merugi.

Melalui program restrukturisasi, Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi terhadap 15 perusahaan melalui pola akuisisi maupun pelepasan kepemilikan saham secara terbatas.

Terdapat 15 BUMN mengalami kerugian pada 2010 meliputi PT Pal Indonesia, Industri Sandang, Jakarta Llyoid, PT Garam, PT Iglas, PT Boma Bisma Indra, PT Primissima, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pradnya Paramita, PT Balai Pustaka, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Kraft Aceh.

"Ada dua hal dua yang menyebabkan BUMN rugi bahkan bangkrut, pertama adalah industri tersebut sudah habis ditelan zaman, kedua kesalahan karena 'human error' atau salah kelola. Kalau karena salah manajemen, ya 'manajemennya diperbaiki,'" katanya.

Tidak cukup sampai di situ. Secara mengejutkan Dahlan juga membeberkan sejumlah mimpinya membawa BUMN tidak saja memiliki kinerja yang makin kinclong, namun juga mampu menjadi perusahaan berskala dunia ("world class company").

Tiga sektor akan "diraksasakan", yaitu BUMN pangan, BUMN properti, dan BUMN transportasi. BUMN ini harus lebih kuat dan bahkan mampu mengalahkan swasta.

Alasan membentuk BUMN Pangan demi menjaga ketahanan pangan dari ancaman terjadinya krisis pangan. Program ini pada tahap awal akan mencetak lahan seluas 100.000 ha pada 2012, dan mencapai 1 juta hektar pada 2014.

Sementara dari sisi infrastruktur saat ini yang harus dilakukan adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Minyak Sawit Kuala Tanjung, di Sumatera Utara, karena sangat strategis menjadi lalu lintas kapal dan arus komoditi.

Pada transportasi darat akan mempercepat menyelesaikan pembangunan "double track" jalan kereta api Jakarta-Surabaya, serta menyelesaikan jalan tol terutama trans Jawa.

"Pengembangan infrastruktur dan transportasi karena selama ini sistem logistik dan distribusi di Indonesia sangat belum memadai yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi," ujarnya.

Pada sektor properti nantinya akan mengelola secara korporasi asset tidak produktif BUMN yang nilainya diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp500 triliun, yang akan ditangani Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia yang berkoordinasi dengan PT Perusahaan Pengelola Aset.

Ide pembentukan BUMN Properti disambut positif pengamat properti Ali Tranghanda. Manajemen aset "idle" (aset yang belum dimanfaatkan) milik BUMN harus diperbaiki sehingga pengelolaan serta pemanfaatan aset BUMN bisa lebih baik dan optimal.

Secara keseluruhan diutarakan Dahlan, jika mimpi-mimpi tersebut tidak direalisasikan sekarang juga maka Indonesia akan diserbu asing dan tidak bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi.


Direksi Jangan Cengeng

Sebagai seorang yang berpengalaman menangani perusahaan, Dahlan sepertinya mengerti betul bagaimana menjadi seorang pemimpin perusahaan korporasi.

Ia berpandangan bahwa BUMN berbeda dengan instansi yang penuh birokrasi sehingga direksinya tidak berperilaku cengeng, tapi sebaliknya harus tangguh pekerja keras agar dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Tidak ada waktu bagi para direksi untuk mengeluh, sebentar-sebentar minta petunjuk, sedikit-sedikit minta arahan, minta selalu dibuatkan keputusan.

Untuk itu, Kementerian BUMN saat ini pun sudah mengeluarkan kebijakan pelimpahan sebanyak 18 kewenangan kementerian kepada korporasi.

"Pelimpahan wewenang tersebut riil dan konkrit, sehingga tidak ada lagi intervensi dari luar perusahaan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya korporasi," katanya.

Pelimpahan wewenang juga diserahkan kepada dewan komisaris agar bersikap tegas dalam pengambilan keputusan.

"Komisaris harus mampu menyatakan tidak atau ya. Komisaris jangan memberikan pernyataan atau keputusan yang `banci. Ibarat ibu-ibu...kalau hamil ya hamil. Tidak ada setengah hamil atau agak hamil," katanya.

Selain pandai menyampaikan buah pemikiran dan pandangan, ternyata Dahlan juga pandai memberi contoh bagaimana menempat kan diri sebagai seorang pemimpin tidak saja kepada direksi BUMN tetapi juga bagi pejabat di negeri ini. Pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951, pada Jumat, 23 Agustus 2011 menumpang KRL Commuter Line Jabodetabek menuju Stasiun Bogor selanjutnya menumpang ojek untuk mengikuti Rapat Kerja Pemerintah di Istana Bogor.

Tidak seperti pada umumnya pejabat, Dahlan juga tidak segan-segan makan di kantin berbaur dengan karyawan maupun dengan para jurnalis.


Cegah Perampokan BUMN

BUMN di hampir semua kalangan masih identik dengan sapi perahan, alat politik, dan sarang korupsi.

Stigma negatif terhadap BUMN masih melekat. Perusahaan besar seperti Pertamina, PLN dan perusahaan sektor lainnya menjadi sasaran empuk untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk itu Dahlan menyatakan siap perang. Berbekal laporan dari Jasa Marga bahwa saat ini ada oknum tertentu yang ingin menguasai aset BUMN berupa jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S ruas Pondok Pinang-Taman Mini sepanjang 14 km.

Oknum tersebut dinilai akan berupaya "merampok" aset BUMN untuk yang ketiga kalinya.

Tanpa rasa takut, Dahlan membocorkan kepada media massa identitas oknum yang dimaksud yaitu seorang pengusaha yang malang melintang dalam proyek pembangunan jalan tol.

Oknum tersebut melakukan aksi kejahatan merampok aset BUMN sebanyak dua kali dengan modus melakukan pinjaman perbankan dan menerbitkan surat utang (commercial paper) yang menimbulkan kerugian Negara triliuan rupiah.

Untuk mencegah praktik praktik kejahatan tersebut, Dahlan menggandeng Kejaksaan Agung.

Keberanian Dahlan mendapat dukungan dari Ketua DPR-RI Marzuki Alie. "Dahlan akan menghadapi rampok-rampok BUMN, ya? Ini sudah terjadi sejak lama," kata Marzuki.

Untuk itu ujar politisi dari Demokrat ini, masyarakat harus mendukung langkah yang ditempuh Menteri BUMN tersebut apalagi upaya perampok aset BUMN sudah semakin terbuka.

Di tengah kondisi ekonomi dunia dan domestik yang dinamis, capaian kinerja BUMN pada semester I 2011 dinilai cukup menggemberakan. Laba bersih meningkat hingga 39 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2010.

Sinyal kinerja menggembirakan itu tergambar dari sejumlah indikator keuangan pokok. Total aset BUMN tumbuh 15,69 persen, dari Rp 2,296,22 triliun pada Semester I 2010 menjadi Rp 2.656,38 triliun pada semester I 2011.

Peran BUMN juga semakin besar dalam rangka program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dari total komitmen investasi sebesar Rp835,6 trilun hingga tahun 2014.

Sementara pada semester I 2011 total investasi BUMN yang telah terlealisasi mencapai sekitar Rp53,87 triliun, 1 miliar dolar AS, dan 35 miliar yen Jepang.

Secara keseluruhan dalam fungsinya BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, memberikan sumbangan kepada penerimaan negara, dan meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.

Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sepak terjang seorang Dahlan yang dipercaya membenahi BUMN mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Sehingga langkah kuda yang sudah dilakoni Dahlan efektif mendorong BUMN menjadi mesin pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan lapangan kerja.



Menteri BUMN bertemu Jaksa Agung bahas JORR
Kamis, 22 Desember 2011 21:10 WIB |



Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Kamis, bertemu Jaksa Agung, Basrief Arief, untuk membahas masalah Jalur Lingkar Luar Jakarta Seksi-S (JORR-S) ruas Pondok Pinang-Taman Mini yang diduga dicaplok oleh pihak tertentu.

Setelah pertemuan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Dahlan Iskan yang juga mengaku pihaknya membicarakan soal JORR-S.

Ia menegaskan persoalan JORR-S tersebut bukan penyimpangan lagi tapi ada upaya pencaplokan, karena pihak-pihak tertentu itu sudah sejak tahun lalu merasa masih memiliki hak atas jalan tersebut.

Tanggapan dari jaksa agung sendiri, kata dia, menyambut baik untuk penyelesaian JORR-S tersebut. "Tadi, beliau berpesan nanti atau yang akan menangani adalah Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara)," katanya.

Dahlan menceritakan awal JORR-S tersebut yang bermula adanya pengajuan pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar Rp2,5 triliun pada 1994-1998 untuk membangun jalan tol tersebut.

Namun pinjaman tersebut tidak bisa dibayar yang kemudian akhirnya diserahkan ke BPPN, dan BPPN akhirnya menjadi milik pemerintah.

"Berarti dari situ sudah diserahkan ke PU yang kemudian menyerahkan ke Jasa Marga," kata Dahlan Iskan yang merupakan pemilik salah media nasional terbitan Jatim itu.

Jasa Marga melunasi seluruh utangnya dan akhirnya Jasa Marga yang memegang kepemilikan jalan itu.

Sementara itu, Jamdatun, St Burhanuddin, menyatakan kesiapannya memberikan bantuan masalah perdata jika sudah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) itu.

"Datun siap karena ini masalah perdata, tapi kami baru bisa menangani setelah menerima surat kuasa khusus," katanya.