RAKYAT RIAU TAHUN 2013 BERHAK KELOLA CHEVRON / CALTEX

INDONESIA PLASA

Rakyat Riau berhak kelola ladang minyak Chevron pada 2013

Rabu, 21 Desember 2011 22:40 WIB |


Pemblokiran kamp Chevron Seorang buruh menggenggam kawat berduri saat pemblokiran gerbang kamp Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Pekanbaru, Selasa (20/12). Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia melakukan aksi pemblokiran gerbang kamp Chevron selama dua hari untuk mendesak perbaikan kontrak yang melindungi hak-hak buruh subkontraktor.


Rakyat Riau bisa mendapatkan hak untuk mengelola ladang minyak `block Siak` (berkapasits 2.000 barel per hari), jika PT Chevron Pasifik Indonesia telah berakhir masa kontraknya pada 2013 mendatang.

"Berilah hak kelola itu pertama-tama kepada rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, agar mereka bisa menikmati kekayaan alam anugerah Tuhan kepadanya, tidak selalu harus dikelola pihak asing," kata Josh Dewal, Ketua DPC GMNI Kota Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan itu, terkait bakal berakhirnya masa kontrak kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan (eksplorasi minyak) di `block Siak` pada tahun 2013.

"Sehubungan dengan itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pekanbaru mengajak semua komponen dan elemen bersatu merebut kembali ladang minyak tersebut," tegasnya.

Mendapatkan kembali `block Siak` tahun 2013, menurut GMNI melalui Josh, seharusnya menjadi momentum ke-3 bagi Provinsi Riau untuk memperjuangkan hak pengelolahan ladang minyak.

"Jangan jatuh lagi ke pihak asing," tandas Josh Dowel, didampingi Sekretaris-nya, Royan Suryasepta.

`Block Siak`, demikian DPC GMNI, merupakan salah satu ladang minyak produktif dengan kapasitas produksi 2.000 barel per hari.

Josh Dowel menambahkan, keberhasilan perjuangan para pemimpin beserta segenap elemen masyarakat Riau mendapatkan hak mengelola ladang minyak telah pernah termanifestasikan pada pengelolahan `block CPP` tahun 2008.

"Kita sudah punya pengalaman baik, yakni melalui pembentukan Badan Operasi Bersama (BOB) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu untuk mengelola ladang minyak itu (`block CPP`)," paparnya.

Josh Dowel kemudian mengungkapkan lagi pengalaman berikutnya mengelola `block Langgak` (2010) melalui BUMD PT Sarana Pembangunan Riau.

"Pengalaman mendapatkan hak pengelolahan ladang minyak ke-2 BUMD tersebut dapat dijadikan modal utama dalam memperjuangkan `block Siak` dan blok lainnya," katanya lagi.

Josh dan Royan berpendapat, memperjuangkan untuk memperoleh `block Siak` (dengan produksi 2.000 barel per hari), mempunyai makna strategis sebagai langkah penting mendapatkan ladang minyak lebih besar produksinya, yaitu `block Rokan` (370.000 barel per hari).

"Ladang minyak di `block Rokan` ini juga tak akan lama lagi berakhir masa kontraknya, dan kembali kami mengetuk hati sanubari Pemerintah Indonesia, agar berilah kesempatan seluas-luasnya pertamakali mengelolanya kepada rakyat sendiri," ujar Josh Dowel.


Chevron didenda badan lingkungan Brazil atas tumpahan minyak


Foto udara menunjukkan minyak yang merembes dari sumur minyak milik Chevron di Frade, di perairan Cekungan Campos di Rio de Janeiro, Brazil, Jumat (18/11). Ketua Regulasi Minyak Brazil ANP mengatakan bahwa hanya Chevron, tidak termasuk mitranya, Petrobas dan kelompok persusahaan Jepang Frade Japao, yang akan dikenai denda atas tumpahan minyak tersebut. Chevron dikenai denda sekitar 28 juta dolar AS dan menjadi inti penyelidikan polisi federal.

Institut Lingkungan Brazil Jumat memerintahkan raksasa minyak AS Chevron agar membayar denda lain terkait tumpahan minyak awal November di lepas pantai Rio de Janeiro.

Badan itu, yang dikenal sebagai Ibama, memerintahkan Chevron agar membayar 5,4 juta dolar AS karena gangguan dalam rencana kedaruratan perusahaan itu. Ibama sembelumnya mendenda Chevron 28 juta dolar AS akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak, lapor AFP.

Badan itu mengatakan pihaknya menemukan "ketiadaan peralatan di kapal darurat dan penundaan pada saat respon pertama terhadap tumpahan itu," kata pernyataan itu.

Jaksa sebelumnya mengumumkan tindakan hukum terhadap Chevron, unit Brazilnya dan Transocean, menuntut 11 miliar dolar AS atas tumpahan bulan lalu di sumur produksi di lapangan Frade, 370 kilometer lepas pantai negara bagian Rio de Janeiro. Sumur itu terletak 1.200 meter di bawah permukaan samudera.

Badan Perminyakan Nasional yang dikelola negara memperhitungkan sekitar 3.000 barel minyak mentah tumpah.

Pihak berwenang menangguhkan seluruh operasi pemboran Chevron pada 23 November dan menolak akses ke lapangan lepas pantai baru yang besar, yang badan perminyakan nasional Brazil katakan memiliki cadangan yang dapat melampaui 100 miliar barel minyak kualitas tinggi yang dapat diambil.


Kapal minyak Chevron diserang perompak di lepas pantai Nigeria


Delapan perompak menaiki sebuah kapal pasokan minyak yang dikontrak perusahaan Chevron Corp di lepas pantai Nigeria dan menyandera tiga orang, kata perusahaan minyak AS itu, Jumat.

Perompakan pada Kamis larut malam itu merupakan serangan kedua yang dilakukan oleh orang-orag bersenjata bulan ini terhadap kapal yang dikontrak Chevron di lepas pantai negara bagian Bayelsa, tempat asal Presiden Nigeria Goodluck Jonathan.

Satu sumber keamanan mengatakan, kapal MV C-Endeavour milik perusahaan jasa Chouest itu melayani ladang minyak Agbami Chevron, yang memproduksi 250.000 barel per hari, sekitar 113 kilometer di lepas pantai Nigeria. Dua sumber lain yang mengetahui insiden itu mengkonfirmasi keterangan tersebut.

Seorang juru bicara Chevron yang berkantor di California menolak memberikan keterangan di luar pernyataan resmi.

"Chevron Nigeria Limited membantu perusahaan pelayanan itu mengupayakan pembebasan aman bagi awak kapal yang diculik," kata perusahaan tersebut.

Perompakan itu merupakan yang terakhir dari serangkaian serangan di lepas pantai Afrika barat dalam beberapa bulan ini.

Dua-puluh orang awak Eropa timur yang ditangkap perompak di lepas pantai Nigeria bulan lalu dibebaskan bersama kapal mereka sekitar sepekan kemudian.

Pantai Nigeria, negara produsen minyak terbesar Afrika, telah menjadi tempat berbahaya untuk pelayaran kapal, dan risiko itu meluas dalam beberapa bulan ini hingga ke pantai negara tetangga kecil, Benin.

Pantai Benin dilanda sedikitnya 20 insiden perompakan tahun ini, sementara pada 2010 tidak terjadi pembajakan kapal sama sekali.

Nigeria dan Benin meluncurkan patroli laut bersama bulan lalu dalam upaya mengatasi gelombang perompakan.

Biro maritim memperingatkan, gelombang serangan kapal di lepas pantai Afrika barat menunjukkan bahwa kawasan itu telah menjadi ajang baru perompakan, menyusul kawasan Somalia.

Perompak yang beroperasi di lepas pantai Somalia meningkatkan serangan pembajakan terhadap kapal-kapal di Lautan India dan Teluk Aden meski angkatan laut asing digelar di lepas pantai negara Tanduk Afrika itu sejak 2008.

Kapal-kapal perang asing berhasil menggagalkan sejumlah pembajakan dan menangkap puluhan perompak, namun serangan masih terus berlangsung.

Perairan di lepas pantai Somalia merupakan tempat paling rawan pembajakan di dunia, dan Biro Maritim Internasional melaporkan 24 serangan di kawasan itu antara April dan Juni tahun 2008 saja.

Angka tidak resmi menunjukkan 2009 sebagai tahun paling banyak perompakan di Somalia, dengan lebih dari 200 serangan -- termasuk 68 pembajakan yang berhasil -- dan uang tebusan diyakini melampaui 50 juta dolar.

Kelompok-kelompok bajak laut Somalia, yang beroperasi di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa, memperoleh uang tebusan jutaan dolar dari pembajakan kapal-kapal di Lautan India dan Teluk Aden.

Patroli angkatan laut multinasional di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Eropa dengan Asia melalui Teluk Aden yang ramai tampaknya hanya membuat geng-geng perompak memperluas operasi serangan mereka semakin jauh ke Lautan India.

Dewan Keamanan PBB telah menyetujui operasi penyerbuan di wilayah perairan Somalia untuk memerangi perompakan, namun kapal-kapal perang yang berpatroli di daerah itu tidak berbuat banyak, menurut Menteri Perikanan Puntland Ahmed Saed Ali Nur.

Pemerintah transisi lemah Somalia, yang saat ini menghadapi pemberontakan berdarah, tidak mampu menghentikan aksi perompak yang membajak kapal-kapal dan menuntut uang tebusan bagi pembebasan kapal-kapal itu dan awak mereka.

Perompak, yang bersenjatakan granat roket dan senapan otomatis, menggunakan kapal-kapal cepat untuk memburu sasaran mereka.



Menhut belum tahu soal perpanjangan ijin Chevron

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku belum tahu mengenai perpanjangan ijin PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI) untuk eksplorasi panas bumi di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Untuk masalah Chevron ijinnya apakah sudah diperpanjang atau belum, akan saya lihat dulu. Saya tidak mau berkomentar banyak kalau belum melihat ijinnya," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di Kecamatan Pangalengan, Rabu.

Menurutnya, aktivitas Chevron di kawasan Kamojang bukanlah baru setahun, akan tetapi itu sudah ada sejak zaman Belanda. Oleh karenanya, tidak benar apabila Chevron selama ini tidak pernah mengantongi ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

Saat ditanya mengenai desakan warga Kecamatan Ibun dan Kertasari yang meminta agar BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dibubarkan, karena seringkali justru melakukan pengrusakan dan menyakiti masyarakat, Zulkifli dengan entengnya menjawab bahwa hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Semua orang boleh saja berpendapat apa, yang penting harus mengikuti aturan. Termasuk BKSDA sebagus apa pun yang telah dilakukannya pasti tidak akan luput dari kritik," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah LSM diantaranya Komite Peduli Jawa Barat menganggap bahwa BKSDA justru pendukung pelaku pengrusakan hutan. Karena BKSDA dengan sengaja membiarkan Chevron melakukan pengrusakan hutan lindung atas nama eksplorasi alam.

Disisi lain, lima orang warga Kecamatan Ibun yang hanya memungut ranting justru malah diseret ke meja hijau dengan tuduhan pencurian.

"Saya kecewa dengan BKSDA yang malah menyengsarakan dan merugikan masyarakat Kabupaten Bandung. Harga diri bangsa ini mau dikemanakan? kalau hal ini kita biarkan," ujarnya.

Sedangkan mengenai Chevron, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, mengaku kecewa dengan sikap PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI) di Desa Cihawuk.

Menurut anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Aep Abdullah Chevron sama sekali tidak menghormati kedatangan sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Bandung yang mengurusi kasus perluasan sumur tenaga panas bumi.

"Saya melihat kedatangan dewan ke Chevron sama sekali tidak dihargai. Itu terlihat dari tidak adanya pucuk pimpinan Chevron yang mau menemui mereka. Bahkan beberapa kali jawaban yang disampaikan Chevron sama sekali tidak jelas dan mengambang," ujarnya.

Dijelaskannya, kedatangan anggota dewan ke Chevron merupakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta pada Jumat (21/10) lalu. Dirinya menilai pertemuannya kali ini sama sekali tidak ada manfaatnya, sehingga wajar apabila Komisi C sempat melakukan aksi walk out dari pertemuan tersebut.


Dua Tewas dalam Ledakan Kilang Chevron


Dua orang dilaporkan tewas dalam ledakan sebuah kilang minyak Chevron di Pembroke, Wales, pada Kamis.

"Kami telah menerima laporan dalam beberapa menit terakhir mengenai dua korban tewas di pabrik Chevron itu," seorang reporter BBC melaporkan.

Layanan pemadam kebakaran setempat mengatakan sebelumnya telah terjadi ledakan dan kebakaran di kilang tersebut tetapi tidak ada informasi tentang korban, demikian dilaporkan Reuters.