TARGET KEUNTUNGAN PERTAMINA Rp. 23,5 TRILIUN TAHUN 2012

INDONESIA PLASA

Target laba Pertamina Rp23,5 triliun pada 2012

Senin, 19 Desember 2011 23:05 WIB |

Petugas memeriksa pipa penyaluran minyak di salah satu tangki Pertamina EP Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, Kamis (28/7). Angka produksi Pertamina EP pada semester pertama 2011 mencapai 122,7 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 961,8 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan menembus profit Rp 8,2 triliun atau sekitar 59 persen dari target 2011.


... Kami akan memasuki 2012 lebih optimistis lagi... menargetkan perolehan laba bersih Rp23,5 triliun pada 2012 atau meningkat 32 persen dari perkiraan realisasi 2011 sebesar Rp20,7 triliun...



PT Pertamina (Persero) menargetkan perolehan laba bersih Rp23,5 triliun pada 2012 atau meningkat 32 persen dari perkiraan realisasi 2011 sebesar Rp20,7 triliun.

Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, usai rapat umum pemegang saham yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012 di Jakarta, Senin, mengatakan, prognosa laba 2011 sebesar Rp20,7 triliun itu adalah 116,9 persen dari target Rp17,7 triliun.

"Kami akan memasuki 2012 lebih optimistis lagi," katanya.

Ia mengatakan, meskipun Pertamina mengalami kerugian dari BBM subsidi Rp640 milliar dan elpiji nonsubsidi Rp4,9 triliun, namun prognosa laba 2011 naik 23,4 persen dibandingkan 2010 Rp16,78 triliun.

Pertamina menargetkan pendapatan usaha Rp527 triliun pada 2012 atau meningkat 15,6 persen dibandingkan RKAP 2011 Rp456,5 triliun.

Karen melanjutkan, produksi migas pada 2012 direncanakan 532,7 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri dari minyak 244 ribu barel per hari dan gas 1.672 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Target produksi minyak dan gas pada 2012 meningkat 14,5 persen dari perkiraan realisasi 2011 sebesar 465,3 ribu barel setara minyak yang berasal dari minyak 196,8 ribu barel per hari atau 103 persen dibanding 2010 dan gas 1.555 MMSCFD atau 107 persen dibanding 2010.

Sementara, produksi panas bumi 2011 akan mencapai 2.188 giga watt hour (GWH) atau 103,5 persen dibandingkan 2010. Untuk 2012, produksi panas bumi ditargetkan 2.364 GWH atau meningkat 8 persen dibandingkan 2011.

Dari bisnis hilir, Pertamina menargetkan penjualan pelumas 596.000 kiloliter pada 2012 atau meningkat 5,4 persen dibanding prognosa 2011 yang mencapai 565.430 kiloliter.

Prognosa penjualan pelumas 2011 yang meningkat 13 persen dibandingkan 2010, sebagian disumbangkan peningkatan ekspor.

Untuk penjualan BBM ritel nonsubsidi 2012 ditargetkan 1,7 juta kiloliter atau meningkat 21 persen dibandingkan prognosa 2011 sebesar 1,4 juta kiloliter.

Pencapaian penjualan BBM industri dan marine 2011 sebesar 11,8 juta kiloliter atau 103 persen dibanding tahun lalu, BBM aviasi juga meningkat 3,38 juta kiloliter atau 109 persen dari 2010.

Karen juga mengatakan, Pertamina akan berinvestasi pada 2012 sebesar Rp52,8 triliun dengan komposisi 80 persen hulu dan 20 persen hilir.

"Pendanaan investasi berasal dari internal 20 persen dan eksternal 80 persen," katanya.

Beberapa proyek utama Pertamina pada 2012 adalah pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat yang ditargetkan beroperasi April 2012 dengan kapasitas tiga juta metrik ton per tahun atau setara 400 MMSCFD dan kilang Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap yang menambah kapasitas menjadi 411.000 barel per hari.

Pertamina bersama ExxonMobil juga telah memulai pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu yang beroperasi 2014 dengan kapasitas 165 ribu barel per hari.


Pertamina-Aramco bangun kilang di Tuban rp80 triliun

Kamis, 29 Desember 2011 16:52 WIB |


PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan perusahaan negara Arab Saudi, Saudi Aramco berencana membangun kilang berkapasitas 300.000 barel per hari di Tuban, Jatim dengan perkiraan investasi Rp80 triliun.

Direktur Pengolahan Pertamina Edi Setianto di Cilacap, Jateng, Kamis mengatakan, pada pertengahan Januari 2012, Pertamina dan Saudi Aramco akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan Kilang Tuban.

"Proyek ditargetkan beroperasi 2018," katanya.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta agar Pertamina segera membuat kerja sama dengan Saudi Aramco.

Kilang Tuban direncanakan menghasilkan antara lain produk BBM sebesar 8,29 juta kiloliter per tahun yang terdiri dari premium 3,93 juta, solar 2,68 juta, dan avtur 1,68 juta.

Edi mengatakan, setelah MoU, Pertamina dan Aramco akan melakukan studi kelayakan yang diperkirakan selama satu tahun.

Menurut Edi, kerja sama Pertamina-Aramco di antaranya Aramco akan memasok kebutuhan minyak mentah jenis berat (sour) sebesar 250.000 barel per hari dan 50 ribu lainnya dari produsen lain.

"Dengan demikian, kami dapat komposisi harga yang bagus," katanya.

Ia juga menambahkan, kilang Tuban direncanakan terintegrasi dengan produk petrokimia, sehingga meningkatkan keekonomiannya.

Pertamina menargetkan mulai 2018 tidak lagi mengimpor BBM karena sudah mampu berswasembada bahan bakar tersebut.


Tarik tabung gas kadaluarsa

Minggu, 25 Desember 2011 12:35 WIB |

Pemerintah Provinsi Bengkulu minta Pertamina segera menarik tabung gas elpiji isi 12 kg yang sudah kadaluarsa dari masyarakat di provinsi itu.

"Kita minta secepatnya Pertamina setempat untuk menarik tabung gas kadaluarsa dan mengganti dengan tabung baru. Sebab, jika dibiarkan dapat membahayakan jiwa masyarakat," kata Asisten II Pemprov Bengkulu, Zainal Abidin, Minggu.

Ia mengatakan, pihaknya segera memanggil Kepala Depo Pertamina Bengkulu untuk membicarakan masalah tabung gas kadaluarsa yang masih beredar di masyarakat tersebut.

Sebab, jumlah tabung gas elpiji kadaluarsa itu mencapai 6.800 tabung tersebar di 10 kabupaten/kota di Bengkulu. "Kita minta masalah ini segera diatasi Pertamina karena menyangkut keselamatan masyarakat konsumen gas elpiji di daerah itu," ujarnya.

Zainal mengatakan, pihaknya mengetahui banyak tabung gas elpiji ukuran 12 kg sudah kadaluarsa setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdag) Kota Bengkulu menggelar razia ke stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) menjelang Natal pada Kamis (23/12).

Dari razia itu, terungkap hampir 80 persen tabung gas elpiji isi 12 kg yang beredar di masyarakat Bengkulu sudah kadaluarsa dan tidak dilakukan perbaikan oleh pertamina setempat.

"Masa pakai tabung gas kadaluarsa sebanyak 6.800 unit itu sejak setahun lalu, dan sampai sekarang belum dilakukan pengecek ulang dari Pertamina. Kami minta hal ini segera diatasi Pertamina Bengkulu," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Zainal Abidin mengimbau kepada masyarakat konsumen elpiji jika mendapatkan tabung gas kondisi sudah buruk dan tidak layak pakai sebaiknya dikembalikan ke agen.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi pada masyarakat sebagai konsumen gas elpiji di daerah ini. "Jadi, kita minta jika masyarakat mengisi ulang gas 12 kg sebaiknya teliti seksama tabung gas yang diterima dan pastikan tabung itu aman," ujarnya.

Sedangkan tabung gas elpiji isi 3 kg tidak ada masalah karena kondisinya masih baru dan tidak perlu diragukan lagi. Meski demikian, masyarakat tetap waspada terhadap penggunaan gas elpiji agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, katanya.


BUMN setujui restrukturisasi piutang Pertamina di TPPI

Jumat, 23 Desember 2011 20:17 WIB |

Kementerian BUMN telah memberi persetujuan restrukturisasi piutang PT Pertamina (Persero) di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Persetujuan tersebut tercantum dalam Surat Kementerian BUMN Nomor S-399/MBU.2/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang diperoleh di Jakarta, Jumat.

Surat ditandatangani Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Irnanda Laksanawan yang mengatasnamakan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan tujuan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Sebagai tembusan surat adalah Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Dewan Komisaris Pertamina.

Surat tersebut merupakan balasan atas Surat Dirut Pertamina No 773/C00000/2011-S0 tertanggal 16 Desember 2011 yang memohon persetujuan restrukturisasi.

Selain itu, surat juga memperhatikan Memorandum Dewan Komisaris Pertamina Nomor 787/K/DK/2011 tertanggal 15 Desember 2011, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 10 Butir C, dan Keputusan Menteri BUMN No KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan persetujuan kepada Saudara untuk menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) dalam rangka penyelesaian piutang Pertamina di TPPI," sebut Irnanda dalam suratnya.

Namun demikian, sebutnya lagi, MRA tersebut hanya dapat dinyatakan efektif berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari Jaksa Pengacara Negara dan berdasarkan hasil rekonsialiasi piutang yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mempertanyakan, persetujuan MRA kepada Pertamina yang hanya dilakukan Deputi Kementerian BUMN.

"Idealnya adalah Menteri BUMN," katanya.

Meski, ia menilai, skema MRA sudah cukup memadai bagi keduanya.

"Untuk skema saya kira opsi terbaik yang dapat dilaksanakan saat ini," katanya.

Menurut Komaidi, persetujuan yang bernilai triliunan dan strategis seperti halnya MRA TPPI tersebut semestinya langsung dilakukan Menteri BUMN.

Meskipun, lanjutnya, keputusan tersebut sudah sesuai prosedur internal Kementerian BUMN, tetap semestinya melalui persetujuan pemimpin tertinggi.

"Karenanya, perlu penjelasan kepada publik agar tidak ada salah paham terkait langkah tersebut," ujarnya.

Komaidi juga menambahkan, sejak awal, permasalahan TPPI tidak hanya bisnis semata.

"Kasus ini cenderung jauh dari logika bisnis," ujarnya.

Pada Jumat ini, dilakukan penandatanganan dokumen Master of Restructuring Agreement (MRA) antara TPPI dengan PT Pertamina (Persero), Menteri Keuangan cq PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

MRA merupakan payung restrukturisasi utang induk usaha TPPI, PT Tuban Petrochemical Industries, yang akan memperoleh pendanaan dari Deutsche Bank.

Skema MRA-nya berupa pembayaran tunai dengan nilai 400 juta dolar dan Rp1 triliun.

Nilai utang TPPI itu terdiri dari sebagian tagihan PPA berupa Multi Year Bond (MYB) sekitar Rp1 triliun, sebagian tagihan Pertamina 300 juta dolar dan sebagian tagihan BP Migas 100 juta dolar.

Sisa tagihan Pertamina akan diselesaikan dengan instrumen standby letter of credit (SLBC) pada saat closing date, serta skema jual beli mogas untuk tagihan open account (OA).

Sedangkan, sisa tagihan BP Migas akan diselesaikan dengan instrumen SBLC dan sisa tagihan PPA tetap seperti semula yakni MYB yang diselesaikan dengan operasional "cash flow" dari PT Petro Oxo Nusantara dan PT Polytama Propindo.

Skema MRA dengan Pertamina adalah piutang "product delivery instrument" (PDI) atau "delayed payment notes" (DPN) akan dilunasi seluruhnya yakni pokok dan bunga senilai 400 juta dolar AS.

Caranya, pembayaran secara tunai senilai 300 juta dolar AS dan sisanya SBLC 100 juta dolar yang diterbitkan pada saat "closing date" MRA.

Untuk piutang OA senilai 183 juta dolar, pembayaran dilakukan dengan "letter of credit" (L/C) yang terdiri dari L/C pertama 60 juta dolar dengan jadwal pembayaran selama lima tahun pertama yang diterbitkan saat "closing" MRA sebesar 100 juta dolar dan L/C kedua sebesar sisa "outstanding" OA beserta bunganya untuk lima tahun kedua yang diterbitkan sebelum akhir tahun kelima.

Apabila L/C kedua tidak terbit, maka Pertamina masih mempunyai jaminan pembayaran OA melalui "offsetting" dengan pembayaran atas pembelian mogas dan "offsetting" dengan pembayaran atas pembelian produk lain, dan eksekusi jaminan saham milik Honggo Wendratmo atau PT Sila Kencana Lestari di PT Tuban Petrochemical Industries.



Presiden dijadwalkan kunjungi Pertamina Cilacap

Jumat, 23 Desember 2011 18:47 WIB |

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan mengunjungi Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, pada 28 Desember 2011.

"Dalam kunjungan tersebut, Presiden SBY akan menghadiri groundbreaking atau pemancangan tiang pertama proyek pembangunan kilang Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC)," kata Public Relation Section Head Pertamina RU IV Cilacap Ruseno di Cilacap, Kamis.

Ia mengatakan, proyek itu akan digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk bekerja sama dengan Goldstar Co Ltd.

Selain mengunjungi Pertamina RU IV Cilacap, kata dia, Presiden SBY juga melakukan temu tani dan nelayan.

"Untuk sementara rencana kunjungan tersebut pada 28 Desember, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Sekretariat Negara dan Pasukan Pengamanan Presiden," kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Cilacap Taryo membenarkan rencana kegiatan temu tani dan nelayan dalam rangkaian kunjungan Presiden SBY ke Cilacap.

"Namun untuk rencana kegiatan temu tani dan nelayan tersebut, hingga saat ini masih dirapatkan," katanya.

Informasi yang dihimpun, Presiden SBY akan mengunjungi Cilacap pada 28-29 Desember 2011.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden akan menghadiri pemancangan tiang pertama pada proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) kilang RFCC di Pertamina RU IV Cilacap.

Pembangunan kilang senilai 931,48 juta dolar AS atau delapan triliun rupiah tersebut akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk bekerja sama dengan Goldstar Co Ltd yang ditunjuk Pertamina setelah konsorsium Adhi-Goldstar itu secara resmi memenangkan tender pada 12 September 2011.

RFCC merupakan proyek kilang (refinery) Pertamina Cilacap dengan kapasitas 62 ribu BPS menggunakan Technology Licensor UOP dan AXENS.

Proyek itu dijadwalkan selesai (operational acceptance) dan diserahterimakan dalam waktu 39 Bulan.

Dengan beroperasinya RFCC Plant itu, Pertamina akan bisa melakukan banyak penghematan dalam pengoperasian kilangnya, sehingga dapat menghemat pengeluaran negara yang salah satunya adalah penghematan subsidi bahan bakar minyak.