EKONOMI INDONESIA PALING STABIL DI KAWASAN INVESTASI MENINGKAT

INDONESIA PLASA

Menkeu atur penggunaan SAL stabilkan pasar


obligasi

Selasa, 27 Desember 2011 13:45 WIB |


Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, menerbitkan peraturan penggunaan dana sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pembalikan dana asing yang membahayakan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta stabilitas pasar keuangan domestik.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan SAL Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat BErharga Negara (SBN) Domestik.

Prinsip dasar penggunaan SAL yang diatur dalam peraturan ini adalah bahwa penggunaan SAL untuk pembelian SBN di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dilaksanakan dengan ketentuan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang atas nama Menkeu, dan mendapat persetujuan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang, dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik, menyampaikan usulan penggunaan SAL kepada Menkeu berdasarkan koordinasi dengan unit terkait, dengan mempertimbangkan kondisi krisis yang diperkirakan akan berkelanjutan dan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk pembelian SBN diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan stabilisasi pasar domestik.

Selanjutnya usulan yang telah disetujui Menkeu disampaikan kepada Badan Anggaran DPR, paling sedikit mencakup: kondisi pasar SBN domestik, dan jumlah maksimal SAL yang dapat digunakan untuk pembelian SBN domestik di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya.

Setelah disetujui Badan Anggaran DPR, Dirjen Pengelolaan Utang melaksanakan pembelian SBN di pasar sekunder sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan Dirjen Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara.

Selanjutnya, Dirjen Pengelolaan Utang harus menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan SAL tersebut kepada Menkeu sebagai bagian dari laporan hasil pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN. Peraturan Menkeu ini berlaku sepanjang pengaturan mengenai penggunaan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik masih diatur dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Agus Suprijanto mengungkapkan perkiraan SAL pada akhir tahun anggaran 2011 diperkirakan bertambah Rp30 triliun. Pada awal Desember 2011, jumlah SAL senilai Rp97 triliun.

"Tentu akan ada tambahan SAL, karena kalau penerimaan negara saja dapat mencapai target 100 persen dan belanja negara hanya sekitar 95 persen, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) diperkirakan Rp20 triliun hingga Rp30 triliun," kata Agus.

Menurut dia, perkiraan tersebut didasarkan pada proyeksi defisit anggaran tahun ini yang diperkirakan hanya sekitar 1,6-1,7 persen dari produk domestik bruto (PDB), sehingga belanja negara bisa mencapai 95 persen tapi belanja pemerintah pusat mungkin hanya 90 persen.

Agus mengungkapkan, jumlah SAL sekitar Rp97 triliun itu kemungkinan besar akan bertambah lagi pada akhir tahun ini jika memperhitungkan realisasi belanja yang tidak setara dengan penerimaan yang masuk ke kas negara.

Ditambahkannya, penggunaan SAL tersebut bisa digunakan untuk antisipasi risiko fiskal, sudden reverseal, keadaan darurat jika dampak krisis melanda Indonesia.

"Kalau krisis biasanya jumlah warga masyarakat masuk kelompok miskin bertambah. Itu perlu kita antisipasi, salah satu cara mungkin dengan SAL ini," jelasnya.

Berdasar PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL, sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan.

SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setealh ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.


Kemenkeu sosialisasi program prorakyat

Rabu, 28 Desember 2011 15:06 WIB |


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyosialisasikan program prorakyat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2012 untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pelaksana APBN, serta masyarakat luas untuk menyukseskan program pemerintah tersebut.

"Kita menyadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah terkait kinerja penyerapan dan penyaluran anggaran," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, dalam sambutan sosialisasi program di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pemerintah melakukan sosialisasi terkait tujuan utama pembangunan tahun depan yaitu membangun penyangga terhadap gejolak global, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanganan daerah tertinggal.

"Kita ingin memperluas informasi dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam program prorakyat 2012 serta menyamakan cara pandang mengenai program tersebut di masa mendatang," ujarnya.

Menkeu menyebutkan, arah kebijakan APBN 2012 diarahkan untuk menunjang empat pilar pembangunan yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment (berpihak ke pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atasi kemiskinan dan lingkungan hidup) dengan sasaran strategis tingkat kemiskinan 10,5 persen hingga11,5 persen, tingkat pengangguran 6,4-6,6 persen dan target penyerapan tenaga kerja 450 ribu orang per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dalam sosialisasi ini memfokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan membuat kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan memberikan fasilitas bantuan melalui kegiatan yang berkepihakan.

"Oleh karena itu, sosialisasi dibutuhkan karena perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk program prorakyat dan program lainnya yang tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga belum optimal jika dalam tataran pelaksanaannya masih dilakukan secara business as usual," ujarnya.

Program prorakyat yang dipaparkan dalam sosialisasi ini antara lain kebijakan realokasi bantuan operasional sekolah (BOS), kebijakan beasiswa siswa- mahasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas).

Dijelaskan pula program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu program keluarga harapan, kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kebijakan program beras untuk keluarga miskin (raskin).

"Saya harap sosialisasi ini dapat semakin memperkokoh komitmen dan kesepahaman kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta memperkokoh stabilitas domestik Indonesia," katanya.

Dalam peningkatan kesejahteraan sosial dalam APBN 2012, alokasi anggaran bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp47,8 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp43,8 triliun dan dana cadangan penanggulangan bencana alam Rp4 triliun.

Pemerintah juga memberikan alokasi anggaran untuk program nasional pemberdayaan masyarakat dalam belanja bantuan sosial senilai Rp 10 triliun.


BI-Kemdikbud lakukan edukasi keuangan dan perbankan

Kamis, 29 Desember 2011 22:34 WIB |


Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan edukasi keuangan dan perbankan kepada para guru dari enam daerah di Indonesia yang sebelumnya telah dipilih menjadi pilot project.

"Saya kira apa yang sudah kita capai sampai sekarang adalah suatu langkah yang besar artinya, kita sudah melakukan pembelajaran terhadap para guru, sehingga saat mereka kembali ke daerah diharapkan dapat memberikan pembelajaran pula kepada anak didik serta masyarakat setempat," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di gedung BI Jakarta, Kamis.

Menurutnya, program edukasi keuangan dan perbankan ini merupakan jangka panjang dan diharapkan secara perlahan-lahan bisa menumbuhkan kebiasaan masyarakat sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang masyarakatnya memiliki budaya gemar menabung dan familiar dengan lembaga keuangan.

Dalam upaya memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya siswa sekolah, BI dan Kemdikbud juga memberikan alat bantu ajar dan media ekstrakurikuler dalam rangka mendukung pelaksanaan integrasi edukasi keuangan kedalam mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) untuk siswa tingkat SD dan SMP.

"Kami berharap dengan tersedianya alat bantu ajar dan media ekstrakurikuler maka pengenalan mengenai edukasi keuangan dan perbankan dapat diterima anak didik dengan rasa senang dan menumbuhkan kreativitas ke depan," ujar Darmin.

Dijelaskannya, alat bantu ini berguna untuk menjelaskan mengenai uang, bilyet, formulir bank, buku saku, dan lembar kerja siswa. Dalam mendesain alat bantu itu, BI menggandeng Rumah Cerdas Kak Seto dan Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat Bidang Perbankan.

Tidak hanya memberi alat bantu, BI pun melakukan integrasi kurikulum yang sudah diterapkan untuk enam daerah pilot project yakni Makassar, Banjarmasin, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya. Untuk mewujudkan itu, BIA bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia-Bandung dan Kemendikbudnas.

"Kami berharap perbankan bisa menyalurkan dana CSR untuk program khusus pelaksanaan edukasi keuangan kepada siswa sekolah. Dengan begitu, para siswa tersebut bisa lebih mengetahui manfaatnya, memahami risikonya dan memerhatikan biaya dari suatu produk perbankan," katanya.



MA lantik dua deputi gubernur BI

Kamis, 29 Desember 2011 12:27 WIB |


Mahkamah Agung (MA) melantik dan mengambil sumpah Muliaman Hadad dan Ronald Waas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, Kamis.

Ronald Waas resmi menggantikan (alm) S Budi Rochadi dan Muliaman Hadad sendiri kembali menduduki kursi Deputi Gubernur untuk kedua kalinya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang BI sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 bahwa sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua MA dan Keputusan Presiden Nomor 75/P tahun 2011 mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan Deputi Gubernur BI.

Nama pejabat yang diberhentikan dan diangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2011 adalah memberhentikan dengan hormat dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Budi Rochadi dan Muliaman D Hadad, dan mengangkat dalam jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Ronald Waas dan Muliaman D Hadad.

Muliaman Hadad dan Ronald Waas terpilih menjadi Deputi Gubernur BI oleh Komisi XI DPR melalui voting pada 7 Desember 2011.

Muliaman memperoleh suara sebanyak 38 suara, jauh mengalahkan saingannya Riswinandi, Wakil Direktur Bank Mandiri, yang hanya memperoleh 17 suara. Sedangkan Ronald Waas, yang sekarang menduduki posisi sebagai Direktur Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI, memperoleh 37 suara, mengalahkan koleganya di BI, Perry Warjiyo yang hanya memperoleh 18 suara.

Acara pelantikan dua deputi gubernur ini dihadiri Gubernur BI Darmin Nasution beserta jajaran Deputi BI, dan jajaran MA. Selain itu beberapa mantan pejabat BI, termasuk mantan Deputi Senior BI Miranda S Goeltom.

Ketika wartawan ingin mengkonfirmasi terkait tertangkapnya Nunun Nurbaeti, Miranda hanya tersenyum dan mengucapkan: "Selamat Tahun Baru semua".


20.418 orang pejabat kemenkeu serahkan LHKPN

Senin, 26 Desember 2011 07:21 WIB |


Kementerian Keuangan mencatat pejabat lingkungan internal kementerian yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang 2011 telah mencapai 20.418 orang atau sekitar 85,8 persen.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, hal tersebut menunjukkan Kemenkeu makin intensif untuk mengupayakan pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

"Pada 2011, Kemenkeu mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Kabinet terkait capaian-capaian positif pelaksanaan Inpres yang dimaksud," ujarnya.

Yudi menyebutkan indikator-indikator pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkeu lainnya yang telah diformulasikan dan dilaksanakan antara lain peningkatan jumlah pejabat eselon I hingga II yang menetapkan kontrak kinerja tahunan yaitu 1.862 pejabat atau mencapai 98,83 persen.

Selain itu, tingkat capaian unit kerja yang menyampaikan laporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah sebanyak 394 unit kerja dari 405 unit kerja yang wajib menyampaikan yaitu 97,28 persen.

"Dari total tersebut, sebanyak 16,6 persen telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada semester I 2011, sedangkan sisanya dilakukan evaluasi pada semester II," ujar Yudi.

Sementara, penyusunan standar prosedur operasi (SOP) pelayanan masyarakat yang direkomendasikan oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 756 SOP dengan jumlah akumulasi layanan unggulan sebesar 102 SOP.

Kemudian, realisasi sertifikasi pejabat pengadaan oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebanyak 2.820 atau 101,25 persen.

Adapun terkait penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) yang dilakukan LPSE Kemenkeu berhasil menghemat Rp114,6 miliar atau 18,93 persen dari pagu sebesar Rp605,7 miliar.

Yudi mengatakan Kemenkeu juga secara intens melakukan kegiatan sosialisasi Inpres nomor 5 tahun 2004 kepada lingkungan internal Direktorat Jenderal sejak 2007.

"Kemenkeu juga melakukan implementasi peraturan Menkeu tentang pengawasan dan pembinaan aparatur, antara lain penetapan kode etik pegawai, pengelolaan pelaporan pelanggaran, penerapan kedisiplinan pegawai dan penilaian kinerja individu," ujarnya.

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkeu adalah bagian dari proses reformasi birokrasi dengan perbaikan birokrasi secara menyeluruh baik dari sisi prosedural maupun substansial.



Eropa jadi katalis rupiah melemah

Kamis, 29 Desember 2011 18:58 WIB |


Perbaikan krisis Eropa yang belum ada arah positif masih menjadi katalis nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis sore.

Nilai tukar mata uang rupiah yang diperdagangkan antarbank di Jakarta Kamis sore ke posisi Rp9.120 atau turun 55 poin dibanding sebelumnya Rp9.065 per dolar AS.

"Sentimen negatif masih kuat dari eropa, penanganan krisis eropa belum ada arah yang positif," kata analis pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova, di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan, volume perdagangan di pasar spot juga terbilang minim sehigga memudahkan spekulan memainkan harga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

"Tipisnya volume perdagangan menjelang penutupan tahun membuat pergerakan mudah berubah (volatile)," kata.

Sebelumnya, kata dia, rupiah sempat mendapat sentimen positif terhadap optimisme lelang obligasi Italia sebagai langkah awal perbaikan krisis di Eropa.

"Namun, penyerapan obligasi dari dana bank sentral eropa (ECB) dinilai pelaku pasar belum cukup signifikan dalam memperbaiki krisis utang di eropa, penyelesaian krisis kehilangan momentum," ujar dia.

Ia memperkirakan, mata uang rupiah hingga kuartal pertama 2012 masih akan bergerak dalam kisaran yang terbatas cenderung berada dalam area yang negatif.

"Dana-dana yang masuk ke dalam negeri (capital inflow) cukup banyak datang dari eropa, selama krisis disana belum dapat dipastikan maka rupiah rentan koreksi terhadap dolar AS," ucapnya.

Namun, lanjut dia, pondasi ekonomi dalam negeri yang kuat akan menahan pelemahan rupiah lebih dalam. Inflasi tahun depan juga akan rendah seiring dengan permintaan komoditas pangan yang stabil.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada, Kamis (29/12) tercatat mata uang rupiah bergerak menguat ke posisi Rp9.160 dibanding sebelumnya di posisi Rp9.165.