Kamis, 25 November 2010 17:55 WIB
Pemegang saham BNI setuju dengan rencana penambahan modal melalui penawaran saham terbatas (right issue) dengan penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
Dengan right issue itu, komposisi kepemilikan saham BNI akan berubah. Pemerintah yang sekarang menguasai 73 persen nantinya terdilusi menjadi 60 persen dan kepemilikan oleh publik naik dari 27 persen menjadi 40 persen.
Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) BNI di Jakarta, Kamis, disetujui harga saham right issue Rp3.100 per lembar dengan harga hak (rights) membeli saham milik pemerintah sebesar Rp300 per lembar.
Dirut BNI, Gatot M Soewondo, mengatakan bahwa dengan harga rights Pemerintah sebesar Rp300, maka pemerintah akan mendapat dana sebesar Rp740 miliar, sedangkan BNI akan mendapatkan tambahan modal sebesar Rp10,4 triliun.
Posisi modal inti setelah right issue juga akan naik dari 10,2 persen menjadi 16 hingga 17 persen.
Penambahan modal membuat posisi CAR (capital adequacy ratio) BNI naik dari 12,5 persen menjadi 19-20 persen. Tambahan modal itu, menurut dia, 80 persennya akan digunakan untuk penyaluran kredit, 15 persen untuk infrastruktur dan lima persen untuk memperkuat modal anak perusahaan.
"Sebesar 15 persen sisanya untuk infrastruktur seperti perbaikan IT, membuka cabang baru, serta pengembangan human capital," katanya.
Gatot menambahkan, jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 3,374 miliar lembar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA