Diakui atau tidak, salah satu bahan pangan yang mampu mendiversifikasi beras saat ini adalah mi instan. Setiap kali ada bencana alam atau keadaan darurat di suatu tempat, yang terpikir adalah mengirim bahan pangan cepat saji dan pilihannya sering kali jatuh pada mi instan.
Popularitas mi instan pun merambah luas serta melahirkan peluang bisnis baru, yaitu warung mi instan, dengan berbagai variasi cara penyajian.
Dengan sedikit sentuhan kreativitas, mi instan yang per bungkus harganya sekitar Rp 900 nilainya bisa melonjak menjadi Rp 10.000, bahkan Rp 18.000 saat disajikan dengan berbagai variasi. Mulai ditambah sayuran, telur, bakso, kornet, potongan daging ayam, hingga taburan keju. Warung mi instan pun menjamur di berbagai pelosok negeri ini.
Konsumennya pun lintas generasi. Mi instan disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Besarnya pangsa pasar ini membuat industri mi instan pun berkembang. Saat ini setidaknya ada 17 unit industri mi instan, dengan kapasitas produksi total 1,77 juta ton per tahun. Kapasitas produksi itu setara dengan 24,6 miliar bungkus mi instan per tahun.
Digoyang isu
Puluhan tahun sudah mi instan merambah pasar makanan di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Pro-kontra tentang sehat atau tidaknya mengonsumsi mi instan sudah lama terdengar. Namun, baru kali ini secara terang-terangan otoritas kesehatan Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa mi instan produk Indonesia sebagai makanan berbahaya. Ini diwujudkan dengan tindakan menarik Indomie dari pasar Taiwan.
Media massa Taiwan memberitakan produk mi instan Indonesia, yang diproduksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, mengandung bahan pengawet E-218 ( Methyl Phydroxybenzoate ) dengan nama dagang nipagin.
Nipagin merupakan bahan tambahan pangan, yang berfungsi sebagai pengawet yang terdapat di dalam kecap manis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, penggunaan nipagin yang diperbolehkan dalam kecap sebesar 250 miligram per kilogram.
Dalam satu bungkus mi instan terdapat 4 gram kecap. Dengan asumsi itu, total kandungan nipagin di dalam kemasan satu bungkus mi instan sebanyak 1 miligram.
Berdasarkan European Food Safety Authority (EFSA), angka acceptable daily intake atau asupan maksimum yang diizinkan sebesar 10 miligram per kilogram berat badan per hari.
Misalnya, untuk orang dengan berat badan 50 kilogram, ambang batas konsumsi per hari nipagin maksimal 500 miligram. Dengan kata lain, konsumsi mi instan yang bisa ditolerir orang tersebut 500 bungkus per hari.
Hampir pasti tidak akan ada orang yang mengonsumsi mi instan 500 bungkus per hari. Namun, ada atau tidak ada fakta itu, yang pasti kesadaran perlunya makanan sehat kembali menjadi kesadaran bersama.
Satu sisi penarikan Indomie memberi hikmah pentingnya makanan sehat. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan dampak ikutan terhadap sektor lain.
Ketua Umum Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia Don Utoyo, misalnya, khawatir kasus di Taiwan akan berpengaruh pada perdagangan mi instan di dalam negeri. Apabila hal itu terjadi, perdagangan komoditas lain, seperti telur, yang menjadi pelengkap mi instan akan terganggu. ”Kalau orang Indonesia menghentikan makan mi instan, konsumsi telur ayam juga bisa turun sebab makan mi instan biasanya menggunakan telur ayam,” ujar Don.
Saat ini produksi telur ayam di dalam negeri 1,2 juta ton per tahun. Jumlah tersebut, menurut Don, sesuai dengan konsumsi telur masyarakat, yakni 80 butir per kapita per tahun, atau 1,5 butir per kapita per minggu.
Konsumsi telur masyarakat Indonesia ini masih jauh di bawah konsumsi telur Malaysia dan China, yang rata-rata satu butir per hari per orang.
”Jadi, asupan protein masyarakat kita relatif rendah. Isu penarikan Indomie mengkhawatirkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih luar negeri minded . Apa yang terjadi di luar negeri bisa begitu saja dianggap baik untuk diterapkan di dalam negeri,” kata Don.
Prosedur aneh
Menanggapi kasus penarikan Indomie di Taiwan, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani merasa ada yang janggal.
”Saya merasa ada keanehan dalam kasus Indomie di Taiwan. Prosedur tetap, seharusnya produsen diberi kesempatan mengklarifikasi kepada otoritas yang berwenang dan diberikan waktu untuk penarikannya. Bukan langsung memublikasikannya di media massa,” katanya.
Ia mencontohkan kasus minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya yang beredar di Indonesia. Produsen diberi waktu lebih dari tiga bulan untuk menarik produk bermasalah itu. ”Tidak mudah menanamkan kepercayaan kembali kepada konsumen untuk mengonsumsi kembali produk dengan merek yang sama,” tutur Franky.
Menteri Perindustrian MS Hidayat prihatin dengan penarikan produk Indonesia itu. ”Saya menegaskan, setelah mendapatkan berbagai informasi, mi instan produk Indonesia aman dikonsumsi,” kata Hidayat.
Selama ini, menurut Hidayat, mi instan yang diekspor ke Taiwan sesuai dengan peraturan bahan tambahan pangan (BTP) yang ditetapkan Pemerintah Taiwan, yaitu tanpa kandungan nipagin.
Produk yang ditemukan Department of Health Taiwan adalah mi instan dari Indonesia, yang diekspor tanpa eksportir resmi, sehingga standarnya tidak mengikuti standar Taiwan.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, peristiwa di Taiwan pelajaran penting bagi Indofood serta industri lainnya. Kesadaran akan kesehatan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. ”Tidak bisa lagi memproduksi untuk sekadar mengenyangkan perut kita,” katanya.
Kasus di Taiwan menjadi pelajaran. Akankah pemerintah memberi pembelaan atau proteksi terhadap industri nasional meski kadang memang ada pelaku industri yang berlaku curang? Atau, industri dibiarkan berjuang sendirian?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA