RI-Jepang Sepakati Pinjaman 8,3 Miliar Yen

INDONESIA PLASA BY: TONI.S
Jumat, 10 Desember 2010 13:08 WIB

Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa.

Bali

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menlu Jepang Seiji Maehara menandatangani Pertukaran Nota Kebijakan Pinjaman Pembangunan VII senilai 8,3 miliar yen.

Penandatanganan kebijakan pinjaman yang diperuntukkan bagi perbaikan kebijakan iklim investasi, pengentasan kemiskinan dan anggaran nasional Indonesia itu dilakukan di sela-sela Forum Demokrasi Bali (BDF) III, di Nusa Dua, Bali Jumat.

Pada kesempatan itu, atas nama Pemerintah Indonesia, Menlu Marty Natalegawa menyampaikan penghargaan atas kehadiran Menlu Jepang pada BDF III dan juga atas sumbangan Pemerintah Jepang pada sejumlah kegiatan BDF sejak awal BDF tahun 2008.

Menurut Menlu, kehadiran Menlu Maehara di Bali saat ini, dan juga mantan PM Jepang Yukio Hatoyama pada BDF II tahun 2009 merupakan cerminan komitmen kuat dari Jepang dan Indonesia guna mempromosikan nilai-nilai demokrasi sebagai dasar interaksi sosial dan politik negara-negara di kawasan.

Sementara itu Menlu Jepang Seiji Maehara menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang berbagi pandangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, investasi, infrastruktur, dan kerja sama keuangan serta program mitigasi perubahan iklim kedua negara.

Kedua menlu menyampaikan pandangan umum mengenai pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi bilateral berdasarkan Kemitraan Strategis bagi Masa Depan yang Sejahtera" dan kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Japan.

Untuk isu kawasan, kedua menlu menaruh perhatian besar atas peningkatan ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea dan sangat prihatin atas peristiwa penyerangan Pulau Yeon Pyeong beberapa waktu lalu yang mengakibatkan korban sipil dan marinir.

Kedua menlu mengutuk penyerangan militer dalam bentuk apa pun yang jelas-jelas melanggar prinsip dan semangat Piagam PBB, yang juga mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan.

Mereka juga menyampaikan harapannya agar negara-negara yang bertikai dapat mengambil langkah-langkah perdamaian dalam penyelesaian konflik dan menahan diri dari tindakan-tindakan militer yang dapat mengarah pada makin buruknya situasi.