DPR Minta Tanggung Jawab Pemerintah Soal Inflasi

INDONESIA PLASA

Sabtu, 15 Januari 2011 00:48 WIB
Jakarta

Komisi XI DPR RI akan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai laju inflasi tahun lalu yang mencapai angka 6,96 persen, melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2010 sebesar 5,3 persen.

Untuk itu dalam agenda kerja masa sidang III DPR sampai dengan 9 April, Komisi XI akan membentuk panitia kerja (panja) inflasi dan suku bunga selain sebagai antisipasi akan adanya inflasi yang tinggi pada 2011 ini, demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat.

"Ini sudah dibicarakan pada rapat internal komisi kemarin, persoalannya lebih disekitar pola pembagian tanggung jawab dalam mengendalikan inflasi dan detail perhitungan serta implikasi terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Menurut dia, panja ini merupakan panja pengawasan terhadap program pemerintah apalagi inflasi tinggi tahun lalu terlihat pemerintah seperti kurang melindungi perekonomian rakyat.

"Inflasi itu memakan daya beli masyarakat dan tampaknya selama ini pemerintah dan BI seperti tidak peduli. Inflasi tinggi itu anti kesejahteraan," kata Harry.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan pemerintah akan bekerja sama dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi DPR melalui panja tersebut.

"Kalau nanti kita rasakan memang perlu, maka kita akan ikut. Pertemuan kita dengan DPR untuk tahun ini kan kan baru akan kita mulai. Kita pasti akan dengarkan apa yang menjadi aspirasi DPR," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah selalu melakukan kerjasama dengan DPR, tidak hanya dengan Komisi XI namun juga Badan Anggaran, untuk membahas perihal asumsi makro setiap tiga bulan.

"Kita sudah rencanakan untuk melakukan review secara berkala dengan Banggar terkait dengan anggaran tahun 2011 dan bagaimana kita mempersiapkan anggaran tahun 2012," ujar Menkeu.