Hendri Saparini, satu dari 13 ekonom yang mengajukan class action atau gugatan kepada Kementrian BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan, tujuan gugatan ini juga untuk menuntut transparansi pemerintah.
"Dengan jalan Initial Public Offering (IPO), publik dininabobokan seolah-olah ini jalan satu-satunya padahal ada jalan yang lain, yaitu pinjaman, mengeluarkan surat hutang atau obligasi, baru IPO," kata Hendri dalam diskusi Erupsi Saham Krakatau Steel di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Sabtu ( 6/11/2010 ).
Hendri mengatakan class action adalah hal yang wajar, dimana masyarakat mendorong dan menggugat adanya klarifikasi karena perusahaan PT. Krakatau Steel ini adalah perusahaan yang prospektif. "KS (Krakatau Steel) memiliki keuntungan dari hulu sampai hilir, prospek dari KS ini luar biasa besar," katanya.
Hendri juga mengatakan bahwa ada yang belum ditransparansikan oleh pemerintah.
"Selama ini pemerintah bekerja dengan pihak asing. Publik berhak tahu seberapa besar kepemilikan KS dalam kerja sama ini, apakah KS ini masih menjadi prioritas ataukah menjadi minoritas. Ini harus dibuka dulu, sehingga kita tidak hanya diskusi masalah harga," jelasnya.
Pemerintah juga wajib memetakan manakah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang strategis dan mana yang tidak.
"Publik juga ingin tahu BUMN manakah yang prospektif. Kita menggugat cara-cara ini, lewat belasan kali seminar dikatakan BUMN strategis tidak boleh diprivatisasi. Kita mendorong perubahan pengelolaan ekonomi dan pengelolaan BUMN," ujarnya.
Hendri juga mengatakan agar jangan sampai BUMN menjadi sapi perahan generasi baru. "Ibaratnya tak hanya diambil susunya, tapi juga daging dan makanannya juga," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA