Blok Mahakam.
"Kontrak yang habis mestinya diberi ke Pertamina dulu sebagai perusahaan migas negara, setelah itu baru kemudian bisa bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah provinsi," ujar Pri Agung, ketika dihubungi Tempo, Senin (25/10).
Pri Agung berpendapat, masih terlampau sulit bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berpartisipasi langsung dalam mengelola Blok Mahakam. "Dalam hal finansial dan teknologi belum berpengalaman dalam mengelola lapangan migas," katanya.
Menurut Pri, akan lebih baik bila pemerintah Kalimantan Timur bermitra dengan Pertamina. Hal tersebut dinilai jauh lebih ideal ketimbang berpartisipasi langsung. "Bisa bermitra dengan Pertamina, lalu berkongsi dengan cara bisnis ke bisnis. Tidak akan ada masalah," ujarnya.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Romahurmuziy, menilai minat pemerntah Provinsi Kalimantan Timur untuk membeli saham Blok Mahakam layak untuk diapresiasi. "Asalkan dihadirkan dalam kerangka kepentingan nasional," ujarnya.
Namun, menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah juga harus memenuhi tiga hal mendasar agar bisa turut berpartisipasi. Yang paling utama, pemerintah harus memiliki kekuatan finansial yang mapan agar nantinya tidak mudah untuk 'diakali' oleh pihak swasta saat melaksanakan kerjasama tersebut.
Dia juga menyarankan agar pemerintah Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk ditempatkan dalam pengambilan kebijakan di blok tersebut. "Yang terakhir jangan lupa dengan kerangka kerja samanya nanti tetap harus berpegang dengan prinsip business to business," tutur dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut meramaikan bursa perebutan Blok Mahakam, yang diketahui memiliki kandungan minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Keinginan tersebut dipaparkan oleh Kepala Humas dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Elan Biantoro.
Elan mengatakan, pihaknya telah menerima surat resmi dari Pemerintah Kalimantan Timur terkait niat untuk terlibat dalam pengelolaan blok tersebut. BP Migas tidak berkeberatan atas rencana pemerintah daerah selama syarat pengelolaan terpenuhi. "Mereka harus memenuhi syarat, dan memiliki kemampuan finansial, teknologi, serta manajemen," kata Elan.
Jika ketiga syarat tersebut bisa dipenuhi, menurut Elan, BP Migas siap memfasilitasi dan mendorong keinginan tersebut melalui badan usaha milik daerah setempat agar mengakomodasi kepentingan daerahnya dalam mengelola Blok Mahakam. "Tapi keputusannya tetap berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," ujar Elan.
Selain pemerintah daerah, sebelumnya PT Pertamina (Persero) terlebih dulu berminat terhadap Blok Mahakam. Blok itu kini sedang dikelola oleh PT Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inpex Corporation (Jepang). Kontrak Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Blok Mahakam diperkirakan mampu memproduksi 1,06 miliar barel minyak dan kondensat 12,7 triliun kaki kubik.
Keinginan mengambil alih Blok Mahakam sebelum 2017 merupakan upaya Pertamina dalam memperkuat kepemilikan perusahaan nasional di industri minyak dan gas bumi. Sebagai tahap awal, Pertamina berencana memiliki 15-25 persen saham Blok Mahakam. Setelah 2017, Pertamina akan mengokohkan rencananya untuk menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi operator di blok tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA