INDONESIA PLASA BY:Toni Samrianto.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengevaluasi kinerja 38 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di setiap kabupaten dan kota karena tingkat deposit rasionya masih rendah. "Di Jawa Timur terdapat 364 BPR, tapi hanya BPR yang dikelola pemerintah daerah yang dievaluasi," kata Gubernur Jawa Timur saat berada di Sumenep, Senin (25/10), di Sumenep.
Menurut gubernur, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kinerja manajemen dan kecukupan modal. Manajemen yang dinilai buruk harus diganti agar kinerja BPR lebih maksimal dalam menyalurkan kredit bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), yang menjadi tugas pokok BPR.
Soekarwo menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan sesuai program Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan moneter. Setelah evaluasi tuntas, kata dia, modal untuk BPR tidak boleh lagi diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Modal akan diambilkan dari perbankan nasional," ujarnya.
Pemerintah Jawa Timur, kata dia, sudah mengusulkan tolak ukur agar kinerja BPR masuk kategori sehat.
Asumsi sementara, lanjut dia, saat ini terdapat dana Rp 198 triliun dari pihak ketiga di perbankan nasional. Di antara dana tersebut, yang digunakan dalam penyaluran kredit sekitar Rp 152 triliun dan dana untuk pembayaran Rp 15 triliun. "Artinya ada Rp 31 triliun yang bisa digunakan untuk pemulihan CAR di BPR," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA