INDONESIA PLASA
Selasa, 4 Januari 2011 19:59 WIB
Jakarta
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan seluruh kegiatan yang dimonitor, diawasi dan dievaluasi oleh UKP4 tersebut hampir seluruhnya selesai 100 persen.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa pihaknya telah membahas beberapa hal yang menjadi capaian Kementerian Kominfo yang harus segera dikirimkan kepada Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
"Seluruh kegiatan yang dimonitor, diawasi dan dievaluasi oleh UKP4 tersebut hampir seluruhnya selesai 100 persen," katanya.
Gatot menambahkan beberapa program yang telah terselesaikan di antaranya program penerapan dan pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan).
"Kegiatan ini telah selesai 100 persen berupa telah selesai dilakukannya instalasi, tes dan commisioning terhadap 50 sekolah percontohan di 5 kabupaten / kota di DIY," katanya.
Bahkan ia menambahkan telah disusun rencana implementasi e-pendidikan di seluruh Indonesia berdasarkan evaluasi e-pendidikan di DIY.
Selain itu, ada pula program penyusunan konsep ICT Fund untuk membiayai pembangunan jaringan backbone serat optik.
Kegiatan itu, kata Gatot, telah selesai 90 persen, dengan indikator perubahan tugas pokok dan fungsi BTIP (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan) telah dilakukan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Kominfo tertanggal 30 November 2010 tentang perubahan nomenklatur dan perluasan BLU BTIP dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan BLU (yang sebelumnya didahului dengan pertemuan antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian Keuangan).
"Kini tinggal menunggu pembahasan tingkat tinggi antara Menteri Keuangan, Menteri Kominfo dan Menteri PPN//Kepala Bappenas," katanya.
Selanjutnya, penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP (Kerja Sama Pemerintah Swasta / Public Private Partnership).
Menurut dia, kegiatan ini telah selesai 100 persen, dengan indikator pada Oktober 2010 telah diterbitkan surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai persetujuan usulan perluasan tugas pokok dan fungsi BTIP; dan pada November 2010 Menteri Kominfo telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.
Program yang lain yakni pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana informatika.
"Untuk USO penyediaan pusat layanan internet kecamatan (PLIK) telah selesai 101,2 persen, yaitu dari target semula untuk 4.218 desa kecamatan menjadi 4,269 desa kecamatan berbasis PLIK," katanya.
Kemudian juga untuk 8 ibukota provinsi (Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Ternate dan Jayapura) yang memiliki National Internet Exchange yang telah selesai 100 persen proses tendernya yaitu berupa telah ditetapkannya 3 pemenang lelang untuk 4 paket yang meliputi 8 kota tersebut di atas.
Selanjutnya adalah pembangunan 15 desa informasi bagi tersebarnya informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan melalui radio komunitas yang telah selesai 100 persen dibangun, yang tersebar di: Desa Tanjung Medang ? Riau, Desa Silawan ? NTT, Desa Jagoi ? Kalimantan Barat, Desa Badau ? Kalimantan Barat, Desa Bigung ? Kalimantan Timur, Desa Long Loreh ? Kalimantan Timur, Desa Sota ? Papua, Desa Aji Kuning ? Kalimantam Timur, Desa Liang Butan ? Kalimantan Timur, Desa Kenaman ? Kalimantan Barat, Desa Senaning ? Kalimantan Barat, Desa Nibong ? Kalimantan Barat, Desa Lenganeng ? Sulawesi Utara, Desa Tanjung ? Riau dan Desa Yayasan ? Maluku Utara.
Program lain adalah perbaikan koordinasi Kementerian dan Daerah dalam hal sosialisasi.
"Semuanya telah selesai 100 persen, yaitu berupa rapat pembahasan draft Buku Strategi Komunikasi dan Rencana Aksi PKH (Progtam Keluarga Harapan) di Jakarta; konvensi Strategi Komunikasi dan Rencana Aksi PKH di Jakarta; sosialisasi PKH melalui Pameran Inovasi UMKM di Jakarta; dan sosialisasi PKH melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi dalam rangka penanggulangan kemiskinan masing-masing di Samarinda dan Palembang," demikian Gatot S. Dewa Broto.(
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA