"Nafas" Negara Bahari Semakin Samar Terdengar

INDONESIA PLASA


Jumat, 7 Januari 2011 04:43 WIB
Virna Puspa Setyorini
Jakarta

"Duduk di pantai tanah yang permai. Tempat gelombang pecah berderai. Berbuih putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau. Gunung-gunung bagus rupanya. Dilingkari air mulia tampaknya. Tumpah darahku Indonesia namanya".

Penggalan puisi berjudul "Indonesia Tumpah Darahku" karya Muhammad Yamin itu menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan, yang bersahabat dengan "tanah" yang terwakili oleh pantai, pulau, dan gunung, juga dengan "air" yang terwakili oleh gelombang, buih putih, dan lautan hijau.

Sebagai negara kepulauan terbesar, bahkan pujangga besar dari Tanah Minang ini semasa hidupnya sudah sangat paham, bahwa air di antara puluhan ribu pulau adalah "nyawa" bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jauh sebelum Deklarasi Djuanda, Yamin yang terlibat aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di tahun 1945 telah berpendapat bahwa "Tanah Air Indonesia" ialah terutama daerah lautan yang mempunyai pantai yang panjang dari tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka ajaran Hugi Grotius soal "laut merdeka" (mare liberum) yang diakui oleh segala bangsa ketika itu tidak tepat dilaksanakan.

Pria yang pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas LKBN ANTARA di tahun 1961-1962 ini juga berpendapat, karena kepulauan Indonesia tidak saja berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga berbatasan dengan beberapa lautan dan beribu-ribu selat yang luas maupun yang sangat sempit di bagian selat dan lautan sebelah dalam wilayah Indonesia, maka dasar "laut merdeka" tidak dapat dijalankan.

Jika ajaran tersebut dijalankan akan sangat merendahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelayaran, perdagangan laut, dan yang terpenting melemahkan pembelaan negara.

Oleh sebab itu, Yamin menegaskan dalam menentukan batasan negara, haruslah pula ditentukan daerah, air lautan manakah yang masuk lautan lepas. Tidak menimbulkan kerugian, jika bagian Samudea Hindia Belanda, Samudera Pasifik, dan Laut China Selatan diakui menjadi laut bebas, tempat aturan "laut merdeka".

Sementara itu, ia mengatakan untuk laut di sekeliling pantai pulau yang jaraknya beberapa kilometer (km) sejak air pasang-surut dan segala selat yang jaraknya kurang dari 12 km antara kedua garis pasang-surut dapat ditutup bagi pelayaran di bawah bendera negara asing, kecuali dengan izin atau perjanjian dengan Pemerintah Indonesia.

Pria berdarah Minang ini sadar betul kondisi geografis Indonesia yang unik. Lebih banyaknya wilayah laut dibanding darat menyadarkan pemerintah kala itu bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara.

Barulah 12 tahun kemudian, tepatnya 13 Desember 1957, Mochtar Kusumaatmadja dan Chaerul Saleh yang tergabung dalam tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda mengkonsep deklarasi yang mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dimana "segala perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau dinyatakan sebagai bagian yang integral dari wilayah Indonesia".

Tidak ada lagi laut bebas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan Deklarasi Djuanda menjadi konsep sebuah negara kepulauan yang ditetapkan menjadi bagian hukum internasional dan dicantumkan dalam "United Nations Convention on the Law of The Sea" (UNCLOS) pada 1982.

Kejayaan bahari
Beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kegembiraannya bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh sehingga kini dunia hampir mensejajarkan posisi Indonesia dengan China dan India.

Ironis memang jika mendengar kata "hampir disejajarkan dengan China dan India", karena Indonesia sesungguhnya pernah menjadi mitra penting bagi kedua negara tersebut dalam hal berdagang. Indonesia jugalah yang bisa dikatakan telah membantu memperkenalkan peradaban China kepada dunia, mengantarkan sutra-sutra, mutiara, keramik terbaik China hingga Timur Tengah dan Benua Eropa.

Adalah Robert Dick Read melalui bukunya "Penjelajah Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika" yang memaparkan bukti-bukti arkeologi baru bahwa pelaut-pelaut Nusantara menjadi tumpuan pedagang China di abad ke-5 hingga ke-7 Masehi untuk mengantarkan barang-barangnya hingga ke Eropa. Tidak ada bangsa mana pun di bumi kala itu yang mampu membuat kapal-kapal tangguh yang mampu menerobos ganasnya ombak Samudera Hindia, kecuali pelaut bahari dari Nusantara.

China justru belajar dari Indonesia bagaimana membuat kapal yang mampu menaklukan samudera sebelum akhirnya Laksamana Cheng Ho mampu mencapai Benua Amerika 70 tahun sebelum Colombus.

Suku Bajo, Bugis, Makassar diperkirakan menjadi nakhoda sekaligus pencipta dari armada-armada laut Nusantara bahkan sebelum Kerajaan Sriwijaya berdiri. Kehebatan suku-suku laut ini dalam membuat sekaligus menahkodai kapal membuat Robert merasa yakin bahwa mereka berada dibalik kebesaran Sriwijaya.

Kehebatan kapal-kapal Indonesia juga diakui oleh Gubernur Portugis Alfonso de Albuquerque ketika pertama kali bertemu dengan "Jong", kapal generasi berikutnya dari kapal bercadik yang terpahat di relief Candi Borobudur.

Alfonso menggambarkan bahwa meriam terbesar yang ditembakan anak buah kapalnya hanya mampu menembus dua lapis kayu dari badan "Jong". Ini karena badan kapal milik pelaut Nusantara ini terbuat dari empat hingga enam lapis kayu pilihan.

Gubernur Portugis ini pun mengatakan baru dapat menaklukan "Jong" dengan mematahkan dua dayung yang terletak di kedua sisi kapal sehingga tidak dapat bergerak lagi. Namun demikian, para anak buah kapal Alfonso pun masih kesulitan menaiki "Jong" yang begitu tinggi sehingga membuat kapal Portugis tampak begitu kecil.

Kapal-kapal bercadik khas buatan pelaut Nusantara pula yang diketahui berhasil mendekati perairan Benua Afrika, menembus ganasnya ombak Samudera Hindia melewati Madagaskar dan meninggalkan jejak di "Benua Hitam" tersebut bahkan jauh sebelum Sriwijaya berdiri.

Bahkan di dalam buku Robert Dick Read juga menyebutkan bahwa jejak pelaut Indonesia kuno terendus pada masa kerajaan Mesir dikuasai Firaun dinasti ke-12, dimana "Punt" yang kemudian diketahui ternyata adalah cengkih yang hanya tumbuh di Maluku pada masa 1.700 Sebelum Masehi (SM) ditemukan ada dalam wadah di Efrat Tengah.

Laut dinomorduakan
Setelah 500 tahun lebih pertemuan Gubernur Portugis dengan "Jong" berlalu, Indonesia yang telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.480 pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote, tampaknya mulai kehilangan sentuhannya sebagai negara bahari. Laut, selat, teluk, samudera yang mengelilingi pulau-pulau Nusantara tidak lagi diramaikan oleh kapal-kapal buatan tanah air.

Lebih parah lagi, negeri kepulauan yang dikelilingi air ini mulai kekurangan pelaut-pelaut handal setelah "azas cabottage" berjalan. Catatan "Indonesia National Ownership Association" (INSA), Indonesia membutuhkan 3.219 nahkoda dan kepala kamar mesin, sedangkan kebutuhan anak buah kapal mencapai 46.935 orang di tahun 2009.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dedy Sutisna menyebutkan bahwa 90 persen armada perikanan di tanah air saat ini adalah perahu-perahu kayu tak bermotor yang menghantarkan nelayan-nelayan tradisional mencari penghidupan ke tengah laut.

Kondisi nelayan-nelayan ini semakin memprihatinkan "tergerus" oleh pengusaha perikanan tangkap besar dan pencuri-pencuri ikan asing yang menggunakan kapal dengan bobot ratusan gross ton (GT). Tidak heran kemiskinan selalu membayangi para nelayan tradisional tersebut.

Kesengsaraan nelayan-nelayan kecil ini semakin lengkap manakala jatah solar "dipangkas" dan harganya dinaikan. Belum lagi ombak dan badai yang semakin ganas dengan waktu yang semakin tidak menentu karena terpengaruh oleh perubahan iklim membuat masa paceklik para nelayan bertambah panjang.

Ironisnya ikan-ikan yang dianggap tidak sepenting sektor migas, industri, pertanian, kehutanan, maupun perkebunan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi justru dicuri dan diolah oleh negara-negara tetangga sendiri. Parahnya lagi produk olahan yang berbahan baku ilegal dari laut Indonesia masuk sebagai produk impor.

Kondisi tersebut bagi kalangan kelautan dan perikanan di negeri ini merupakan buntut dari sikap pemimpin negeri yang selalu menomorduakan laut dalam membangun bangsa. Laut benar-benar "terkubur" sejak VOC mendesak mundur masyarakat pesisir yang kala itu berjaya menguasai peradaban, sehingga kini laut "dianggap tidak mampu" membawa bangsa Indonesia berjaya.

Pada medio tahun 2010 lalu, ekonom senior Dorodjatun Kuntjorojakti dalam kuliah umum "Tragedi Bangsa: Berpikir Daratan dalam Membangun Negara Kepulauan" di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa Indonesia harus kembali berpikir sebagai orang laut dalam membangun perekonomian negara.

Ia menyayangkan pemerintah yang sibuk membangun infrastruktur transportasi dengan paradigma daratan. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih membutuhkan banyak pelabuhan dan feri sebagai sarana transportasi.

"Kita sibuk membuat jalan tol, padahal lebih mudah mengangkut mobil dari Jakarta ke Surabaya dengan feri. Bikin saja `feeder road` ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia," ujar Dorodjatun.

Pembangunan jembatan selat sunda menjadi semacam pembenaran bahwa makna laut sebagai pemersatu, laut yang merupakan ciri negara kepulauan, laut yang merupakan "rumah" bagi negara bahari telah hilang di hati bangsa Indonesia.

Mantan Menko Perekonomian ini justru lebih menyarankan agar pemerintah membangun feri-feri berkapasitas besar yang mampu mengangkut ribuan kendaraan menyebrangi Selat Sunda dan membangun sekolah-sekolah pelayaran. Secara ekonomi, membangun kapal-kapal besar dan membangun sekolah-sekolah pelayaran jauh lebih murah dibanding menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera dengan membangun jembatan.

Ia mengingatkan kembali bahwa laut Indonesia sangat penting bagi dunia. Dari sisi ekonomi, penemuan ladang gas gorgon dengan cadangan sebesar 40 triliun kaki kubik di Australia dan cadangan batubara negeri kanguru tersebut yang cukup besar diperkirakan akan membuat "migrasi" besar-besaran energi dari Benua Australia ke Asia, khususnya China, sehingga membutuhkan armada laut yang sangat besar.

Dari sisi keamanan, perairan Indonesia menjadi lokasi strategis sebagai lintasan bagi armada-armada tempur negara-negara maju. Jika di laut Indonesia lemah maka dikhawatirkan perairan Nusantara hanya akan menjadi "korban" dari senjata-senjata nuklir yang dibawa kapal-kapal selam asing yang bisa saja tidak terdeteksi keberadaannya saat melintas di perairan Indonesia.

Tidak ada yang bisa menjamin bahwa perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Dan apa yang mungkin terjadi jika kapal-kapal perang berbahan bakar nuklir semacam kapal induk Amerika Serikat (AS) USS George Washington yang melintas di perairan Arafura?

Seperti yang pernah diungkapkan ahli hukum laut senior yang juga staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Hasyim Djalal, bahwa daratan dan laut Indonesia membutuhkan Djuanda baru guna menjaga kedaulatan. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan pelaut-pelaut Nusantara baru, Gajah Mada baru, Muhammad Yamin baru, Gus Dur baru untuk memastikan "nafas" negara bahari ini tidak pernah terhenti