Anggota DPR Desak Prioritaskan Regulasi Ekonomi

INDONESIA PLASA

Rabu, 19 Januari 2011 21:31 WIB
Jakarta

Kondisi ekonomi yang dinilai belum membaik sehingga pemerintah perlu memprioritaskan perubahan regulasi di bidang ekonomi, kata Erik Satrya Wardhana, anggota Komisi VI DPR RI di sela diskusi "Youth Speak, Politic Outlook 2011" yang digelar DPP KNPI di Jakarta, Rabu.

Menurut Erik yang juga Ketua Umum Gema Hanura itu, perubahan bisa dilakukan dari perspektif politik dan ekonomi. Dari segi politik, perubahan biasanya terjadi melalui saluran partai politik lewat anggota dewannya masing-masing, baik di pusat maupun di daerah.

"Tapi perubahan signifikan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat karena bisa dirasakan langsung oleh mereka adalah perubahan di wilayah ekonomi karena terkait erat dengan kesejahteraan rakyat," katanya.

Karena itu, lanjut Erik, politik yang paripurna adalah yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat.

"Bukan malah bertujuan hanya untuk mempercantik performance ekonomi Indonesia di mata dunia. Pemerintah bisa saja bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Tapi faktanya, hari ini banyak harga kebutuhan pokok yang tinggi sehingga masyarakat semakin terbebani. Itu paradoks," jelas Erik.

Di sisi lain, Erik menjelaskan, salah satu pondasi perekonomian nasional adalah BUMN. Namun, belakangan dorongan untuk melakukan privatisasi BUMN semakin kencang.

"Sebelum dilakukan privatisasi BUMN, terlebih dahulu ditanyakan privatisasi itu untuk apa? Itu dulu. Dan undang-undangnya harus jelas. Jika tidak, harus di-moratorium dulu atau ditinjau ulang. Karena landasan regulasi untuk itu belum jelas," kata Erik yang anggota Komisi VI dari Partai Hanura itu.

Pemerintah dan DPR, lanjut Erik, harus duduk bersama terlebih dahulu untuk melakukan legislasi. Salah satunya tentang BUMN mana yang boleh diprivatisasi, mana yang tidak.

"Jika itu belum dilakukan, saya khawatir akan ada free rider (penunggang bebas, Red) yang mengacak-acak ini. Dan peristiwa IPO Krakatau Steel kemarin sudah mengisyaratkan bahwa masih ada sesuatu yang belum beres akibat tidak adanya pengaturan yang jelas," demikian Erik Satrya Wardhana.