"Kebijakan ini pantas ditiru dan diikuti pimpinan daerah kabupaten dan kota lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari risiko kerja," kata Hotbonar dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menilai langkah Bupati Purwakarta itu bisa diterapkan di kabupaten atau kota lain, tetapi harus mendapat dukungan dari DPRD setempat.
Sebelumnya Hotbonar bersama Direktur Operasi dan Pelayanan Ahmad Anshori dan Kakanwil IV Jamsostek E Illyas Lubis menyerahkan kartu tanda peserta kepada perwakilan 22.000 perangkat desa dan pekerja sosial Kabupaten Purwakarta tersebut.
Kepala Kantor PT Jamsostek Cabang Purwakarta Dadang Kusnadi mengungkapkan iuran kepesertaan perangkat desa dan pekerja sosial tersebut dibantu melalui dana bantuan desa.
Mereka yang disertakan dalam program di antaranya kepala desa, kepala dusun, ketua RW/RT, paraji (dukun beranak), imam masjid, guru ngaji, ketua karang taruna dan perangkat lainnya.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengungkapkan pihaknya melakukan efisiensi keuangan khususnya dalam penggunaan listrik dan air, sehingga setiap tahunnya bisa disisihkan dana Rp10 miliar hingga Rp12 miliar.
"Dana itulah yang dipakai untuk melindungi perangkat desa dan pekerja sosial melalui program jamsostek," kata Dedi. Dia juga menyatakan tekadnya untuk memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakat di wilayah kerjanya.
Dedi berharap ke depan tidak hanya dua program, yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja saja yang diberikan, tetapi ditambah dengan program jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA