APBN Minim, Dana untuk Tekan Risiko Bencana

INDONESIA PLASA

Selasa, 16 November 2010 | 13:36 WIB

Tenaga medis merawat korban gempa bumi dalam latihan simulasi penanganan bencana alam di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). Rencananya, simulasi tanggap bencana itu akan didemokan di depan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009.

Wajar jika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia selalu banyak korban yang berjatuhan. Maklumlah, kesadaran, pemahaman dan pencegahan akan terjadinya risiko bencana masih sangat minim.

Demikian juga upaya pencegahan dan pengurangan risiko secara fisik seperti penguatan dan pemasangan peringatan dini akan terjadinya bencana dan jalur aman jika terjadi tsunami, diakui masih kurang.

Semua ini, akibat kendala anggaran dana dari APBN yang masih sangat minim. Dari kebutuhan dana idealnya sebesar Rp 10 triliun atau 1 persen dari volume APBN. Sedangkan pemerintah baru memenuhi 0,2 persen saja dari APBN atau sekitar Rp 200 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Kawasan Khusus Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suprayoga Hadi kepada Kompas di sela-sela mengunjungi Disaster Reduction & Human Renovation Institution (DR-HRI), Kobe, Jepang.

"APBN kita sekarang Rp. 1.000 triliun lebih. Kalau alokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana 1 persen seperti di Jepang, maka seharusnya dana yang ditetapkan Rp 10 triliun," ujar Suprayoga.

Namun, nyatanya, APBN 2010 ini hanya mengalokasikan 0,2 persen dari Rp 1.000 triliun. Dengan demikian alokasi dananya hanya Rp 200 miliar. Jadi, sangat kurang," tambah Suprayoga.

Adapun alokasi dana penanganan bencana, lanjut Suprayoga, tahun ini hanya Rp 4 triliun. Sementara, menurut Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Fatchul Hadi, dari Rp 4 triliun itu, BNPB dialokasikan Rp 800 miliar dan sisanya lembaga dan kementerian lain.