INDONESIA PLASA BY:Toni Samrianto.
Pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas enam persen, dan menekan inflasi hingga di bawah enam persen, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fahmi Radhi.
"Namun, pencapaian indikator makro itu belum mampu menggerakkan sektor riil, dan tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya, di Yogyakarta, Rabu, menanggapi satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
Menurut dia, hal itu bisa dilihat dari upaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan yang belum sepenuhnya berhasil. Pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
"Selama satu tahun pemerintahan SBY-Boediono masih dirasakan belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi untuk menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34 yang mengatur kewajiban sosial dan ekonomi negara untuk memberikan kesejahteraan rakyat," katanya.
Ia mengatakan ke depan diharapkan alokasi dana APBN untuk pembiayaan pembangunan tidak lagi direduksi dan dialihkan hanya untuk kunjungan kerja eksekutif dan legislatif, tetapi mulai difokuskan untuk membayar pokok dan cicilan utang yang besar.
"Kewajiban membayar utang memang mengindikasikan bahwa Indonesia hingga kini masih terlilit beban yang berat. Rasio utang terhadap PDB memang menurun, tetapi secara nominal, nilai total uang semakin besar," kata Direktur Eksekutif Mubyarto Institute ini.
Menurut dia, pada April 2010 misalnya, utang dalam negeri mencapai Rp1,015 triliun, dan utang luar negeri sebesar Rp573 triliun, atau 63,54 miliar dolar AS.
Oleh karena itu, Mubyarto Institue mengajak pemerintahan SBY-Boediono kembali ke ekonomi konstitusi, dan menjalankan program pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Pemerintah diharapkan menghentikan utang luar negeri, privatisasi BUMN, liberalisasi ekonomi, dan memberi lebih banyak subsidi kepada petani, nelayan, serta pelaku ekonomi rakyat," katanya.
Ia mengatakan ke depan harus ada kebijakan penguasaan kembali aset strategis bangsa, reformasi agraria, dan revitalisasi pertanian menuju kesejahteraan petani dan kedaulatan bangsa. Pemerintah juga harus melakukan negosiasi ulang, pembanyaran utang, dan kontrak karya yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
"Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kajian ulang dan koreksi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dinilai merugikan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA